Soal Polemik Penyegelan Lapangan Vorvo, Begini Kata Akmal Malik dan Andi Harun

Pemprov Kaltim berencana membangun lapangan mini soccer di lahannya. Namun Pemkot Samarinda menolaknya, karena berencana memakai lahan itu sebagai wilayah pengendali banjir. Ini kata Akmal Malik dan Andi Harun terkait polemik tersebut.

Sampai saat ini, pemprov dan pemkot masih keukeuh dengan pendirian masing-masing. Terkait alih fungsi Lapangan Vorvo. Pemprov selaku pemilik lahan ingin mendirikan lapangan mini soccer di atas asetnya. Sementara pemkot punya ide lain. Mereka ingin menjadikan area itu sebagai kolam pengendali banjir.

Akibatnya, proses pembangunan jadi jalan di tempat. Pasalnya Pemkot Samarinda sebagai pemilik wilayah, sudah kadung memasukkan lahan itu ke dalam RTRW terbarunya. Sehingga proyek pembangunan lapangan sepak bola harus terhenti karena disegel.

Kata Akmal Malik

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mendinginkan situasi. Ia bersedia membuka ruang diskusi untuk akan diapakan lahan tersebut.

“Masalah lapangan mini soccer sementara kita komunikasikan dulu. Kita menghormati kewenangan Pemkot Samarinda, susun RTRW-nya,” ungkap Akmal, baru-baru ini.

“Tentunya kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apa itu, RTRW tadi,” lanjutnya.

Sejauh ini, Akmal menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim sudah berulang kali melakukan komunikasi secara intens dengan Pemkot Samarinda. Terkait problematika peruntukan penggunaan lahan Vorvo ini.

“Ada komunikasi yang bagus dengan Pemkot Samarinda. Kita mengapresiasi Samarinda dengan kewenangannya,” katanya

“Tetapi saya ingin mengatakan kita berharap bisa bekerja berdasarkan regulasi Jadi kita minta teman-teman di Kota Samarinda  untuk melihat ulang peruntukan itu untuk apa,” sambungnya.

Hasil pertemuan yang sering dilakukan tersebut. Akmal bilang sejauh ini sudah mampu meredam keributan di media.

“Nanti tinggal saya bersama teman-teman akan mengundang khusus wali kota Samarinda beserta jajarannya terkait dengan penanganan yang kemarin ada di Vorvo itu,” paparnya.

Mengenai program pengendalian banjir, Akmal menyarankan agar pemkot memperbanyak sistem rekayasa aliran air dengan pompanisasi. Untuk menghemat penggunaan lahan.

“Kita meminta teman-teman kota memastikan apakah di wilayah tertentu itu pompanya udah cukup mampu untuk menangani debit air hujan,” tutupnya.

Balasan Andi Harun

Menanggapi hal tersebut. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyambut baik atas usulan Pj Gubernur Kaltim terkait pompanisasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi solusi untuk kawasan yang resapannya sudah terbatas.

“Di daerah ke arah sungai drainase primernya. Maka, kita bisa menggunakan mekanisme pompanisasi,” ungkapnya, Kamis 4 Januari 2024.

Menurutnya, terdapat beberapa kawasan di Kota Samarinda yang diperuntukan sebagai pengendalian banjir. Karena itu, ia meminta dukungan kepada Pj Gubernur Kaltim untuk membangun pintu air di beberapa tempat.

“Tahun ini di kawasan kota ada beberapa daerah seperti Panglima Batur. Air dari Mahakam yang perlu dibangun pintu air. Jadi ketiika air Mahakam masuk. Maka, pintu air kita tutup.

“Termasuk kawasan yang bisa dipompa misalnya yang cocok itu seperti di daerah Gelatik,”katanya.

Di luar itu, Andi juga menyoroti problematika pembangunan lapangan mini soccer yang dibangun oleh Pemprov Kaltim. Menurutnya, motif pembangunan itu adalah komersial.

“Kami berharap Lapangan Vorvo itu bisa diperuntukkan untuk membantu meningkatkan daya dukung pengendalian banjir di sana,” jelasnya.

“Kalau sudah jadi kolam, dijadikan mau dijadikan apa terserah. Banyak contoh daerah yang sudah menerapkan langkah tersebut. Kita sebenarnya tidak kaku, yang penting kawasan itu tetap berfungsi sekaligus sebagai pengendali banjir,” katanya.

Menurutnya, kawasan di Samarinda ini tidak banyak yang bisa digunakan sebagai resapan banjir. Seiring bertambahnya populasi dan meningkatnya kegiatan pembangunan baik swasta maupun pemerintah.

“Bukan soal mendirikannya atau membangun mini soccer, tapi kawasan itu harus tetap menjadi kawasan pengendali banjir,” ujarnya.

Terakhir, Andi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan diskusi lebih lanjut bersama Pemprov Kaltim untuk merembukkan permasalahan ini.

“Pada saatnya kita akan duduk satu meja merembukkan itu, karena amanah masyarakat kepada kami di Pemerintah Kota. Itu jangan dibuka karena mereka bertahun-tahun mengalami genangan air, bahkan genangan itu sampai di RS AW Syahranie kan,”pungkasnya. (dmy/fth)