Pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok masyarakat rentan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus dikebut. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim tercatat telah merealisasikan program Bantuan Sosial Terencana (BST) kepada 7.300 penerima manfaat. Yang bernaung di bawah 112 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memastikan bahwa program ini dirancang untuk langsung menyentuh akar rumput. Bantuan yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan primer yang mendesak, mulai dari suplai makanan, ketersediaan sandang, hingga pengadaan alat bantu fisik yang menunjang aktivitas keseharian para penghuni panti.

“Tahun 2025 semua terealisasi. Ini wujud perhatian Pemprov Kaltim agar kesejahteraan dirasakan masyarakat,” tegas gubernur yang akrab disapa Harum tersebut, belum lama ini.

Sasar Kelompok Marjinal dan Panti Swasta

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor sosial. Menariknya, keran bantuan ini tidak eksklusif mengalir ke panti-panti pelat merah milik pemerintah daerah saja.

Pemprov Kaltim juga turut merangkul LKS atau panti sosial yang dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat umum.

Adapun target sasarannya mencakup kelompok masyarakat yang kerap terpinggirkan. Bantuan ini dialokasikan untuk membiayai rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas telantar, anak-anak dan warga lanjut usia (lansia) telantar. Hingga penanganan tuna sosial seperti gelandangan dan pengemis.

Selain itu, program ini juga menjadi jaring pengaman sosial bagi para korban bencana, baik pada fase tanggap darurat maupun pascabencana.

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan bukan sekadar memberi makan. Ini adalah pelayanan terpadu yang mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial.

Tujuannya adalah mengembalikan kemampuan para penerima manfaat yang mengalami disfungsi sosial agar kelak bisa kembali hidup wajar, mandiri, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Penanganan ini disebar melalui enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Pemprov Kaltim serta ratusan LKS mitra.

Rincian Sebaran Bantuan di 10 Kabupaten/Kota

Secara proporsional, penyaluran BST ini telah menjangkau seluruh wilayah di Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

• Kota Samarinda: 29 LKS (2.043 penerima manfaat)
• Kabupaten Kutai Kartanegara: 16 LKS (976 penerima manfaat)
• Kabupaten Paser: 12 LKS (959 penerima manfaat)
• Kabupaten Kutai Barat: 5 LKS (658 penerima manfaat)
• Kabupaten Berau: 10 LKS (637 penerima manfaat)
• Kota Balikpapan: 19 LKS (621 penerima manfaat)
• Kota Bontang: 7 LKS (548 penerima manfaat)
• Kabupaten Kutai Timur: 8 LKS (487 penerima manfaat)
• Kabupaten Penajam Paser Utara: 5 LKS (299 penerima manfaat)
• Kabupaten Mahakam Ulu: 1 LKS (72 penerima manfaat)

Dengan rampungnya penyaluran bantuan di 10 wilayah tersebut, Pemprov Kaltim berharap jaring pengaman sosial ini dapat benar-benar meringankan beban operasional panti sekaligus meningkatkan taraf hidup kelompok rentan di Benua Etam. (ens)

Artikel Rapor Dinsos Kaltim 2025: 7.300 Warga Rentan dan Telantar Tersentuh Bantuan Sosial Terencana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Laju penurunan angka pernikahan di Indonesia yang terjadi secara tajam dalam tiga tahun terakhir akhirnya tertahan.

Berdasarkan data terbaru per 31 Desember 2025, jumlah pernikahan di tanah air mencatatkan kenaikan tipis dari tahun sebelumnya. Meski belum menunjukkan tanda pemulihan signifikan ke level satu dekade lalu.

Merujuk pada data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama (Kemenag), peristiwa nikah sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.479.533 pasang.

Angka ini mengalami kenaikan sebanyak 1.231 peristiwa jika kita bandingkan dengan data tahun 2024. Yang berada di titik terendah, yakni 1.478.302 pasang.

Secara statistik, kenaikan yang tidak sampai 0,1 persen ini memang belum bisa disebut sebagai lonjakan minat menikah. Namun, data ini menjadi sinyal bahwa tren penurunan drastis yang terjadi pasca-pandemi mulai menemui titik jenuh atau melandai.

Kontraksi Satu Dekade

Kendati mencatatkan sedikit kenaikan tahun ini, angka pernikahan di Indonesia sejatinya masih mengalami kontraksi yang dalam jika menariknya dalam perspektif satu dekade.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2014, angka pernikahan di Indonesia masih berada di angka 2,11 juta pasang. Penurunan mulai terjadi secara bertahap, sempat bertahan pada level 2 juta pada 2018, sebelum akhirnya merosot tajam ke level 1,4 juta dalam kurun waktu 2021-2024.

Artinya, jika kita bandingkan dengan standar normal sepuluh tahun lalu, Indonesia telah “kehilangan” potensi lebih dari 600 ribu pernikahan per tahunnya saat ini.

Menunggu Data Agregat BPS

Perlu menjadi catatan, angka yang beredar saat ini merupakan data riil (flow data) dari pencatatan Kemenag. Sementara itu, laporan resmi statistik tahunan yang menyajikan demografi rinci—seperti profil usia dan latar belakang ekonomi pasangan—baru akan rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi “Statistik Indonesia 2026” pada kuartal pertama tahun ini.

Meski demikian, data SIMKAH Kemenag tetap menjadi indikator awal yang valid untuk memotret situasi sosial terkini sebelum laporan agregat BPS diterbitkan.

Stagnannya angka pernikahan di level 1,47 juta ini mengindikasikan bahwa fenomena penundaan pernikahan di kalangan muda bukan sekadar dampak sesaat. Faktor kemandirian finansial, tantangan kepemilikan hunian, serta pergeseran prioritas gaya hidup disinyalir membuat keputusan menikah menjadi lebih kalkulatif dari dekade sebelumnya. (ens)

Artikel Angka Pernikahan 2025 Naik Tipis, Tren ‘Enggan Nikah’ Mulai Melandai? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur membuka data terkait upaya pengendalian inflasi sepanjang bulan penutup tahun 2025. Evaluasi ini menyoroti langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengawal stabilitas harga pangan di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, mengungkapkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas harga tidak lepas dari konsistensi penerapan “Strategi 4K”. Yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Implementasi strategi tersebut terlihat nyata melalui intervensi pasar yang masif. Sepanjang Desember 2025, tercatat sebanyak 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) telah berjalan di berbagai titik.

“Selain GPM, penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga gencar kami lakukan. Sebagai langkah konkret stabilisasi harga di tingkat konsumen,” terang Budi dalam keterangan resminya, Rabu 7 Januari 2026.

Komunikasi Efektif Lewat Rapat Maraton

Selain aspek keterjangkauan harga, BI Kaltim juga menekankan pentingnya poin “Komunikasi Efektif” dalam strategi 4K. Hal ini diterjemahkan melalui serangkaian pertemuan tingkat tinggi atau High Level Meeting (HLM) yang berlangsung secara maraton di tujuh wilayah.

Langkah koordinasi ini start-nya di Kabupaten Berau pada 4 Desember, lanjut ke Kota Samarinda (9/12), Kabupaten Kutai Barat (11/12), dan Kota Bontang (17/12).

Estafet koordinasi berlanjut ke tingkat Provinsi Kaltim pada 18 Desember, menyasar wilayah perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu (19/12), dan terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 22 Desember 2025. Pertemuan-pertemuan ini menjadi wadah krusial untuk merumuskan langkah antisipatif yang seragam antarwilayah.

Komitmen Keberlanjutan

Menatap tahun 2026, Budi menegaskan bahwa TPID Kaltim akan tetap berpegang teguh pada formulasi strategi tersebut. Sinergi lintas sektor akan terus ditingkatkan untuk memastikan inflasi tetap terkendali.

Langkah ini harapannya dapat menjaga tren inflasi Kalimantan Timur tetap rendah dan stabil, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan di tahun yang baru. (ens)

Artikel Buka Data Akhir Tahun, BI Kaltim Sebut Strategi “4K” Sukses Jaga Stabilitas Harga pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur mencatat Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau sekitar 220 ribu warga sejak rilis secara nasional pada Februari 2025 hingga akhir tahun.

Program yang berjalan melalui puskesmas di seluruh kabupaten dan kota ini merupakan kebijakan turunan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Di Kalimantan Timur, implementasinya semakin kuat dengan dukungan teknis serta pengalokasian anggaran daerah guna mendorong deteksi dini risiko penyakit di masyarakat.

Meski menunjukkan progres positif dalam kurun waktu hampir setahun, capaian jumlah warga yang mengakses CKG tersebut masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Dengan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang mencapai 4,04 juta jiwa, realisasi 220 ribu pemeriksaan menunjukkan masih luasnya cakupan layanan kesehatan preventif yang masih tertinggal. OPD terkait, perlu untuk mengejarnya.

Berbagai Elemen Masyarakat

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut capaian tersebut berasal dari berbagai segmen masyarakat melalui strategi pelayanan langsung ke sasaran.

“Hingga saat ini, lebih dari 220 ribu warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui program CKG di puskesmas,” ujar Jaya Mualimin di Samarinda, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, salah satu upaya memperluas jangkauan CKG, berjalan dengan menyasar kelompok usia produktif dan pelajar.

“Program ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga anak sekolah. Pemeriksaan CKG Kaltim berjalan sesuai standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Selain pelajar, layanan CKG juga terfokus pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini, termasuk kelainan bawaan dan hambatan tumbuh kembang.

Dinkes Kaltim berharap program CKG dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan, tanpa harus menunggu munculnya gejala penyakit. Program ini pastinya tetap menjadi prioritas pada 2026 guna memperluas cakupan layanan di seluruh wilayah Benua Etam. (ens)

Artikel Sejak Diluncurkan Februari 2025, Program Cek Kesehatan Gratis Kaltim Jangkau 220 Ribu Warga pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tinggal menghitung waktu. Periode ini kerap menjadi waktu yang dinanti banyak masyarakat Indonesia, bukan hanya bagi yang merayakan, tetapi juga mereka yang memanfaatkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk beristirahat, bepergian, atau berkumpul bersama keluarga.

Pemerintah pun telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Ketentuan ini menjadi acuan resmi dalam penyusunan kalender libur nasional sekaligus dasar perencanaan aktivitas akhir tahun.

Berikut rincian jadwal libur Natal dan Tahun Baru yang perlu kamu tau!

Libur Natal 2025

Hari Raya Natal pada 2025 jatuh pada Kamis, 25 Desember 2025 dan otomatis menjadi libur nasional. Sehari setelahnya masih libur, Pemerintah juga menetapkan Jumat, 26 Desember 2025 sebagai cuti bersama Natal. Lalu lanjut dengan libur akhir pekan.

Dengan susunan kalender tersebut, masyarakat berpeluang menikmati long weekend selama empat hari berturut-turut, yakni Kamis hingga Minggu, 25–28 Desember 2025, tanpa perlu mengambil cuti tambahan.

Libur Tahun Baru 2026

Sementara itu, Tahun Baru Masehi 2026 akan jatuh pada Kamis, 1 Januari 2026 dan akan menjadi libur nasional. Tidak ada cuti bersama yang menyertai libur Tahun Baru. Untuk tanggal 2 Januari-nya sendiri sudah masuk pada hari kerja seperti biasa.

Meski berdiri sendiri, libur Tahun Baru tetap memberi waktu jeda bagi masyarakat di awal tahun, baik untuk beristirahat sejenak setelah aktivitas akhir tahun maupun mempersiapkan diri untuk kembali belajar atau kembali bekerja esok harinya.

Momentum Long Weekend Akhir Tahun

Dengan adanya libur nasional dan cuti bersama Natal yang berdekatan dengan akhir pekan, akhir Desember 2025 menjadi salah satu momentum long weekend yang cukup panjang. Kondisi ini kerap menjadi waktu yang menyenangkan bagi banyak pekerja untuk perjalanan wisata, pulang kampung, atau sekadar menghabiskan waktu bersama keluarga.

Adapun libur Tahun Baru 2026 pada 1 Januari biasanya menjadi masa transisi sebelum kembali ke rutinitas kerja dan sekolah. Kamu harus bersiap untuk kembali ke kantor atau sekolah ya.

Penetapan jadwal libur nasional dan cuti bersama ini dapat membantu masyarakat mengatur rencana perjalanan, aktivitas wisata, serta keseimbangan antara pekerjaan dan waktu bersama keluarga selama momen Natal dan Tahun Baru. Kalau kamu sudah punya rencana menikmati libur akhir tahun ini? (ens)

Artikel Jadwal Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026: Cek Tanggal Merah dan Long Weekend Akhir Tahun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan seluruh aspek teknis dan substansi siap sebelum pelaksanaan Rakor Percepatan Penurunan Stunting, sebagai bentuk komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Rapat Finalisasi Persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada hari Senin, 17 November 2025.

Rapat ini memastikan seluruh kesiapan teknis dan substansi sebelum Rakor resmi dilaksanakan.

Kegiatan dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, HM Syirajudin, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, serta Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin. Hadir pula perwakilan perangkat daerah terkait.

Konsolidasi Akhir untuk Pelaksanaan Rakor

Syirajudin menegaskan bahwa finalisasi ini penting dilakukan guna memastikan pelaksanaan Rakor berjalan lancar, efektif, dan menghasilkan rekomendasi strategis untuk percepatan penurunan stunting di Kaltim.

Pembahasan meliputi:

• Penyempurnaan rundown acara
• Kesiapan materi presentasi
• Konfirmasi kehadiran narasumber
• Kelengkapan administrasi peserta
• Penyelarasan data lintas sektor

Ia menekankan bahwa harmonisasi data menjadi kunci dalam merumuskan langkah terpadu sesuai target penurunan stunting tingkat nasional maupun daerah.

Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, menyampaikan bahwa Rakor akan dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, dan dihadiri perwakilan dari 10 kabupaten/kota.

Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dijadwalkan memberikan paparan.

Kukar dipilih sebagai contoh praktik baik karena memiliki angka stunting terendah di Kaltim dengan tren penurunan yang stabil.

“Berbeda dengan beberapa daerah lain yang angkanya fluktuatif, Kukar menunjukkan penurunan stunting yang konsisten,” ujar Noryani.

Perumusan Rencana Aksi Bersama

Pada sesi akhir Rakor, akan dirumuskan rencana aksi bersama antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen mempercepat penurunan stunting di Kaltim.

Dengan persiapan matang ini, Pemprov Kaltim berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan semakin optimal, terarah, dan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Finalisasi Rakor Percepatan Penurunan Stunting 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ratusan pelajar dari tujuh daerah di Kalimantan Timur memenuhi Aula Pusdiklat Dispora Lama untuk mengikuti Kejuaraan Tenis Meja Tingkat Pelajar 2025. Event ini menjadi langkah strategis Dispora Kaltim dalam memperkuat pembinaan atlet usia dini dan memperluas potensi prestasi olahraga di Bumi Etam.

Aula Pusdiklat Dispora Lama, pada hari Senin, 17 November 2025, menjadi saksi antusiasme pelajar dari tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang berlaga dalam Kejuaraan Tenis Meja Tingkat Pelajar se-Kaltim Tahun 2025.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kaltim ini menjadi momentum penting dalam mencetak calon atlet berprestasi sejak usia sekolah.

Plt Kepala Dispora Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa pembinaan sejak dini adalah pondasi utama dalam membangun masa depan olahraga daerah.

“Penjaringan sejak dini ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat tenis meja Kaltim agar dapat berkiprah di tingkat nasional,” ujar Faisal.

Dukung Target Tiga Besar PON 2028

Dalam sambutannya, Faisal mengingatkan bahwa Gubernur Kaltim telah menetapkan target ambisius yakni masuk tiga besar Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Menurutnya, target tersebut tidak dapat dicapai tanpa proses pembinaan yang serius dan berkelanjutan.

“Ini bukan target mudah. Semuanya berproses dan berjenjang. Atlet hebat lahir dari disiplin, mental kuat, dan latihan tanpa henti,” jelasnya.

Seleksi Harus Objektif dan Berbasis Prestasi

Faisal juga menekankan pentingnya objektivitas dalam penentuan atlet, khususnya pada cabang olahraga terukur seperti tenis meja.

Ia menyampaikan bahwa praktik “asal kirim” atlet tanpa melihat performa tidak boleh lagi terjadi.

“Siapa yang terbaik, dialah yang akan kita kirim. Pengurus yang sehat dan solid akan melahirkan atlet yang kuat,” tegasnya.

Potensi Besar Generasi Muda sebagai Penghasil Medali

Dispora Kaltim melihat generasi muda sebagai aset penting dalam mencetak prestasi olahraga.

“Yang muda-muda inilah calon penghasil emas. Mudah-mudahan adik-adik yang bertanding hari ini bisa menjadi wakil terbaik Kaltim,” tutur Faisal.

Ia juga memberikan dukungan penuh kepada seluruh peserta agar terus mengasah kemampuan.

“Saya akan support dan saya akan dukung. Tapi ingat, tanpa latihan tidak mungkin bisa langsung jadi juara. Mulailah dari sekarang, terus berlatih,” pesannya.

Kejuaraan Tenis Meja Pelajar 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana penting untuk menemukan bibit unggul yang berpotensi mengharumkan nama Kaltim di tingkat nasional maupun internasional.

Semangat dan energi muda para peserta menjadi harapan baru bagi masa depan tenis meja di Bumi Etam. (ade/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kejuaraan Tenis Meja Pelajar Kaltim 2025: Dispora Dorong Pembinaan Atlet Muda Menuju PON 2028 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memperkuat kualitas tenaga kerja konstruksi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahap IV, sebagai upaya menyiapkan SDM kompeten untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis di Bumi Etam.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli dan Fresh Graduate Tahap IV pada 17–25 November 2025.

Kegiatan berlangsung secara hybrid di Aula Sapta Taruna Kantor DPUPR-Pera Kaltim dan melalui aplikasi Zoom.

Sebanyak 222 peserta mengambil bagian dalam pelatihan ini, terdiri atas tenaga ahli, penyedia jasa konstruksi, dan lulusan baru jurusan teknik di Kalimantan Timur.

Komitmen Pemerintah Siapkan SDM Kompeten dan Tersertifikasi

Plt Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR-Pera Kaltim, Alpian, menegaskan bahwa pelatihan dan sertifikasi merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM konstruksi yang kompeten, profesional, dan memahami regulasi terkini.

Ia menambahkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai jaminan kualitas dan keselamatan kerja, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Pembangunan yang besar membutuhkan tenaga ahli yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi. Karena itu pelatihan ini menjadi langkah nyata Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas SDM jasa konstruksi,” ujarnya.

Menurut Alpian, sektor konstruksi saat ini menghadapi tantangan besar seiring masifnya pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, termasuk dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek strategis provinsi.

Dari total peserta, 137 orang mengikuti pelatihan daring untuk kualifikasi ahli jenjang 7 fresh graduate selama empat hari. Sementara 85 peserta lainnya menjalani pelatihan secara hybrid untuk jenjang ahli yang sama.

Sertifikasi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dari berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), seperti IJJI, Hatsindo, dan LSP K3 Kalimantan Timur.

Bridging Program Siapkan Lulusan Baru Masuki Dunia Kerja

Program ini juga dirancang sebagai bridging program bagi lulusan baru agar lebih siap memasuki dunia kerja dengan kompetensi sesuai standar nasional.

Peserta mendapatkan materi mengenai manajemen proyek, regulasi konstruksi, hingga budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai pilar penting dalam industri konstruksi.

Pelatihan Tahap IV menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, akademisi dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, UMKT, Universitas Balikpapan, Politeknik Negeri Samarinda, serta asosiasi profesi seperti PAKKI dan perwakilan masyarakat jasa konstruksi.

Sinergi multipihak ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembelajaran berkelanjutan di sektor konstruksi Kalimantan Timur.

Alpian menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tenaga konstruksi merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di lapangan, terutama untuk proyek-proyek yang sedang berjalan.

“Investasi pada sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan yang efektif, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kaltim Tahap IV 2025, Siapkan SDM Ahli untuk Proyek Strategis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Yatim Fest 2025 yang digelar Baznas Kaltim di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Minggu, 21 September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Baznas menyalurkan santunan kepada 500 anak yatim dan dhuafa se-Kaltim dengan total bantuan mencapai Rp615 juta. Setiap anak mendapatkan paket santunan berupa tabungan pendidikan, voucher belanja, bingkisan, kaos, serta snack.

Staf Ahli Bidang III Pemprov Kaltim, Arif Murdianto, yang hadir mewakili Pemprov, menilai kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian bersama terhadap anak-anak yang membutuhkan.

“Yatim Fest ini adalah sebuah gerakan kebahagiaan, harapan, dan inspirasi. Kita ingin menjadikan kepedulian sebagai budaya sehingga lahir generasi kuat, mandiri, dan berakhlak mulia,” ungkap Arif.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim akan terus mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari sisi fisik atau infrastruktur, tetapi juga dari hadirnya rasa keadilan sosial dan kepedulian di tengah masyarakat.

Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kaltim, Ketua MUI Kaltim yang juga Imam Besar Islamic Center Samarinda, serta perwakilan DPRD Kaltim. Kehadiran para tokoh tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mendukung tumbuhnya generasi penerus yang sejahtera dan berdaya. (Addg/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Apresiasi Yatim Fest 2025, Jadi Gerakan Kebahagiaan dan Harapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sinergi DPRD dan Pemprov Kaltim kembali terjalin dalam Rapat Paripurna ke-35. Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025 senilai Rp21,74 triliun menjadi pijakan penting arah pembangunan Bumi Etam.

Penandatanganan kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kaltim Tahun 2025 menjadi momen penting arah pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, hadir mewakili Gubernur dalam rapat yang digelar, Jumat, 12 September 2025. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD atas proses pembahasan yang berjalan baik.

“Kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih serta rasa syukur atas proses pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan Dewan. Kerja sama yang solid ini menjadi kunci utama dalam merampungkan dokumen anggaran tepat waktu,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan, kesepakatan anggaran bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Perubahan APBD 2025 akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, di antaranya:

Pendidikan dan Kesehatan: peningkatan kualitas layanan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, termasuk pencegahan stunting.

Infrastruktur: pembangunan untuk membuka akses, memperkuat konektivitas, dan mendorong ekonomi lokal.

Pertanian: peningkatan produktivitas demi ketahanan pangan daerah.

Perlindungan Sosial: penguatan program sosial agar masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.

Adapun total anggaran yang disepakati mencapai Rp21,74 triliun. Meski pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun, belanja daerah justru meningkat signifikan menjadi Rp21,69 triliun.

Peningkatan terbesar terlihat pada Belanja Operasi yang naik sekitar Rp729 miliar, terutama untuk belanja pegawai serta barang dan jasa. Selain itu, Belanja Modal juga bertambah Rp50 miliar guna mendukung target pembangunan sebagaimana amanat RPJMD.

“Kami meyakini bahwa proses ini akan menghasilkan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan,” tutup Seno Aji. Ia berharap, kesepakatan tersebut mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim. (*/Portalkaltim/sty)

Artikel DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp21,74 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.