Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat merespons keresahan orang tua siswa terkait mahalnya biaya perlengkapan sekolah. Pada Rabu, 16 Juli 2025, Walikota Samarinda Andi Harun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 8 Samarinda Seberang guna mengklarifikasi dugaan pungutan tinggi dalam bentuk pembelian seragam dan tes psikologi.

Andi Harun menekankan bahwa segala bentuk kebijakan teknis di sekolah harus melalui kajian menyeluruh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. Ia tidak ingin mengambil langkah terburu-buru tanpa data yang akurat.

“Kami tidak ingin gegabah. Identifikasi awal harus tuntas terlebih dahulu. Laporan lengkap dari Disdik kami tunggu minggu depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi menekankan bahwa pengelolaan koperasi dan pungutan harus berpihak pada siswa dan orang tua. Pemerintah, kata dia, tidak mentoleransi adanya beban biaya berlebihan.

“Urusan teknis seperti ini adalah domain Disdik. Mereka yang harus menyusun skema solusi yang adil dan tidak memaksakan pembelian atau pungutan,” lanjutnya.

Rincian Biaya dan Pengakuan Sekolah

Wakil Kepala SMPN 8, Satuna, mengakui bahwa pihak sekolah memang menyediakan perlengkapan seperti seragam olahraga seharga Rp220.000 dan jilbab tiga warna seharga Rp210.000 melalui koperasi. Namun ia menyebut transaksi belum dimulai karena masih menunggu harga resmi dari Disdik.

“MPLS masih berjalan, jadi penjualan belum dilakukan,” jelasnya.

Terkait tes psikologi sebesar Rp150.000, Satuna menyatakan itu dimaksudkan untuk memetakan gaya belajar dan minat siswa, agar pengajaran lebih tepat sasaran. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci soal keharusan mengikuti tes dan siapa penyelenggaranya.

Tanggapan Disdik dan Regulasi Baru

Kepala Disdik Samarinda, Asli Nuriyadin, menyatakan bahwa pihaknya segera menyusun standar harga maksimal koperasi sekolah agar tidak terjadi disparitas harga antar sekolah.

“Kami temukan harga tidak wajar seperti baju olahraga Rp220 ribu. Ini harus ditertibkan dan diawasi ketat,” tegasnya.

Asli menambahkan, koperasi sekolah memang boleh menjalankan usaha, tapi tidak boleh memaksakan pembelian, apalagi mengambil keuntungan berlebihan.

Terkait tes psikologi, ia menegaskan bahwa tidak boleh diwajibkan karena belum memiliki dasar hukum. Tes tersebut, kata dia, harus sepenuhnya bersifat sukarela dengan persetujuan orang tua siswa.

“Jika tidak ada dasar regulasi, tidak boleh menjadi kewajiban. Kami akan evaluasi lembaga penyelenggaranya,” tambahnya.

Total Biaya dan Langkah Lanjutan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total biaya paket perlengkapan siswa baru yang ditawarkan koperasi sekolah mencapai Rp1.350.000, mencakup seragam, atribut, administrasi, dan tes psikologi. Disdik menyatakan akan menelusuri lebih lanjut aliran dana dan mitra kerja koperasi dalam penyelenggaraan psikotes tersebut.

“Pemeriksaan lanjutan sudah kami jadwalkan dan akan ditindak sesuai temuan,” tutup Asli. (chanz/sty)

Artikel Walikota Samarinda Sidak SMPN 8 Usai Keluhan Biaya Seragam dan Psikotes pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Peluncuran program perintis Sekolah Rakyat di Kota Samarinda yang sebelumnya dijadwalkan pada 14 Juli 2025, dipastikan mundur hingga akhir bulan. Namun, tanggal pasti dimulainya kegiatan belajar mengajar masih belum ditentukan.

Penundaan ini disebabkan oleh ketidaksiapan fasilitas dasar di dua lokasi utama yang telah ditetapkan, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim. Masing-masing lokasi direncanakan menampung 100 siswa, terdiri dari 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa jenjang SMA.

Hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa meskipun ruang kelas, asrama, dan ruang makan telah ditentukan, sejumlah perabotan penting seperti kasur, meja-kursi belajar, papan tulis, hingga lemari belum tersedia. Renovasi di BPMP saat ini masih berlangsung, difokuskan pada pengecatan dinding dan perbaikan plafon oleh Dinas PUPR Kaltim. Sementara itu, aktivitas renovasi di BPVP belum tampak signifikan.

Tertunda Bersama Puluhan Daerah Lain

Samarinda bukan satu-satunya daerah yang mengalami penundaan. Kota ini termasuk dalam kelompok Tahap 1B bersama 37 daerah perintis lainnya yang menghadapi kendala serupa. Hanya 63 daerah yang masuk Tahap 1A yang akan memulai kegiatan secara serentak pada 14 Juli.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, membenarkan bahwa peluncuran program ditunda hingga akhir Juli.

“Benar, mundur dari 14 Juli ke akhir Juli. Sambil menyelesaikan renovasi bangunan, dilakukan juga perbaikan-perbaikan kecil agar lebih baik,” jelas Asli, Sabtu, 12 Juli 2025.

Ia mengungkapkan bahwa renovasi tergolong ringan dan optimistis selesai tepat waktu. Namun, untuk tanggal masuk siswa masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Sosial.

Sementara itu, tes kesehatan bagi calon siswa tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni pada 14 Juli.

“Anak-anak akan menjalani tes kesehatan lengkap. Kalau ada yang sakit, akan diobati. Kesehatan mereka menjadi perhatian pemerintah,” tambah Asli.

Respons Wali Kota

Secara terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku belum menerima informasi resmi terkait penundaan.

“Saya belum dapat infonya. Kalau soal ditunda sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, itu sangat teknis,” ucapnya.

Menanggapi kritik soal belum tersedianya perabotan di BPMP dan BPVP, Andi menyebutnya sebagai hal teknis yang tidak akan mengganggu substansi program.

“Kalau dicari-cari kekurangannya, nanti ada pasir menumpuk di depan gedung atau keramik yang bolong dua, pasti ketemu. Memang ada saja orang yang senang mencari kesalahan,” ujarnya.

Andi berencana meninjau langsung lokasi pekan depan dan membuka kemungkinan kerja sama antarinstansi jika diizinkan, termasuk bantuan dari Pemkot untuk melengkapi fasilitas.

“Kalau boleh, kita kerja sama. Tapi intinya, ini hanya masalah teknis saja,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kekurangan di awal adalah hal wajar dalam proyek nasional berskala besar. Pemkot siap meminjamkan fasilitas milik daerah secara sementara untuk mendukung proses belajar mengajar.

“Fasilitas Pemkot bisa kita geser dulu ke sana sambil mempersiapkan secara sempurna. Namanya juga proses pertama, pasti ada kekurangan. Tapi itu tidak mengurangi makna dan semangat kami menyukseskan program Pak Presiden,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel Peluncuran Program Sekolah Rakyat Mundur, Wali Kota Samarinda Segera Cek Lokasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Longsoran lereng, khususnya endapan talus, bersifat berulang. Jika tidak ditangani secara tepat, satu kejadian dapat memicu longsoran susulan. Inilah yang terjadi di lereng terowongan kita,” jelas Wali Kota Andi Harun dalam pernyataannya, Rabu, 9 Juli 2025.

Andi Harun mengakui bahwa sebenarnya anggaran untuk penanganan lereng telah dianggarkan dalam APBD murni. Namun, karena harus mengakomodir berbagai rencana belanja lain yang juga diprioritaskan, pekerjaan stabilisasi lereng terpaksa ditunda dalam perubahan APBD.

“Tak ada yang dapat memprediksi penundaan ini akan menyebabkan longsor. Meski demikian, secara teknis penyedia jasa telah mengantisipasi sehingga longsoran yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fatal,” tegas Andi Harun.

Ia juga menjelaskan alasan material longsor di area Jalan Alimuddin sengaja belum dibersihkan sepenuhnya dan masih menutupi sebagian lubang terowongan.

“Ini berdasarkan rekomendasi ahli geologi. Material yang ada berfungsi menahan pergerakan sedimen dari atas. Membersihkannya secara cepat justru berisiko memicu pergerakan material di atasnya kembali, sesuai sifat alami endapan talus yang bergerak ke bawah akibat gravitasi,” paparnya.

Rencana Penanganan dan Prioritas Keselamatan

Dalam Perubahan APBD 2025, Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan anggaran sekitar Rp39 miliar (dengan pagu maksimal Rp41 miliar) khusus untuk pekerjaan fisik stabilisasi lereng.

“Kita akan lakukan stabilisasi lereng dengan beberapa metode yang memungkinkan, seperti pemasangan rock bolting (paku bumi), pembuatan retaining wall (dinding penahan), atau shotcrete (penyemprotan beton) untuk penguatan sementara,” ujar Andi Harun.

Selain itu, rencana penanganan juga mencakup perbaikan sistem drainase untuk memastikan air hujan tidak tertahan di sekitar terowongan, serta revegetasi (penanaman kembali) lereng.

Andi Harun menegaskan bahwa meskipun konstruksi badan terowongan sendiri telah rampung 100%, pengoperasian (komisioning) sengaja ditunda.

“Meski ada rekomendasi bahwa terowongan bisa dioperasikan, saya menahan diri. Saya berpegang pada prinsip salus populi suprema lex esto – keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Lebih baik kita bersabar, memastikan semuanya benar-benar siap dan aman dengan matang, baru dilakukan uji coba,” pungkas Wali Kota. (chanz/sty)

Artikel Samarinda Tangani Longsor di Lereng Terowongan, Anggaran Rp39 Miliar Disiapkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menanggapi sorotan terkait penanganan sampah, Andi Harun menegaskan bahwa proyek pengelolaan sampah masih berjalan dan belum sepenuhnya rampung.

“Opini publik di luar ruang resmi bisa membentuk persepsi yang keliru. Karena itu penting bagi saya menyampaikan bahwa pengelolaan sampah tetap berjalan sesuai koridor dan tidak keluar dari rencana awal,” jelasnya.

Ia mengakui ada pertanyaan dari dewan soal progres lapangan. Namun, ia menilai kekurangan yang muncul dalam masa transisi ini masih dalam batas wajar.

“Kami mohon semua pihak, termasuk media, dapat bersabar hingga proyek ini mencapai tahap final,” imbuhnya.

Biaya Proyek Insinerator: Lebih dari Sekadar Mesin

Andi Harun juga mengklarifikasi simpang siur soal anggaran proyek insinerator. Menurutnya, angka Rp28 miliar yang beredar di publik kurang tepat.

“Harga satu unit insinerator inti hanya Rp1,9 miliar. Untuk 10 unit, totalnya Rp19 miliar. Tapi itu hanya untuk mesinnya saja,” tegasnya.

Biaya proyek disebut mencakup pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), infrastruktur pendukung, dan perekrutan tenaga operator—sekitar 4 hingga 5 orang per shift di setiap lokasi.

Teknologi Ramah Lingkungan dan Inovasi Ekonomi

Andi Harun juga menekankan bahwa insinerator yang digunakan mengusung teknologi ramah lingkungan. Tak ada cerobong asap terbuka; seluruh emisi dialirkan melalui sistem filtrasi air dalam kolam khusus.

“Air dari proses ini akan diuji hingga memenuhi baku mutu sebelum dialirkan ke saluran. Sistem penyaringan air ini tentu menambah komponen biaya,” paparnya.

Lebih jauh, Pemkot Samarinda juga merancang inovasi pengolahan residu hasil pembakaran. Abu sisa insinerator akan dimanfaatkan sebagai bahan baku paving block.

“Salah satu insinerator tahun ini akan kami lengkapi dengan mesin pembuat batako. Jika berhasil, akan kami terapkan juga di unit lain. Ini bisa jadi sumber pendapatan masyarakat atau untuk kebutuhan proyek pemerintah, seperti pembangunan sekolah,” jelasnya.

Ia menambahkan, lokasi uji coba insinerator pertama dari 10 yang direncanakan masih akan ditentukan kemudian.

Langkah Strategis untuk Lima Tahun ke Depan

Pengesahan pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029 menandai langkah penting dalam menjaga akuntabilitas fiskal dan arah pembangunan jangka menengah Kota Samarinda. Penjelasan Wali Kota dalam forum resmi ini juga menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas proyek strategis kota, termasuk isu krusial seperti pengelolaan sampah. (chanz/sty)

Artikel DPRD Samarinda Sahkan RPJMD 2025–2029, Wali Kota Paparkan Inovasi Proyek Insinerator pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.