Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan pengalihan tersebut harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

“Pengalihan ini harus dikaji dengan baik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Yusri, Rabu (6/5/2026).

Ia menyoroti keluhan masyarakat terkait biaya pemakaman yang masih kerap terjadi. DPRD meminta agar ke depan pelayanan pemakaman tidak membebani warga.

“Harapannya, proses pemakaman cukup dengan persyaratan administrasi tanpa biaya tambahan yang memberatkan,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti status tenaga penggali makam yang sebagian masih outsourcing serta meminta kejelasan sistem pengupahan untuk mencegah pungutan di lapangan.

Komisi III turut mendorong penataan kawasan pemakaman agar lebih tertata dan mudah diakses, serta pengembangan lahan baru untuk mengatasi keterbatasan kapasitas.

DPRD menegaskan akan terus mengawal kebijakan pengelolaan pemakaman agar lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. (Adv/man)

Artikel DPRD Balikpapan Bahas Pengalihan Pengelolaan Pemakaman pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengatakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) harus memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan.

Menurut dia, peningkatan penjualan sapi dan kambing menjelang Iduladha perlu diimbangi dengan pemeriksaan menyeluruh, baik secara administratif maupun kesehatan hewan.

“Dokumen asal hewan harus lengkap, dan pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara ketat,” kata Budiono, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga harus memastikan hewan bebas dari penyakit, termasuk parasit.

Budiono menambahkan, hewan yang tidak memenuhi syarat tidak boleh diperjualbelikan untuk kurban.

Selain itu, DPRD juga menyoroti keberadaan lapak penjualan hewan kurban di lahan kosong. Ia menilai hal tersebut diperbolehkan sepanjang mendapat izin dari pemilik lahan.

Namun, penataan lapak harus tetap memperhatikan ketertiban, kebersihan, dan estetika kota.

Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta mengatur lokasi penjualan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di tepi jalan.

“Penjualan sebaiknya tidak dilakukan di pinggir jalan dan harus memperhatikan kebersihan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan juga perlu melibatkan lingkungan setempat, seperti RT dan kelurahan.

DPRD berharap pengawasan yang optimal dapat memastikan pelaksanaan Iduladha berlangsung aman dan tertib. (Adv/am)

Artikel Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono Minta Pengawasan Hewan Kurban Diperketat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merespons laporan warga.

“Tujuan workshop ini untuk membangun kerja sama. Setiap aduan masyarakat yang diterima DPRD akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus) untuk ditindaklanjuti bersama,” ujar Yono, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, DPRD kerap menerima berbagai pengaduan, baik dari hasil inspeksi mendadak (sidak) maupun laporan langsung masyarakat. Namun, tindak lanjut di lapangan sering kali belum optimal.

“Selama ini kerap berhenti pada tahap pengawasan, belum sampai pada penyelesaian. Karena itu, workshop ini penting agar ada langkah lanjutan yang jelas,” katanya.

Yono menegaskan, secara kelembagaan DPRD tidak memiliki kewenangan eksekusi di lapangan. Peran tersebut berada pada OPD sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang sering diadukan masyarakat, seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar dan kebersihan lingkungan.

“DPRD hanya menyampaikan rekomendasi kepada dinas terkait, seperti Satpol PP. Sementara pelaksanaan berada di pemerintah daerah,” jelasnya.

Melalui workshop ini, DPRD berharap koordinasi dengan OPD dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.

“Harapannya, setiap aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota melalui OPD terkait,” pungkasnya. (adv/man/am)

Artikel DPRD Balikpapan Siapkan Workshop dengan OPD, Pastikan Aduan Warga Ditindaklanjuti pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota Pansus LKPJ, Halili Adinegara, mengatakan evaluasi tidak boleh hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi harus disertai pengecekan langsung terhadap hasil pembangunan.

“Saya sudah mengusulkan kepada ketua pansus untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Halili, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, pembahasan LKPJ selama ini cenderung bersifat administratif, padahal kondisi riil di lapangan menjadi indikator utama keberhasilan program.

“Jangan hanya di atas meja. Kita harus melihat langsung fisiknya. Jika tidak sesuai, kami akan merekomendasikan pemeriksaan ulang oleh BPK atau inspektorat,” tegasnya.

Halili yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan menilai pengawasan langsung penting, mengingat setiap proyek berpotensi memiliki temuan yang perlu dievaluasi.

“Pasti ada yang perlu diperbaiki, sehingga pengawasan lapangan menjadi penting agar anggaran tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan, inspeksi akan mencakup seluruh sektor pembangunan, khususnya yang menjadi mitra kerja Komisi III, dengan fokus pada proyek tahun anggaran 2025.

“Kami akan mencocokkan laporan dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai laporan selesai, tetapi pelaksanaan tidak sesuai,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan inspeksi, Pansus meminta seluruh pihak terkait hadir, mulai dari konsultan, manajemen konstruksi, kontraktor, hingga dinas teknis, guna memastikan transparansi dan kelengkapan data.

Selain itu, OPD diminta menyiapkan data lengkap terkait progres pekerjaan tahun 2025 agar dapat diverifikasi secara langsung.

“Kami minta seluruh data disiapkan, sehingga saat turun lapangan bisa langsung dicocokkan,” ucapnya.

Terkait objek peninjauan, Halili menegaskan tidak ada pengecualian, termasuk proyek pembangunan gedung DPRD.

“Semua proyek akan kami lihat, baik yang sudah selesai maupun yang belum,” tegasnya.

Rencana inspeksi lapangan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Pansus LKPJ.

“Sesuai agenda, akan kami rapatkan bersama tim pansus,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP), sejumlah OPD dengan anggaran besar menjadi sorotan, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan karena memiliki banyak proyek fisik.

Sementara itu, OPD dengan alokasi anggaran lebih kecil umumnya berfokus pada kegiatan administratif.

“Kalau anggarannya kecil, biasanya lebih banyak kegiatan administrasi dan minim proyek fisik,” pungkasnya. (adv/man)

Artikel Pansus LKPJ Dorong Inspeksi Lapangan, Uji Kesesuaian Proyek pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menyikapi hal itu, DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan kesehatan, dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna memastikan hak masyarakat terpenuhi secara optimal.

DPRD Akan Panggil BPJS, Rumah Sakit hingga DKK

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan pihaknya akan segera memanggil manajemen BPJS Kesehatan, rumah sakit, serta Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan.

Langkah ini diambil setelah banyaknya laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan yang diterima peserta BPJS.

“Kami akan meminta penjelasan langsung dari semua pihak terkait,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Alwi mengungkapkan, sejumlah keluhan yang diterima antara lain dugaan penolakan pasien hingga pasien rawat inap yang dipulangkan sebelum benar-benar sembuh.

“Ini menjadi dasar bagi kami untuk memanggil semua pihak. Saya sendiri akan memimpin pertemuan tersebut,” tegasnya.

Pastikan Tidak Ada Penolakan Pasien, Soroti Standar Pelayanan

Pertemuan yang difasilitasi Komisi IV DPRD Balikpapan ini bertujuan untuk mengklarifikasi kondisi di lapangan sekaligus mendorong transparansi dari penyedia layanan kesehatan.

Beberapa poin penting yang akan dibahas antara lain memastikan tidak ada lagi pasien BPJS yang ditolak saat membutuhkan pelayanan medis.

Selain itu, DPRD juga akan meminta penjelasan terkait standar prosedur pemulangan pasien agar tidak ada lagi pasien yang dipaksa pulang sebelum dinyatakan layak secara medis.

Tak kalah penting, kejelasan terkait daftar penyakit yang dijamin oleh BPJS Kesehatan juga akan menjadi perhatian.

Di sisi lain, Alwi turut menanggapi petisi buruh terkait penghapusan sistem outsourcing. Ia menyatakan DPRD siap menindaklanjuti, namun membutuhkan waktu untuk mengkaji isi tuntutan secara menyeluruh.

“Tuntutan buruh itu sah, tapi perlu kami pelajari dulu sebelum dijadwalkan pertemuan lanjutan,” pungkasnya. (adv/am)

Artikel DPRD Balikpapan Soroti Layanan BPJS Kesehatan, Siap Panggil Rumah Sakit dan DKK pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan keterbatasan anggaran memaksa penyesuaian jadwal kerja, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) dan kegiatan turun ke lapangan.

“Seluruh agenda harus dijadwalkan lebih efisien agar fungsi DPRD tetap berjalan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, reses yang sebelumnya dapat dilakukan hingga tiga kali dalam setahun kini hanya dilaksanakan satu kali. Sementara itu, dialog warga yang biasanya digelar empat hingga lima kali dalam setahun juga berkurang menjadi satu kali.

Menurut Yono, kondisi tersebut berdampak pada optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat.

“Padahal kegiatan ini menjadi sarana utama bagi anggota dewan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, DPRD berupaya tetap menjalankan fungsi pengawasan dan representasi melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta forum-forum bersama pemerintah kota.

Yono menegaskan, pihaknya akan mendorong peningkatan kembali frekuensi reses dalam pembahasan anggaran perubahan mendatang.

“Dengan pertemuan yang lebih rutin, kami bisa lebih cepat mengetahui persoalan di masyarakat dan menindaklanjutinya,” ujarnya.

DPRD berharap alokasi anggaran untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dapat ditingkatkan kembali agar fungsi representasi dan pengawasan tetap berjalan optimal. (adv/man/am)

Artikel Efisiensi Anggaran Pangkas Reses dan Dialog Warga DPRD Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Selain mendesak kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang lebih layak, buruh juga menyoroti persoalan layanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih bermasalah.

Isu ini menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan yang berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut melalui pembahasan bersama pihak terkait.

Buruh Dorong Kenaikan UMK Lewat Forum Tripartit

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan buruh, khususnya terkait kenaikan UMK.

Meski Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melaporkan UMK Balikpapan mengalami kenaikan setiap tahun sesuai regulasi, para buruh berharap nilainya bisa lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

“Harapan teman-teman buruh, UMK bisa naik lebih tinggi lagi. Hal tersebut tentunya akan dibahas melalui forum tripartit,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Forum tripartit sendiri melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan.

DPRD Soroti Masalah BPJS, Siapkan Anggaran Rp90 Miliar

Selain upah, layanan BPJS Kesehatan menjadi isu krusial yang paling banyak dikeluhkan buruh.

Tercatat sekitar 7.000 peserta BPJS di Balikpapan mengalami pemangkasan status kepesertaan dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal ini, Budiono menegaskan DPRD akan melakukan pendalaman data bersama Dinas Sosial. Bagi warga yang tidak lagi ditanggung pusat maupun provinsi, Pemkot Balikpapan siap mengambil alih melalui APBD.

“Pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk menjamin kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Budiono juga menyoroti sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti tunggakan klaim BPJS ke rumah sakit serta antrean pasien yang masih menumpuk.

Selain itu, buruh meminta transparansi terkait daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS.

Untuk mencari solusi konkret, DPRD Balikpapan berencana memanggil pihak BPJS Kesehatan guna melakukan pertemuan khusus bersama perwakilan buruh.

“Kami akan menjadwalkan pertemuan agar semua keluhan bisa dijawab secara terbuka,” pungkasnya. (adv/am)

Artikel May Day 2026, Buruh Balikpapan Desak Kenaikan UMK dan Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD, Jumat (1/5/2026) itu, berbagai persoalan krusial mencuat, mulai dari buruknya layanan BPJS, praktik perusahaan yang tidak patuh aturan, hingga persoalan upah di bawah standar UMK.

DPRD pun menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan penutupan perusahaan yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan.

DPRD Soroti BPJS hingga Perusahaan Tanpa Kantor Resmi

Audiensi ini turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD, ketua komisi, perwakilan OPD, serta berbagai elemen buruh seperti Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Sarbumusi, dan KSPSI.

Dalam forum tersebut, Alwi menyoroti absennya pihak BPJS Kesehatan yang seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada para buruh.

“Mestinya momen seperti ini mereka hadir untuk menjawab langsung pertanyaan teman-teman buruh,” tegasnya.

Selain itu, buruh juga mengeluhkan keberadaan perusahaan luar daerah yang beroperasi di Balikpapan tanpa memiliki kantor cabang resmi. Kondisi ini dinilai menyulitkan pengawasan dan kerap menimbulkan persoalan ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Alwi menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas, termasuk penutupan perusahaan yang terbukti melanggar.

“Kalau memang perusahaan nakal, lebih baik ditutup saja daripada terus menimbulkan masalah,” ujarnya.

Gaji di Bawah UMK Disorot, DPRD Siap Panggil Perusahaan

Selain isu BPJS dan legalitas perusahaan, persoalan upah juga menjadi perhatian serius. DPRD menerima laporan adanya perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

Alwi meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bersama serikat buruh untuk segera menyerahkan data perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

“Kami akan panggil perusahaan yang masih memberikan gaji di bawah UMK. Ini jadi catatan penting demi kesejahteraan buruh,” tegasnya.

DPRD Balikpapan berkomitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan buruh dan memastikan adanya perbaikan nyata ke depan.

Alwi berharap, pada peringatan May Day tahun berikutnya, persoalan serupa tidak lagi terjadi, serta tercipta lingkungan kerja yang lebih layak dan sejahtera bagi para buruh di Balikpapan. (adv/am)

Artikel DPRD Balikpapan Ancam Tutup Perusahaan Nakal, Soroti BPJS dan Upah Buruh di May Day 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan bahwa pada tahun ini pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan difokuskan di wilayah Balikpapan Utara. Sementara itu, proyek sekolah terpadu di kawasan Islamic Center belum dapat direalisasikan.

“Untuk tahun 2026 ini, yang dilaksanakan berada di Balikpapan Utara. Sedangkan pembangunan sekolah terpadu di Islamic Center ditunda,” ujar Gasali.

Ia menjelaskan, proyek tersebut sebelumnya dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Selain itu, terdapat rencana pengembangan hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) dengan dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

Menurutnya, pembangunan untuk jenjang SMA masih berpeluang dilaksanakan pada tahun ini, meskipun belum dapat dipastikan.

“Untuk SMA kemungkinan ada masuk tahun ini, berdasarkan informasi yang kami terima. Namun, untuk jenjang lainnya masih tertunda,” jelasnya.

Pemerintah daerah berharap proyek tersebut dapat kembali masuk dalam perencanaan pada tahun 2027, bergantung pada kondisi keuangan daerah.

Sebelumnya, kawasan Islamic Center dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu guna menyediakan akses pendidikan berkelanjutan dalam satu kawasan. Namun, keterbatasan anggaran membuat realisasi proyek tersebut harus ditunda sementara. (Adv/man)

Artikel Proyek Sekolah Terpadu Islamic Center Balikpapan Ditunda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menerima kunjungan kerja DPRD Kota Tarakan, khususnya Komisi I dan Komisi II, dalam rangka studi banding terkait regulasi dan pengelolaan potensi daerah, Senin (27/4/2026).

“Biasanya studi banding ini berkaitan dengan regulasi yang bisa dipelajari dan diterapkan di daerah masing-masing,” ujar Budiono.

Dalam pertemuan itu, Budiono menyoroti kemajuan Kota Tarakan yang dinilai berhasil mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berbasis hasil laut.

“Tarakan berbasis hasil laut, tetapi mereka lebih maju karena UMKM-nya berkembang, khususnya dari produksi sektor kelautan,” katanya.

Sementara itu, Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih pesat. Namun, Budiono mengakui adanya tantangan serupa yang dihadapi sejumlah daerah, yakni pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

“Keluhannya sama. Saat ini banyak pemotongan dari pusat. Bahkan, bantuan keuangan kita juga ada kabar tidak cair atau tidak lagi dialokasikan dari provinsi,” ungkapnya.

Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Balikpapan mendorong pemerintah daerah menyusun strategi dengan memaksimalkan potensi PAD.

“Dengan adanya pemotongan bantuan keuangan, kita harus mencari sumber PAD yang bisa dimaksimalkan. Artinya, kita perlu mengelola dana yang ada secara lebih efektif serta meningkatkan pendapatan daerah,” tegasnya.

Ia berharap langkah tersebut dapat menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. (Adv/man)

Artikel Bankeu Tak Cair, DPRD Balikpapan Dorong Optimalisasi PAD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.