Bawaslu Kalimantan Timur menggelar penguatan kelembagaan bersama mitra kerja sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi di daerah.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja dengan tema “Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur”. Acara berlangsung di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Senin, 25 Agustus 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, H. Sufian Agus. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim, Hari Dermanto.

Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Joko Prasetyo, Tenaga Ahli DPR RI sekaligus Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yogo Pamungkas, serta Ketua Bawaslu Jawa Barat periode 2018–2023, Abdullah Dahlan.

Dalam sambutannya, H. Sufian Agus menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bawaslu Kaltim. Ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama untuk memperkuat pondasi demokrasi yang sehat, jujur, adil, dan bermartabat,” ujarnya.

Ia menegaskan, demokrasi yang kuat hanya bisa terwujud apabila pengawasan pemilu semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“Sebagaimana tema hari ini, peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi di Kalimantan Timur sangatlah relevan. Pelaksanaan demokrasi tidak hanya milik penyelenggara atau peserta pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” tambahnya.

Sufian berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kapasitas pengawas pemilu di daerah.

Tampak hadir dalam kegiatan itu Analis Berita dan Informasi Diskominfo Kaltim Dafa Ezra Hafasy, perwakilan pemantau pemilu, partai politik, organisasi mahasiswa, serta media. (Hend/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel Bawaslu Kaltim Ajak Masyarakat Kawal Demokrasi Lewat Penguatan Kelembagaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu telah memutuskan hasil sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kaltim. Hasilnya pemilihan di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), harus diulang melalui Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Hasil sidang sengketa untuk Kukar, MK mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon bupati karena masa jabatannya telah melebihi batas maksimal. Edi sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kukar setelah menggantikan Rita Widyasari yang tersangkut kasus korupsi. Dengan demikian, KPU Kukar harus melaksanakan PSU dalam 60 hari.

Di Mahulu, MK juga memutuskan PSU setelah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Owena Mayang Shari Belawan–Stanislaus Liah. KPU Mahulu diberi waktu tiga bulan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dengan DPT yang sama.

Pasca putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung bergerak cepat menyusun mekanisme PSU. Baik itu KPU Kukar, KPU Mahulu, dan KPU Provinsi Kaltim. Termasuk juga Bawaslu Kaltim yang telah siap mengawasi.

Saat ini di PSU Kukar, telah masuk masa pendaftaran. Nama Aulia Rahman Basri, kemudian mencuat dalam pencalonan dan mengisi slot calon Bupati Kukar, menggantikan Edi Damansyah yang berpasangan dengan Rendi Solihin.

Bawaslu Siap Awasi

Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menyebut pihaknya siap mengawasi segala jenis pelanggaran dalam proses PSU di Kukar dan Mahulu. Yang paling jadi sorotan ialah penyalahgunaan jabatan alias netralitas pejabat negara dan ASN.

“Kami mengingatkan semua pihak, terutama pejabat seperti Bupati, Kepala Desa, dan ASN, untuk menahan diri dari penggunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral. Pelanggaran bisa berujung pada gugatan ke MK,” katanya baru-baru ini.

Kewaspadaan itu muncul setelah MK membatalkan pencalonan sejumlah calon kepala daerah yang terbukti memanfaatkan jabatan tertentu untuk mengumpulkan dukungan pada Pilkada serentak 2024 lalu. Jangan sampai terulang.

Termasuk di Mahulu. Pasangan Owena-Stanislaus terbukti melakukan pelanggaran TSM. Keduanya membuat janji politik dengan sejumlah Ketua RT. Ada upaya perekrutan Ketua RT sebagai tim pemenangan pasangan nomor 3 itu.

Hari menyebut, pengawasan akan diperketat untuk mencegah adanya praktik serupa. Netralitas pejabat publik dan ASN harus dijaga dengan baik selama masa pemilihan kembali dilangsungkan.

“Pengalaman ini harus jadi pelajaran. Jika pejabat tidak mawas diri, insiden serupa berpotensi terulang dan memperpanjang ketidakpastian kepemimpinan daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, KPU Provinsi Kaltim bersama Bawaslu Kaltim telah melakukan pembentukan tim pengawasan khusus (sentra pengaduan). Keduanya juga telah mengirim surat edaran kepada seluruh pejabat negara di Kaltim untuk menjaga netralitas.

Selain itu, Hari juga siap memberikan sanksi administratif sampai pelaporan pidana jika ditemukan indikasi pelanggaran selama PSU berlangsung berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan.

“Kami juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menemukan penyalahgunaan jabatan.”

“Kami terus melakukan mitigasi, tetapi partisipasi semua pihak dalam menjaga integritas Pilkada kunci utamanya,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Siap Awasi PSU di Kukar dan Mahulu, Bawaslu Kaltim Waspadai Netralitas Pejabat dan ASN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Serangkaian pesta demokrasi di Indonesia tahun 2024 telah selesai terselenggara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah sukses dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Kaltim telah mulai bertugas pascapelantikan. Begitu pula gubernur dan wakil gubernur. Sementara dari sidang sengketa Pilkada, masih menyisakan Kukar dan Mahulu untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Terlepas dari berbagai masalah dan dinamika yang mewarnai kontestasi pesta demokrasi di Bumi Etam, segala proses akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilihan di periode selanjutnya.

Untuk itu, Bawaslu Kaltim meluncurkan buku yang berjudul Potret Pengawasan Bawaslu Kaltim dalam Angka. Buku tersebut menjadi catatan penting terkait perjalanan pengawasan proses Pemilu Serentak 2024 di Kaltim.

Di dalamnya, pembaca akan mendapatkan gambaran jelas mengenai proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kaltim. Ditulis berdasar data, temuan, serta tantangan yang dihadapi selama proses pengawasan.

Buku tersebut juga merekam semangat dan dedikasi anggota Bawaslu dalam menjaga integritas pesta demokrasi. Termasuk juga memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Dan jadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

Buku tersebut diluncurkan pada Rabu, 5 Maret 2025 di Hotel Bumi Seyiur Kota Samarinda. Ikut dibahas oleh akademisi politik asal Unmul Syaiful Bachtiar. Ia merupakan pengamat yang kerap menyoroti dinamika pemilihan dan fenomena politik.

Apresiasi Gubernur Kaltim

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud turut hadir dan mengapresiasi launching buku dari Bawaslu Kaltim tersebut. Menurutnya buku tersebut jadi jejak historis yang berharga bagi proses pesta demokrasi di Bumi Etam.

“Buku ini mencatat semua suka duka demokrasi Kaltim, sehingga perlu kita ambil sebagai pelajaran dan referensi untuk pesta demokrasi ke depan,” katanya dalam sambutan.

Menurut Rudy, buku yang memiliki tebal 200 halaman lebih dan memuat 71 temuan itu menjadi bahan evaluasi tersendiri dan rujukan bagi penyelenggaraan pesta demokrasi selanjutnya di Kaltim bahkan seluruh daerah.

Sehingga ke depan Pemilu dan Pilkada di Kaltim bahkan di Indonesia dapat diminimalisir kesalahan, temuan, hingga mengefisienkan penyelenggaraan pesta demokrasi menjadi lebih efektif. Bahkan biaya yang lebih murah.

Ia juga berharap buku bisa disebarluaskan kepada masyarakat luas, dan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, bahkan pengamat politik hingga partai politik di Kaltim.

“Buku betul-betul bisa dipercaya karena dibuat oleh lembaga negara. Mereka menulis fakta, kalaupun ada yang belum tercatat insyaAllah akan disempurnakan dalam edisi revisi,” pungkasnya.

Dihadiri Ketua Bawaslu RI

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga turut hadir dan mengapresiasi jalannya proses demokrasi baik itu di Indonesia maupun di Kaltim secara khusus. Menurutnya Pemilu dan Pilkada sudah berjalan dengan baik dan semestinya.

“Seluruh proses telah sesuai, berjalan lancar, tingkat keamanan tidak begitu menghawatirkan, dan itu kerja sama yang baik antara Polda, TNI, Kejati, dan pemerintah daerah.”

Ia melihat adanya 2 Pemilihan Suara Ulang yang ada di Kaltim itu merupakan dinamika dalam proses pemilihan. Adanya perbedaan pandangan antara pihak penyelenggara dengan MK dalam kasus Pilkada Kukar.

“Namun putusan MK harus dihormati dan dilaksanakan. Ke depan harus diubah pandangannya terhadap periodisasi,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Buku ‘Potret Pengawasan Bawaslu Kaltim dalam Angka’ Diluncurkan, Jadi Referensi Pesta Demokrasi Selanjutnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kaltim yang diwakili oleh Ekti Imanuel mengikuti agenda Doa Bersama Lintas Iman untuk Pilkada Berintegritas Jadi Momentum Perkuat Komitmen di Samarinda.

Agenda ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar doa lintas iman dan deklarasi pilkada berintergritas dengan tema “Menghimpun Yang Terserak, Melangkah Bersama Ciptakan Pemilihan Yang Demokrasi”. Bertempat di Hotel Senyiur Samarinda, pada Selasa 26 November 2024, alias H-1 pencoblosan.

Ekti menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menciptakan pemilihan yang damai dan berintegritas menjelang Pilkada serentak 2024 yang meliputi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Kaltim.

“Kita berharap doa bersama yang digagas oleh Bawaslu ini membawa dampak positif. Besok pilkada harus berlangsung damai. Siapa pun yang menang harus dihormati, yang kalah juga harus dihormati. Membangun Kaltim membutuhkan kebersamaan,” ujar Ekti saat diwawancara usai kegiatan.

Ekti juga memberikan penilaian positif terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kaltim selama ini. Menurutnya, pengawasan berjalan baik, namun ia mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang hari pemilihan yang dianggap sebagai fase kritis.

“Kalau terkait pengawasan, saya menilai sudah bagus sejauh ini. Tetapi mengingat ini adalah fase kritis menjelang pemilihan, pengawasan harus lebih diperketat lagi untuk mencegah potensi pelanggaran,” tegas Ekti.

DPRD Kaltim Siap Mendukung

Kata Ekti, DPRD Kaltim siap mendukung segala upaya yang bertujuan menciptakan Pilkada yang demokratis, damai, dan berintegritas. Acara ini dihadiri tokoh lintas agama, pimpinan daerah, perwakilan partai politik, serta elemen masyarakat lainnya. Kehadiran mereka menandai pentingnya kolaborasi dan persatuan untuk menjaga keutuhan dan harmoni dalam proses demokrasi di Kaltim.

“Siapa pun yang menang, itu adalah kehendak rakyat. Yang kalah harus bisa legawa. Intinya, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun Kalimantan Timur menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto dan dihadiri Wakapolda Kaltim M Sabilul Alif, Danrem 091/ASN Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul, Asisten Intelijen Kejati Kaltim Aji Kalbu Pribadi, Pamen Ahli Bidang Sosial Kodam VI Mulawarman I Made Alit Yudana, Hakim Tinggi PTA Samarinda H. Arpani. (adv/fth)

Artikel DPRD Kaltim Ikuti Doa Bersama Lintas Iman Jelang Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pilkada Samarinda 2024 hanya diikuti oleh satu paslon. Menyusul dukungan seluruh parpol parlemen kepada pasangan Andi Harun-Saefuddin Zuhri.

Situasi ini kemudian direspons oleh sebagian masyarakat, dengan membentuk Aliansi Relawan Kolom Kosong. Seperti namanya, kelompok ini bergerak menyosialisasikan kolom kosong pada masyarakat luas.

Seperti halnya paslon 02, aliansi lantas membuat alat peraga kampanye dalam bentuk spanduk. Namun hanya beberapa hari, puluhan spanduk diturunkan karena dinilai provokatif.

Respons Akademisi soal Kampanye Kolom Kosong

Menurut Akademisi Unmul, Syaiful Bachtiar, kampanye atau ajakan untuk memilih kolom kosong, itu tidak melanggar undang-undang sepanjang di dalam aturan Pilkada tidak ada larangan untuk memilih kolom kosong.

Namun, perlu digarisbawahi pula, kalau isi dari kampanye kolom kosong yang diperbolehkan itu, hanya memberitahu masyarakat soal ada kolom kosong dan boleh untuk dipilih. Tanpa mendiskreditkan paslon yang bergambar.

“Jadi kalau ajakannya hanya memilih kolom kosong tanpa menjelekkan paslon ya tidak masalah, sah-sah saja,” jelas Syaiful kepada Kaltim Faktual Jumat 1 November 2024.

Selain itu, terkait pencopotan spanduk, Syaiful memperkirakan adanya ‘miss’ antara aliansi dengan pihak yang terlibat. Sebab, kata dosen Unmul ini, untuk menentukan titik-titik lokasi pemasangan spanduk ada rapat awal antara LO, KPU dan sejumlah pihak lain.

Memasangnya tak boleh sembarangan, begitu juga saat mencopotnya. Ada prosedur yang harus dilalui oleh Satpol-PP jika spanduk itu memang melanggar secara tempat. Harus. Melalui rekomendasi Bawaslu, lalu ke KPU, dan lanjut ke pemerintah daerah.

“Satpol PP juga perlu menjelaskan, dasarnya apa? Karena harus melalui prosedur itu untuk penertiban,” tambahnya.

KPU yang Seharusnya Mengkampanyekan Kolom Kosong

Syaiful mengingat, di dalam PKPU juga tidak ada kewajiban untuk mengkampanyekan kolom kosong. Sehingga terdapat kekosongan hukum soal kampanye kolom kosong. Namun karena sebagai peserta Pilkada, kolom kosong harus tetap dikampanyekan.

Syaiful menambahkan, secara substansi, negara memang wajib untuk memfasilitasi si kolom kosong ini untuk dapat tersosialisasikan kepada masyarakat luas. Dalam kondisi di daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

“Karena tidak ada kewajiban, menurut hemat saya, harusnya (peran kampanye) ada di KPU. Posisinya kolom kosong setara di surat suara. Kolom kosong adalah suara, yang boleh dipilih kalau tidak memilih paslon bergambar,” kata Syaiful.

“Yang tidak boleh, kalau ajakan golput,” sambungnya.

Secara teknis, KPU Samarinda seharusnya memasang baliho yang melibatkan 2 peserta. Artinya, di  baliho dari KPU, tidak hanya berisi paslon yang bergambar saja, namun juga kolom kosong di sebelahnya. Posisinya harus setara dan bukan di bawah paslon.

Dengan adanya gerakan dari masyarakat yang dalam bentuk aliansi itu, Syaiful menilai itu jadi indikasi bahwa KPU tidak mengambil perannya mengkampanyekan kolom kosong. Sehingga peran itu kemudian diambil oleh pihak lain.

“Sudah kah KPU mengambil peran itu? Untuk mensosialisasikan di banyak tempat kalau Pilkada di Kota Samarinda ada calon tunggal dan kolom kosong. Jika tidak setuju dengan visi misi paslon, bisa coblos kolom kosong.”

“Ada hak kosntitusional yang diabaikan oleh KPU, maka fungsi itu diambil alih oleh pihak lain.”

“KPU jangan hanya sibuk mengurusi debat 3 kali saja. Tapi harus menyosialisasikan kolom kosong menjadi peserta Pilkada yang setara dengan peserta bergambar.”

Jika KPU Samarinda khawatir akan penurunan partisipasi pemilih, maka dengan adanya kampanye soal kolon kosong, justru bisa jadi pendongkrak. Karena masyarakat punya pilihan alternatif selain paslon tunggal.

Bawaslu Juga Harus Memandang Kolom Kosong Setara

Sebagai pengawas Pilkada, Bawaslu Kota Samarinda juga harus memandang kolom kosong setara. Bahkan harus memastikan kalau narasi kampanye kolom kosong juga setara dengan paslon bergambar.

“Sepanjang tidak melanggar sah-sah saja. Jika narasi paslon lebih besar dari kolom kosong, justru Bawaslu harus ambil sikap terhadap KPU,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Akademisi: KPU Seharusnya Kampanyekan Kolom Kosong dengan Setara, Jangan hanya Mengurusi Debat 3 Kali Saja pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tahun politik 2024 masih terus bergulir. Setelah Pemilu serentak pada Februari lalu usai. Pada 27 November mendatang, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung. Termasuk di Kaltim.

Warga Kaltim bakal memilih gubernur dan wakil gubernur juga wali kota dan wakil wali kota atau bupati daan wakil bupati di Benua Etam. Sejauh ini sejumlah bakal calon yang akan berkontestasi sudah mulai tampak.

Berbagai lembaga di Samarinda, mulai dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bersama berkolaborasi menyukseskan pilkada.

Termasuk juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Mengingat pada pemilihan sebelumnya, partisipasi pemilih baru mencapai separuh. Sehingga sosialisasi perlu dimasifkan lagi.

Media Sukseskan Pilkada

Tak hanya itu peran media juga diharapkan membantu menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024. Selain mengedukasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi, juga diharapkan pro aktif mengawal penyelenggaraan Pilkada.

Sekretaris Kesbangpol Kota Samarinda Miftahurrizqa berharap puluhan media di Samarinda, sebagai ujung tombak arus informasi di Ibu Kota Kaltim, dapat mengedepankan edukasi terhadap pilkada.

“Perbanyak informasi edukatif, yang dapat disiarkan melalui pemberitaan,” jelasnya dalam Sosialisasi Pendidikan Politik bersama puluhan awak media di Samarinda, Kamis, 11 Juli 2024.

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kota Samarinda Imam Sutanto berharap awak media bisa membantu mengawal dan melacak potensi pelanggaran yang terjadi. Mengingat fungsi media sebagai kontrol sosial.

“Awak media harus paham dulu soal pelanggaran-pelanggaran pilkada. Sehingga bisa melacak potensinya.”

“Mandat Bawaslu adalah memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil. Mewujudkan integritas proses demokrasi,” pungkasnya.

Dalam hal ini pers juga diminta untuk mengawal berita hoaks yang beredar bebas melalui media sosial. Dan berfungsi sebagai penetral, dengan menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. (ens/fth)

Artikel Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu Samarinda Minta Media Kawal Penyelenggaraan Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belum lama ini, 3 ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dilaporkan oleh Bawaslu Kota Samarinda ke Komisi ASN di Jakarta. Karena diduga melanggar kode etik dan netralitas. Lantaran ketiganya diduga kuat nyalon sebagai wakil wali kota Samarinda di Pilwali 2024.

Ketiga nama itu, dua di antaranya selevel kepala dinas. Yakni Kepala BPKAD Ibrohim, dan Kepala Dinas Bapperida Ananta Fatkhurrozi. Satu lainnya Agus Tri Sutanto yang tengah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Samarinda.

Apalagi ketiganya tidak dalam status cuti dari jabatannya sebelum bergerak ke partai politik. Kini Komisi ASN di Jakarta tengah mengkaji 3 nama ASN Pemkot Samarinda tersebut. Dan akan menerapkan sanksi jika memang terbukti melanggar.

Tanggapan Wali Kota

Wali Kota Samarinda Andi Harun ikut buka suara. Menurutnya langkah ketiga pejabatnya itu belum masuk pada wilayah pelanggaran. Sebab baru sebatas pendaftaran di partai politik dan belum mendaftar secara resmi di KPU.

“Jadi soal kepastian ketiganya akan mencalonkan diri, itu belum ada. Kalau objek perbuatannya mendaftar sebagai calon wakil wali kota, itu pada institusi KPU. Ini kan belum ya, ini baru sebatas menjajaki kemungkinan ada peluang nggak di partai politik untuk diusung,” jelas Andi Harun Selasa 11 Juni 2024.

“Tapi langkah Bawaslu kami hormati, sebagai bentuk responsif terhadap keinginan untuk menjaga netralitas ASN di dalam Pilkada. Karena pada akhirnya juga jika ASN, anggota TNI, anggota Polri dan pejabat-pejabat publik jika mencalonkan diri maka dia harus mundur kan,” tambahnya.

Andi Harun akan Kroscek

Meski begitu, untuk menjaga kehati-hatian, Andi akan mempelajari ulang aturan yang tertulis. Untuk memastikan kebenaran pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga pegawainya di Pemkot Samarinda. Dan membiarkan proses pengkajian di Komisi ASN berjalan sebagaimana mestinya.

Andi juga menyebut, dalam prosesnya, nantinya ke-3 ASN itu juga pasti akan mendapatkan hak jawab untuk memberi keterangan. Sebelum itu, Andi juga mengaku telah berkoordinasi dengan ketiganya. Untuk memastikan niatnya dalam maju ke pilwali.

“Saya tanya apakah akan melanjutkan pencalonan sampai ke KPU, semuanya bergantung pada saya (Andi Harun). Karena ketiga-tiganya informasinya, semuanya mendaftar hanya ingin maju jika berpasangan dengan saya. Jadi belum ada timbal balik nih.”

“Itu kan baru keinginan dari mereka. Belum tentu juga partai politik itu akan mengusung yang bersangkutan jadi saya kira belum tentu pelanggaran. Tapi saya akan coba dalami lagi persoalannya,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Tanggapan Wali Kota Samarinda soal 3 Pejabatnya Dilaporkan Bawaslu ke KASN karena Dugaan Ikut Pilkada pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bawaslu Kota Balikpapan segera melakukan tahapan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang baru. Juga mempersiapkan pencegahan terhadap potensi kerawanan dan turut serta dalam pengawasan bagi calon wali kota-wakil wali kota Balikpapan.

Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Wasanti mengatakan, rekrutmen Panwascam masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terutama kapan dimulai tahapan rekrutmentnya. “Kami lakukan rekrutmen kepada Panwascam, tinggal menunggu juknis,” ungkapnya.

Wasanti bilang, di Balikpapan nantinya akan ada 18 Panwascam. Setiap calon Panwascam yang baru diharuskan untuk mengikuti seleksi CAT (Computer Assisted Test) serta tetap melengkapi persyaratan dan mengikuti aturan yang berlaku. “Calon Panwascam yang baru diharuskan ikut CAT,” ungkapnya.

Bawaslu juga tidak menutup peluang bagi mantan Panwascam untuk ingin kembali bertugas, yang masa tugasnya berakhir pada 14 Februari lalu. “Jadi untuk calon petahana, pasti kami evaluasi lagi kinerjanya selama Pemilu 2024”.

“Yang pasti kami masih menunggu juknis, tapi kalau berdasarkan juknis yang lama, untuk petahana langsung kami lakukan tahap pemberkasan dan wawancara,” tambahnya.

Selain itu, Bawaslu juga turut mempersiapkan pengawasan selama tahapan calon kepala daerah, khususnya untuk calon perorangan ataupun independen.

“Kalau ada calon perorangan, otomatis kami akan mengawasi ketika verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual oleh KPU,” ungkapnya.

Bawaslu juga mengantisipasi kemungkinan munculnya gerakan massa atau kampanye hitam yang bisa mengganggu jalannya Pilkada.

“Belajar dari pengalaman Pilkada 2020, otomatis kita telah mempersiapkan diri, misalnya ada kotak atau kolom kosong serta kemungkinan adanya gerakan massa, tapi itu sudah kita bahas di internal.

Sedangkan untuk potensi kerawanan, katanya, potensinya masih sama. Yaitu praktik politik uang dan hoaks. Kami sebelum penindakan, ya melakukan pencegahan. Menggencarkan lagi sosialisasi yang intensif,” tutupnya. (nvr/am)

Artikel Perekrutan Panwascam Pilkada 2024, Bawaslu Balikpapan Tunggu Juknis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut semangat baru usai libur Lebaran dengan bersiap menyongsong gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Kami mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan solidaritas dan kekompakan demi menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman,” ungkap Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto di Samarinda, Selasa.

Pada apel perdana usai cuti Lebaran, Hari menyampaikan beberapa hal kepada jajarannya, di antaranya setelah libur Lebaran ini, seluruh jajaran Bawaslu Kaltim harus tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada, khususnya dalam menyelesaikan Penanganan Hasil Perselisihan Perhitungan Suara (PHPU).

Tak lupa ia berpesan mempersiapkan tahapan Pilkada selanjutnya. Ia pula menekankan pentingnya semangat baru dalam menghadapi tugas-tugas tersebut.

Apel pagi ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Kaltim untuk meningkatkan semangat dan motivasi para pegawainya dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemilu mempersiapkan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Dengan semangat baru dan kekompakan yang solid, Bawaslu Kaltim optimistis dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” seru Hari.

Sampai saat ini, Bawaslu Kaltim tengah mempersiapkan pengawasan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di wilayah tersebut.

“Bawaslu Kaltim telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi personel, sarana, maupun metode pengawasan. Ia mengatakan, para petugas pengawas yang ada saat ini sudah berpengalaman dalam mengikuti proses pemilu sebelumnya,” kata Hari beberapa waktu lalu.

Salah satu evaluasi yang dilakukan Bawaslu Kaltim untuk menyiapkan penguatan pengawasan adalah terkait dengan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa titik yang dianggap bermasalah.

Hari menjelaskan, PSU merupakan cara untuk menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara agar tidak terjadi manipulasi data di kemudian hari. (rw)

Artikel Bawaslu Kaltim Semangat Sambut Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah penyelenggaraan Pemilu 2024 rampung, yang ditandai dengan pengumuman hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Maret lalu. Kini tahapan pemilu menyisakan pengucapan sumpah para pejabat terpilih.

Setelah tahapan Pemilu beres. KPU akan lanjut melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dan Bawaslu siap untuk kembali mengawal kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tersebut.

Pada pertemuan dengan DPRD, KPU dan Bawaslu Samarinda mendapat beberapa catatan. Seperti DPT yang tidak terakomodir, pemilih ganda, hingga salah perhitungan suara.

Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin mengaku siap menjalankan beberapa hasil evaluasi dan catatan dari DPRD tersebut. Agar Pilwali dapat berjalan lebih baik lagi. Meski masih ada berbagai tantangan.

“Seperti politik uang yang masih bertebaran jadi tantangan sendiri untuk kita, itu harus kita antisipasi. Tidak hanya oleh Bawaslu,” jelasnya Senin 25 Maret 2024.

Lanjut Muin, terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), perlu adanya pemaksimalan dalam pendataan. Sehingga tidak ada suara ganda, atau pemilih tidak sesuai identitas. Itu tidak boleh terjadi lagi di pilwali nanti.

Kemudian soal Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kata Muin, memang diatur dalam Undang-Undang. Namun jika pemungutan suara dijalankan dengan baik, maka tidak akan terjadi PSU.

Termasuk soal pindah memilih. Idealnya warga yang ingin memilih di lokasi yang berbeda dengan alamat di KTP, perlu menguris jauh-jauh hari. Dan yang tidak mengurus tidak boleh memilih. Kata Muin itu perlu ditegaskan.

“Tentu yang kita harapkan, kita bisa meminimalisir potensi yang menjadi persoalan ke depannya,” sambung Muin.

Persiapan Bawaslu

Saat ini Muin menyebut masih menunggu arahan dari Bawaslu RI. Terkait perekrutan ulang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Namun secara timeline sudah direncanakan.

“Tapi kalau PKD atau Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) harus kami rekrut ulang.”

Muin mencatat, anggaran yang tersedia. Dari Rp17 miliar, Rp7 miliarnya sudah dikucurkan oleh pemkot. Namun baru bisa digunakan ketika pilkada atau pilwali sudah dimulai. Angka itu akan dimaksimalkan dengan baik.

Bawaslu siap untuk meminimalisir berbagai potensi pelanggaran yang akan terjadi. Dengan merekrut orang-orang yang memang memahami regulasi dan penyelenggaraan pilwali.

“Bimtek kepada PTPS harus kami maksimalkan,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Terima Catatan DPRD, Bawaslu Samarinda Komitmen Tingkatkan Performa di Pilwali 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.