Stabilkan Harga Bahan Pokok Jelang Hari Raya, Jangan Bebankan Rakyat!

Kenapa kenaikan harga bahan pokok ini selalu terulang lagi? Apa berarti selama ini tidak ada penanganannya? Sepertinya orang tidak belajar dari pengalaman, padahal keledai saja tidak pernah jatuh ke dalam lobang yang sama untuk kedua kalinya.

Oleh: Aulia Furqon (@furqon4ul)

Tidak lama lagi umat muslim akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dalam bulan ramadan atau bahkan menjelang bulan ramadan, berita tetap yang selalu menghiasi semua media massa adalah realitas kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Setiap kali menjelang dan sepanjang bulan ramadan kita selalu melihat, menyaksikan dan mendengar bahwa harga-harga barang, terlebih barang sembako, naik dari biasanya terkhusus di Kalimantan Timur. Kenaikan ini malah berdampak juga pada orang-orang yang sama sekali tidak bersentuhan dengan bulan ramadan.

Realitas naiknya harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dan selama masa puasa ini seakan menjadi sebuah tradisi yang tidak mampu ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Orang bingung karena ramadan itu selalu dirayakan setiap tahun.

Kenapa kejadian kenaikan harga bahan pokok ini selalu terulang lagi? Apa berarti selama ini tidak ada penanganannya? Sepertinya pemerintah tidak belajar dari pengalaman, padahal keledai saja tidak pernah jatuh ke dalam lobang yang sama untuk kedua kalinya.

Sebenarnya realitas kenaikan harga barang di bulan ramadan ini bisa dijelaskan dengan hukum ekonomi. Dalam hukum ekonomi (pasar), dimana persediaan barang sedikit dan permintaan akan barang itu banyak, maka dengan sendirinya harga barang itu akan naik. Naiknya harga ini bisa dipahami agar barang tidak hilang dari pasar.

Melihat hukum ekonomi tersebut, Pemprov Kaltim tidak pernah berhasil menstabilkan harga bahan pokok di pasar. Jangan sampai Pemprov berlindung di balik dalih bahwa kenaikan harga sembako jelang Ramadan merupakan fenomena yang wajar terjadi tiap tahunnya.

Karena terjadi setiap tahun itulah, maka KAMMI Kaltimtara menuntut Pemprov mampu menstabilkan harga jangan cuman diam melihat rakyat menderita.

Program pemulihan ekonomi di Kaltim pasca pandemi Covid-19 seharusnya berfokus pada keluarga Indonesia yang mendominasi kelas menengah dan menengah ke bawah, bukan sebaliknya.

Harga komoditas pangan menjelang puasa dan hari raya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pola ini selalu berulang setiap tahunnya dan menyasar hampir seluruh bahan pangan strategis.

Tidak berjalanya fungsi pemerintah dalam mengendalikan harga adalah bencana bagi rakyat yang dipimpin, bukannya mensejahterakan malah membebani. Jangan sampai masyarakat seakan-akan dibiarkan dilepas dengan sistem ekonomi bebas sesuai pasar.

Contohnya, stok minyak goreng yang tiba-tiba melimpah di pasaran usai dengan harga tinggi, padahal sebelumnya langka di mana-mana. KAMMI Kaltim mendorong Pemprov harus mampu memberikan perlindungan terhadap rakyatnya, jangan melepaskan rakyat dengan sistem ekonomi liberal yang bebas.

Ada barang tapi mahal, jika mau beli silahkan. Jika tidak maka tidak ada solusi dari pemerintah. Masyarakat akhirnya tidak punya pilihan selain terpaksa mengonsumsi apa yang tersedia di pasaran dengan harga yang meningkat. Kita rakyat tidak butuh pemimpin yang seperti itu.

Kondisi perekonomian masyarakat Kaltim hari ini sedang dalam tekanan karena terus meningkat. Setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan gas LPG 3 kg, ditambah lagi bahan pangan jelang hari raya.

Kita perlu pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan menambah kesengsaraan rakyatnya. Kalau bertahun tahun tidak mampu mengendalikan harga bahan baku di hari hari besar, tandanya pemangku kebijakan hari ini sudah tidak mampu menjalankan mandat rakyat.

Melihat kondisi tersebut KAMMI Kaltimtara menuntut dengan tegas Pemprov Kaltim untuk mampu mengendalikan harga bahan pokok menjelang hari raya dengan menjadikan Kaltim berdaulat dalam menghasilkan bahan pokok dari tanah benua etam sendiri.

Selanjutnya karena sampai hari ini Kaltim belum mampu menjadi produsen dan hanya mengandalkan kiriman bahan pokok dari luar pulau, pemprov Kaltim harus memotong rantai mafia perdagangan yang mencari untung di tengah kesulitan masyarakat.

Hidupkan fungsi pemerintahan di tengah masyarakat, jangan datang hanya saat pemilihan saja tetapi setelah dipilih tidak mampu mensejahterakan masyarakat.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia! (*/red)

*** Penulis merupakan lulusan Universitas Mulawarman sarjana kehutanan, yang aktif berorganisasi. Menyuarakan kepentingan masyarakat dari isu-isu terkini. Saat ini penulis aktif di organisasi mahasiswa islam, sebagai Sekretaris Jenderal Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltimtara.