BALIKPAPAN
Soal Efisiensi Anggaran, Wawali Balikpapan Tegaskan Tidak Ganggu Pendidikan dan Kesehatan

Wawali Balikpapan Bagus Susetyo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pusat tidak akan mengganggung sektor pendidikan dan kesehatan Balikpapan.
Kebijakan Pemerintah Pusat soal efisiensi anggaran demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan gejolak.
Mahasiswa belakangan turun ke jalan menyoroti kebijakan tersebut. Tak terkecuali di Balikpapan. Aliansi Mahasiswa Balikpapan menuntut agar kebijakan tersebut tidak mengganggu program pro rakyat.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali (Wawali) Balikpapan, Bagus Susetyo bilang, bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada program kerakyatan. Khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jadi efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran pemerintah tepat sasaran dan tidak ada pemborosan,” ucap Bagus kepada media, Selasa 25 Februari 2025.
Kata dia, kebijakan ini bukanlah pemotongan anggaran yang akan merugikan masyarakat, tetapi lebih kepada pengalihan dana dari program yang dirasa kurang efektif.
“Presiden sudah menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan agar anggaran digunakan secara bijak”
“Program yang manfaatnya kurang dirasakan akan dievaluasi, namun bukan berarti sektor pendidikan dan kesehatan akan terdampak,” ujarnya.
Bagus juga mengonfirmasi bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, dan tidak akan ada kenaikan biaya kuliah (UKT) atau pemotongan dana untuk penelitian. Termasuk tidak ada PHK bagi tenaga pendidik.
“Kami mengimbau mahasiswa untuk mencari informasi yang jelas sebelum menarik kesimpulan, karena kebijakan efisiensi ini tidak mengurangi hak-hak pegawai atau bantuan sosial,” tambahnya.
Di sisi lain, Bagus menyebutkan bahwa pemkot juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri terkait penyesuaian anggaran di tingkat kabupaten/kota.
Program Unggulan BPJS Gratis Aman
Bagus memastikan bahwa kebiajakn efisiansi anggatan tidak mengganggu program unggulan yang direncanakan.
Seperti program BPJS gratis dan seragam sekolah gratis tetap berjalan tanpa perubahan.
“Kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu program prioritas kami.”
“Yang terkena dampaknya lebih kepada perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial yang tidak terlalu mendesak,” imbuhnya.
Bagus menegaskan, dalam hal program MBG anggarannya sudah dialokasikan melalui APBN, dan daerah hanya akan menjalankan program ini setelah ada penyesuaian sistem.
Karena sejatinya, pemkot siap mendukung program pemerintah psuat. “Kami siap melaksanakan, namun kami membutuhkan waktu untuk adaptasi,” tandasnya. (kk/am)
-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan