Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kaltim, Riza Indra Riadi, dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Rapat tersebut juga dihadiri oleh 26 anggota dewan.

Dalam penyampaiannya, Riza merasa bersyukur karena proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 berjalan dengan baik.

Riza juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013.

Selanjutnya, rapat paripurna persetujuan bersama mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini diselenggarakan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efektif, efisien, ekonomis dan transparan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Dengan persetujuan bersama, Ranperda ini kami berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya saat membacakan sambutan Gubernur Kaltim.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua dan anggota yang telah melakukan pembahasan mengenai Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim tahun anggaran 2022.

“Rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh DPRD dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim. Kami berharap kerja sama yang baik ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang,” tutup Riza. (rey/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pemprov dan DPRD Kaltim Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.