Susah Sinyal di Pedalaman Kaltim, Titik Kosong yang Menanti Dipenuhi

Dua anak laki-laki berjalan hati-hati menyusuri tepian bukti yang dipapas. Jalannya setapak, tepiannya miring, terlihat sedikit terjal. Bila saja salah melangkahkan kaki, jatuh ke bawah itu sudah pasti.

Itulah gambaran kehidupan anak-anak di Kampung Kelian Luar, Kutai Barat (Kubar) saat pandemi sedang ganas-ganasnya 2021 silam. Mereka mesti mendaki bukit, guna bisa mengikuti pembelajaran daring. Karena di “Bukit Telepon” itulah gelombang sinyal bisa merasuk ke dalam gawai mereka.

Ya, “Bukit Telepon”, begitulah dataran tinggi ini dijuluki. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa, para guru, pejabat setempat, mesti berjibaku terlebih dahulu menaikinya demi mendapat sebatang “ping”. Sebagaimana diungkapkan Kepala Kampung Ujoh Halang, Mikhael Kuleh kepada salah satu media nasional, September tahun lalu.

“Di atas bukit itulah kami bisa dapat sinyal stabil. Anak-anak sering naik cari sinyal kalau ada (belajar) daring-daring,” ungkapnya.

Begitulah sedikit potret perjuangan masyarakat pelosok Kaltim dalam “berburu” jaringan ponsel. Untuk urusan belajar dan kuliah daring maupun mengirim laporan dari guru dan aparatur desa.

“Bukit Telepon” di belakang Kelian Luar itu bukan satu-satunya harapan masyarakat pedalaman Kubar. Ada bukit-bukit lain, yang menjadi saksi beratnya hidup di daerah yang belum tersentuh sinyal telekomunikasi.

Kampung Kelian Luar, bersama Kampung Ujoh Halang dan Kampung Kelian Dalam, adalah tiga kampung yang haus akan sinyal. Ketiganya berada di perbatasan Kubar dengan Mahakam Ulu (Mahulu), kabupaten termuda di Benua Etam.

Selain akses jauh dari pusat ibu kota, daerah ini rata-rata belum teraliri listrik dari PLN. Genset desa dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi andalan dalam kelistrikan yang dibutuhkan.

Siang malam, masyarakat tiga kampung ini keluar dari kampung mereka, menanjaki perbukitan untuk melakukan komunikasi keluar. Supaya tersambung dengan sinyal jaringan seluler.

Kuleh berkisah, mesti menapak bukit terlebih dahulu demi menyelesaikan perkara pengiriman berkas ke kecamatan atau kabupaten. Kondisi ini dijalaninya bertahun-tahun, dengan sekelumit harapan adanya perubahan.

Diketahui, jumlah penduduk tiga kampung tanpa jaringan ini di atas seribu jiwa. Jaraknya berdekatan satu sama lain. Karenanya, dianggap bisa memudahkan apabila ada provider yang tertarik masuk ke daerah mereka.

Titik Kosong

Titik kosong. Atau blank spot. Adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet.

Hal inilah yang dialami tiga kampung di Kubar tadi, serta kampung-kampung, juga desa-desa lainnya di pedalaman Kaltim. Ketiadaan jaringan ini pun berimplikasi banyak pada pembangunan di kampung-kampung tersebut. Yang sejatinya sudah menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengakui beberapa wilayah memang masih belum memiliki akses internet dan masuk kategori daerah blank spot. Kata Faisal, ada seratusan desa di Kaltim yang mengeluhkan belum memadainya jaringan seluler.

Namun ada juga yang hanya bisa menerima jaringan 2G saja, belum 3G apalagi 4G. Daerah yang bisa menerima 2G ini dianggap ada jaringan telekomunikasi, bukan blank spot. Dengan catatan untuk bisa ditingkatkan minimal 3G.

“Sementara masih yang lama, data 2021. Sebentar awal bulan di-upgrade (dimutakhirkan datanya, Red.),” ungkapnya kepada Kaltim Faktual belum lama ini.

Kata Faisal, Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Biro Infrastruktur sudah meminta pendataan daerah blank spot di Kaltim. Juga diminta solusi terbaik yang cepat untuk mengatasinya.

Menurutnya, perlu dilakukan koordinasi karena memang masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. “Harus duduk bersama antara Pemprov, Pemkab, provider, masyarakat, akademisi, termasuk juga Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Kominfo,” terangnya.

Berdasarkan data 2021 itu, persentase desa dan kelurahan yang masih mengalami blank spot di Bumi Mulawarman sebesar 15,61 persen. Atau ada 162 desa dan kelurahan dari 1.038 desa dan kelurahan yang tersebar di 103 kecamatan di sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim.

Di Kubar, yang terdiri 16 kecamatan dan 194 desa/kelurahan, masih ada sebelas wilayah yang masuk kategori blank spot. Lalu di Mahulu, dengan jumlah lima kecamatan dan 50 desa/kelurahan memiliki 23 wilayah blankspot. Paser, yang mempunyai 10 kecamatan dan 144 desa/kelurahan juga masih terdapat ada 15 wilayah blank spot.

Selanjutnya, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU), yang sebagian wilayahnya akan masuk kawasan IKN pun masih dihantui masalah blank spot. Kukar dengan 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan juga memiliki 23 wilayah blank spot dan PPU yang memiliki empat kecamatan dan 54 desa/kelurahan juga mempunyai sembilan wilayah susah sinyal.

Kemudian Kutai Timur (Kutim), dengan jumlah 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan pun ada 36 wilayah blank spot. Serta Berau yang mempunyai 13 kecamatan dan 110 desa/kelurahan menjadi wilayah dengan blank spot terbanyak, yakni 45 lokasi.

Sedangkan Samarinda, Balikpapan, dan Bontang nihil wilayah kesulitan sinyal. “Samarinda, Balikpapan, dan Bontang bebas blank spot karena kota. Tetapi, masih banyak kabupaten lain belum. Seperti Mahulu, Kubar, dan Berau yang masuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” terangnya.

Faisal menyebut, Pemprov telah melakukan serangkaian upaya dalam pembangunan infrastruktur jaringan demi melenyapkan titik kosong ini. Apalagi pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kaltim bakal mendapat percepatan. Berkat kehadiran IKN Nusantara.

IKN Adalah Kunci

Keberadaan IKN di Kaltim, jelas Faisal, bakal ikut membantu dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Malahan dirinya optimistis pada 2024 kelak, tak ada lagi blank spot. Semua wilayah di Kaltim sudah terjangkau sinyal internet.

Dijelaskan, belum semua wilayah di Kaltim teraliri sinyal internet lantaran faktor geografis. Tujuh kabupaten di provinsi ini jarak desa dengan desa, kecamatan dengan kecamatannya berjauhan.

Alhasil pemerataan jaringan internet belum bisa dilakukan secepat yang diharapkan. Berbeda dengan tiga kota yang bebas blank spot, lantaran hunian penduduknya terkumpul dalam satu wilayah.

Faisal menyebut, provider penyedia jaringan internet broadband memiliki perhitungan bisnisnya masing-masing. Sementara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) tengah mendorong percepatan pembangunan tower di beberapa wilayah penyangga IKN. Di antaranya Balikpapan, PPU, Paser, dan Kubar.

Sedikitnya 200 tower baru akan dibangun oleh Kemenkominfo melalui provider Telkomsel, Indosat, dan XL untuk wilayah tersebut di atas.

“Jadi prediksi kami memang tahun 2024 Kaltim itu bebas blank spot. Tahun 2023 mungkin tower-tower sudah terisi semua, insyaallah selesailah blank spot,” ujarnya.

Sementara untuk jaringan internet berbasis fiber optic (FO), Faisal mengatakan Kaltim sudah ter-cover sebanyak 65 persen.

“Seluruh kecamatan sudah ter-cover fiber optic. Yang belum itu hanya di tingkat-tingkat kelurahan dan desa,” bebernya.

Secara rinci, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan ini melibatkan tiga pihak. Yakni Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo, Pemprov Kaltim, dan perusahaan swasta melalui skema CSR.

“Nah kami di Provinsi masuknya di fiber optic. Di tahun 2022 ini kami membantu di 40 desa. Insyaallah sebentar lagi diluncurkan Bapak Gubernur karena pengerjaannya sudah selesai semua,” urai Faisal seraya menyebut Diskominfo menargetkan ada 60 desa yang akan diberikan bantuan fiber optic di 2023.

“Kemudian program dari kabupaten/kota masing-masing setiap tahun juga sudah bergerak. Jadi ini juga pergerakan antara program Pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi, maupun Pusat dengan percepatan di daerah IKN,” sambung Faisal.

Setelah akses didapat, masyarakat bisa secara mandiri mengajukan diri untuk memasang di rumahnya sendiri. Dengan kemudahan dan dalam jangkauan harga yang murah.

Sedangkan, wilayah desa yang memang tidak memungkinkan secara geografis terlewati oleh kabel FO, maka akan memanfaatkan VSat atau via satelit nantinya.

“Melalui VSat memang untuk jangka pendek saja mengatasi. Sementara karena memang melalui ini sinyal kurang kuat dan biaya agak mahal. Program pemerintah pusat ada pula bantuan untuk daerah 3T dan non-3T dengan pola seperti ini, sedang kami sinkronkan supaya tidak tumpang tindih,” bebernya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) ini menegaskan, tahun ini program tersebut sudah bisa berjalan, karena sudah didukung penganggaran di APBD 2022. Sedangkan, untuk daerah blank spot, pihaknya akan terus aktif untuk memfasilitasi dengan provider seluler yang ada.

“Termasuk kita menggugah beberapa perusahaan besar untuk membantu melalui CSR pembangunan tower BTS,” imbuh Faisal.

Layanan 4G Dipacu di Kalimantan

Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Aju Widya Sari menyatakan dalam memenuhi kebutuhan broadband nasional diperlukan sejumlah strategi.

“Pertumbuhan wilayah yang terjangkau sinyal 4G terus mengalami peningkatan, di mana kuartal 3 Tahun 2019 layanan 4G telah hadir di 70.670 desa/kelurahan di Indonesia, dan sedangkan 12.548 desa/kelurahan lainnya masih belum terlayani,” kata dia, Mei silam.

Berdasarkan data Kemenkominfo, wilayah blank spot yang menjadi target pembangunan untuk desa Non-3T di wilayah Kaltim ada 251 desa. Desa-desa tersebut akan dibangun infrastruktur dan layanan seluler 4G oleh penyelenggara seluler sampai dengan akhir tahun 2022.

Kemenkominfo, sebutnya, telah melakukan kebijakan dalam percepatan penetrasi infrastruktur dan layanan 4G (mobile broadband) di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya daerah pedesaan yang sampai saat ini masih blankspot layanan 4G dalam mendukung transformasi digital sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan pemerintah melalui rencana strategis (renstra) Kominfo 2020-2024 mengamanatkan target pembangunan infrastruktur dan layanan seluler 4G yaitu wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil).

Pembangunan infrastruktur 4G dilakukan oleh Pemerintah (Bakti) sebanyak 9.113 desa/kelurahan, sedangkan wilayah non 3T pembangunan infrastruktur dan layanan 4G dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi yaitu PT Telkomsel, PT Indosat, PT XL Axiata, dan PT Smartfren Telecom Tbk sebanyak 3.435 desa/kelurahan.

Untuk implementasi pembangunan di wilayah Kalimantan khususnya Kaltim diakui masih terhambat penyelenggara seluler. Akibat kendala banjir, tidak ada akses jalan, dan listrik PLN, masuk wilayah hutan yang memerlukan izin dari KLHK dan wilayah rawa.

“Atas kondisi tersebut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mencarikan solusi agar pembangunan infrastruktur dan layanan seluler 4G di desa non 3T dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan,” tandasnya. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

PENULIS: Ahmad Agus Arifin, Lukman
EDITOR: Lukman