Pemprov Kaltim dan DPRD sepakat mengesahkan Perubahan APBD 2025 senilai Rp21,74 triliun, menandai komitmen bersama memperkuat pendanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna ke-39 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Jumat, 26 September 2025.

Persetujuan dilakukan melalui penandatanganan antara pihak eksekutif dan legislatif. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi para Wakil Ketua, serta dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, dan 42 anggota DPRD Kaltim.

Penambahan Anggaran Rp746,85 Miliar

Dalam pendapat akhir Gubernur Kaltim yang dibacakan Sekda Sri Wahyuni, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas sinergi dan kolaborasi selama pembahasan rancangan perubahan APBD 2025.

“Pembahasan ini berjalan dengan baik, tetap menjunjung dinamika politik yang demokratis,” ujar Sri Wahyuni.

Ia menambahkan, persetujuan ini mencerminkan komitmen bersama untuk mengoptimalkan pendanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, APBD 2025 bertambah Rp746,85 miliar, dari Rp21 triliun menjadi Rp21,74 triliun.

Rinciannya:

Pendapatan Daerah: turun dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun (penyesuaian Rp950,76 miliar).

Belanja Daerah: naik dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun (bertambah Rp746,85 miliar).

Pembiayaan: penerimaan naik dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun, sedangkan pengeluaran tetap Rp50 miliar.

Sri Wahyuni menegaskan, sinergi antara Pemprov dan DPRD menjadi modal penting menghadapi tantangan pembangunan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Kaltim.

“Persetujuan bersama ini diharapkan mampu mengoptimalkan prioritas pembangunan secara berkesinambungan, serta mendukung pencapaian visi Kaltim menuju generasi emas,” tutupnya.

Selanjutnya, rancangan perubahan APBD ini akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. (Rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel APBD Kaltim 2025 Bertambah Jadi Rp21,74 Triliun, Pemprov dan DPRD Sepakat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna ke-36 dengan agenda Nota Penjelasan Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2025. Gubernur Harum hadir langsung menyampaikan rancangan perubahan anggaran senilai Rp21,74 triliun.

DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna ke-36 dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Senin, 22 September 2025.

Suasana rapat berlangsung khidmat dengan kehadiran Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) yang menyampaikan langsung rancangan perubahan anggaran. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi jajaran wakil ketua dan dihadiri 41 anggota dewan. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah.

Dalam paparannya, Gubernur Harum menyebutkan Perubahan APBD 2025 Kaltim mengalami penyesuaian dari nilai awal Rp21 triliun menjadi Rp21,74 triliun. Anggaran ini disusun menyesuaikan perkembangan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang dinamis.

Rincian Perubahan APBD 2025:

Pendapatan Daerah: dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun (turun Rp950,76 miliar atau 4,73 persen).

Belanja Daerah: dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun (naik Rp746,85 miliar atau 3,56 persen).

Penerimaan Pembiayaan: dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun (naik Rp1,69 triliun atau 153,02 persen).

Pengeluaran Pembiayaan: tetap Rp50 miliar, tidak berubah.

Gubernur Harum menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta memastikan program prioritas tetap berjalan optimal.

“Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada DPRD Kaltim atas kerja sama yang terjalin baik selama ini. Ke depan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan legislatif akan terus kita tingkatkan demi pembangunan yang berkualitas dan merata,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan silaturahmi harmonis antara seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan daerah. Harum berharap Perubahan APBD 2025 menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Mengakhiri sambutannya, ia mengajak seluruh pihak untuk memohon bimbingan Allah SWT agar pembangunan yang dijalankan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas,” pungkasnya. (rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel APBD Kaltim 2025 Disesuaikan, Nilai Anggaran Naik Jadi Rp21,74 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sinergi DPRD dan Pemprov Kaltim kembali terjalin dalam Rapat Paripurna ke-35. Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025 senilai Rp21,74 triliun menjadi pijakan penting arah pembangunan Bumi Etam.

Penandatanganan kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kaltim Tahun 2025 menjadi momen penting arah pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, hadir mewakili Gubernur dalam rapat yang digelar, Jumat, 12 September 2025. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD atas proses pembahasan yang berjalan baik.

“Kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih serta rasa syukur atas proses pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan Dewan. Kerja sama yang solid ini menjadi kunci utama dalam merampungkan dokumen anggaran tepat waktu,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan, kesepakatan anggaran bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Perubahan APBD 2025 akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, di antaranya:

Pendidikan dan Kesehatan: peningkatan kualitas layanan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, termasuk pencegahan stunting.

Infrastruktur: pembangunan untuk membuka akses, memperkuat konektivitas, dan mendorong ekonomi lokal.

Pertanian: peningkatan produktivitas demi ketahanan pangan daerah.

Perlindungan Sosial: penguatan program sosial agar masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.

Adapun total anggaran yang disepakati mencapai Rp21,74 triliun. Meski pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun, belanja daerah justru meningkat signifikan menjadi Rp21,69 triliun.

Peningkatan terbesar terlihat pada Belanja Operasi yang naik sekitar Rp729 miliar, terutama untuk belanja pegawai serta barang dan jasa. Selain itu, Belanja Modal juga bertambah Rp50 miliar guna mendukung target pembangunan sebagaimana amanat RPJMD.

“Kami meyakini bahwa proses ini akan menghasilkan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan,” tutup Seno Aji. Ia berharap, kesepakatan tersebut mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim. (*/Portalkaltim/sty)

Artikel DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp21,74 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan APBD bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan harapan rakyat yang harus diwujudkan melalui pembangunan nyata dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Di dalam APBD ada jalan yang layak, sekolah yang memadai, rumah sakit yang modern, dan program-program sosial untuk rakyat kecil. Karena itu, setiap rupiah harus digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kaltim,” tegas Gubernur Harum saat membuka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Kaltim Tahun 2025 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis, 11 September 2025.

Ia menekankan, keterbukaan informasi anggaran kini menjadi keharusan. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola. Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan.

“APBD tidak boleh tersandera oleh program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan penganggaran mendukung prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah,” jelasnya.

Menurutnya, perencanaan dan penganggaran harus sejalan dengan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Setiap program wajib berbasis data, menjawab kebutuhan nyata masyarakat, serta berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.

“APBD harus menjadi instrumen yang memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan perencanaan matang, kita ingin mencetak generasi emas Kaltim yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya optimis.

Gubernur juga mengajak perangkat daerah menjadikan Monev sebagai forum menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia berharap kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, KPK, dan masyarakat mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani. APBD adalah harapan rakyat, dan kewajiban kita memastikan harapan itu terwujud demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Supardi, serta Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Agung Yudha Wibowo. (rey/tp/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Harum: Setiap Rupiah APBD Wajib Digunakan untuk Rakyat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim resmi menandatangani kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-34 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin, 8 September 2025.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim kembali diwujudkan dalam Rapat Paripurna ke-34 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim. Pada kesempatan ini, kedua pihak resmi menandatangani kesepakatan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Acara turut disaksikan oleh 39 anggota dewan yang hadir.

Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD (Banggar) selama proses pembahasan. Menurutnya, diskusi yang berlangsung intensif dan dinamis menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah, pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS 2026 dapat dirampungkan sesuai jadwal. Ini menjadi pedoman penting dalam penyusunan RAPBD 2026, sekaligus wujud komitmen kita bersama untuk memenuhi layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan, kerja sama harmonis antara eksekutif dan legislatif adalah modal penting dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan sinergi yang terjaga, pelaksanaan program prioritas diharapkan berjalan efektif dan mendukung visi Membangun Kaltim untuk Generasi Emas.

Kesepakatan KUA-PPAS 2026 menetapkan total anggaran sebesar Rp21,35 triliun, dengan pendapatan daerah direncanakan Rp20,45 triliun. Alokasi belanja diarahkan pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta transfer ke kabupaten/kota. Sementara pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp900 miliar.

Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kaltim yang terus mendukung agenda pembangunan daerah. Ia berharap dukungan tersebut semakin menguat, sehingga program-program dalam KUA-PPAS dapat terlaksana dengan baik.

“Mari kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan dalam melaksanakan tugas ini, demi mewujudkan Kaltim yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya. (rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov dan DPRD Kaltim Sepakati KUA-PPAS 2026 Senilai Rp21,35 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Serapan anggaran menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemprov Kaltim menegaskan percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa harus segera dilakukan agar target APBD 2025 dapat tercapai sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, saat membuka Sosialisasi Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 berbasis Massive Open Online Course (MOOC) yang digelar BPSDM Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Kamis, 4 September 2025.

Ujang menjelaskan, dari total APBD Kaltim Tahun 2025 sebesar Rp20,9 triliun, sekitar 28,5 persen atau Rp5,98 triliun harus direalisasikan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Rinciannya meliputi:

Tender: 262 paket senilai Rp1,217 triliun, dengan 2 paket belum selesai.

E-Purchasing: 7.135 paket senilai Rp4,122 triliun, dengan 43 persen paket atau 25 persen nilai belum berjalan.

Pengadaan langsung dan penunjukan langsung: 9.016 paket senilai Rp649,47 miliar, dengan 48 persen paket belum dieksekusi.

“Kalau semua ini terhambat, dampaknya bukan hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pelayanan publik. Belanja pemerintah punya multiplier effect besar terhadap ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Ujang, rendahnya progres pengadaan juga akan memengaruhi pencapaian program prioritas gubernur. Ia mengimbau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk segera menyelesaikan paket yang tertunda, mengidentifikasi hambatan, dan berkoordinasi dengan Biro PBJ.

“Jangan tunggu Desember untuk menyelesaikan ribuan paket yang tertunda. Kalau ada masalah, komunikasikan segera. Biro PBJ siap membantu 24 jam,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengadaan barang/jasa bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga penggerak ekonomi.

“Melalui belanja pemerintah, lapangan kerja terbuka, usaha lokal bergerak, dan ekonomi masyarakat terangkat. Jadi ini bukan pekerjaan administratif biasa, tetapi memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas,” jelasnya.

Ujang berharap pelatihan ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pejabat pengadaan, sehingga proses PBJ di Kaltim dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel. (Rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Pacu Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Serapan APBD 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menanggapi sorotan terkait penanganan sampah, Andi Harun menegaskan bahwa proyek pengelolaan sampah masih berjalan dan belum sepenuhnya rampung.

“Opini publik di luar ruang resmi bisa membentuk persepsi yang keliru. Karena itu penting bagi saya menyampaikan bahwa pengelolaan sampah tetap berjalan sesuai koridor dan tidak keluar dari rencana awal,” jelasnya.

Ia mengakui ada pertanyaan dari dewan soal progres lapangan. Namun, ia menilai kekurangan yang muncul dalam masa transisi ini masih dalam batas wajar.

“Kami mohon semua pihak, termasuk media, dapat bersabar hingga proyek ini mencapai tahap final,” imbuhnya.

Biaya Proyek Insinerator: Lebih dari Sekadar Mesin

Andi Harun juga mengklarifikasi simpang siur soal anggaran proyek insinerator. Menurutnya, angka Rp28 miliar yang beredar di publik kurang tepat.

“Harga satu unit insinerator inti hanya Rp1,9 miliar. Untuk 10 unit, totalnya Rp19 miliar. Tapi itu hanya untuk mesinnya saja,” tegasnya.

Biaya proyek disebut mencakup pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), infrastruktur pendukung, dan perekrutan tenaga operator—sekitar 4 hingga 5 orang per shift di setiap lokasi.

Teknologi Ramah Lingkungan dan Inovasi Ekonomi

Andi Harun juga menekankan bahwa insinerator yang digunakan mengusung teknologi ramah lingkungan. Tak ada cerobong asap terbuka; seluruh emisi dialirkan melalui sistem filtrasi air dalam kolam khusus.

“Air dari proses ini akan diuji hingga memenuhi baku mutu sebelum dialirkan ke saluran. Sistem penyaringan air ini tentu menambah komponen biaya,” paparnya.

Lebih jauh, Pemkot Samarinda juga merancang inovasi pengolahan residu hasil pembakaran. Abu sisa insinerator akan dimanfaatkan sebagai bahan baku paving block.

“Salah satu insinerator tahun ini akan kami lengkapi dengan mesin pembuat batako. Jika berhasil, akan kami terapkan juga di unit lain. Ini bisa jadi sumber pendapatan masyarakat atau untuk kebutuhan proyek pemerintah, seperti pembangunan sekolah,” jelasnya.

Ia menambahkan, lokasi uji coba insinerator pertama dari 10 yang direncanakan masih akan ditentukan kemudian.

Langkah Strategis untuk Lima Tahun ke Depan

Pengesahan pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029 menandai langkah penting dalam menjaga akuntabilitas fiskal dan arah pembangunan jangka menengah Kota Samarinda. Penjelasan Wali Kota dalam forum resmi ini juga menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas proyek strategis kota, termasuk isu krusial seperti pengelolaan sampah. (chanz/sty)

Artikel DPRD Samarinda Sahkan RPJMD 2025–2029, Wali Kota Paparkan Inovasi Proyek Insinerator pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Peresmian yang berlangsung pada Selasa, 4 Maret 2025, dihadiri Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Relokasi ini awalnya dilakukan karena lokasi lama berada dekat area tambang dan belum pernah mendapat renovasi sejak berdiri. Pemindahan ini bertujuan agar siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Dibangun Tanpa APBD

Pembangunan sekolah ini menelan biaya sekitar Rp10 miliar, yang sepenuhnya berasal dari inisiatif Suharso, pemilik IUP tambang di dekat lokasi lama SDN 014. Pemerintah Kota Samarinda tidak mengalokasikan APBD untuk proyek ini.

“Nilai appraisalnya jauh lebih besar dibandingkan tanah lama, dan kita tidak mengeluarkan APBD sama sekali,” kata Wali Kota Andi Harun.

Lahan baru sekolah ini juga lebih luas, sekitar 6.000 meter persegi, dibandingkan lokasi lama yang hanya 5.000 meter persegi.

Fasilitas Lengkap, Kapasitas Lebih Besar

Dengan bangunan yang lebih modern, fasilitas di SDN 014 kini jauh lebih baik. Ruang kelas lebih luas, dilengkapi dengan meja dan kursi dari kayu jati. Selain itu, tersedia perumahan dinas untuk guru, ruang guru dan staf, kantin terbuka, serta musala.

“Ruang terbukanya lapang, toilet siswa juga sudah dipisah untuk laki-laki dan perempuan. Semua fasilitas sudah memenuhi standar sekolah yang layak,” jelas Andi Harun.

Dengan daya tampung lebih besar, SDN 014 kini bisa menerima lebih banyak siswa dibandingkan sebelumnya yang hanya bisa menampung sekitar 120 siswa.

Jadi Model Sekolah di Samarinda

Andi Harun menilai sekolah ini bisa menjadi contoh pembangunan sekolah di Samarinda. Selain desainnya yang fungsional, proses pembangunannya juga menjadi model kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

“Ini bukan sekadar pendekatan bisnis, tapi juga dedikasi dan kontribusi nyata untuk pembangunan kota,” ujarnya.

Saat ini, proses hibah tanah dan bangunan masih berlangsung agar resmi menjadi aset Pemkot Samarinda. Sementara itu, bangunan lama sekolah rencananya akan dibongkar dan dilelang, dengan tanahnya dikembalikan kepada Suharso.

“Semoga gedung baru ini menjadi awal bagi peningkatan mutu pendidikan dan menginspirasi pembangunan sekolah yang lebih inovatif demi masa depan anak bangsa,” pungkasnya. (tha/sty)

Artikel Gedung Baru SDN 014 Tanah Merah Diresmikan, Jadi Contoh Sekolah Lain di Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Debat Publik Perdana Cagub dan Cawagub Kaltim yang berlangsung Rabu lalu menjadi kesempatan para paslon untuk mempublikasikan visi misinya secara langsung di hadapan publik. Selain itu, paslon juga harus menjawab pertanyaan dari panelis, dan memiliki sesi saling bertanya antarpaslon.

Ada kejadian menarik ketika Cagub 01 Isran Noor mendapat kesempatan bertanya pada paslon 02. Setelah dipersilakan oleh moderator, Isran hanya nyeletuk, “Pahamlah ikam?”

Suasana debat sempat membingungkan beberapa detik. Semua orang menunggu kalimat lanjutan eks gubernur Kaltim periode lalu itu.

Namun Isran hanya mengangguk-angguk. Tak lama ia berucap, “Itu saja pertanyaannya.”

Kini situasinya jadi lebih membingungkan. Memang itu kalimat tanya, tapi tidak ada konteksnya.

“Masih ada waktu, Bapak.”

“Masih ada waktu 48 detik,” ucap moderator, berharap Isran memakai waktunya sesuai ketentuan.

Tersisa waktu 43 detik, moderator kembali berbicara. “Ada yang mau ditambahkan, silakan.”

Cawagub Hadi Mulyadi membuat gestur menunjuk diri sendiri. Seolah bertanya, “Apa boleh saya yang bertanya?” Setelah mendapat lampu hijau, Hadi akhirnya menanyakan peran Rudy Mas’ud dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Penjelasan Isran

Usai debat, setiap paslon masih harus menjalani sesi konferensi pers. Awak media pun menanyai bagaimana tanggapan Isran soal debat itu. Dan kenapa dia tidak bertanya apapun pada Rudy-Seno.

Isran Noor menjawab, bahwa jalannya debat cukup santai. Soal siapa yang lebih unggul, dia meminta masyarakat menjadi wasitnya.

“(Debat) Jalan ya jalan biasa aja. Cuma kan waktunya kan terbatas.”

“Kalau saya bertanya pada mereka (Rudy-Seno) yang belum berpengalaman kan kasihan. Kalau mereka bertanya tentang apa yang kami kerjakan itu wajar. Tapi mereka kan belum berpengalaman,” imbuhnya.  

Gratis Pol Tak Rasional

Di tempat yang sama, Cawagub Hadi Mulyadi ikut berbicara. Ia menyoroti soal program Gratis Pol yang diusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Katanya, program tersebut kurang realistis dan tampak seperti belum diperhitungkan secara matang.

“Dari diskusi tadi, saya berkesimpulan ternyata program Gratis Pol itu belum terencana dengan baik. Makanya baru saya beri pertanyaan soal haji dan umroh, indikatornya baru mau dibuat. Artinya semua tidak terencana dengan baik,” kata Hadi.

“Kalau soal pribadi, janganlah dibanding-bandingkan. Antara Pak Rudi dan Pak Isran sama-sama juragan. Kalau dibandingkan dengan Hadi Mulyadi ah itu beda sudah,” sambungnya setengah berkelakar.

Tak Bisa Asal Gratis

Calon petahana ini mengingatkan kepada pemilik program Gratis Pol terkait sistem APBD yang ketat. Dan tidak bisa asal-asalan dalam menggunakan anggaran. Apalagi kalau untuk hal yang tidak bermanfaat.

Bukan berarti tidak ada yang bisa gratis. Bagi Hadi, ada beberapa hal yang bisa gratis, tapi tidak bisa semuanya. Dan harus terukur, dari anggaran dan juga jumlah penerima. Sehingga tidak asal semua gratis. Menurutnya mustahil.

Misalnya, jelas Hadi, yang bisa gratis, jaminan BPJS ketenagakerjaan. Pemerintah memberi premi dan masyarakat mendapatkan santunan kecelakaan, kesehatan, kematian dan hari tua. Terutama kepada para honorer.

“Ada yang gratis tapi terukur tidak mungkin semuanya. Semua yang dikatakan tadi, nggak mungkin.”

Alasan di balik tidak mungkinnya serba gratis, kata Hadi, sebab penggunaan APBD harus dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Misalnya mandatori untuk pendidikan dan kesehatan.

Belum lagi harus dialokasikan kepada sektor-sektor lain di Kaltim. Misalnya pembangunan, pertanian, dan berbagai isu lainnya di Kaltim. Utamanya infrastruktur yang begitu luas dan masih jadi PR sampai saat ini.

“Belum infrastruktur kita yang terlalu luas. Sehingga yang penting itu progresnya positif. Kita tidak ingin membodohi masyarakat semua serba gratis. Semua persoalan solusinya Gratis Pol,” kata Hadi.

Terkait SILPA yang terjadi pada masa pemerintahannya di periode lalu, di mana masalah ini beberapa kali disindir oleh paslon 02. Politisi Gelora menjelaskan bahwa pada 2023 lalu, serapannya adalah 93 persen. Ia menilai itu sudah cukup bagus.

“Jangan lihat nilainya tapi persentasenya. Bahwa ada SILPA itu wajar. Karena ada anggaran yang datang di pertengahan tahun. Sehingga tidak terserap dengan besar,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Isran Noor Ungkap Alasan Tak Bertanya pada Rudy-Seno di Debat Pilkada pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada Debat Publik Pertama Pilkada Kaltim 2024 yang berlangsung pada Rabu malam lalu. Para paslon banyak melontarkan ‘keyword’ andalannya masing-masing.

Dari paslon nomor urut 1 Isran Noor-Hadi Mulyadi, kerap melontarkan kata ‘Korupsi’ dan ‘Pahamlah Ikam?’. Dua diksi sarkastik yang ditujukan pada lawan politiknya. Sedangkan paslon nomor urut 2 Rudy Mas’ud-Seno Aji sering menyebut ‘APBD’ dan ‘Gratis Pol’. Kata ‘APBD’ merupakan bentuk ketidakpuasan keduanya pada masa pemerintahan Isran-Hadi, disampaikan secara jelas. Dan ‘Gratis Pol’ untuk mempresentasikan program andalan mereka.

Jika menyimak keseluruhan segmen pada debat tersebut, kata ‘Gratis Pol’ diucapkan sebanyak 29 kali. Merata pada setiap sesi berbicara. Rudy dan Seno bahkan tanpa ragu menyebut bahwa ‘Gratis Pol’ adalah solusi bagi banyak persoalan di Kaltim.

Pada sesi terakhir, Hadi Mulyadi menanyakan pada paslon 02 bagaimana teknis pengusulan anggaran untuk sub program ‘Gratis Pol’, yakni memberangkatkan marbot masjid ke Tanah Suci.

Hadi tampak berjudi dengan pertanyaan itu. Kalau paslon 02 dapat menerangkan, tentu pertanyaannya membuat masyarakat akan berpihak pada lawannya. Tapi jika tidak, pertanyaan itu seperti jebakan batman untuk paslon 02.

Dan benar saja, pada 2 kali waktu berbicara, Seno Aji dan Rudy Mas’ud gagal merincikan program tersebut. Hal itu semakin meyakinkan Hadi Mulyadi bahwa program ‘Gratis Pol’ memang belum matang sebelum diluncurkan secara masif.

Gratis Pol Belum Matang

Di sesi konferensi pers pascadebat, Hadi Mulyadi menyimpulkan bahwa program unggulan 02 belum terencana dengan baik. Dan bukan jawaban dari semua persoalan di Kaltim.

“Dari diskusi tadi, saya berkesimpulan ternyata program Gratis Pol itu belum terencana dengan baik. Makanya baru saya beri pertanyaan soal haji dan umroh, indikatornya baru mau dibuat. Artinya semua tidak terencana dengan baik,” kata Hadi.

“Kalau soal pribadi, janganlah dibanding-bandingkan. Antara Pak Rudi dan Pak Isran sama-sama juragan. Kalau dibandingkan dengan Hadi Mulyadi ah itu beda sudah,” sambungnya setengah berkelakar.

Tak Bisa Asal Gratis

Calon petahana ini mengingatkan kepada pemilik program Gratis Pol terkait sistem APBD yang ketat. Dan tidak bisa asal-asalan dalam menggunakan anggaran. Apalagi kalau untuk hal yang tidak bermanfaat.

Bukan berarti tidak ada yang bisa gratis. Bagi Hadi, ada beberapa hal yang bisa gratis, tapi tidak bisa semuanya. Dan harus terukur, dari anggaran dan juga jumlah penerima. Sehingga tidak asal semua gratis. Menurutnya mustahil.

Misalnya, jelas Hadi, yang bisa gratis, jaminan BPJS ketenagakerjaan. Pemerintah memberi premi dan masyarakat mendapatkan santunan kecelakaan, kesehatan, kematian dan hari tua. Terutama kepada para honorer.

“Ada yang gratis tapi terukur tidak mungkin semuanya. Semua yang dikatakan tadi, nggak mungkin.”

Alasan di balik tidak mungkinnya serba gratis, kata Hadi, sebab penggunaan APBD harus dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Misalnya mandatori untuk pendidikan dan kesehatan.

Belum lagi harus dialokasikan kepada sektor-sektor lain di Kaltim. Misalnya pembangunan, pertanian, dan berbagai isu lainnya di Kaltim. Utamanya infrastruktur yang begitu luas dan masih jadi PR sampai saat ini.

“Belum infrastruktur kita yang terlalu luas. Sehingga yang penting itu progresnya positif. Kita tidak ingin membodohi masyarakat semua serba gratis. Semua persoalan solusinya Gratis Pol,” kata Hadi.

Terkait SILPA yang terjadi pada masa pemerintahannya di periode lalu, di mana masalah ini beberapa kali disindir oleh paslon 02. Politisi Gelora menjelaskan bahwa pada 2023 lalu, serapannya adalah 93 persen. Ia menilai itu sudah cukup bagus.

“Jangan lihat nilainya tapi persentasenya. Bahwa ada SILPA itu wajar. Karena ada anggaran yang datang di pertengahan tahun. Sehingga tidak terserap dengan besar,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Hadi Mulyadi Blak-blakan Sebut Program Gratis Pol Tak Rasional, Ingatkan Sistem APBD yang Ketat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.