Di tengah meningkatnya kerentanan Indonesia terhadap bencana alam, terutama setelah kejadian ekologis dan hidrometeorologi yang melanda Sumatera dan Aceh baru-baru ini, memantik kepedulian masyarakat terhadap terjaganya lingkungan alam yang asri.

Kalimantan Timur sendiri tidak lepas dari ancaman bencana serupa. Wilayah ini juga rawan terhadap bencana tahunan, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan/lahan di musim-musim tertentu. Selain upaya menjaga alam, pemerintah daerah juga perlu siap siaga.

Mengantisipasi siklus bencana yang terjadi setiap tahun tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi potensi bencana sepanjang tahun terutama dalam hal logistik.

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim mengumumkan telah menyiapkan sekitar 17.000 paket logistik. Jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan rata-rata kejadian bencana yang terjadi di Kaltim pada tahun-tahun sebelumnya.

Ketersediaan logistik dalam jumlah besar ini merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib tersedia dari pemerintah kepada masyarakat terdampak.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim hingga saat ini masih mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur dalam mengamankan kebutuhan logistik kebencanaan.

“Alhamdulillah, pemenuhan logistik ini masih terus mendapatkan dukungan, karena merupakan bagian dari SPM yang harus tersedia untuk masyarakat. Gubernur juga sangat mendukung pemenuhan kebutuhan ini, sehingga seluruh paket logistik sudah dapat kami siapkan,” ujarnya, Rabu 17 Desember 2025.

Jaga Buffer Stock dan Antisipasi Kekurangan

Selain alokasi rutin tersebut, Pemprov Kaltim juga tetap menjaga ketersediaan buffer stock logistik di tingkat provinsi. Ini menjadi langkah antisipasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi berskala besar di kabupaten dan kota yang membutuhkan penanganan mendadak.

Pemerintah berharap kejadian bencana besar seperti yang pernah terjadi di Mahakam Ulu dan Kutai Barat pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Pasalnya, penanganan di wilayah tersebut membutuhkan upaya yang cukup berat dan ketersediaan logistik yang besar.

Meski demikian, apabila terjadi kekurangan stok logistik akibat bencana berskala sangat besar, Andi Ishak memastikan bahwa Pemprov Kaltim masih dapat mengajukan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat.

“Jika stok provinsi tidak mencukupi, kami akan meminta bantuan kepada Kementerian Sosial untuk pemenuhan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak,” jelasnya.

Anggaran Rp6–7 Miliar Tetap Optimal

Dari sisi anggaran, alokasi pembiayaan untuk pemenuhan SPM kebencanaan secara keseluruhan berada pada kisaran Rp6–7 miliar per tahun. Besaran anggaran ini relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Andi Ishak menegaskan bahwa meskipun anggaran daerah sempat mengalami koreksi, pembiayaan untuk SPM tetap diutamakan dan dioptimalkan.

“Alhamdulillah, pemenuhan SPM masih tetap terjaga, dan untuk tahun depan juga rencananya tetap pada jumlah yang sesuai kebutuhan. Meskipun anggaran mengalami koreksi cukup dalam, kami tetap mengoptimalkan pembiayaan SPM agar dapat terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan,” pungkasnya. (ens)

Artikel Antisipasi Bencana di Kaltim, Dinsos Stok 17.000 Paket Logistik untuk Setahun Penuh pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Musibah kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) karena kemarau baru-baru ini. Turut berdampak pada hasil panen perkebunan petani Kaltim.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Cahyo Kristanto. Mengatakan BPBD Kaltim turut mencari solusi permasalahan gagal panen tersebut. Satu di antaranya dengan mendorong pembentukan asuransi pertanian di seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim.

“Kita mencontoh Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTT. Mereka sudah ada mengadakan asuransi pertanian. Jadi jika ada gagal panen, dapat asuransi,” ungkapnya, Jumat 13 Oktober 2023 di Kantor BPBD Kaltim.

“Kita ingin mendorong adanya inovasi seperti itu. Jadi bukan hanya tindakan penyelamatan jiwa tapi juga memikirkan yang berkaitan setelahnya,” sambungnya.

Adapun alasan dibentuknya asuransi pertanian ini adalah menjaga keberlanjutan sumber lumbung pangan masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian.

Cahyo menambahkan, di tengah maraknya potensi bencana saat ini, BPBD Kaltim dituntut harus bertindak  cepat dan efisien untuk mengatasi situasi darurat.

“Kalau kita menerima informasi bencana, SOP-nya harus kita foll-up ke pimpinan. Sambil kita data atau kaji secepatnya. Siapa yang terdampak dan siapa petugas yang diterjunkan ke lokasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, BPBD Kaltim harus bergerak  turun langsung ke lapangan memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan berkoordinasi ke stakeholder terkait. Terlebih jika  terjadi peristiwa bencana besar. (dmy/gdc/fth)

Artikel BPBD Kaltim Ingin Buat Asuransi Pertanian, Jaga-Jaga Kalau Gagal Panen Akibat Bencana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.