Seno Aji: Kaltim Setor Rp921 T ke Pusat, Baliknya Rp30 T, Itu Kecil Banget

Legislator Kaltim Seno Aji memanfaatkan kunjungan Tim PPD untuk menyampaikan uneg-uneg soal DBH. Pasalnya, dana transfer Pusat ke Kaltim dinilai terlampau kecil, jika dibanding nilai yang disetor.

Jumat 31 Maret kemarin, Tim Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Bappenas dan penilai independen. Melakukan  verifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada para pemangku kepentingan di Kaltim.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, tiba waktu Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji berbicara. Tahu waktunya tak banyak, Seno justru memilih berbicara di luar topik. Untuk menyampaikan aspirasinya soal Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pusat.

Untuk diketahui, pada 2022 lalu, Kaltim berkontribusi ke Pemerintah Pusat mencapai Rp921,33 triliun. Namun pagu APBN untuk Kaltim hanya sebesar Rp62 triliun. Yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga melalui DIPA 2023 sebesar Rp30,20 triliun.

Serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2023 untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Kaltim, sebesar Rp32,59 triliun.

Angka ini sebenarnya relatif lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Namun 75,8 persen dari DIPA APBN ke Kaltim itu, digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara.

Dengan asumsi menghilangkan Rp22,9 triliun yang dipakai untuk IKN. Maka total duit yang didapat Kaltim dari Pusat tahun ini sebesar Rp39,1 triliun. Tak sampai 5 persen dari angka ‘setoran’ ke Pusat.

Pada penyusunan APBD Kaltim 2023 pada akhir tahun lalu. Dana TKD yang masuk dalam struktur APBD (murni) hanya Rp5,93 triliun.

Kata Seno Aji

“Mumpung ada Bappenas di sini, jadi APBD kami ini kalau dibandingkan dengan Rp921 triliun yang kami setor ke Pusat, itu enggak ada apa-apanya.”

“Tadi Bapak sampaikan, di 2045 kita punya ini punya itu. Tapi itu gak berdampak ke Kaltim, Pak.”

“Jadi mumpung Bapak ada di sini, kami mohon disampaikan keluhan kami, rakyat Kaltim. Untuk Bu Menteri Keuangan, jangan hanya dasar dari APBD itu hanya jumlah penduduk saja.”

“Dasarnya coba dikembangkan, bagaimana kita memberikan kontribusi ke pusat. Coba kalo kami dapat 20 persen dari Rp921 triliun Pak, kami dapat Rp180 triliun ke Kaltim. Jadi ini aspirasi kami di daerah,” tutur Seno Aji.

Keluhan Seno Aji ini sebenarnya relevan dengan keinginan Gubernur Kaltim isran Noor. Yang memperjuangkan agar dana DBH pembagiannya 70 persen ke daerah penghasil, 30 persen ke Pusat.

Agar daerah-daerah penghasil yang didominasi dari penghasilan sektor pertambangan dan perkebunan. Mendapat ‘kompensasi’ lebih, untuk melakukan pembangunan yang lebih masif di daerah. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM