Sebagai komitmen untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di Kaltim. Pemprov dan DPRD Kaltim mengikuti pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kaltim.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Senin 25 November 2024. Pemprov melalui Inspektorat Daerah Kaltim menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim dan Inspektorat Kaltim. Mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”.

Tak hanya dihadiri eksekutif dan legislatif, acara Sosialisasi Anti Korupsi tersebut juga diikuti Perusda/BUMD, perusahaan swasta, dan Media massa.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Sekda Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari komitmen Pemprov Kaltim untuk terus-menerus menggelorakan anti korupsi dalam setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

“Karena itu, peserta kegiatan ini tidak hanya dari unsur eksekutif, tapi juga ada unsur legislatif dan juga ada pihak swasta yang diwakili oleh para pengusaha dan perusda serta unsur media,” ujarnya.

Demi Kesejahteraan Kaltim

Sekda Sri Wahyuni berharap, pendidikan ini dapat menciptakan komitmen bersama untuk bisa memberantas korupsi demi mewujudkan Kalimantan Timur yang Sejahtera.

“Kami berharap, kehadiran Bapak dan Ibu adalah sebuah bentuk dan upaya untuk menjaga wibawa pemerintah daerah, baik dari unsur legislatif, eksekutif maupun pelaku usaha dan media massa.”

“Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, dapat menghindari konflik kepentingan dan senantiasa bersedia untuk menolak gratifikasi, suap dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat, didengar atau diketahui,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana, berharap kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat khususnya unsur legislatif, eksekutif dan pelaku usaha serta media massa agar korupsi di Indonesia khususnya Kaltim dapat berkurang.

Adapun sejumlah legislator Kaltim yang hadir oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana dan Sekretaris Dewan Norhayati Usman. Serta, hadir juga para Anggota DPRD Kaltim antara lain, Abdurahman KA, Sapto Setyo Pramono, H. Baba, Safuad, Selamat Ari Wibowo, Muhammad Darlis Pattalongi, Muhammad Samsun, Damayanti, Fuad Fakhruddin, Syahariah Mas’ud dan La Ode Nasir. (adv/fth)

Artikel Pemprov dan DPRD Kaltim Ikuti ‘Sekolah’ Anti Korupsi dari KPK, Kejati, BPKP, dan Inspektorat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

KPK RI resmi melaunching 22 Desa Antikorupsi se-Indonesia. Sekda Kaltim mengatakan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya wajib dilaksanakan di tingkat provinsi, tetapi juga tingkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) resmi melaunching 22 Desa Antikorupsi se-Indonesia tahun 2023, yang penilaian dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI) bekerjasama KPK RI.

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengemukakan program Desa Antikorupsi ini menunjukkan pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya wajib dilaksanakan di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat desa.

“Jadi, pencegahan tindak korupsi bukan hanya bisa dilakukan oleh tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota saja, tapi juga di tingkat desa,” ucap Sri Wahyuni usai launching Desa Antikorupsi Tahun 2023, di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa 28 November 2023.

Menurut Sekda Sri, belajar dari Desa Tengin Baru, mengenai indikator kriterianya, yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan atau upaya apa yang dilaksanakan.

Karena itu, Pemprov Kaltim merasa yakin dan percaya, ke depan pembinaan dan pendampingan masyarakat di pemerintahan desa dapat berjalan baik.

“Memang masih ada desa yang melakukan penyimpangan di Indonesia. Tapi, alhamdulillah di Kaltim bisa dicegah. Karena, antikorupsi itu bagian dari alamiah. Yakni, kita melakukan sesuatu harus dengan ketentuan,” jelasnya.

Jika antikorupsi dilakukan, maka terbuka ruang masyarakat bersama-sama untuk melakukan antisipasi tindakan korupsi.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Mardiana menjelaskan, Desa Anti Korupsi bukan kepala desa yang anti korupsi, tetapi bagaimana seluruh masyarakat ikut terlibat dalam mendukung pencegahan hingga pemberantasan korupsi. Terutama mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan masyarakat terlibat.

Pada tahun 2022,  di Kaltim terdapat Desa Antikorupsi diterima Desa Loa Duri Ilir Kutai Kartanegara.

Hadir Staf Ahli Kemendes RI Bito Wikantosa, pejabat Kementerian Keuangan dan Kemendagri RI, perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Indonesia, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi.

Launching ditandai dengan pemukulan gendang oleh pejabat terkait, termasuk Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Mardiana dan Sekda Sri Wahyuni.

Juga penyerahan penghargaan kepada desa antikorupsi tingkat provinsi dan kabupaten.(jay/yans/adpimprovkaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel KPK RI Resmi Launching 22 Desa Antikorupsi se-Indonesia pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.