Ketegangan menyelimuti Rapat Pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin, 14 Juli 2025. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, melakukan aksi walkout (keluar dari forum, Red) sebagai bentuk protes karena menganggap aspirasi masyarakat yang dibawanya tidak diakomodasi dalam pembahasan.

Insiden terjadi di Gedung E lantai 1 saat rapat membahas tindak lanjut hasil reses anggota dewan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Abdulloh, yang juga anggota Fraksi Golkar, memilih meninggalkan ruangan karena menilai rapat tidak produktif.

“Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir,” tegas Abdulloh kepada wartawan usai walkout.

Format Teknis Dinilai Hambat Aspirasi

Menurut politisi senior tersebut, pembahasan standar format usulan Pokir—sering disebut sebagai “kamus pokir”—tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ia menilai revisi standar usulan tidak menyentuh substansi, dan justru menyulitkan anggota dewan dalam memperjuangkan pokok pikiran hasil reses.

“Ini cuma soal usulan format-format aja. Padahal tanpa itu pun bisa. Tapi kenapa justru aspirasi rakyat, ada pembatasan-pembatasan prosedural yang justru menghambat penyampaian pokok pikiran,” ujarnya kecewa.

Abdulloh juga mengkritik keras efektivitas rapat-rapat sebelumnya, termasuk yang digelar di Balikpapan, yang menurutnya hanya menghabiskan anggaran negara tanpa hasil nyata terhadap penyusunan Pokir.

Serukan Perjuangan Rakyat Bukan Seremonial Rapat

Ia menegaskan bahwa standar penyusunan Pokir seharusnya menjadi wadah yang fleksibel untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan. Proses yang terjadi saat ini menurutnya telah menyimpang dari semangat partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

“Kalau begini caranya, saya akan terus bersikap kritis. Karena ini bukan soal pribadi, tapi soal memperjuangkan suara rakyat,” pungkas Abdulloh. (chanz/sty)

Artikel Ketua Komisi III DPRD Kaltim Walkout: Protes Aspirasi Rakyat Diabaikan dalam Rapat Pokir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Partai Golkar telah meraih suara terbanyak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Februari lalu di Benua Etam. Sehingga dalam proses pemilihan unsur pimpinan, Partai Golkar berhak mengisi kursi ketua DPRD Kaltim.

Politisi yang terpilih itu adalah Hasanuddin Mas’ud. Yang pada periode lalu menduduki jabatan yang sama setelah menggantikan Makmur HAPK.

Penetapan Hamas menjadi ketua dewan telah dilakukan pada Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim dengan agenda pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan dewan pada Kamis, 10 Oktober 2024 kemarin.

Kok Bukan Abdulloh?

Terpilihnya Hamas sempat menuai pertanyaan. Sebab politisi yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 2024 lalu ialah Abdulloh dari partai dan dapil yang sama.

Diketahui Abdulloh meraih 48.180 suara. Sementara Hasanuddin Mas’ud berada pada posisi kedua, dengan raihan 42.885 suara. Sehingga Abdulloh sebetulnya bisa menduduki unsur pimpinan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud menyebut terpilihnya Hasanuddin Mas’ud telah sesuai dengan mekanisme partai. Dan penentuannya ditentukan oleh Pusat (DPP) setelah menimang 3 calon yang direkomendasikan.

Indikator Penilaian ala Golkar

Rudy menambahkan dalam internal Partai Golkar, terdapat sistem yang menilai kadernya untuk kemudian menempati suatu posisi. Melihat pada prestasi, dedikasi, hingga loyalitas. Jadi bukan semata jumlah suara.

“Dan kedua tidak pernah pindah partai meski pindah partai termasuk hal yang biasa.”

“Ketiga di Golkar ada mekanisme sistem pembobotan, struktur dalam partai, jam terbang dan terakhir tingkat pendidikan di partai,” jelas Rudy kepada media Kamis, 10 Oktober 2024.

Sehingga menurut Rudy, terpilihnya Hamas telah sesuai dengan mekanisme pemilihan dalam internal partainya.

Harapan Rudy Mas’ud untuk Hasanuddin Mas’ud

Sebagai pemimpin partai di Kaltim, Rudy berharap Hamas bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat Kaltim. Utamanya beradaptasi dengan adanya IKN.

“Harus menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk masyarakat Kaltim pastinya. Dan dengan nurani yang tajam harus berpihak kepada masyarakat Kaltim.”

“Dan yang utama membawa kaltim dengan lompatan-lompatan yang jauh sebab kaltim sudah menjadi IKN, jadi berpikirnya bukan lagi kedaerahan tapi nasional,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Penjelasan Rudy Mas’ud soal Terpilihnya Hasanuddin Mas’ud Jadi Ketua DPRD Kaltim Ketimbang Abdulloh pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.