Anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) itu sebelumnya menuai persepsi keliru karena disebut sebagai biaya laundry pakaian kepala daerah.

Padahal, setelah ditelusuri lebih dalam, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional kebersihan di sejumlah fasilitas milik pemerintah yang digunakan untuk kegiatan resmi maupun pelayanan publik.

Kekeliruan Penamaan di RUP Picu Salah Persepsi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengakui adanya kekeliruan dalam penyusunan awal deskripsi anggaran.

Menurutnya, saat itu staf menggunakan istilah laundry pakaian sebagai representasi, sehingga memunculkan anggapan bahwa seluruh anggaran hanya untuk kebutuhan pribadi kepala daerah.

“Kalau dilihat di RUP memang tertulis laundry pakaian, tetapi setelah dibuka rinciannya, anggaran Rp450 juta itu mencakup banyak kebutuhan operasional,” ujarnya dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026).

Dalam sistem SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), rincian anggaran kini telah diperbarui dan diperjelas.

Digunakan untuk Karpet, Gorden hingga Fasilitas VIP

Astri menjelaskan, anggaran tersebut mencakup jasa pencucian berbagai perlengkapan seperti karpet, gorden, bed cover, taplak meja, hingga sarung kursi.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk mendukung kebersihan intensif di sejumlah fasilitas pemerintah, termasuk rumah jabatan, guest house, dan ruang VIP.

Peningkatan kebutuhan ini tidak lepas dari perubahan pola kegiatan pemerintah daerah. Seiring kebijakan efisiensi, banyak kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas milik Pemprov.

“Sekarang kegiatan seremonial, keagamaan, hingga organisasi masyarakat lebih banyak dilaksanakan di aset pemerintah. Otomatis kebutuhan kebersihan meningkat,” jelasnya.

Salah satu lokasi yang paling sering digunakan adalah kompleks Mesra, yang hampir setiap hari menjadi tempat kegiatan ASN dan masyarakat, mulai dari pengajian hingga salat berjamaah.

Selain itu, fasilitas guest house dan ruang VIP juga rutin digunakan untuk menerima tamu penting, termasuk menteri dan kepala daerah dari luar provinsi. Kondisi ini menuntut standar kebersihan tinggi, seperti pencucian rutin bed cover dan perlengkapan lainnya.

Astri juga menegaskan perbedaan antara anggaran laundry dan pemeliharaan.

“Kalau hanya dicuci itu masuk jasa laundry, tapi kalau rusak dan perlu diperbaiki itu masuk pemeliharaan,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen memperjelas penamaan dan deskripsi anggaran agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. (sn/am)

Artikel Polemik Anggaran Laundry Rp450 Juta di Kaltim, Pemprov: Itu Bukan Hanya untuk Pakaian pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.