BALIKPAPAN
Soal Dugaan Pencamaran Batubara di Teluk Balikpapan, DPRD Kaltim Tunggu Aduan
DPRD Kaltim menanti aduan dari nelayan Manggar. Supaya bisa ikut ‘mengintervensi’ dugaan kasus pencemaran laut di Teluk Balikpapan. Yang merugikan para nelayan.
Belum lama ini, nelayan Manggar bersama KNPI Balikpapan menggelar aksi di laut setempat. Dengan mengerahkan 15 kapal nelayan untuk mengepung kapal tongkang batubara milik PT Bayan Resource.
Aksi itu mereka lakukan sebagai bentuk protes. Karena gegara aktivitas pengangkutan tambang di sana. Laut jadi tercemar. Ada gangguan ekosistem yang membuat hasil tangkapan berkurang drastis. Serta seringnya batubara yang tercebur ke laut, menyangkut di jaring nelayan.
Merespons kasus ini, Anggota Komisi I DPRD Kaltim Muhammad Udin mengungkapkan. Mereka belum bisa membuat pernyataan ataupun rekomendasi tertentu. Karena belum memiliki akses untuk menyelidiki dugaan pencemaran tersebut.
Namun bukan berarti mereka tidak mau ‘mengintervensi’ kasus tersebut.
“Sampai sekarang belum ada masuk ke kami pengaduan itu. Kalau ada aduan dari masyarakat atau KNPI. Komisi I pasti akan memfasilitasi,” ungkapnya, Rabu 26 Juli 2023.
Terkait aksi pengepungan kapal pengangkut batubara itu. Udin mengaku turut memonitor. Tapi ya itu, sebelum ada aduan. Komisi I belum bisa mencari tahu apa kesah yang sebenarnya terjadi. Apakah ada pelanggaran dari sisi legalitas, ataupun ketidaksesuaian SOP pengangkutan.
“Kemarin pergerakan dari KNPI sempat kami respons. Tapi kami belum tahu seluk beluk ceritanya.”
“Kami terbuka pada siapa pun. Baik masyarakat maupun KNPI Balikpapan untuk rapat terkait isu pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Bayan,” tuturnya.
Udin bilang, sudah membuka komunikasi dengan ketua KNPI Balikpapan. Untuk segera bersurat pada DPRD Kaltim.
“Harapannya ada laporan ke kami. untuk menjadi dasar kami dalam melaksanakan pergerakan atau mencari dokumen perizinan apa yang dimiliki oleh perusahaan.”
“Kalau memang aktivitas itu legal. Berikan ke kami penjelasan legalnya di mana,” pungkasnya. (*/dmy/fth)
Ikuti Berita lainnya di 
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang laluDishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
BALIKPAPAN3 hari yang laluHingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang laluSamarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA5 hari yang laluSamarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang laluSatgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SAMARINDA1 hari yang laluKepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
NUSANTARA2 hari yang laluPMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA1 hari yang laluGuru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda