Pada Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pemangkasan anggaran, targetnya mencapai Rp 306,69 triliun pada 2025 dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Pemangkasan anggaran mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh kementrian dan lembaga.

Beberapa belanja yang kena pangkas, misalnya ATK, percetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan, anggaran seremonial, perjalanan dinas, rapat, seminar, diklat dan bimtek, pengadaan peralatan, hingga bantuan pemerintah. Pemangkasan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

Pemangkasan anggaran itu berdampak pada sejumlah kementrian dan lembaga di Pemerintah Pusat. Selain itu, juga akan memangkas dana transfer ke daerah. Sehingga setiap kepala daerah diharapkan menyesuaikan.

Kaltim Siap Menyesuaikan

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut Pemerintah Provinsi Kaltim akan patuh dengan arahan Prabowo Subianto. Ia memahami bahwa presiden ingin mengedepankan efisiensi akibat banyaknya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

“Misalnya perjalanan dinas dan rapat (menyewa gedung mewah) yang tidak berkontribusi dengan capaian kerja,” kata Akmal kepada media Kamis, 6 Februari 2025.

Menurutnya pemangkasan anggaran justru harus menjadi momentum untuk muhasabah dan introspeksi bagi seluruh pemerintah daerah agar mengatur penganggaran lebih tepat sasaran.

Akmal sendiri siap menyesuaikan terhadap arahan presiden. Pihaknya akan membahas mpemangkasan beberapa penganggaran di APBD Kaltim, termasuk perjalanan dinas dan efisiensi anggaran rapat.

“Buat apa perjalanan dinas kalau tidak ada kinerjanya, harus terukur, artinya apa sih capaian kinerja atas layanan publik, jalan nggak? Kan nggak semua kerja harus jalan, bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain.”

“Kita ingin, kinerja terukur. Artinya setiap rupiah yang kita keluarkan berkontribusi kinerja dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ens)

Artikel Presiden Pangkas APBN dan Transfer ke Daerah, Pj Gubernur Kaltim Siap Ikuti Arahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menurut Hasanuddin Mas’ud, kehadiran IKN Nusantara dan terus meningkatnya APBD. Harusnya membuat Kaltim lebih cepat melesat. Dengan limpahan sumber daya (uang) yang melimpah, infrastruktur, pendidikan, dan pertanian idealnya ikut meningkat pesat.

Meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dan seiring menyongsong IKN, Kaltim harus harus terus berbenah. Untuk itu pentingnya fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pertanian.

Dikatakan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, terkait dengan infrastruktur sudah selayaknya sejumlah proyek pembangunan di Kaltim mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat dan masuk proyek strategis nasional.

Hal ini dikarenakan infrastruktur yang memadai juga diperlukan dalam mendukung dan menjadi daerah penopang IKN.

“Positfnya IKN ini harus bisa membawa Kaltim lebih maju dan berkembang lagi dalam mengejar laju pemerataan pembangan,” tuturnya, baru-baru ini.

Melalui infrastruktur yang memadai, baik akses jalan penghubung antarkabupaten/kota yang layak, drainase untuk pengendalian banjir, dan lainnya. Akan membuat Kaltim menjadi lebih maju dan berkembang dari segi pembangunan.

Pendidikan juga, penyediaan SDM yang layak serta profesional tentu kedepan menjadi prioritas. melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan sertifikasi guru dan tenaga pengajar, hingga program beasiswa diharapkan mampu melahirkan generasi yang handal.

“Migrasinya jutaan orang setelah IKN rampung tentu membuat persaingan dunia kerja semakin ketat. Apabila tidak ditopang dengan SDM yang mumpuni maka akan banyak pemuda Kaltim yang akan kalah bersaing,”imbuhnya.

Hal yang tidak kalah untuk menjadi perhatian, lanjut dia, pertanian dalam arti luas. Peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak yang besar terhadap kebutuhan pangan, sejauh ini Kaltim masih sangat ketergantungan dengan daerah lain.

Untuk itu, pemenuhan lahan pertanian, sarana dan prasarana, serta penyediaan pupuk berkualitas dan bersubsidi menjadi aspek penting. Yang wajib dipenuhi guna meningkatkan produksi hasil pertanian terkhususnya pangan.

Mengenai ketahanan dan penyediaan bahan pangan. Hamas menilai seluruh kepala daerah di Kaltim harus satu frekuensi. Karena bukan hanya harus sama-sama meningkatkan produktivitas pertanian. Namun mesti terkoneksi dalam hal penyimpanan cadangan dan penjualan. (*/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Hamas: Kaltim Harus Berfokus Pada Infrastruktur, Pendidikan, dan Pertanian pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada petani perkebunan rakyat. Pasalnya, setiap tahun Pemprov Kaltim rutin menganggarkan sebagian alokasi anggaran dari APBD Kaltim untuk program perkebunan. Namun, alokasinya terbilang sangat minim.

“Setiap tahun ada anggarannya. Tapi perlu ditingkatkan untuk perkebunan rakyat,” ungkapnya, Kamis 24 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Agiel mengatakan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan anggaran perkebunan rakyat tidak dapat dimaksimalkan. Di antaranya faktor status lahan dan hak guna usaha (HGU) yang berdampak pada program pemerintah.

“Karena statusnya masih ada yang kawasan hutan dan HGU milik perusahaan. Ini yang menyebabkan perkebunan masyarakat belum bisa mendapatkan program bantuan itu,” katanya.

Karena itu, Agiel meminta Pemprov Kaltim bersama stakeholder terkait untuk dapat memantau status lahan perkebunan masyarakat.

“Harapannya apabila masih ditemukan perkebunan berstatus di luar area pengelolaan lain, maka segera dikeluarkan dari status sebelumnya,” pungkasnya. (dmy/fth)

Artikel Kurang Diperhatikan, DPRD Kaltim Desak Pemprov Gencarkan Bantuan untuk Perkebunan Rakyat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jumat 31 Maret kemarin, Tim Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Bappenas dan penilai independen. Melakukan  verifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada para pemangku kepentingan di Kaltim.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, tiba waktu Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji berbicara. Tahu waktunya tak banyak, Seno justru memilih berbicara di luar topik. Untuk menyampaikan aspirasinya soal Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pusat.

Untuk diketahui, pada 2022 lalu, Kaltim berkontribusi ke Pemerintah Pusat mencapai Rp921,33 triliun. Namun pagu APBN untuk Kaltim hanya sebesar Rp62 triliun. Yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga melalui DIPA 2023 sebesar Rp30,20 triliun.

Serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2023 untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Kaltim, sebesar Rp32,59 triliun.

Angka ini sebenarnya relatif lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Namun 75,8 persen dari DIPA APBN ke Kaltim itu, digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara.

Dengan asumsi menghilangkan Rp22,9 triliun yang dipakai untuk IKN. Maka total duit yang didapat Kaltim dari Pusat tahun ini sebesar Rp39,1 triliun. Tak sampai 5 persen dari angka ‘setoran’ ke Pusat.

Pada penyusunan APBD Kaltim 2023 pada akhir tahun lalu. Dana TKD yang masuk dalam struktur APBD (murni) hanya Rp5,93 triliun.

Kata Seno Aji

“Mumpung ada Bappenas di sini, jadi APBD kami ini kalau dibandingkan dengan Rp921 triliun yang kami setor ke Pusat, itu enggak ada apa-apanya.”

“Tadi Bapak sampaikan, di 2045 kita punya ini punya itu. Tapi itu gak berdampak ke Kaltim, Pak.”

“Jadi mumpung Bapak ada di sini, kami mohon disampaikan keluhan kami, rakyat Kaltim. Untuk Bu Menteri Keuangan, jangan hanya dasar dari APBD itu hanya jumlah penduduk saja.”

“Dasarnya coba dikembangkan, bagaimana kita memberikan kontribusi ke pusat. Coba kalo kami dapat 20 persen dari Rp921 triliun Pak, kami dapat Rp180 triliun ke Kaltim. Jadi ini aspirasi kami di daerah,” tutur Seno Aji.

Keluhan Seno Aji ini sebenarnya relevan dengan keinginan Gubernur Kaltim isran Noor. Yang memperjuangkan agar dana DBH pembagiannya 70 persen ke daerah penghasil, 30 persen ke Pusat.

Agar daerah-daerah penghasil yang didominasi dari penghasilan sektor pertambangan dan perkebunan. Mendapat ‘kompensasi’ lebih, untuk melakukan pembangunan yang lebih masif di daerah. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Seno Aji: Kaltim Setor Rp921 T ke Pusat, Baliknya Rp30 T, Itu Kecil Banget pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekda Sri Wahyuni meminta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk membuat program-program progresif. Yang output-nya berdampak langsung ke masyarakat. Baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Setelah itu, tiap kepala dinas mesti mampu mengawasi dan memastikan. Seluruh anggaran terserap dengan benar dan tepat guna. Bukan dipaksakan habis biar penyerapan anggaran 100 persen atau mendekatinya.

“Jadi spending (pengeluaran) APBD perangkat daerah itu jangan hanya sekadar untuk menuntaskan kegiatan. Tapi seberapa besar output kegiatan itu bisa berdampak kepada masyarakat,” kata Sri Wahyuni, Selasa, 21 Maret 2023.

Gunakan APBD untuk Kurangi Kemiskinan

Sekda bilang, satu di antara tujuan besar dari belanja pemerintah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan begitu, kesempatan kerja akan semakin terbuka. Peningkatan pendapatan masyarakat juga akan berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Benua Etam.

Saat ini kataSekda Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Yang nantinya akan disusul dengan rencana strategis (renstra) perangkat daerah.

Sekda juga mengungkapkan, Pemprov Kaltim sedang melakukan penguatan pola penyusunan renstra. Para kepala dinas kudu memaparkan rencana strategis apa yang akan mereka lakukan pada 2024-2026.

Hal ini penting agar semua pimpinan perangkat daerah bisa secara konsisten melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang dijalankan.

“Jangan sampai nanti spending belanjanya habis, tapi dampaknya tidak ada.  Ini yang akan menjadi perhatian kami,” tegasnya.

“Kepala OPD harus paham program dan  bertanggung jawab untuk mengawal program itu. Itu juga pesan Pak Gubernur saat rapim kemarin.”

“Kegiatan harus jelas. Siapa penerima manfaatnya. Bukan sekadar memenuhi tupoksi OPD,” bebernya.

Terakhir, Sri Wahyuni mengingatkan belanja APBD juga harus memberi dampak signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Di antaranya dengan prioritas belanja APBD untuk produk-produk dalam negeri. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

@kaltimfaktual.co Lebih dari 7 ribu orang ikut meramaikan MBCR 2023. Festival yang tergolong hiburan ini, turut mengatrol sektor ekonomi kerakyatan di kecamatan Muara Badak. Biasanya, pada hari Minggu. Muara Badak ramai didatangi pengunjung dari luar kota untuk berwisata. Namun pada Minggu 19 Maret kemarin. Justru warga setempat yang bikin ramai wilayah mereka. Baca selengkapnya di www.kaltimfaktual.co #KaltimFaktual #mbcr2023 #colorrunkaltim #muarabadak #wisatamuarabadak #Kaltim #Samarinda #Balikpapan #Bontang #Kukar #PenajamPaserUtara #Paser #KutaiTimur #Berau #KutaiBarat #Mahulu ♬ suara asli – Kaltim Faktual

Artikel Sekda Kaltim: Jangan Sampai APBD Habis, tapi Dampak ke Masyarakat Tak Ada pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Palu diketuk. APBD Kaltim 2023 disahkan pada angka Rp17,2 triliun. Jumlah ini disebut-sebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah Pemprov Kaltim. Rekor!

Usai mengalami penundaan akibat ketidakcocokkan angka. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun anggaran 2023 akhirnya disahkan. Pengesahannya dilakukan melalui Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kaltim ke-50 di Gedung D Kompleks dewan Karang Paci. Pada Senin 14 November malam.

Rapur dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Diikuti oleh unsur pimpinan DPRD Kaltim, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, 37 anggota DPRD Kaltim, serta beberapa OPD Pemprov Kaltim.

Melalui Rapur ke-50 itu, laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan. Menyatakan APBD Kaltim 2023 disahkan sebesar Rp 17,20 triliun. Naik dari proyeksi awal yang sebesar Rp15,1 triliun.

Jumlah itu terdiri dari sumber pendapatan direncanakan sebesar Rp13,99 triliun, dari PAD sebesar Rp8,04 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp5,93 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp13,85 miliar.

Kemudian, penerimaan pembiayaan pada APBD murni 2023 sebesar Rp3,20 triliun. Sementara untuk pengeluaran yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 17,20 triliun. Dan juga pengeluaran melalui belanja daerah sebesar Rp17,03 triliun yang telah direncanakan sebelumnya.

Hasanuddin Mas’ud mengatakan, pendapatan daerah sudah cukup bagus, tetapi ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup tinggi yakni sebesar Rp1,65 triliun.

“(SiLPA) itu jadi masalah juga kenapa tidak terserapkan, banyak hal sebenarnya tetapi kita tidak bisa sebutkan satu per satu,” jelas Politisi Fraksi Golkar tersebut.

Pemprov juga diminta untuk dapat memaksimalkan APBD tahun 2023 dengan perubahan sistem ataupun dapat memaksimalkan peran serta Perusahaan Daerah (Perusda) guna menambah nilai PAD.

“Semoga juga APBD tahun 2023 ini bisa dimaksimalkan dengan baik dan ada perubahan dari sebelumnya. Biar SiLPA ini tidak terjadi lagi.”

“Tadi juga sempat ada masukan dari teman-teman saat interupsi, bahwa pemprov harusnya bisa memaksimalkan Perusda, karena bisa menambah PAD juga,” tambahnya.

Ditemui ditempat yang sama, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang hadir mewakili Gubernur Isran Noor. Mengatakan APBD tahun 2023 merupakan sejarah baru bagi Kaltim.

“Seingat saya, coba nanti dicek lagi ya. Dulu itu pernah sekitar Rp15 triliun tertinggi, lalu turun naik. Jadi sekarang Rp17 triliun menjadi terbesar sepanjang sejarah Kaltim. Semoga anggaran yang besar ini bisa bermanfaat untuk mensejahterahkan masyarakat,” ungkap Politisi Partai Gelora itu.

Meski pecah rekor, Hadi menilai Rp17 triliun tergolong kecil untuk Kaltim yang wilayahnya sangat luas. Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat juga turut andil dalam pemberian bantuan ataupun proyek investasi yang berskala besar.

“Kita berharap bantuan dari pusat, mungkin dalam bentuk DAK atau proyek yang bisa berinvestasi dengan skala besar. Karena kita nanti menjadi penunjang IKN,” tutupnya. (sgt/dra)

ADV DIKOMINFO KALTIM

Artikel Pecah Rekor! APBD Kaltim 2023 Tembus Rp17,2 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud usai rapat paripurna mengenai hasil akhir Pansus Kesenian Daerah pada Selasa (25/10/2022) mengungkapkan, pemunduran ini lantaran ada selisih nilai Rp200 miliar. Karenanya badan anggaran (Banggar) eksekutif dan legislatif perlu membahas kembali rencana anggaran yang akan ditetapkan.

Diketahui, polemik sempat mewarnai sidang paripurna perihal nota penjelasan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Lantaran terdapat perbedaan nilai RAPBD yang disampaikan dari pihak eksekutif.

Pihak eksekutif di Pemprov Kaltim menyebut RAPBD Kaltim tahun 2023 senilai Rp14,9 triliun. Sedangkan saat rapat KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Penetapan Anggaran Sementara) jauh-jauh hari telah disepakati senilai Rp15,1 triliun.

Inilah yang kemudian menjadi polemik di kalangan eksekutif. Tetapi usai ditanyakan ke Pemprov Kaltim, diketahui ada selisih anggaran sebesar Rp200 miliar karena Pemprov Kaltim belum menginput permintaan penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp200 miliar.

“Meski terjadi penundaan penetapan RAPBD menjadi APBD 2023, namun kami yakin masa penetapan masih dalam tenggat waktu yang dibolehkan oleh undang-undang. Masih ada waktu untuk menetapkan,” tegas politisi Partai Golkar ini. (redaksi)

Artikel Gara-Gara Selisih Rp200 Miliar, Penetapan APBD Kaltim 2023 Diundur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Akhirnya pada Rapat Paripurna ke-38, DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim melakukan persetujuan bersama terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022, Rabu (14/9/2022). Usai melalui pembahasan dan penilaian, serta memperoleh tanggapan, koreksi dan evaluasi, melalui pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim.

Persetujuan bersama ditandatangani Gubernur Kaltim diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kaltim Riza Indra Riadi dengan pimpinan DPRD Kaltim.

Secara keseluruhan terjadi penambahan sebesar Rp3,13 triliun. Sehingga APBD Kaltim semula Rp11,73 triliun menjadi Rp14,87 triliun.

Riza Indra Riadi mengatakan, atas nama Pemprov menyampaikan rasa syukur dan bangga. Karena proses pembahasan dan penilaian yang dilakukan oleh dewan, terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022, yang secara resmi disampaikan Jumat 2 September 2022 memperoleh tanggapan, koreksi, penilaian dan evaluasi dari Dewan melalui Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan yang disampaikan pada 7 September 2022.

Selanjutnya, Pemprov memberikan jawaban dan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim pada 9 September 2022. Sampai pada rapat paripurna ini, kesemuanya terlaksana dengan lancar dan dinamis, serta mencerminkan dinamika politik yang demokratis.

“Untuk itu perkenankan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kaltim. Yang bersama dengan Pemerintah telah membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,” sebut Riza

Dia juga berterima kasih kepada berbagai elemen masyarakat Kaltim yang terus memberikan dukungan dalam mengawal pelaksanaan agenda-agenda pembangunan daerah. Baik secara langsung kepada OPD teknis ataupun melalui media massa. (redaksi)

Artikel Bertambah Rp3 Triliun, Rancangan Perubahan APBD Kaltim 2022 Akhirnya Disetujui pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Salah satunya karena pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga sekarang. Silpa juga terjadi di banyak daerah lain akibat  refocusing anggaran. 

“Bukan hanya Kaltim  yang mengalami silpa, tetapi juga  terjadi  di seluruh  daerah di tanah air,” ucap Isran menjawab pertanyaan wartawan di DPRD Kaltim, Senin (21/6/2021).

Refocusing anggaran akan menyebabkan perubahan dan pergeseran anggaran. Hal itu sudah tentu juga menyebabkan  perubahan dokumen, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi waktu untuk menyelesaikan anggaran. 

“Akibat perubahan-perubahan itu, ujung-ujungnya tidak ada lagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan,” sambung Isran.

Selain pandemi Covid-19, lanjut Isran,  keterlambatan transfer dana bagi hasil (DBH) dari pusat ke daerah  sangat berpengaruh.

Meski demikian, mantan ketua Apkasi itu tidak ingin  menyalahkan pemerintah pusat, karena pusat pun menghadapi situasi keuangan yang sangat rumit.

“Jadi banyak persoalan yang bisa menyebabkan terjadinya silpa. Belum lagi dengan DAK (dana alokasi khusus). Dimana saat ditransfer, petunjuk teknisnya belum siap. Hal itu menyebabkan kita tidak bisa bekerja, dan DAK untuk daerah juga lumayan besar,” tandasnya.

Isran menambahkan, silpa sudah lama terjadi dan tidak pernah selesai.

Terkait penggunaan   anggaran, Isran mengatakan aparatur negara diminta berhati-hati. Tetapi  sudah banyak bukti pejabat terseret masalah hukum hanya gara-gara teledor.

“Misalnya bansos, pengadaan alat kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu lebih baik silpa dari pada disalahgunakan,” tandas Isran.

Dia juga menguraikan, silpa di suatu daerah tidak selalu diartikan kegagalan. Sebab silpa juga bisa terjadi karena efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.  (mar/sul/humasprov kaltim/ redaksi kf)

Artikel Isran Noor: Silpa Bisa Juga Karena Refocusing Anggaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.