Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat belum ada aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menjelaskan kementeriannya masih mendata kembali ASN-ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga, serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN-nya.

“Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya nggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Dia melanjutkan pemindahan ASN ke IKN juga sulit berjalan dalam waktu dekat, karena harus ada penambahan jumlah bangunan yang diperuntukkan bagi kementerian/lembaga beserta pegawainya.

“Kalau kemarin, tower-tower-nya sudah didesain 34 kementerian. Kemudian, orang-orangnya juga yang mau berpindah kita sudah punya datanya. Tetapi, ternyata dengan adanya pemecahan kementerian jadi kami juga harus menanyakan kembali orang-orangnya ke mana,” ujar Rini.

Dia mencontohkan misalnya saja ada sejumlah orang yang dulunya berdinas di Kementerian Hukum dan HAM saat ini menempati tugas baru, baik itu di Kementerian Hukum maupun Kementerian HAM.

Rini menjelaskan harus mendata dan menanyakan kembali ke masing-masing kementerian/lembaga, apakah orang-orang yang semula diproyeksikan pindah ke IKN tetap akan dipindahkan atau ada orang-orang lain yang dipersiapkan.

“Mereka (kementerian/lembaga) harus menata kembali, bahwa si A, si B masuk ke kementerian ini, si C, si D masuk kementerian itu. Harus didata dulu supaya nanti perpindahannya bisa lebih sempurna,” sambungnya.

Tidak hanya itu, kuota ASN yang bakal dipindahkan dari Jakarta ke IKN juga kemungkinan berubah. Rini menyebut jumlah kementerian yang bertambah dapat menyebabkan kuota masing-masing kementerian pun berkurang.

“Misalnya, Kemenpan harus memindahkan sekitar — kami kan kementerian kecil — harus memindahkan sekitar 60 orang. Mungkin dengan jumlah kementerian sebanyak ini, mungkin menpan harus mengurangi. Misalnya seperti itu,” kata dia.

Menpan RB melanjutkan pada prinsipnya kementeriannya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto berikut peraturan presiden (perpres) yang mengatur teknis perpindahan ASN dari Jakarta ke IKN.

“Perpres-nya belum ditandatangani oleh Presiden. Perpres pemindahannya. Jadi, kami juga menunggu arahan,” kata Rini. (ant/am)

Artikel Menpan RB: ASN Belum Dipindah ke IKN Dalam Waktu Dekat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah Upacara Kemerdekaan RI, Ibu Kota Nusantara (IKN) sedianya akan ‘aktif’ sebagai pusat pemerintahan RI yang baru. Itu kenapa selain perkantoran, hunian ASN diprioritaskan dibangun duluan.

Rencananya, pada September mendatang, sebagian ASN sudah migrasi ke IKN. Tapi kabar terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Bahwa pemindahan masih melihat situasi dulu.

“Jadi, begini, semula (dijadwalkan) September. Terakhir arahan Presiden jangan buru-buru (pindah) kalau ekosistemnya belum siap,” ujar Azwar Anas, Selasa 27 Agustus 2024.

Ekosistem yang dimaksud adalah jaringan ritel, ekspedisi, hingga perbankan.

“Jadi, nanti kita tunggu karena arahan Presiden, ditunggu sampai ekosistemnya sudah siap, dipersiapkan untuk pindah,” tambahnya.

Skema Pemindahan Sudah Beres

Pemindahan ini, kata Anas, benar-benar hanya menunggu intruksi dari presiden. Sebab kementeriannya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk proses peralihan lokasi kerja ASN.

“Kami sudah memetakan terkait dengan skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh kementerian/lembaga, nanti eselon satunya siapa, eselon duanya siapa, nama-namanya sudah ada,” tuturnya.

Meski begitu, Anas belum bisa menyebutkan berapa ASN yang akan pindah ke IKN di gelombang pertama. Alasannya, menyesuaikan kesiapan tempat baru.

Presiden Minta Jangan Buru-Buru

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ingin memaksakan pemindahan ASN ke IKN jika belum siap.

“Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024, mengutip dari Antara.

Presiden mengatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun ASN untuk dihuni.

“Kalau memang tidak siap, ya diundur. Tidak mau memaksakan sesuatu yang belum siap,” pungkasnya. (dra)

Artikel Belum Tentu September, Pemindahan ASN ke IKN Berpotensi Molor pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah terus mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Karena ditargetkan IKN bakal mulai diresmikan pada Agustus 2024 mendatang. Sebelum itu, harus dimulai pemindahan ASN ke IKN.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, pihaknya telah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan ASN tersebut.

Selain pemindahan pegawai pemerintah pusat, pengisian ASN di IKN juga akan dilakukan melalui rekrutmen calon ASN (CASN) dan mutasi pegawai pemerintah daerah (pemda) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Anas menegaskan, pemerintah menyiapkan alokasi khusus bagi para putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan, khususnya Kaltim untuk mengisi formasi ASN di IKN.

Rekrutmen, seleksi hingga mutasi juga akan dilakukan secara transparan.

“Mutasi dimungkinkan tapi harus melalui seleksi terbuka sehingga nanti mutasi dari pemda sekitar yang akan masuk ke IKN memang transparan, punya kualitas, dan nanti akan bisa menggerakkan birokrasi dengan baik,” ucapnya, dalam keterangan resminya Rabu 17 April 2024 lalu.  

Ia menjelaskan, bahwa pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan atau filter.

Hal itu untuk menjamin kinerja pemerintah dapat tetap berjalan dengan baik serta menyesuaikan dengan ketersediaan hunian di IKN.

Tahapan Pemindahan ASN pusat ke IKN

Tahap awal, pada Juli 2024 akan ada sejumlah menteri dan jajaran yang mulai pindah ke IKN.

“Juli sebagian menteri ada yang pindah, termasuk Pak Basuki [Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat],” ujarnya.

Periode berikutnya, September 2024, akan dilakukan setelah rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Pada saat itu, pemindahan ASN direncanakan secara lebih masif berdasarkan prioritas pemindahan.

Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan terhadap kementerian/lembaga (K/L), ungkap Anas, prioritas pertama pemindahan adalah 179 unit eselon I dari 38 K/L, prioritas kedua 91 unit eselon I dari 29 K/L, dan prioritas ketiga 378 unit eselon I dari 59 K/L.

“Ini kenapa ada prioritas satu, dua, tiga, kita sesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan,” imbuhnya.

Terkait penentuan pegawai yang akan dipindahkan, akan diatur oleh masing-masing K/L dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai.

“Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus PNS yang menjadi pionir pindah,” imbuhnya.

Sedangkan untuk kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, dilakukan secara bertahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Fase pertama atau jangka pendek difokuskan untuk menyiapkan miniatur pemerintahan, fase kedua penerapan shared office dan shared services system, serta fase ketiga implementasi smart government.

“Jadi kami sudah siapkan. Ini sesuai dengan arahan Presiden, fase pertama fase kedua, fase ketiga, tentu juga akan mengikuti perkembangan kesiapan gedung,” tandasnya. (am)

Artikel Pemerintah Siapkan Formasi Putra-putri Daerah hingga Mutasi ASN Pemda Kaltim ke IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.