Media sosial memang jadi pilihan kebanyakan orang dalam mengetahui informasi secara cepat dan praktis. Dari platform seperti Instagram, X, hingga TikTok masyarakat kini bisa menjangkau segala macam jenis berita dengan mudah.

Namun, mengingat belakangan ini banyak berita negatif yang muncul bisa punya efek terhadap pembacanya. Tidak semua informasi yang tersebar berdampak positif. Berita-berita tentang kriminalitas, konflik politik, hingga bencana sering kali mendominasi linimasa, membuat banyak orang terus-menerus terpapar dengan hal-hal yang memicu kecemasan dan ketidaknyamanan.

Jika dikonsumsi terus-menerus, berita negatif ini bisa berdampak serius pada kondisi psikologis seseorang. Ayunda Ramadhani, dosen Psikologi Universitas Mulawarman, menjelaskan bahwa paparan berita buruk dalam jangka panjang dapat menyebabkan trauma kolektif.

“Dalam kajian psikologi ada trauma yang muncul akibat sistem yang ada di suatu negara atau pemerintahan. Jadi traumanya kolektif, seluruh bangsa Indonesia tuh merasakan hal yang sama,” ungkapnya.

Law of Attraction: Apa yang Kita Konsumsi Memengaruhi Hidup Kita

Ayunda juga mengingatkan agar kita tidak terlalu fokus dengan hal negatif yang muncul di media sosial. Hal ini berkaitan dengan konsep psikologi “Law of Attraction” di mana apa yang kita konsumsi bisa berpengaruh pada kehidupan kita.

“Kalau kita terus-menerus mengonsumsi hal-hal negatif, maka hal-hal negatif juga yang akan lebih sering kita alami. Sebaliknya, kalau kita mulai fokus pada hal-hal positif, maka pikiran dan perasaan kita juga akan lebih baik,” jelasnya.

Ketika seseorang mulai merasa lelah, mudah marah, atau jengkel setelah membaca berita, maka hal ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sudah terlalu banyak menyerap energi negatif. Ayunda pun menyarankan untuk mengalihkan energi negatif tersebut dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

“Kalau sudah mulai sering menarik napas panjang setiap kali membaca berita, itu tanda kita sudah kelelahan. Sebaiknya ambil jeda sejenak,” tambahnya.

Lakukan Detoks Media Sosial

Salah satu cara efektif untuk menjaga kesehatan mental dari dampak buruk berita negatif adalah dengan melakukan detoks media sosial. Ayunda menyarankan untuk mulai membatasi paparan berita buruk dengan mengurangi waktu bermain media sosial atau menyaring akun-akun yang sering menyebarkan konten negatif.

“Coba lakukan detox digital selama dua minggu, hanya gunakan media sosial untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat,” sarannya.

Selain itu, ia juga merekomendasikan untuk mengalihkan perhatian ke aktivitas lain yang lebih positif, seperti membaca buku, mewarnai, atau berolahraga. “Kalau sudah capek dengan berita-berita negatif, nggak ada salahnya stop dulu medsosnya, lakukan sesuatu yang lebih menenangkan,” tambahnya.

Hal ini juga berlaku bagi mereka yang bekerja di dunia jurnalistik. Di mana paparan berita adalah bagian dari pekerjaan, maka penting untuk memiliki strategi dalam menyaring informasi agar tidak terbebani secara emosional.

“Jurnalis memang harus banyak menyerap informasi, tapi bukan berarti tidak boleh istirahat. Kalau sudah merasa lelah, tutup dulu medsosnya, dengarkan musik, baca buku, atau sekadar ngobrol dengan teman,” ujar Ayunda.

Di tengah derasnya arus informasi, menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas utama. Jika sudah merasa lelah dengan paparan berita negatif, ambil jeda, saring informasi yang dikonsumsi, dan isi waktu dengan hal-hal yang lebih positif agar tetap seimbang dan sehat secara emosional. (tha/sty)

Artikel Banyaknya Berita Negatif di Media Sosial Bikin Pusing? Lakukan Cara ini Agar Mental Tetap Terjaga! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang hukum, arbitrase dan legislasi SMSI Pusat Makali Kumar yang hadir mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus, dalam pertemuan bersama Dewan Pers dan konstituennya, akademisi, pengamat hukum, serta praktisi hukum di Hotel Mercure, Sabang-Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Makali dengan tegas menyatakan, banyak pasal-pasal RUU KUHP yang harus ditolak dan dihapus, karena berpotensi untuk menghalangi kebebasan pers di Indonesia.

Pasal-pasal RKUHP yang menjadi sorotan SMSI dan juga menjadi bahan diskusi Dewan Pers dalam pertemuan tersebut sekitar 20 pasal, antara lain pasal 188, 218, 219, 220, 240, 241, 246, 248, 263,264 280, 302, 303, 304, 352, 353, 437, 440, 443, dan 447.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang didalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. Kami minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” jelas Makali.

Bersama rekan perwakilan organisasi konstituen dewan pers lainnya, Makali begitu gigih dalam diskusi itu, untuk menyuarakan kemerdekaan pers di Indonesia. Bahkan Makali juga minta pers dan konstituen Dewan Pers lainnya, serta berbagai kalangan pers untuk tetap solid menyuaran dan memperjuangkan penolakan pasal-pasal tersebut secara maksimal di DPR RI.

Jangan sampai, informasi yang menyebutkan pada tanggal 16 Agustus 2022, DPR RI akan bersidang dan menetapkan RKUHP itu, menjadi kenyataan.

“Kita jangan kecolongan, kita kawal perjuangan kita, sampai DPR mau mengakomodasi perjuangan kita. Sehingga pasal-pasal yang akan merusak kemerdekaan pers di Indonesia sudah hilang di RKUHP,” tegas Makali.

Pertemuan ini berkaitan pembahasan RKUHP antara Dewan Pers dengan Menko Polhukam Prof Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

“Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tetapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” tutur Mahfud.

Menurutnya, RKUHP tersebut dahulu sudah akan diketok. Namun lantaran ada demo besar, presiden pada 2019 minta pengesahannya ditunda.

Saat bertemu Menko Polhukam, Dewan Pers dipimpin ketuanya, Prof Azyumardi Azra. Ikut mendampingi M Agung Dharmajaya (wakil ketua), anggota Dewan Pers (Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, dan A Sapto Anggoro. Hadir juga perwakilan anggota konstituen Dewan Pers, Sasmito Madrim, dan Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Makali Kumar SH.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

“Sampaikan reformulasi secara konkret sekaligus simulasinya. Besok akan saya sampaikan ke Kemenkumham. Wamenkumham akan kita panggil minggu depan,” ungkapnya.

Mahfud menambahkan, KUHP adalah politik hukum penting. Pemerintah berharap secepatnya berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial.

Namun Dewan Pers Bersama masyarakat sipil lainnya melihat ada 14 pasal dan 9 klaster yang potensial melemahkan kebebasan pers. Maka perlu dihapus atau direformulasi.

Menurut Mahfud yang didampingi Deputi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, ada sekira 700-an pasal dalam RKUHP. “Jika ada usulan 14 pasal, maka jumlah itu tidaklah banyak,” kata Mahfud.

Pihaknya tidak mau menjamin penundaan berlakunya KUHP tersebut. Dia hanya menegaskan, sebelum RKUHP maju ke persidangan harus dibahas secara jelas. Menko Polhukam berjanji memanggil Kemenkumham untuk membicarakannya dan akan melibatkan Dewan Pers.

Sementara itu Prof Azra melaporkan, pada 2018 Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali.
Dalam draf sekarang ini, urainya, malah ada sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi, 14 di antaranya berkaitan kemerdekaan pers.

Dewan Pers juga sudah bertemu dengan konstituen Dewan Pers dan para pemangku kepentingan. Pertemuan dengan Kemkumham yang dipimpin Wamenkumham Prof Edward (Edi) Omar Sharif Hiariej dan tim perumus sudah dilakukan Dewan Pers pekan lalu.

Rumusan reformulasi RKUHP diminta segera oleh Mahfud MD. Dewan Pers bekerja cepat, hari Kamis ini juga melakukan penyusunan reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua YLBHI Asfinawati, Tim LBH Pers dipimpin Ade Wahyudin, dan lain-lain.

Samsan Ngandro berpendapat pasal terkait dengan pers yang mengandung delik harus diperbaiki. Dewan Pers juga minta supaya pasal-pasal bermasalah didrop atau direformulasi.

Arif Zulkifli menyatakan pemberitaan soal terorisme pun bisa diperkarakan karena harus lengkap.
“Pemberitaan pers pasti yang terdepan dan belum lengkap. Demikian juga soal penghinaan pada presiden hingga lurah/kepala desa, bisa menjadi perkara,” paparnya.

Dia khawatir kelak ada self censorship yang tinggi di media Hal ini berbahaya bagi kelangsungan kehidupan pers dan masyarakat.

Sedangkan Ninik menuturkan, masih ada waktu untuk mengawal RKUHP. Dia berharap, pasal yang tak seharusnya ada bisa dikeluarkan. “Intinya adalah reformulasi,” kata dia.

Adapun Sasmito mengutarakan, secara prinsip AJI tidak menolak RKUHP itu. Tetapi RKUHP masih perlu masukan dari masyarakat luas dan penyempurnaan sehingga tidak buru-buru diberlakukan. (redaksi)

Artikel SMSI Konsisten Tolak Pasal Krusial yang Berpotensi Lemahkan Kebebasan Pers pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kode etik yang antara lain mengedepankan jurnalisme jujur, tujuannya menghadirkan kabar yang layak didengar masyarakat.

Imbauan tersebut merupakan satu dari sejumlah pesan yang disampaikan Dudung saat memberi kata sambutan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tahun 2021 di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran Jakarta, Kamis (21/7/2021) pagi.

“Saya berpesan agar organisasi yang menaungi lebih dari dua ribu orang anggota perusahaan media digital di seluruh Indonesia ini terus mengembangkan jurnalisme damai, jujur serta jernih dalam menyampaikan berita yang layak diterima di masyarakat,” kata Dudung.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini juga juga mengharapkan agar kode etik jurnalistik tetap menjadi asas utama anggota SMSI.

Sehingga aktivitas pemberitaan yang dilakukan tidak semata mencari popularitas, namun lebih memilih untuk hanya menyampaikan berita dan informasi yang layak diterima masyarakat.

Dengan adanya kesadaran tersebut, kata Dudung, jurnalisme yang baik dalam prakteknya tidak akan bekerja keluar dari aturan. Atau menghindari penyalahgunaan informasi yang tujuan utamanya hanya kepada peningkatkan penjualan maupun untuk mencari keuntungan yang lain.

“Sehingga pada tahap lainnya, jika kesadaran itu timbul, maka anggota SMSI secara langsung mempunyai tanggung jawab untuk menulis berita yang benar sekaligus menangkal hoaks atau kabar bohong,” kata Dudung.

Dia juga berpesan agar melalui forum Rapimnas ini, SMSI terus membangun sinergitas antar perusahaan media, dewan pers, PWI, maupun dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Yang tetap dalam pondasi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan beratap kebhinekaan.

Terakhir, SMSI diminta mengembalikan esensi jurnalisme dalam kerangka menjaga persatuan dan kesatuan. Serta menjaga dan merawat sacara sungguh-sungguh nilai-nilai Pancasila.

Dukungan Dudung kepada SMSI sendiri tidak bisa diragukan lagi, karena dirinya telah hadir dan menjadi pembina SMSI. Dan atas dukungan tanpa henti itu pula yang menjadi alasan mengapa SMSI saat Rakernas menyematkan pin emas kepada mantan loper koran saat kecil ini.

Di tempat yang sama Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mengatakan, pekerja pers perlu mengembangkan jurnalisme berbasis Pancasila.

“Jurnalisme yang berketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan kita semua. Tuhan Maha Benar. Berita-berita yang kita turunkan berita yang berpihak pada kebenaran,” kata Azyumardi Azra.

“Kita menyampaikan yang benar, kredibel, tidak menyebarkan berita bohong,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum SMSI Firdaus dalam kata sambutannya mengatakan, SMSI pada mulanya hadir sebagai jawaban atas keprihatinan fungsionaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terhadap perubahan drastis dunia jurnalistik yang tadinya dari media cetak lalu berpindah ke media siber.

Keprihatinan yang dalam perjalanannya menjadi kenyataan yang tak bisa dibantah lagi pada saat ini. Di mana aktivitas jurnalistik mayoritas sudah dalam bentuk media digital.

“Maka menjadi wajar jika masa depan media masa ada di media siber,” kata Firdaus.

Sebagai antisipasi terhadap perubahan yang akan terus berlangsung di masa depan tersebut, pihakya telah menyusun sejumlah langkah dan strategi serta program. Salah satunya adalah dengan masuk ke metaverse serta membuat kripto atau NFT. (redaksi)

Artikel KSAD Dudung Abdurachman Minta SMSI Terus Kembangkan Jurnalisme Jujur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dan untuk menjawab kekhawatiran tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Pol. Ary Fadli, S.I.K, M.H., M.Si. didampingi Kapolsek Sungai Pinang beserta Forkopinda, Kajari Samarinda, Dandim 0901 Samarinda, dan Danramil 0901-02 Sungai Pinang, berkunjung ke PT. Rajawali Nusindo Samarinda sebagai salah satu distributor minyak goreng curah yang beralamat di Jalan A.W. Syahranie No. 50 Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Jumat (01/04/2022).

Menemui Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Samarinda Endang Prihana, SE, Kapolresta Samarinda mengharapkan kepada PT. Rajawali Nusindo Samarinda untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar-pasar di Kota Samarinda menjelang Bulan Suci Ramadhan, serta berkoordinasi bersama Disperindag Kota Samarinda untuk kembali mengatur harga minyak goreng curah subsidi, sehingga warga masyarakat dapat merasakan subsidi minyak goreng curah dari pemerintah.

Endang Prihana, SE selaku Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Samarinda mengatakan meski masih terdapat sedikit kendala terkait petugas dan antrian di pelabuhan Kariangau Balikpapan, menurutnya stok ketersediaan minyak goreng curah bersubsidi tidak ada masalah di Kota Samarinda.

“Meski ada sedikit kendala, kami tetap berupaya akan mendistribusikan minyak goreng curah bersubsidi di pasar-pasar Kota Samarinda dengan berkoordinasi dengan Disperindag Kota Samarinda dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada para pedagang untuk dipasarkan kepada warga masyarakat,” Ucap Endang Prihana, SE.

Dilain pihak, Kapolsek Sungai Pinang AKP Noor Dhianto, S.H. yang turut mendampingi Kapolresta Samarinda mengungkapkan menjelang Ramadhan dirinya telah memerintahkan para Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah binaan di wilayah hukum Polsek Sungai Pinang, terutama bagi yang di wilayah binaannya terdapat pasar-pasar tradisional, untuk melakukan peninjauan ketersediaan dan harga minyak goreng curah bersubsidi secara rutin, untuk mengantisipasi kelangkaan terutama terkait antisipasi praktek penimbunan dan Panic Buying.

“Sudah hal lumrah menjelang Ramadhan tentunya daya beli masyarakat akan keperluan sembilan bahan pokok termasuk didalamnya minyak goreng akan meningkat. Tugas kita adalah memastikan ketersediaan serta harga minyak goreng bersubsidi sesuai dengan apa yang diatur oleh Pemerintah saat ini, jangan sampai ada praktek penimbunan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita pastikan kebutuhan warga di wilayah hukum Polsek Sungai Pinang terutama minyak goreng harus terpenuhi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri nantinya,” Ungkap AKP Noor Dhianto, S.H.

“Dan untuk para Bhabinkamtibmas Polsek Sungai Pinang agar turut mengimbau warga binaannya untuk tidak melakukan panic buying, mari edukasi dan imbau warga, beri warga masyarakat pengertian untuk membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya dan tidak berlebihan,” Pungkas AKP Noor Dhianto, S.H. (REDAKSI KF)

Artikel Kapolresta Samarinda Sidak Distributor Minyak Goreng Curah, Pastikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Jadi itu kita tertibkan. Kita sudah menangkap kurang lebih 19 tersangka di enam wilayah,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (8/4/2022).

Pihaknya pun masih mendalami hal itu, termasuk terus mengawal distribusi BBM subsidi agar betul- betul bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari pengecekan di lapangan, kebutuhan terhadap solar industri mengalami penurunan. Di sisi lain, terjadi peningkatan terhadap kebutuhan solar subsidi.

Selain itu, jelas Kapolri, terjadi disparitas harga yang cukup tinggi sekitar Rp 12.500 antara harga solar subsidi dengan solar industri.

Sehingga ditemukan adanya penyalahgunaan minyak solar subsidi untuk industri. Padahal, BBM bersubsidi seharusnya diberikan untuk transportasi umum, UMKM, dan masyarakat lain yang membutuhkan.

“Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri,” terang dia.

Apabila ada permasalahan dan perlu pelayanan khusus, kata Kapolri, Pertamina pun sudah mempersiapkan SPBU-SPBU tambahan untuk industri, termasuk ke tempat- tempat penyimpanan.

“Ini yang akan kita jaga sehingga kemudian di lapangan solar subsidi tetap tersedia dan pelaku industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan untuk kebutuhan industri,” jelas dia. (REDAKSI KF)

Artikel Polri Amankan 19 Tersangka Penyalahgunaan BBM Bersubsidi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Satuan Reserse Krimiinal Polresta Samarinda mengamankan 3 unit truk Dump yang mengangkut 36 jerigen BBM jenis solar dari dalam SPBU.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol. Ary Fadli, SIK., SH., MH., M.Si menjelaskan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di SPBU Jl. Rapak Indah banyak terdapat antrian truk solar dan tanki modifikasi.

Dengan informasi tersebut, Kapolres memerintahkan personil untuk mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, personil menemukan 1.045 Liter BBM jenis solar didalam jerigen.

Saat ini ketiga tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Samarinda guna penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 40 ayat 9 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (REDAKSI KF)

Artikel Satreskrim Polresta Samarinda Sita 36 Jerigen Berisi BBM Jenis Solar Sebanyak 1.045 Liter pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kabang Perekonomian Setdakot Balikpapan, Neny Dwi Winahyu mengungkapkan, SE ini dikeluarkan dalam rangka pengendalian distribusi solar bersubsidi, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kota Balikpapan.

“SE ini antara lain mengatur jenis kendaraan yang bisa dilayani untuk memperoleh solar bersubsidi. Juga lokasi SPBU yang menyediakan solar bersubsidi,” ungkap Neny, Jumat (1/4/2022).

Adapun pengaturan jenis kendaraan yang boleh menggunakan solar bersubsidi ini mengacu Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Sebelumnya Pemerintah Kota Balikpapan juga telah melaksanakan koordinasi terkait tindak lanjut pengawasan penyaluran solar bersubsidi Kamis (31/3/2022) di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Balikpapan.

“Masa sosialisasi peraturan ini tiga hari. Terhitung berlaku sejak tanggal ditetapkan, 1 April, namun kami tetap memberikan waktu untuk sosialisasi mulai 2-4 April 2022. Dalam bahasa sosialisasi ini SPBU masih diperkenankan untuk melayani di luar ketentuan pada surat edaran,” beber Neny.

Namun per 5 April kendaraan maupun SPBU harus mengikuti surat edaran tersebut. Kendaraan yang diperkenankan menggunakan solar bersubsidi mengacu Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 dibagi menjadi tiga jenis.

Pertama, kendaraan bermotor perseorangan dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.

Kedua, kendaraan bermotor umum di jalan dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam. Terkecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.

Dan ketiga, semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.

Selain itu SE juga mengatur lima SPBU yang menyediakan solar bersubsidi dan kendaraan apa saja yang boleh mengisi di lokasi tersebut. “Pertama SPBU Kebun Sayur, SPBU Jalan Mayjen Sutoyo, SPBU Km 9 Jalan Soekarno-Hatta, SPBU Km 14 Jalan Soekarno-Hatta, dan SPBU Km 13 Jalan Pulau Balang,” sebutnya.

Untuk diketahui, saat ini SPBU Km 13 Jalan Pulau Balang telah beroperasi, terhitung sejak 1 April 2022 pukul 08.00 Wita. “Sudah melayani pembelian jenis BBM tertentu (solar bersubsidi). Adapun untuk jenis BBM lainnya bertahap,” terangnya.

Keberadaan SPBU Km 13 Jalan Pulau Balang ini bertujuan untuk mengurangi antrian dan pemerataan pendistribusian solar bersubsidi. “Jadi kami upayakan untuk kendaraan yang boleh mendapatkan solar bersubsidi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta ke bawah ini hanya sampai roda 6 maksimal. Untuk roda 6 ke atas silakan mengisi di SPBU Km 13 Jalan Pulau Balang,” tutur Neny.

Untuk pengawasan kendaraan akan dilakukan setelah masa sosialisasi dan monitoring. Untuk pengawasan akan dilakukan kerjasama dengan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Polresta Balikpapan dan Pertamina. (REDAKSI KF)

Artikel Wali Kota Balikpapan Keluarkan SE Aturan Pengguna dan SPBU yang Melayani Solar Bersubsidi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hal tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti instruksi Kapolri kepada seluruh jajarannya, guna menjamin ketersediaan sembako bagi masyarakat yang akan melaksanakan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan 1443 H.

Dalam giat tersebut, Kapolres bersama rombongan menyambangi Toko Virgo Jl. Ahmad Yani dan Toko Beras Iwan Jl. K.H. Dewantara Kecamatan Tenggarong. Kapolres tampak memeriksa langsung toko-toko yang memajang minyak goreng kemasan maupun bahan pokok lainnya.

Selain itu, Kapolres juga berdialog dengan pihak pedagang sembako serta melakukan pengecekan harga per liter minyak goreng kemudian stok sembako dan minyak goreng yang tersedia.

Di sela-sela peninjauan, ia mengimbau agar jangan melakukan penimbunan barang sehingga terjadinya kelangkaan maupun kekosongan bahan sembako, karena hal tersebut selain melanggar hukum juga bahan-bahan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Kemudian apabila terjadi kelangkaan akan menimbulkan gejolak keberatan di masyarakat.

“Saat ini kami mengecek langsung di sejumlah pasar, yoko-yoko dan agen penjualan untuk mengetahui ketersediaan stok dan harga penjualannya sudah sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak,” ungkapnya. Memasuki Bulan Suci Ramadhan ini diketahui saat ini ketersediaan sembako masih aman, serta harga di pasaran masih tergolong normal belum ada lonjakan kenaikan harga. (REDAKSI KF)

Artikel Memasuki Bulan Suci Ramadhan 1443 H Kapolres Kutai Kartanegara Cek Ketersedian Sembako pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Utamanya, memantau keamanan dan ketertiban, termasuk harga penjualan minyak goreng curah. 

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Vincentius Thirdy Hadmiarso menerangkan, pihaknya hendak memastikan agar penjualan minyak goreng curah tidak melebihi harga eceran tertinggi, yakni antara Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu. 

“Dalam kesempatan tersebut pedagang menyampaikan bahwa di Pasar klandasan sampai saat ini minyak curah belum ada tersalurkan,” ujar Thirdy. 

Sehingga komoditas minyak goreng hanya sebatas minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per liter. 

Namun begitu, kata Thirdy, pihaknya tetap mengimbau agar pedagang tidak menimbun minyak goreng karena berlawanan dengan hukum.

“Diimbau tetap mendistribusikan minyak goreng agar tidak menjadi gejolak di masyarakat yang akan berdampak pada kondusifitas,” imbuhnya. 

Disamping itu, pihaknya juga mengimbau agar selalu waspada terhadap ancaman gangguan kamtibmas, khususnya Curanmor, Curas dan Curat, dan agar tetap disiplin protokol kesehatan. (REDAKSI KF)

Artikel Cek Ketersediaan Bahan Pokok Saat Ramadhan, Polresta Balikpapan Tinjau Peredaran Minyak Goreng di Pasar Klandasan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kegiatan pembagian sembako tersebut dilaksanakan oleh anggota Urtu Batalyon A Pelopor Aipda Wayan Suadiarta secara Door To Door kepada warga di wilayah Bukit Damai, Sepinggan Baru Kota Balikpapan.

Diketahui, paket sembako yang diperuntukan bagi warga kurang mampu berupa susu dan kebutuhan pokok lainnya.

Dalam kesempatan terpisah, Dansat Brimob Polda Kaltim Kombes Pol. Andy Rifai, SIK, MH mengatakan bahwa Brimob Polda Kaltim melalui Batalyon A Pelopor selalu hadir ditengah – tengah masyarakat, terutama dalam penanganan bencana non alam covid 19.

“Alhamdulilah kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan rasa empati bersama dalam membantu meringankan beban warga kurang mampu yang terdampak langsung akibat pandemi covid-19,” ungkap Kombes Andy Rifai.

“Harapannya, semoga dengan perhatian dan bantuan yang diberikan ini warga bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan sehari hari.” Pungkas Andy Rifai.

Artikel Door To Door, Brimob Kaltim Bagikan Paket Sembako kepada Warga Terdampak Covid-19 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.