DPRD Kota Balikpapan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) berencana melakukan konsultasi ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah ini diambil untuk membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang proses fasilitasi hukumnya masih tertunda di Biro Hukum.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung, menyatakan bahwa pihaknya ingin mencari solusi atas keterlambatan tersebut guna mempercepat penyelesaian berbagai Raperda yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda).

“Tahun 2024 ini telah berjalan dengan berbagai tantangan, mulai dari persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) hingga masa transisi dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru. Meski demikian, kami optimis bisa menyelesaikan setidaknya lima Perda dari target 18 Propem Perda dan dua Raperda kumulatif terbuka,” ujar Andi Arief Agung.

Ia menjelaskan, beberapa Raperda sudah mencapai tahap pembahasan tingkat pertama, namun masih harus melalui proses harmonisasi dan penyelarasan dengan regulasi yang lebih tinggi di tingkat provinsi sebelum bisa disahkan. Salah satu contohnya adalah Raperda Kota Layak Anak.

Menurut Andi, pembahasan tingkat pertama untuk Raperda Kota Layak Anak sebenarnya sudah selesai, tetapi terdapat kebutuhan harmonisasi agar aturan tersebut selaras dengan regulasi nasional atau provinsi yang mengatur hal yang sama.

“Pembahasan Raperda Kota Layak Anak sebenarnya sudah mencapai tahap yang cukup matang. Bahkan, pembicaraan di tingkat pertama sudah selesai dan seharusnya bisa diajukan ke provinsi. Namun, informasi yang kami terima menyatakan bahwa masih diperlukan harmonisasi agar aturan ini sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Andi menambahkan bahwa proses yang memakan waktu lama di Biro Hukum Provinsi menjadi tantangan tersendiri. Banyak Raperda yang sudah difasilitasi namun belum mendapatkan persetujuan akhir. Hal ini menyebabkan terhambatnya beberapa agenda legislatif di Kota Balikpapan.

Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengadakan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari solusi terbaik guna mempercepat proses fasilitasi yang masih tertunda.

“Dalam waktu dekat, Bapemperda akan melakukan kunjungan ke Biro Hukum di provinsi untuk mendiskusikan sejumlah Perda yang proses fasilitasi hukumnya belum selesai. Kami juga memiliki target dan ukuran kerja, sehingga perlu memastikan bahwa setiap Raperda yang diajukan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan Bapemperda DPRD Balikpapan dapat memperoleh kejelasan mengenai mekanisme dan prosedur fasilitasi hukum yang lebih efisien.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian Raperda yang sudah masuk dalam daftar prioritas agar dapat segera diberlakukan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di Kota Balikpapan. (Man/am)

Artikel Bapemperda DPRD Balikpapan Konsultasi ke Biro Hukum Terkait Percepatan Penyelesaian Raperda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kota Balikpapan Andi Arief Agung mendorong agar Pemerintah Kota membangun BLK. Itu penting untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal.

Seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) daya saing Balikpapan sebagai kota menyanggah perlu ditingkatkan. Salah satunya soal tenaga kerja.

Menurut Anggota DPRD Balikpapan Andi Arief Agung, pemkot harus segera memikirkan. Bagaimana formula untuk meningkatkan daya saing warganya. Khususnya bagi pekerja lokal. Jangan sampai kalah bersaing.

Untuk itu, ia mendorong agar pemkot membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pekerja lokal untuk bersaing dalam dengan pendatang.

Karena baginya, seiring pembangunan IKN, maka keberadaan BLK sangat dibutuhkan. Meski saat ini sudah ada BLK dibawah naungan Pemerintah Provinsi, namun belum maksimal.

Dalam momentum pelaksanaan Pilkada, dirinya berharap berharap untuk pemimpin kota Balikpapan selanjutnya bisa memperjuangkan tersedianya BLK yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Karena banyak bangunan milik pemerintah yang tidak terpakai di maksimal bisa difungsikan sebagai tempat latihan pekerja.

“Bisa diartikan bahwa BLK milik provinsi Kaltim itu ada di kota Balikpapan, tapi kebutuhan vokasi anak Balikpapan harus lebih ditingkatkan dan kebutuhan ini mendesak,” ucapnya, Jumat 1 November 2024 silam.

Ia mengungkapkan, bahwasanya dengan kondisi saat ini di Kota Balikpapan, pihaknya tidak bisa mencegah pendatang dari luar daerah.

Kalau dulu kota Balikpapan punya aturan untuk mengatur pendatang yang masuk, dengan syarat minimal 6 bulan, kalau tidak dapat pekerjaan akan dikembalikan ke daerah asal. Namun saat ini sudah tidak punya aturan tersebut.

“Kita hanya membatasi investasi boleh masuk dengan syarat yakni selama 3 tahun beroperasi minimal merekrut 40% karyawannya adalah tenaga lokal. Selebihnya di atas 3 tahun harus 75% adalah pekerja lokal. Sebagai penyangga ibukota negara kemajuan yang terjadi di kota Balikpapan ini cukup melonjak tajam,” ungkapnya. (Man/am)

Artikel Tingkatkan Kompetensi Pekerja Lokal, Anggota DPRD Balikpapan Usulkan Pemkot Bangun BLK pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.