Setelah melakukan reses ke sejumlah titik di Kota Balikpapan, Anggota DPRD Kaltim Damayanti mendapati keluhan soal pendidikan, air bersih, dan antrean BBM. Dirinya siap mengakomodir ke Pemprov Kaltim.

Lembaga legislatif alias Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang bertugas menyambungkan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Agar kebutuhan-kebutuhan di ranah publik dan masyarakat dapat terpenuhi.

Secara teknis anggota DPRD bertugas menampung aspirasi masyarakat. Yang kemudian dieksekusi melalui fungsi penganggaran, pembuat aturan daerah, hingga mengawal dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah untuk masyarakat.

Beberapa waktu lalu seluruh Anggota DPRD Kaltim turun ke lapangan. Bertemu dengan masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan (dapil)-nya untuk menyerap aspirasi melalui agenda reses. Dilakukan di sejumlah titik.

Bawa Aspirasi Warga ke Dewan

Begitu pula Anggota DPRD Kaltim Damayanti yang telah menampung aspirasi masyarakat melalui reses di Kota Balikpapan sebagai dapilnya. Dia mendengar sejumlah keluhan masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Beberapa masalah yang menjadi keluhan, di antaranya tidak meratanya jumlah sekolah tingkat SMA/SMK di Kota Balikpapan. Tidak semua kecamatan memiliki sekolah tingkat akhir itu. Utamanya jika menggunakan sistem zonasi.

Sehingga tidak semua lulusan SMP di Kota Balikpapan dapat tertampung di SMA/SMK negeri. Masih banyak  lulusan yang terpaksa masuk swasta dengan biaya yang tinggi. Masyarakat minta agar jumlah sekolah ditambah hingga merata.

“SMA/SMK di Balikpapan, masih minim dan persebarannya tidak merata harapannya ada pemerataan,” kata Damayanti baru-baru ini.

Selain masalah pendidikan, ketersediaan air bersih dan antrean BBM di SPBU juga masih menjadi masalah yang dihadapi oleh warga Kota Balikpapan. Damayanti berharap bisa mengakomodir aspirasi-aspirasi tersebut.

“Itu yang akan kita perjuangkan,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Pendidikan, Air Bersih, dan Antrean BBM Masih Jadi keluhan Warga Kota Balikpapan, Damayanti Siap Akomodir ke Pemprov Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Masalah klasik seperti air, pendidikan, kesehatan, dan kemacetan masih menjadi keluhan warga Kota Balikpapan. Anggota DPRD Kaltim La Ode Nasir bakal perjuangkan aspirasi warga ke Pemprov Kaltim untuk mendapat solusi.

Sebagai kota yang cukup megah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kaltim setelah Kota Samarinda, Kota Balikpapan juga masih menyimpan sejumlah persoalan belum tuntas dan masih menjadi keluhan masyarakat.

Utamanya tang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Sejauh ini yang paling banyak dikeluhkan ialah persoalan air bersih. Sebab Kota Balikpapan tidak memiliki sumber baku air semelimpah Sungai Mahakam.

Selain air, Anggota DPRD Kaltim La Ode Nasir juga menerima sejumlah keluhan lain yang menurutnya masalahnya masih klasik. Alias masalah lama yang sampai saat ini belum juga dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Aspirasi masyarakat di Balikpapan masalah klasik, masalah air, listrik, dengan adanya IKN, semakin mempersulit warga dengan kemacetan. Termasuk pendidikan dan kesehatan,” kata La Ode kepada media belum lama ini.

Nantinya sejumlah aspirasi yang sudah tertampung tersebut akan diperjuangkan melalui rapat-rapat gabungan baik internal DPRD Kaltim maupun bersama Pemprov Kaltim. Termasuk juga berkoordinasi dengan Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan.

Warga juga sempat meminta adanya pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan bagian barat. Sementara jika harus ke Balikpapan Utara yang memiliki Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo seringkali terlambat penanganan karena lama di jalan.

“Kalau bisa dibangun rumah sakit selevel Kanujoso Djatiwibowo lah,” tambahnya.

Selain itu La Ode akan mengawal pembangunan sejumlah unit sekolah baru untuk menambah jumlah sekolah di Kota Balikpapan agar lebih merata dan menyebar. Termasuk memperjuangkan guru-guru TK, PAUD, dan guru TPA.

“Itu nanti akan diperjuangkan. Kebetulan istri juga di DPRD Kota Balikpapan. Jadi bisa dengan mudah berkolaborasi menampung dan mengatasi aspirasi masyarakat” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel La Ode Nasir Bakal Perjuangkan Masalah Air, Pendidikan, Kesehatan, dan Kemacetan Balikpapan ke Pemprov Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rencana tekait pembangunan jaringan air bersih Bendungan Sepaku Semoi akan diambil alih oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Meski masih dalam perdebatan, menurut Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni mengatakan bahwa keputusan terakhir dari pemerintah pusat untuk membeli dari OIKN.

“Untuk rencana pasokan air dari kawasan IKN di Bendungan Sepaku Semoi masih dalam perdebatan. Namun keputusan terakhir dari pemerintah pusat kita akan beli dari OIKN. Jadi pipa untuk distribusi dari kawasan IKN Nusantara ke Balikpapan mereka yang bangun kita tinggal beli,” kata Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Murni kepada wartawan, Senin 7 Oktober 2024.

Dengan rencana tersebut, diharapkan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan lebih murah karena dari proses pengolahan air baku hingga jaringan distribusi dari kawasan Nusantara ke Kota Balikpapan dikelola oleh OIKN.

“Dengan hal tersebut tentunya bisa lebih murah makanya kami minta Kementerian saja yang mengambil hal tersebut, termasuk jaringannya sehingga kita tinggal menerima air bersih,” ujarnya.

Rencana tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah krisis air bersih di Kota Balikpapan yang menjadi penyangga IKN.

Sementara itu, terkait rencana desalinasi air laut, lanjut Murni, saat ini masih dalam proses pembahasan. Karena proyek ini bakal ditawarkan ke pada investor.

Ia menuturkan, rencana desalinasi itu baru dimunculkan satu tahun terakhir, tapi untuk merealisasikannya butuh proses yang panjang. Ada proses yang harus dilalui, minimal 2 tahun.

“Dulu kita pernah melakukan kajian tapi hasilnya dalam harga jual awal itu terlalu besar, sehingga masyarakat kita tidak sanggup. Dan kita punya Pergub yang membatasi nilai jual kita ke masyarakat. Waktu itu kajiannya desalinasi yang bisa kita jual ke masyarakat, berkisar Rp 30.000 per liter kubik,” ucapnya.

Sehingga saat ini, pihaknya masih melihat market pasarnya kalau tidak memenuhi bakal ngerugi sebab bukan pemerintah yang melaksanakan tetapi swasta.

“Untuk hal ini masih dalam proses dan saat ini PDAM sedang mengerjakan be to be oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia berharap rencana ini bisa lebih cepat, termasuk juga dalam mempercepat  rencana pengambilan air baku dari Sungai Mahakam.

“Tapi kalau kita menggunakan Sungai Mahakam kebijakan juga ada di pusat. Sebenarnya kita menginginkan itu dikerjakan dari pusat karena rencana ini melibatkan daerah yang lain, ada Samarinda, ada Kukar termasuk IKN,” pungkasnya. (man/rw)

ADV DISKOMINFO BALIKPAPAN

Artikel OIKN akan Kelola Pasokan Air Bersih dari Nusantara ke Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Damayanti merupakan sosok politisi muda yang kariernya cukup moncer. Pada periode lalu, ia baru memulai debutnya sebagai anggota dewan di DPRD Samarinda. Mewakili masyarakat Samarinda Ulu. Menempati Komisi IV yang membidangi pemuda dan olahraga, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Secara spesifik, ia banyak terlibat di bidang pendidikan.

Beralih ke Pemilu 2024, ia naik kelas ke DPRD Kaltim, mewakili masyarakat Kota Balikpapan. Masih dengan kendaraan politik yang sama, yakni PKB.

“Terima kasih banyak warga Balikpapan yang sudah menitipkan amanah kepada saya. Dan ini merupakan momen titik awal perjuangan apa yang menjadi aspirasi warga Balikpapan,” ungkapnya usai pelantikan, Senin.

Bawa Aspirasi Masyarakat Balikpapan

Meski berstatus debutan, Damayanti sudah menyiapkan dirinya untuk dapat langsung bekerja dengan baik. Bahkan ia sudah memiliki rencana untuk bekerja di Komisi IV, yang juga membidangi pendidikan.

Ia ingin terlibat dalam upaya peningkatan pendidikan Balikpapan, yang menurutnya masih belum optimal. Selain itu, ia juga akan membawa isu yang tak kalah penting. Apalagi kalau bukan perkara air bersih. Karena berbeda dengan Samarinda yang memanfaatkan air Mahakam sebagai sumber air baku. Di Balikpapan sulit mendapat sumber air yang melimpah, berimbas pada kurangnya pasokan air bersih ke warga.

“Dari interaksi dengan warga Balikpapan, air bersih dan pendidikan adalah dua aspek yang sangat mendesak,” lanjutnya.

Untuk mengakomodir itu, Damayanti sudah berbicara dengan partainya jika ia ingin menempati Komisi IV. Tapi apapun keputusan PKB nantinya, ia siap menjalani.

“Di manapun ditempatkan saya harus siap. Tapi karena saya konsern di pendidikan, harapannya kembali di Komisi IV.”

“Pembangunan maju tanpa SDM yang maju itu sia-sia. Jangan sampai SDM-nya nggak maju,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Debut di DPRD Kaltim, Damayanti Bawa Isu Air Bersih dan Pendidikan Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan pemandangan umum dari fraksi-fraksi telah disampaikan kepada publik, terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kinerja infrastruktur yang dinilai masih belum optimal.

“Pandangan umum dari fraksi-fraksi telah kami sampaikan kepada publik, kepada masyarakat Kota Balikpapan, bahwa APBD yang digunakan oleh pemerintah kota Balikpapan diminta pertanggungjawabannya.”

“Akhirnya kita bacakan sekarang, fraksi-fraksi telah menyampaikan kritikan dan masukan kepada pemerintahan kota yang belum terurai dan belum tuntas,” ujar Sabarudin ditemui awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan pada Kamis, 13 Juni 2024.

Sabarudin mengungkapkan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Balikpapan, terutama terkait infrastruktur dan penanganan banjir, masih mendapat sorotan tajam dari fraksi-fraksi di DPRD.

“Fraksi semuanya menyampaikan, rata-rata mengevaluasi kinerja, bahwa air yang ada di kota Balikpapan, yang dinantikan oleh masyarakat masih belum maksimal. Infrastruktur yang telah diandalkan dan disetujui oleh kita juga belum maksimal, termasuk banjir juga belum terurai secara maksimal,” ungkapnya.

Beberapa Catatan Tak Banyak Perbaikan dari Tahun ke Tahun

Dikatakannya bahwa evaluasi terhadap kinerja pemerintah setempat, yang telah dilakukan secara berkala oleh fraksi-fraksi, masih menunjukkan temuan yang serupa dari tahun ke tahun.

“Sudah disampaikan tadi dengan teman-teman, melalui fraksi masih banyak dari tahun ke tahun evaluasinya masih begitu-begitu terus,” pungkasnya.

Sabarudin menekankan bahwa evaluasi ini tidak hanya bersifat teoritis, namun membutuhkan tindakan konkret di lapangan.

“Seharusnya juga menyampaikan pandangan-pandangan itu dari Pemerintah Kota Balikpapan tidak normatif. Action harus dilaksanakan di lapangan bukan hanya teoritis saja, menggugurkan kewajibannya dalam kertas.”

“Karena ini bukan individu tapi mengatasnamakan semua dari fraksi masing-masing teman-teman dari DPR Kota Balikpapan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa fraksi-fraksi akan terus aktif dalam memberikan pandangan mereka terhadap isu-isu yang dibahas, serta memberikan evaluasi akhir yang dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.

“Kita dengarkan tadi jawaban oleh wali kota. Kita dengarkan bersama-sama tentunya. Tentunya nanti, Insyaallah dalam minggu depan ini fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan akhirnya,” tutupnya. (nvr/fth)

Artikel Semua Fraksi DPRD Balikpapan Soroti Infrastruktur, Banjir, dan Ketersediaan Air Bersih pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.