Ketua DWP Provinsi Kaltim, Nurul Atika Ujang, menekankan pentingnya peran istri ASN dalam mendukung kinerja suami dan menggerakkan organisasi saat mengukuhkan Ketua dan Pengurus DWP Dinsos Kaltim yang baru.

Suasana khidmat dan penuh semangat menyelimuti Aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur saat prosesi pengukuhan Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Sosial Kaltim, Kamis, 14 Agustus 2025.

Acara tersebut disaksikan langsung oleh Ketua DWP Provinsi Kaltim, Nurul Atika Ujang, yang memberikan pesan mendalam kepada jajaran pengurus baru.

“Selamat atas amanah yang diberikan. Saya berharap kepengurusan ini dapat bekerja sama menggerakkan dan menghidupkan organisasi sesuai tugas dan tanggung jawab, serta mengadakan kegiatan bermanfaat bagi anggota, keluarga, dan masyarakat,” ujar Nurul Atika.

Ia menegaskan, DWP Provinsi Kaltim siap membantu kapan saja untuk memajukan organisasi. Ia juga meminta kepada Penasehat DWP Dinsos Kaltim untuk memberikan perhatian, dorongan, bimbingan, dan bantuan agar DWP dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Nurul Atika juga mengingatkan pentingnya peran istri ASN dalam memberi dukungan moral dan semangat, serta menjaga sikap bijak yang berpengaruh pada kinerja suami.

“Hindari perilaku yang dapat memberi pengaruh negatif. Sebaliknya, jadilah sumber inspirasi, motivasi, dan keselamatan, baik di rumah tangga maupun lingkungan masyarakat,” tambahnya.

Pengukuhan ini menjadi momen istimewa bagi Ketua DWP Dinsos Kaltim yang baru, Andi Srianti Ishak. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan rasa syukur dan tekad untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Ini bukan tugas ringan, tetapi dengan dukungan penasehat, pengurus, dan anggota DWP Dinsos, saya yakin kita bisa meningkatkan peran organisasi ke arah yang lebih baik. Pengukuhan ini adalah momentum memperkuat komitmen dalam menjalankan roda organisasi,” tegasnya.

Ny. Andi Srianti menambahkan, DWP memiliki peran strategis tidak hanya untuk mendukung tugas suami sebagai ASN, tetapi juga meningkatkan kualitas diri perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pengukuhan ini menjadi awal bagi pengurus baru untuk membawa DWP Dinsos Kaltim semakin berdaya guna dan berhasil guna, demi mewujudkan perempuan yang cerdas, mandiri, dan berkontribusi positif bagi bangsa. (ade/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pengurus Baru DWP Dinsos Kaltim Resmi Dikukuhkan, Diminta Jadi Sumber Inspirasi dan Motivasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menyikapi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang dimulai awal Juli secara berjenjang, Ombudsman RI Perwakilan Kaltim membuka posko pengaduan publik guna memantau potensi maladministrasi. Langkah ini menjadi bentuk penguatan komitmen dalam mengawasi layanan pendidikan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, menyampaikan bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait penyimpangan SPMB di jenjang SD, SMP, dan SMA melalui nomor telepon +62 811-1713-737 atau langsung datang ke kantor Ombudsman di Perum Pemda Blok A No. 1, Samarinda.

“Setiap laporan akan ditindaklanjuti untuk memastikan hak masyarakat terlindungi,” tegasnya, Jumat, 13 Juni 2025.

Atensi Khusus pada Pemindahan SMA 10

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Kaltim, Dwi Farisa Putra Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya memberi perhatian khusus pada kebijakan pemindahan SMA Negeri 10 Samarinda ke Samarinda Seberang (Gedung A Kampus Melati).

“Pemindahan ini berdampak langsung pada pelaksanaan SPMB di sekolah tersebut,” jelasnya.

Dwi menekankan bahwa esensi dari sistem penerimaan ini adalah pemerataan akses dan pendekatan jarak antara domisili siswa dengan lokasi sekolah.

“Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa hak calon siswa yang mendaftar di Gedung B SMA 10 tidak terabaikan,” tegasnya.

Teguran untuk Jalur Asrama

Ombudsman juga mengingatkan Dinas Pendidikan Kaltim mengenai payung hukum yang belum rampung untuk sekolah berasrama. Mulyadin menyoroti bahwa Pasal 73 Perda No. 16/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum diimplementasikan secara optimal.

Selain itu, terdapat kekeliruan prosedural terkait penerimaan siswa di sekolah berasrama. Merujuk pada Permendikbudristek No. 3 Tahun 2025 Pasal 7 huruf e, sekolah berasrama seperti SMA 10 tidak boleh menjalankan jalur asrama dan SPMB secara bersamaan karena berpotensi menimbulkan dualisme penerimaan.

Refleksi Hasil Pengawasan 2024

Mengacu pada pemantauan Ombudsman secara nasional pada 2024 (saat SPMB masih bernama PPDB), ditemukan beberapa kelemahan pada tahap pra-penerimaan, di antaranya:

1. Tidak adanya pemetaan proyeksi daya tampung sekolah oleh pemda.
2. Pembagian zonasi yang tidak optimal.
3. Pendataan keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas yang belum komprehensif.

Mulyadin memastikan pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pra-SPMB, pelaksanaan, hingga tahap pasca-SPMB.

“Ini bentuk komitmen kami meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel Ombudsman Buka Posko Pengaduan SPMB Kaltim, Soroti Pemindahan SMA 10 Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim melalui Dishub menetapkan tarif baru angkutan sewa khusus guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen serta penyedia layanan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim. Rapat tersebut berlangsung pada Rabu, 4 Juni 2025, di Ruang Rapat Dishub Kaltim, Lantai 2, Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), perusahaan penyedia layanan ASK seperti operator transportasi daring, serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyesuaian tarif ASK di wilayah Kaltim, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen maupun penyedia layanan.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Irhamsyah, menyampaikan bahwa penetapan tarif mengacu pada regulasi terbaru dalam SK Gubernur, dengan mempertimbangkan aspek kelayakan ekonomi, biaya operasional, serta perlindungan terhadap konsumen.

“Tarif ASK harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pengusaha, pengemudi, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penyesuaian ini bertujuan menciptakan iklim usaha transportasi yang sehat dan kompetitif,” jelas Irhamsyah.

Dalam rapat tersebut, dibahas secara mendalam komponen tarif, penetapan batas atas dan bawah, serta mekanisme pengawasan di lapangan. Dishub Kaltim juga mendorong terwujudnya sinergi antara operator, mitra pengemudi, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tarif tersebut.

Melalui rapat ini, diharapkan penetapan tarif baru dapat membuat layanan angkutan sewa khusus di Kaltim menjadi lebih tertata, profesional, dan memberikan kepastian bagi semua pihak. Hasil pertemuan ini akan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan di lapangan dan akan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.
(ara/ty/portalkaltim/sty).

Artikel Dishub Kaltim Tetapkan Tarif Baru Angkutan Sewa Khusus Transportasi Online pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.