Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD, Jumat (1/5/2026) itu, berbagai persoalan krusial mencuat, mulai dari buruknya layanan BPJS, praktik perusahaan yang tidak patuh aturan, hingga persoalan upah di bawah standar UMK.

DPRD pun menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan penutupan perusahaan yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan.

DPRD Soroti BPJS hingga Perusahaan Tanpa Kantor Resmi

Audiensi ini turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD, ketua komisi, perwakilan OPD, serta berbagai elemen buruh seperti Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Sarbumusi, dan KSPSI.

Dalam forum tersebut, Alwi menyoroti absennya pihak BPJS Kesehatan yang seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada para buruh.

“Mestinya momen seperti ini mereka hadir untuk menjawab langsung pertanyaan teman-teman buruh,” tegasnya.

Selain itu, buruh juga mengeluhkan keberadaan perusahaan luar daerah yang beroperasi di Balikpapan tanpa memiliki kantor cabang resmi. Kondisi ini dinilai menyulitkan pengawasan dan kerap menimbulkan persoalan ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Alwi menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas, termasuk penutupan perusahaan yang terbukti melanggar.

“Kalau memang perusahaan nakal, lebih baik ditutup saja daripada terus menimbulkan masalah,” ujarnya.

Gaji di Bawah UMK Disorot, DPRD Siap Panggil Perusahaan

Selain isu BPJS dan legalitas perusahaan, persoalan upah juga menjadi perhatian serius. DPRD menerima laporan adanya perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

Alwi meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bersama serikat buruh untuk segera menyerahkan data perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

“Kami akan panggil perusahaan yang masih memberikan gaji di bawah UMK. Ini jadi catatan penting demi kesejahteraan buruh,” tegasnya.

DPRD Balikpapan berkomitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan buruh dan memastikan adanya perbaikan nyata ke depan.

Alwi berharap, pada peringatan May Day tahun berikutnya, persoalan serupa tidak lagi terjadi, serta tercipta lingkungan kerja yang lebih layak dan sejahtera bagi para buruh di Balikpapan. (adv/am)

Artikel DPRD Balikpapan Ancam Tutup Perusahaan Nakal, Soroti BPJS dan Upah Buruh di May Day 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rapat ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, mulai dari pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, hingga efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan catatan strategis dan rekomendasi perbaikan agar program ke depan benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta mendorong pembangunan kota yang lebih optimal dan berkelanjutan

Paripurna Dihadiri 38 Anggota, LKPJ Jadi Dasar Evaluasi Kinerja

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Alwi Al Qadri dan berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (6/4/2026).

Sebanyak 38 dari 45 anggota DPRD Balikpapan hadir dalam rapat tersebut, sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Peraturan DPRD Balikpapan Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui menjadi Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib DPRD.

Alwi menjelaskan, LKPJ merupakan laporan kinerja pembangunan pemerintah daerah selama satu tahun, termasuk evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“LKPJ memuat capaian kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025,” ujarnya.

DPRD Siap Kaji LKPJ, Rekomendasi Disiapkan 30 Hari

Dalam rapat tersebut, laporan LKPJ disampaikan oleh Bagus Susetyo sebagai perwakilan pemerintah kota.

Alwi menegaskan, penyampaian LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada DPRD dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Dokumen LKPJ sendiri telah diserahkan kepada DPRD sejak 31 Maret 2026.

Selanjutnya, DPRD akan melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap isi laporan tersebut dalam waktu maksimal 30 hari.

“Kami akan mengkaji dan menelaah LKPJ, kemudian memberikan rekomendasi melalui rapat paripurna berikutnya,” jelasnya.

Meski secara umum dokumen LKPJ telah diterima, DPRD tetap membuka ruang bagi seluruh anggota untuk memberikan kritik dan masukan.

“Silakan anggota dewan memberi catatan, orientasinya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

DPRD berharap program prioritas yang telah dijalankan Pemkot Balikpapan dapat memberikan dampak nyata dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. (adv/am)

Artikel DPRD Balikpapan Gelar Paripurna LKPJ 2025, Soroti Kinerja dan Program Prioritas Pemkot pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.