Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pengembangan produk peternakan lokal melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu menembus pasar regional dan nasional.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pelaku usaha, UMKM, kelompok, dan koperasi di Kota Bontang sebagai upaya memperluas pemasaran produk peternakan.

Kegiatan ini berlangsung di UPT Balai Benih Ikan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang.

Bimtek dipimpin oleh Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis Peternakan DPKH Kaltim, Ihyan Nizam, S.Pt., M.Si., bersama Kepala DKP3 Kota Bontang, Ahmad Aznem, SE, M.Si.

Hadir pula narasumber dari kalangan praktisi, yaitu Kepala Pengelola Export Center Balikpapan, Abdullah Umar Bahar, serta Direktur PT Abon Jaya Mandiri Bontang, Astril Medy.

Materi: Strategi Pengembangan dan Akses Pasar

Para peserta mendapatkan pendalaman materi mengenai strategi perluasan pasar produk peternakan ke luar wilayah Kalimantan Timur.

Pembahasan meliputi pemenuhan persyaratan administratif, legalitas usaha, standar kualitas produk, serta teknik pengemasan dan pemasaran yang berorientasi pasar.

“Melalui bimtek ini, kami berharap pelaku usaha mampu mengembangkan produk peternakan yang berdaya saing tinggi serta memiliki akses jaringan pemasaran yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional,” ujar Ihyan Nizam.

Dukungan Pemprov untuk Penguatan Ekonomi Lokal

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen DPKH Kaltim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, dan penguatan jejaring bisnis.

Pemerintah berharap pelaku usaha peternakan mampu memanfaatkan peluang pasar yang semakin terbuka dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi daerah. (disnakeswankaltim/pt/portalkaltim/sty)

Artikel DPKH Kaltim Perkuat Daya Saing Produk Peternakan Melalui Bimtek Pemasaran di Bontang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dorong percepatan transformasi digital, Diskominfo Kaltim gelar sosialisasi dan bimtek pemanfaatan sertifikat elektronik bagi perangkat daerah. ASN didorong mengubah mindset birokrasi menuju era digital yang transparan dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Kegiatan ini menyasar seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, dengan tujuan meningkatkan pemahaman teknis dan kesiapan implementasi sertifikat elektronik, khususnya untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, cepat, dan aman.

Mewakili Sekretaris Daerah Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, HM Syirajuddin, dalam sambutannya menyebut bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik merupakan langkah strategis dalam membangun birokrasi digital yang efektif dan transparan.

“Ini bukan hanya soal mempercepat proses birokrasi, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap dokumen dan layanan pemerintah. Ini bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan tata kelola yang bersih, efisien, dan berbasis teknologi,” tegas Syirajuddin saat membuka kegiatan.

Senada dengan itu, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menekankan pentingnya pola pikir digital (digital mindset) bagi seluruh aparatur pemerintahan untuk menyukseskan transformasi digital secara menyeluruh.

“Transformasi digital tidak bisa hanya bergantung pada infrastruktur. Sumber daya manusianya juga harus siap. Salah satunya dengan pemanfaatan sertifikat elektronik ini. Kita harus berani beradaptasi dengan sistem yang lebih cepat, aman, dan akuntabel. Dengan begitu, pelayanan publik akan makin dipercaya,” ujar Faisal.

Faisal juga berharap para peserta Bimtek dapat menjadi agen perubahan, dengan menyampaikan hasil bimtek kepada masing-masing pimpinan perangkat daerah. Pasalnya, dukungan pimpinan menjadi kunci suksesnya implementasi sistem digital seperti tanda tangan elektronik.

“Transformasi digital itu menyeluruh. Peran pimpinan perangkat daerah sangat penting untuk memastikan teknologi seperti TTE (Tanda Tangan Elektronik) bisa benar-benar diimplementasikan,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat digitalisasi, Faisal mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang memetakan perangkat daerah yang paling aktif dalam pemanfaatan teknologi digital, khususnya penggunaan TTE.

“Ke depan akan ada reward bagi perangkat daerah terbaik dalam memanfaatkan sertifikat elektronik. Mereka akan menjadi testimoni keberhasilan digitalisasi di lingkungan Pemprov Kaltim,” ungkapnya.

Dalam sosialisasi ini, peserta dibekali materi seputar konsep dasar, regulasi, hingga urgensi penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Materi disampaikan oleh narasumber dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) – BSSN, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim, serta Tim Verifikator Sertifikat Elektronik dari Diskominfo Kaltim. (Sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Diskominfo Kaltim Genjot Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemprov pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan berbasis teknologi, Diskominfo Kaltim menggelar Bimtek Kearsipan Dinamis. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong pemahaman ASN terhadap pengelolaan arsip yang modern, akuntabel, dan sesuai standar nasional.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong penguatan sistem tata kelola arsip di lingkup pemerintahan. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan Dinamis, yang digelar di Hotel Ibis Samarinda, Kamis, 31 Juli 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengelola arsip di lingkungan Diskominfo Kaltim, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam manajemen arsip yang efektif, tertib, dan akuntabel. Bimtek ini juga menjadi bagian dari implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis.

Mewakili Kepala Dinas, Sekretaris Diskominfo Kaltim Edi Hermawanto Noor membuka langsung kegiatan. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan arsip yang sesuai standar, terlebih di era digitalisasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Mengingat pentingnya peran arsip dalam mendukung penyelenggaraan administrasi yang efisien dan akuntabel, bimtek ini menjadi keharusan bagi seluruh pengelola arsip,” ujar Edi.

Dorong Pemanfaatan Aplikasi Srikandi

Edi menambahkan, pengelolaan arsip dinamis kini tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pihaknya menekankan pentingnya penguasaan aplikasi Srikandi sebagai platform utama kearsipan elektronik nasional.

“Operator di masing-masing perangkat daerah harus menguasai teknologi dan memiliki keterampilan teknis yang cukup dalam mengoperasikan aplikasi ini,” ujarnya.

Tak hanya berfokus pada teori, bimtek ini juga menghadirkan narasumber praktis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim, yakni Indah Kurnia, Arsiparis Penyelia, untuk membekali peserta dengan wawasan dan praktik langsung pengelolaan arsip yang sesuai kaidah.

Target Pasca Bimtek

Dalam sesi akhir, Edi Hermawanto Noor menekankan beberapa capaian yang ingin diraih dari bimtek ini:

Peningkatan pemahaman ASN tentang pengelolaan arsip dinamis.

Tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip yang sesuai regulasi.

Implementasi sistem kearsipan elektronik yang tertib dan efisien di lingkungan Diskominfo.

Dengan langkah ini, Diskominfo Kaltim berharap pengelolaan arsip tak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya besar menuju pemerintahan digital yang transparan dan profesional.
(Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Diskominfo Kaltim Dorong Pengelolaan Arsip Modern Lewat Bimtek Kearsipan Dinamis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Untuk pertama kalinya, pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kaltim tahun 2025 akan sepenuhnya berbasis digital. LPTQ Kaltim membekali tim verifikasi dan panitera dengan pelatihan sistem E-Maqro, sebagai langkah menuju penyelenggaraan MTQ yang modern, efisien, dan akuntabel.

Guna menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-45 tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengaplikasian E-Maqro bagi Tim Verifikasi dan Panitera, Sabtu, 12 Juli 2025, bertempat di Hotel Royal Victoria, Sangatta.

Bimtek ini dibuka langsung oleh Sekretaris Umum LPTQ Kaltim, H. Maslekhan, yang menegaskan pentingnya pembekalan terhadap sistem digital yang akan digunakan dalam seluruh rangkaian MTQ. Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem elektronik seperti E-MTQ dan E-Maqro merupakan hal baru dalam penyelenggaraan MTQ di Kaltim.

“Ini kali pertama kita menggunakan E-Maqro. Karena itu, sangat perlu diberikan pembekalan bagi tim yang bertugas, agar tidak terjadi kesalahan teknis dalam pelaksanaannya,” ujar Maslekhan, didampingi Sekretaris Hj. Etty Shanty Yulianingsih.

Maslekhan menekankan bahwa digitalisasi pelaksanaan MTQ merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan zaman, sekaligus langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

“Sekarang sudah eranya serba elektronik. Termasuk dalam pelaksanaan MTQ kali ini. Mulai dari pendaftaran hingga skoring, semua akan berbasis sistem,” tegasnya.

Ia memaparkan bahwa seluruh proses akan dilakukan secara digital, antara lain: pendaftaran peserta, verifikasi administrasi, pengacakan nomor tampil melalui E-MTQ, pengacakan maqro (materi soal) melalui E-Maqro, penilaian dan skoring menggunakan e-skoring dalam sistem E-MTQ.

Karena itulah, ia berharap bimtek ini mampu meningkatkan pemahaman teknis seluruh personel yang terlibat, agar pelaksanaan MTQ berjalan lancar, akurat, dan profesional.

Kegiatan ini menjadi tonggak baru bagi LPTQ Kaltim dalam mendorong digitalisasi penyelenggaraan MTQ, sekaligus membuktikan kesiapan Kalimantan Timur sebagai tuan rumah MTQ yang adaptif terhadap transformasi teknologi. (Prb/LPTQ/ty/portalkaltim/sty)

Artikel LPTQ Kaltim Gelar Bimtek E-Maqro, MTQ 2025 Siap Berbasis Digital Penuh pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menjelang pelaksanaan MTQ Kaltim ke-45, sebanyak 90 calon dewan hakim mengikuti bimbingan teknis daring yang digelar LPTQ Kaltim sebagai upaya memastikan profesionalisme, integritas, dan kualitas penjurian ajang tingkat provinsi tersebut.

Bimbingan teknis terhadap dewan hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dilakukan secara daring pada Jumat, 11 Juli 2025. Kegiatan yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim ini menjadi langkah strategis untuk menjamin kualitas dan integritas dewan hakim dalam ajang bergengsi tingkat provinsi.

Mewakili Ketua Umum LPTQ Kaltim, Ketua II Hj Dasmiah dalam sambutannya menekankan pentingnya bimtek sebagai wadah penyegaran dan penguatan kompetensi. Ia menyampaikan bahwa para calon dewan hakim harus memahami etika perhakiman serta memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.

“Kegiatan ini juga menjadi ajang pembaruan informasi terbaru terkait perhakiman, yang disampaikan langsung oleh para narasumber berkompeten,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Kaltim meraih juara umum MTQ Nasional tak lepas dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas, termasuk dalam hal sistem rekrutmen dewan hakim yang kini menggunakan instrumen penilaian kelayakan.

“Kami mengapresiasi para narasumber yang bersedia berbagi ilmu dan informasi. Terima kasih juga kepada panitia dan seluruh peserta atas antusiasme yang luar biasa dalam mengikuti kegiatan ini,” tambah Dasmiah.

Bimtek ini merupakan bagian dari program kerja Bidang Perhakiman LPTQ Kaltim tahun 2025, dengan tujuan utama melakukan penyegaran kompetensi (refreshment) dan mempersiapkan dewan hakim yang adil, objektif, amanah, dan profesional.

Para narasumber terdiri dari pakar dan dewan hakim nasional di berbagai cabang lomba, seperti Tilawah, Qiraat, Tahfizh, Tafsir, Syarhil Qur’an, Fahmil Qur’an, Kaligrafi, dan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.

Pelaksanaan bimtek dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada sesi pembukaan, seluruh peserta bergabung dalam satu ruang virtual, sebelum akhirnya terbagi ke dalam breakout room sesuai bidang masing-masing untuk sesi pemaparan materi yang lebih spesifik. (Prb/LPTQ/ty/portalkaltim/sty)

Artikel 90 Calon Dewan Hakim MTQ Kaltim Ikuti Bimtek Daring, Siapkan Diri Jelang Ajang Provinsi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam menghadapi derasnya arus digitalisasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tak hanya piawai teknologi, tetapi juga mampu menjaga ruang digital tetap aman, terutama bagi anak-anak. Tuntutan ini mengemuka dalam Bimtek ASN Melek Digital yang digelar secara hybrid, Kamis, 22 Mei 2025.

Mengusung tema “Penguatan Peran Komunikasi Publik dalam Implementasi PP TUNAS Nomor 17 Tahun 2025,” kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta secara langsung (onsite) dan 300 peserta secara daring. Peserta berasal dari kalangan pengelola media sosial instansi pemerintah, akademisi, hingga praktisi komunikasi digital.

Mewakili Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ketua Tim Pengelola Komunikasi Strategis Pemerintah, Hastuti Wulanningrum menegaskan pentingnya ASN memahami serta menyebarluaskan substansi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (TUNAS).

“Anak-anak kini belajar, bermain, bahkan berekspresi di ruang digital. Di balik peluang besar itu, terdapat risiko serius terhadap tumbuh kembang mereka,” ujar Hastuti saat membuka kegiatan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa hampir 40 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, dan lebih dari 35 persen telah mengakses internet. Bahkan, 5,88 persen anak di bawah usia 1 tahun tercatat sudah menggunakan gawai.

Fenomena kecanduan media sosial di kalangan anak-anak juga menjadi perhatian, termasuk di wilayah tertinggal. Data UNICEF menyebutkan bahwa setiap setengah detik, seorang anak di dunia mengakses internet untuk pertama kalinya. Di Indonesia, sekitar 9,17 persen pengguna internet adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun.

Merespons situasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penyusunan regulasi pembatasan usia penggunaan media sosial. PP TUNAS pun menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan etis untuk anak-anak.

Beberapa poin penting dalam PP TUNAS mencakup perlindungan data anak, penyaringan dan pelaporan konten, batasan usia akses, serta sanksi tegas terhadap platform digital yang melanggar aturan tersebut.

ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik diharapkan mampu menjadi agen literasi digital. Peran mereka tidak hanya sebatas memahami isu ini, tetapi juga menyampaikan pesan secara strategis dan edukatif kepada masyarakat.

Sejumlah narasumber turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Nisa Felicia, CEO Good News From Indonesia Wahyu Aji, pakar komunikasi kebijakan PSPK Annisa Pratiwi Iskandar, serta Andrean Weby Finaka dari Direktorat Informasi Publik Komdigi. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel ASN Didorong Jadi Agen Literasi Digital untuk Lindungi Anak di Era Internet pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Diskominfo menggelar Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah guna mendorong integrasi layanan digital antarinstansi demi terciptanya pelayanan publik yang efisien, terstandar, dan berbasis data.

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas terus digencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Ruang WIEK, Kamis 8 Mei 2025.

Bimtek ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai perangkat daerah, baik secara daring maupun luring, dan bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintah mengenai pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Standarisasi dan Integrasi Layanan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, menyebutkan bahwa SPLP menjadi jembatan penting dalam menghubungkan berbagai sistem layanan digital antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“SPLP ini mengarahkan kita untuk mengintegrasikan seluruh sistem layanan agar terstandar, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya kepada media usai membuka acara.

Pemanfaatan Teknologi untuk Interoperabilitas Data

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi dan pelatihan teknis terkait pemanfaatan SPLP untuk mendukung interoperabilitas data lintas instansi. Materi disampaikan oleh dua narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yakni Afie Yudha Triadi dan Aditya Nursaidillah.

Pelatihan berlangsung intensif selama satu hari dengan fokus pada praktik implementasi SPLP dalam sistem kerja masing-masing instansi.

Target Perluasan Layanan Terintegrasi

Saat ini, terdapat 10 layanan yang telah terhubung dalam sistem SPLP Kaltim. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga 2025, guna mendukung sistem pelayanan yang makin efisien, akuntabel, dan terintegrasi sepenuhnya.

Bambang menegaskan bahwa SPLP adalah pondasi penting menuju transformasi digital pemerintahan yang tidak hanya modern, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat luas. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Dorong Integrasi Layanan Publik Lewat Bimtek Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Kaliamantan Timur menggelar Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber, di Hotel Aston, Senin 19 Agustus 2024.

Peserta bimbingan teknis ini terdiri dari pengelola TI dan Persandian dari TNI/Polri, perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim, serta kabupaten/kota.

Narasumber pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) ini berasal dari Badan Siber dan Sandi Negara.

Adanya kemajuan teknologi ternyata memiliki sisi lainnya. Seperti, banyak renentanan tersebarnya data pribadi yang berbahaya dan mengancam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal menekankan pentingnya menjaga keamanan data dan aset pemerintah.

“Sudah saatnya kita menjaga data dan aset , untuk Perangkat Daerah tolong dijaga, jangan hanya bisa buka, launching kemudian ga diupgrade,”terangnya

Dalam hal keamanan siber, terdapat tiga aspek penting yaitu sistem, keamanan fisik, dan sumber daya manusia.

“Kekuatan utama ada di SDM. Jika sembarangan taruh password dan tidak logout, akhirnya bisa jebol juga,” ujarnya.

Faisal juga mengingatkan pentingnya pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (CSIRT) di kabupaten dan kota. Bagi kabupaten/kota yang belum punya CSIRT, segera dibentuk.

Harapanya, tim tersebut mampu menangani serangan siber yang semakin masif.

Ekosistem keamanan siber ini harus dibentuk agar ketahanan dan kemampuan masing-masing daerah dalam penanganan serangan bisa segera teratasi.

Plt Kabid TIK dan Persandian Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, menyatakan bahwa bimbingan teknis ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi serangan siber yang terus terjadi.

“Bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber, pengetahuan sumber daya manusia dalam penanganan insiden keamanan siber, dan menguji efektivitas prosedur penanganan insiden keamanan siber,” katanya. (rw)

Artikel Tingkatkan Keamanan Siber Perangkat Daerah Melalui Bimtek pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Rancangan Penyusunan Keputusan Gubernur tahun 2024 yang digelar di Hotel Kriyad Sadurengas Paser, Kamis 13 Juni 2024.

Kegiatan ini diikuti oleh 60 partisipan yang berasal dari berbagai instansi dan lembaga di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Perancang Peraturan Perundang-Undang Ahli Muda, Lisna, menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Bimtek ini adalah untuk menyamakan persepsi kinerja dan koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah berupa keputusan Gubernur.

“Keputusan Gubernur merupakan produk daerah yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum sehingga harus dibuat dengan ketentuan cermat dan tidak cacat hukum,” tegas Lisna.

Harapannya, melalui kegiatan ini, penyusunan keputusan gubernur di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan akurat, guna memastikan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah. (rw)

Artikel Bimtek Rancangan Penyusunan Keputusan Gubernur 2024 Diikuti 60 Partisipan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa.

Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan dan berlangsung di Hotel Swiss-belhotel, beberapa waktu lalu.

Kepala DKP3A Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, menjelaskan bahwa SPJ merupakan wujud dari tanggung jawab dan transparansi dalam sistem birokrasi pemerintah.

“SPJ adalah mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran uang (belanja) dan kinerja yang diperoleh,” ujar Soraya.

Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan kebijakan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan tertib pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan DKP3A Provinsi Kaltim dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Serta mendorong penyerapan anggaran yang berdaya guna bagi masyarakat melalui kegiatan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Soraya juga mengimbau agar peserta Bimtek dapat mencapai kesepakatan sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi terkait mekanisme penyusunan dokumen SPJ.

Ia berharap administrasi keuangan dapat disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang baik dan benar. (rw)

Artikel SPJ Jadi Wujud Tanggung Jawab dan Transparansi Sistem Birokrasi Pemerintah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.