Pemerintah Provinsi Kaltim terus mengakselerasi program internet gratis di desa-desa. Hingga akhir Juni 2025, sebanyak 153 desa telah terhubung jaringan, meski target awal mencapai 600 desa. Program ini menjadi bagian dari Gratispol, inisiatif unggulan Gubernur Kaltim yang menyasar pemerataan akses digital di wilayah pedesaan.

Inisiatif lainnya mencakup pembebasan biaya pendidikan hingga jenjang S3, layanan kesehatan, makanan bergizi, WiFi desa, seragam sekolah, biaya administrasi perumahan, serta haji/umrah bagi pengurus masjid.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa target awal Pemprov adalah menghadirkan layanan internet gratis di 600 desa hingga akhir Juni 2025. Namun, realisasinya belum sepenuhnya tercapai karena berbagai kendala.

“Hingga 30 Juni 2025, baru 153 desa yang terpasang,” ujar Faisal di Ruang Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) Diskominfo Kaltim, Samarinda, Jumat, 4 Juli 2025.

Pemasangan internet gratis akan dilanjutkan pada bulan Juli ini, dengan target sementara sekitar 300 desa. Angka tersebut masih separuh dari target awal.

“Ternyata memang tidak semudah itu. Kami menargetkan Agustus–September bisa mencapai 600 desa,” lanjutnya.

Faisal menjelaskan, prioritas pemasangan saat ini masih difokuskan pada desa-desa yang lebih mudah diakses, sebelum menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Anggaran awal kami targetkan untuk 716 desa, dan sisanya—sebanyak 125 desa—akan dialokasikan melalui perubahan anggaran,” jelasnya.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain jarak antarwilayah yang cukup jauh dan kondisi desa yang belum dialiri listrik.

“Kendala lainnya seperti letak wilayah dan kondisi desa yang belum teraliri listrik,” tutup Faisal.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim bekerja sama dengan sejumlah penyedia layanan internet seperti Telkomsel, Telkom, dan PLN Icon Plus. Teknologi yang digunakan meliputi fiber optik, jaringan nirkabel (wireless), dan internet satelit (Starlink). (chanz/sty)

Artikel Faisal: Internet Gratis Sudah Terpasang di 153 Desa, Akan Dilanjut Juli Ini pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim sedang mencari solusi untuk memberikan perhatian dan insentif lebih besar bagi guru yang bersedia bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menanggapi keinginan banyak guru yang lebih memilih mengajar di wilayah perkotaan.

“Memang banyak guru yang lebih memilih bertugas di kota. Inilah yang selalu menjadi perhatian kami. Kami akan berupaya mencari solusi, salah satunya dengan mempertimbangkan pemberian insentif khusus bagi guru yang ditempatkan di daerah 3T,” jelas Seno Aji, Selasa, 24 Juni 2025.

Menanggapi pertanyaan mengenai bentuk insentif, Wagub menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan.

“Kami sedang mendiskusikan bentuknya, apakah berupa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan khusus pendapatan bagi guru di daerah terpencil. Saat ini, kami sedang memformulasikannya bersama Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Seno Aji juga menegaskan bahwa beberapa kabupaten di Kaltim menjadi prioritas untuk penempatan guru di daerah 3T.

“Banyak wilayah yang membutuhkan, terutama di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga daerah-daerah terujungnya. Kemudian Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat (Kubar), dan banyak lagi daerah terpencil lainnya. Daerah-daerah inilah yang kami utamakan,” tutupnya.

Upaya ini diharapkan dapat mendorong pemerataan tenaga pendidik berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh penjuru Kaltim. (chanz/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Kaji Insentif Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah 3T pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.