Tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Kaltim ikut menerapkan kebijakan baru terkait pungutan pajak daerah. Hasil penyesuaian dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang terbit 2022 lalu.

Dari situ, Pemprov Kaltim mengambil langkah berani untuk menurukan tarif pajak daerah bahkan menjadi yang terendah se-Indonesia. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi 0,8 persen.

Selain itu Pemprov Kaltim juga menerapkan opsen pajak 66 persen dan menggunakan sistem split bill untuk menggantikan mekanisme bagi hasil pajak yang lama.

Split Bill membuat pembagian pajak dilakukan secara langsung ke kas pemprov dan pemerintah kabupaten/kota ketika pajak tersebut dibayarkan. Sehingga Pemprov tidak perlu membaginya di akhir seperti mekanisme bagi hasil sebelumnya.

Dengan sejumlah kebijakan baru tersebut, nilai pendapatan pajak daerah tentu menjadi berubah dan ikut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perubahan Target PAD 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim Ismiati menjelaskan, sistem baru sebetulnya tidak berdampak besar bagi PAD Kaltim.

Di tahun 2024 sendiri Pemprov Kaltim berhasilkan mencatatkan PAD sebesar Rp1,475 Triliun. Ismiati sebut target PAD 2025 di Kaltim akan mengalami perubahan.

“Ke depan nanti targetnya tinggal Rp1 Triliun, yang Rp475 Miliar itu tidak kita masukkan dalam perhitungan kita sebab sudah langsung menjadi kewenangan kab/kota,” katanya kepada media baru-baru ini.

Meski angkanya menurun, Ismiati memastikan target tersebut telah dikalkulasikan dengan baik. Singkatnya, tak akan ada penurunan target PAD yang terjadi secara riil.

“Karena kan yang awalnya dibagi di akhir, sekarang langsung dibagi, itu aja.”

Jangkau Wajib Pajak Daerah Pelosok

Di sisi lain, Bapenda Kaltim juga tengah menyiapkan terobosan baru untuk menjangkau wajib pajak di daerah pelosok yang masih kesulitasn dalam aksesibilitas.

Meski saat ini telah ada Samsat keliling yang telah beroperasi dengan speed boat, Bapenda tetap akan memaksimalkan osialisasi dan upaya lain supaya target PAD Kaltim 1 Triliun tetap tercapai.

“Termasuk untuk wajib pajak (kendaraan bermotor) yang jauh-jauh. Nah ini kalau kita hitung-hitung lagi kan jadi banyak, ya. Ini lah yang jadi PR kita ke depan,” tutup Ismiati optimis. (nkh/ens)

Artikel Turunkan Tarif Pajak dan Terapkan Opsen 66 Persen, Pemprov Kaltim Tetapkan Target PAD 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltim sebesar Rp5,547 triliun.

Hal tersebut diartikan bahwa lebih dari separuh PAD Kaltim berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, Ismiati menyebut PAD Kaltim tahun 2023 sebesar Rp10,884 triliun. Sebanyak Rp8,695 triliun berasal dari Pajak Daerah.

“Pos penerimaan terbesar dari pajak daerah, PBB-KB, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok,” kata Ismiati dalam keterangan tertulisnya kepada media yang dikutip Senin 5 Februari 2024.

PAD Kaltim terbesar berasal dari PBB-KB, yakni Rp5,547 triliun. Di urutan kedua adalah dari BBNKB sebesar Rp1,525 triliun dan dari PKB sebesar Rp1,314 triliun.

Sedangkan, dari Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu menyumbang ke PAD sebesar Rp62,034 miliar atau 347,71 persen dari target semula Rp17,841 miliar.

Kemudian, PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberi pemasukan ke kas daerah sebesar Rp260,236 miliar, atau 104,20 persen dari target Rp 249,738 miliar. Kemudian dari Lain-lain PAD yang Sah terealisasi Rp1,867 triliun, atau 150,72 persen dari target Rp1,238 triliun.

“Jumlah PAD tahun 2023 terealisasi lebih tinggi Rp1,638 triliun dari target Rp9,245 triliun,” terang Ismiati.

Menurut Ismiati, keberhasilan meningkatkan PAD dalam lima tahun terakhir, tidak terlepas dari kepatuhan Wajib Pajak Daerah (WPD) menyetor kewajibannya. (rw)

Artikel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Jadi Penyumbang PAD Terbesar Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif, berjalan cukup baik sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando bahkan mengatakan bahwa beberapa indikator kinerja, melampaui target. 

Yusliando memaparkan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencapai hasil yang membanggakan.

Selain itu, beberapa indikator kinerja lain yang menunjukkan hasil positif di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM Kaltim per Desember 2023 tercatat sebesar 78,20 yang melampaui IPM Nasional sebesar 73,55.

Bukan hanya IPM yang menunjukkan hasil positif, indikator Tingkat kemiskinan Kaltim juga berhasil ditekan dengan angka 6,11 persen. Angka tersebut masih berada di bawah angka nasional sebesar 9,36 persen.

“Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,” jelas Yusliando.

Dari indikator capaian tersebut, Pemporv Kaltim memang benar-benar mencatat hasil yang membanggakan dalam mencapai target RPJMD selama lima tahun terakhir.

Saat ini, Pemprov Kaltim sedang fokus mengejar tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai RPD 2024-2026.

Hal yang akan dicapai Pemprov Kaltim sesuai RPD di antaranya memiliki SDM berdaya saing dengan sasaran meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya daya saing perempuan.

Kemudian Pemprov Kaltim Kaltim juga ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin, meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Selain itu, hal-hal yang dipaparkan sebelumnya. Dalam RPD Kaltim 2024-2026 juga bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan sasaran, terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan. Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan dan lahan serta meningkatnya pemanfaatan EBT. 

Selain tujuan yang disebutkan, Kaltim juga memiliki tujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang sasarannya, terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik. (rw)

Artikel Kinerja Pelaksanaan Pembangunan di Kaltim Berjalan Baik dan Sesuai Rencana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dikutip melalui laman Diskominfo Kaltim, Perjuangan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit membuahkan hasil. Isran adalah salah satu kepala daerah yang meginisiasi usulan DBH Sawit ke pemerintah pusat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya menyetujui usulan itu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Aturan itu diteken Menkeu Sri Mulyani pada 8 September 2023.

Ada sebanyak 351 kabupaten/kota penghasil yang menerima DBH sawit tersebut. Termasuk 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Pemprov Kaltim melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Ismiati menyebut, berdasarkan PMK Nomor 91 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Provinsi Kaltim menerima alokasi sebesar Rp 205, 5 miliar.

“Dari angka itu, Pemprov Kaltim menerima alokasi sebesar Rp 43 miliar. Sementara sisanya, disalurkan kepada 10 kabupaten/kota,” jelas Ismi di Samrinda, Kamis, 14 September 2023.

Adapun rincian DBH Sawit yang diterima kabupaten/kota di antaranya yaitu Kota Balikpapan menerima sebesar Rp 6,9 miliar, Kota Samarinda sebesar Rp 11,8 miliar, dan Kota Bontang sebesar Rp 7 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima alokasi sebesar Rp 19,7 miliar, Kutai Timur (Kutim) sebesar Rp 37,4 miliar, Berau sebesar Rp 20,5 miliar, Paser sebesar Rp 20,3 miliar. Penajam Paser Utara sebesar Rp 11,6 miliar, Kutai Barat sebesar Rp 17,8 miliar dan Mahakam Ulu (Mahulu) sebesar Rp 8,7 miliar. (RW)

Artikel 10 Kabupaten/Kota Kaltim Terima DBH Berkat Perjuangan Isran Noor pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berbagai inovasi telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Inovasi itu dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, bahkan mampu mendorong pertumbuhan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun terakhir ini.

“Bapenda sudah melakukan berbagai inovasi untuk pelayanan bagi masyarakat,” ucap Gubernur Isran Noor, Minggu, 10 September 2023.

Meski diakuinya, inovasi yang dilakukan Bapenda guna memudahkan maayarakat memenuhi kewajibannya, juga berimplikasi pada penilaian kinerja perangkat daerah.

“Tidak apa-apa belum dapat penghargaan. Yang penting, pelayanan publik tetap maksimal,” ungkapnya.

Termasuk kebijakan Pemerintah Pusat yang diterapkan perangkat daerah guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan di daerah, terkait pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, kemampuan dan kapasitas aparatur dituntut mampu menjalankan sistem kerja dengan digitalisasi.

Karena jika pemerintah tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka dipastikan akan tertinggal.

“Jadi, saat ini sudah banyak inovasi Bapenda. Artinya kemajuan teknologi informasi ini, aparatur kita mampu menyesuaikan diri,” jelasnya.

Inovasi yang telah dibuat Bapenda, diantaranya Samsat Online, Samsat Corner, Samsat Drive Thru dan Samsat Keliling hingga Simpator atau sistem informasi monitoring pajak kendaraan bermotor. (RW)

Artikel Bapenda Kaltim Lakukan Inovasi untuk Tingkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov mewajibkan seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk membayar 10 persen dari keuntungan bersih mereka kepada daerah. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kontribusi sektor pertambangan bagi perekonomian lokal.

Bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini, akan dikenai sanksi denda sebesar 2 persen dari pendapatan keuntungan yang harus dibayar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati mengungkapkan Pemprov Kaltim telah membuat Pergub no 34 tahun 2023. Sebagai landasan hukum penerapan aturan itu.

“Kami membuat pergub ini. Untuk memberikan kekuatan hukum untuk mengingatkan dan memastikan perusahaan pemegang IUPK harus membayar penerimaan daerah,”  ungkap Ismiati, Senin 14 Agustus 2023.

Angka 10 persen itu sendiri, menurut Ismi, berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK setah dikurangi pajak penghasilan.

“Keuntungan bersih ini harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk pemerintah,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Kaltim. Terdapat 6 IUPK Generasi I sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian di Kaltim di antaranya.

PT Kaltin Prima Coal dengan kewajiban keuntungan bersih 2023. PT Mukti Harapan Utama dengan kewajiban keuntungan  bersih 2024. PT Kideco Jaya Agung dengan kewajiban keuntungan  bersih 2025. PT Tanito Harum dengan kewajiban keuntungan  bersih 2021. PT Berau Coal dengan kewajiban keuntungan  bersih 2026. Dan PT Kendilo Coal Indonesia dengan kewajiban keuntungan bersih 2023.

“Kami berharap dengan pergub ini. Pemda dapat meningkatkan PAD dari sektor pertambangan,” imbuhnya.

Selain itu, Ismi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Kaltim. (dmy/fth)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pemprov Kaltim akan Sanksi Perusahaan Tambang yang Tidak Setor Keuntungan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ratusan wajib pajak (WP) Kaltim memenangkan undian wajib taat kendaraan bermotor 2022 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebanyak 750 pemenang ini diundi berdasarkan persentase jumlah WP yang membayar pajak di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.

Kepala Bapenda Kaltim Ismiati menuturkan, undian ini merupakan bentuk penghargaan/apresiasi kepada masyarakat wajib pajak. Yaitu melalui event tahunan Gebyar Pajak garapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hadiahnya berupa tabungan kepada WP yang taat membayar pajak.

“Total hadiah pada tahun ini sebesar Rp3 miliar untuk 750 wajib pajak di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Kata Ismiati, masing-masing mendapatkan sebesar Rp4 juta berupa tabungan. Nominal itu belum dipotong pajak 25 persen.

Diuraikan, pemenang yang diundi berdasarkan persentase jumlah wajib pajak yang membayar pajak di seluruh kabupaten/kota yaitu 223 dari Samarinda, 180 orang dari Balikpapan, 42 orang dari Bontang, dan 122 orang dari Kutai Kartanegara (Kukar).

Kemudian 27 orang dari Kutai Barat (Kubar), 47 orang dari Paser, 36 orang dari Berau, 43 orang dari Kutai Timur (Kutim), dan 30 orang dari PPU.

WP yang diundi ini sudah lunas membayar pajak pada 2022 sampai dengan 30 September 2022. Yaitu sebanyak 1.217.854 wajib pajak dari jumlah kendaraan se-Kaltim sebanyak 2.700.000 unit.

Pengundian pemenang dilakukan secara otomatis melalui sistem di hadapan notaris, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, disaksikan unsur kepolisian.

“Untuk nama pemenang undian akan diumumkan melalui media cetak dan elektronik, kemudian kepada para pemenang dapat menghubungi UPTD PPRD yang ada di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut,” terang Ismiati.

“Hadiah akan diberikan di akhir Oktober 2022 pada acara puncak Gebyar Pajak yang dirangkai dengan jalan santai,” pungkasnya. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

Artikel Hadiahnya Tabungan, Ratusan Warga Kaltim Menangkan Undian Gebyar Pajak 2022 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bila diperinci, pajak daerah menjadi penopang utama yakni sebesar Rp 5,44 Triliun. Kemudian, retribusi daerah dibidik Rp 20,96 miliar. Lalu, lain-lain PAD yang sah Rp 347,17 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 773,42 miliar.

Kepala Bapenda Kaltim Ismiati menjelaskan, hingga pertengahan Agustus 2022, realisasi PAD mencapai 72,41 persen atau Rp4,76 triliun.

“Fokus ke Pajak Daerah, realisasinya telah mencapai 73,65 persen atau Rp4,01 triliun,” kata Ismi.

Dia menjelaskan ada lima komponen penyusun pajak daerah. Di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Dari kelima komponen itu, penyumbang terbesar adalah PBBKB dengan realisasi Rp2,35 triliun dari target Rp3 triliun. Ismi menyebut hal ini tak terlepas dari berkah naiknya harga minyak dunia.

Pada akhir Desember 2021 Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar USD73,36 per barel, sampai dengan awal Agustus 2022 rata-rata ICP minyak mentah Indonesia mencapai diatas USD100. Juga tren positif harga batubara sepanjang 2022, awal Januari Harga Batubara Acuan (HBA) ditetapkan USD158,50 per ton, pada Agustus ditetapkan naik menjadi USD321,59 per ton.

Bicara soal PKB dan BBNKB, Ismi menjelaskan pertumbuhannya masih tergolong baik. Realisasi PKB hingga pertengahan Agustus mencapai Rp709,34 miliar dari target Rp1,15 triliun dan BBNKB sebesar Rp739,71 miliar dari target 1,05 triliun.

“Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kami masih optimistis target akan terpenuhi akhir tahun nanti. Sebagai upaya optimalisasi, Bapenda telah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan layanan terdigitalisasi,” jelasnya.

Upaya digitalisasi layanan ini, jelas Ismi, bakal mempermudah masyarakat dalam membayarkan pajak. Selain itu Bapenda melakukan pemberian relaksasi pajak yang akan berlangsung pada 16 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2022.

Ismiati mengatakan tujuan relaksasi yakni mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan menstimulus pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Selain itu harapan kami dapat mengurangi piutang dan mendorong kendaraan luar daerah untuk mutasi ke wilayah Kaltim,” jelas Ismi.

Dia menyebutkan ada beberapa poin kebijakan yang diberlakukan sejak 16 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2022 itu. Pertama yaitu diskon 2 persen untuk pembayaran 0 s/d 30 hari sebelum jatuh tempo, diskon 4 persen untuk pembayaran 31 hari sampai dengan 60 hari sebelum jatuh tempo dan diskon pokok PKB yang menunggak 4 tahun ke atas, hanya membayar PKB terhitung 3 tahun.

Kemudian bebas denda administrasi, bebas pajak progresif, bebas BBNKB-II dan seterusnya. Serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya. (redaksi)

Artikel Realisasi Sudah 72 Persen, Bapenda Kaltim Optimistis Kejar Target PAD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.