Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengungkapkan ada beberapa hal yang membuat pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) molor. Satu di antaranya adalah Pilkada.

Sampai saat ini, kapan AKD DPRD Kaltim terbentuk belum juga ada kepastian. Sedikit banyak, hal ini membuat kinerja DPRD Karang Paci tidak terlalu optimal.

Karena AKD sendiri merupakan susunan komisi yang secara spesifik membidangi semua sektor. Lalu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang bertugas membuat aturan, di mana ini menjadi 1 dari 3 tugas utama legislatif. Selanjutnya ada Badan Anggaran (Banggar) yang merupakan tugas utama dewan juga. Serta beberapa badan lainnya.

Gara-Gara Pilkada

Ananda Emira Moeis mengungkapkan, ada beberapa hal yang membuat pembahasan AKD tertunda. Satu di antaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Anggota dewan yang juga bertugas menyukseskan gelaran Pilkada, kerap terlibat agenda sosialisasi dan pengecekan logistik, hingga menghadiri tahapan-tahapan lainnya.

“Memang belakangan ini agenda Pilkada kita cukup padat dan harus keliling, tapi sudah ada beberapa pansus yang kita bentuk itu semuanya berjalan kok,” katanya, baru-baru ini.

Walau belum ada AKD, Ananda memastikan bahwa agenda kedewanan masih berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih mereka sudah membentuk 4 pansus, yakni Pansus Rencana Kerja (Panja), Pansus Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Pansus Pokir 2026, dan Pansus Kode Etik Tata Beracara.

Segera Dibahas

Pekan ini Pilkada akan memasuki tahap final, yakni masa pemilihan suara. Setelahnya, anggota dewan tak akan banyak terlibat lagi. Sehingga bisa fokus pada tugas-tugas pokok mereka. Seperti melanjutkan pembahasan AKD.

“Kalau bisa pekan ini akan kita bahas lagi bersama teman-teman,” pungkasnya. (adv/fth)

Artikel Pilkada Membuat Pembahasan AKD DPRD Kaltim Molor pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menerangkan belum terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) tidak membuat lembaganya tak bisa bekerja. Untuk mengeksekusi aspirasi masyarakat misalnya, akan diakomodir sementara oleh Pansus Pokir.

Sampai saat ini, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) belum memiliki AKD karena masih dalam penyusunan. Sehingga beberapa kerja dewan belum bisa optimal.

Sebagai gambaran, di dalam AKD terdapat 4 komisi yang membidangi hal-hal spesifik, seperti pendidikan, hukum, kesehatan, pembangunan, dan lainnya. Lalu ada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), serta badan lainnya.

Ananda Emira Moeis menepis anggapan jika DPRD Kaltim tak bisa bekerja optimal tanpa AKD. Ia menyontohkan, belum lama ini anggota dewan telah melaksanakan Serap Asiprasi (Reses) Sosialisasi Perda (Sosper), dan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) di dapilnya masing-masing.

Selain itu, dewan telah membentuk 4 pansus, yakni Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2026, Pansus Pembahas Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2026, Pansus pembahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Pansus Kode Etik dan Tata Beracara.

“Pansus Pokir yang nantinya akan mengeksekusi aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah tertampung. Akan segera dibahas bersama pemerintah provinsi.”

“Membahas kamus usulan bersama pemprov apakah aspirasi masyarakat sudah terwadahi di program pemerintah.”

“Itu akan jadi pembahasan antara DPRD dan Pemprov. Termasuk OPD terkait, dan semua perangkat,” kata Nanda singkat belum lama ini. (adv/ens/fth)

Artikel Sambil Tunggu AKD Kelar, DPRD Kaltim Eksekusi Aspirasi Masyarakat lewat Pansus Pokir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis menegaskan tak ada masalah dalam penyusunan AKD. Pun tidak ada masalah berarti karena AKD belum terbentuk, anggota dewan tetap bisa bekerja sesuai ketentuan dan jadwal.

Setelah pelantikan pada Agustus 2024 lalu, DPRD Kaltim periode 2024-2029 belum juga memiliki alat kelengkapan dewan (AKD). Sehingga mereka belum memiliki komisi, bapemperda, banggar, dan badan lainnya.

Alih-alih menentukan AKD, DPRD Kaltim teranyar justru membentuk 4 pansus. Yakni Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2026, Pansus Pembahas Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2026, Pansus pembahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Pansus Kode Etik dan Tata Beracara.

Tak Ganggu Agenda Dewan

Meski belum memiliki AKD yang merupakan aspek penting dalam kinerja dewan. Ananda Emira Moeis menegaskan hal itu, setidaknya di awal kepengurusan ini, tidak menghambat kinerja mereka.

“AKD enggak ada masalah, semua berjalan sesuai agenda,” ujarnya baru-baru ini.

Sebagai contoh, Ananda mengatakan bahwa rapat paripurna tetap bisa berjalan. Begitu juga dengan reses, sosper, dan sosbang yang dalam beberapa minggu terakhir dijalankan oleh anggota dewan. Semua berjalan sesuai aturan.

Soal 4 pansus yang dibentuk, menurutnya itu juga penting. “Kenapa harus buru-buru membentuk pansus? Tata cara, kode etik itu diperlukan untuk menyesuaikan agenda pemprov.”

“Dalam proses internal dewan harus berjalan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Pembentukan pansus terkait rancangan kerja dan pokok-pokok pikiran (pokir) akan dilakukan secara terencana dan sesuai prosedur yang berlaku,” lanjutnya.

Show Must Go On

Kembali ia menegaskan bahwa belum adanya AKD tak menghambat kinerja mereka. Selain tugas-tugas dewan yang sudah dijalankan sejauh ini, dalam waktu dekat, katanya, DPRD Kaltim akan membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 yang akan dimulai pada bulan Desember atau Januari.

“Meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diselesaikan, DPRD Kaltim tidak akan mengabaikan tugasnya untuk mendukung kelancaran pemerintahan daerah.”

“Info AKD, ditunggu saja kabar baiknya. Itu sudah sesuai aturan, kita nggak mungkin beragenda kalau aturan nggak sesuai.”

“The show must go on, ada agenda harus berjalan, kita jalankan saja tata aturannya,” pungkasnya. (adv/fth)

Artikel Show Must Go On; Ananda Moeis Tegaskan DPRD Kaltim Tetap Bekerja Meski AKD Belum Terbentuk pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kaltim masih membahas AKD secara internal. Sementara itu sejumlah isu berkaitan dengan masyarakat terus bergulir. Muhammad Darlis harap AKD segera rampung agar bisa mengevaluasi OPD atau mitra kerja.

Sampai saat ini DPRD Kaltim 2024-2029 masih menyusun AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang berupa susunan nama anggota dewan pada komisi-komisi, badan pembuat perda, badan anggaran, dan lainnya. Tanpa itu, anggota dewan Kaltim belum bisa menjalankan tugas secara spesifik.

AKD sendiri mewakili lembaga legislatif secara simbolis dalam kegiatan yang berhubungan  dengan lembaga eksekutif (pemerintah), dan lembaga tinggi negara lain. Dengan begitu anggota DPRD dapat bekerja secara maksimal.

Sembari menunggu AKD yang masih disusun anggota DPRD Kaltim berupaya menampung aspirasi masyarakat melalui reses. Selain itu sejumlah isu dari masyarakat dan program Pemprov Kaltim juga menanti untuk dievaluasi.

Misalnya saja masalah permintaan warga yang berkaitan dengan penerangan jalan, keluhan masyarakat soal banjir, peningkatan layanan kesehatan, hingga beasiswa yang sebelumnya sempat bermasalah pada pencairan.

Pembentukan AKD Perlu Dipercepat

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi harap penyusunan alat kelengkapan dewan dapat segera rampung. Agar pihaknya dapat segera mengatasi berbagai keluhan masyarakat yang semakin menumpuk.

“Sampai saat ini karena belum terbentuk AKD. DPRD belum bisa bersikap terhadap isu-isu penting di masyarakat,” kata Darlis.

Setelah terbentuknya alat kelengkapan, setiap anggota dewan akan menempati unsur komisi yang terbagi menjadi 4. Terdiri atas bidang dan tupoksi yang berbeda-beda untuk ditangani. Misalnya komisi 4 menangani pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Darlis bilang, pihaknya baru bisa memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pemerintah yang merupakan mitra kerja setelah AKD lengkap. Untuk kemudian rapat dan mengevaluasi masalah yang ada. (adv/ens/fth)

Artikel Banyak Program Menanti Evaluasi, Darlis Berharap AKD DPRD Kaltim Segera Terbentuk pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.