Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta prekursor narkotika yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), sebanyak 3,33 juta anak muda di Indonesia terjerat penyalahgunaan narkoba.

Namun, upaya rehabilitasi sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Hingga kini, permasalahan ini masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi oleh pemerintah.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Samarinda melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait program rehabilitasi gratis. Pemkot Samarinda secara resmi menjalin kerja sama dengan Balai Rehabilitasi Tanah Merah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda.

Langkah ini dinilai Pemkot Samarinda sebagai upaya strategis untuk menyediakan penanganan yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Dukungan yang diberikan Pemkot Samarinda meliputi fasilitas dan anggaran. Lahan seluas 5 hektare yang berada tak jauh dari Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah rencananya akan difungsikan sebagai pengembangan fasilitas rehabilitasi.

Bagi Wali Kota Samarinda, Andi Harun, hal ini merupakan langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran narkoba sekaligus memberi kesempatan bagi para narapidana untuk bisa pulih dan kembali menjadi individu yang produktif di masyarakat kelak.

“Melalui sinergi inilah, maka kami optimis untuk menciptakan lingkungan yang terbebas dan bersih dari peredaran barang haram narkoba,” kata Andi Harun dalam sambutannya.

Adapun agenda yang dihelat pada Rabu, 5 Februari 2025, di Ruang Rapat Mangkupalas Balai Kota ini, turut dihadiri langsung oleh Kepala BNN RI, Komjen Pol Marthinus Hukom.

Pengguna Narkoba Berhak Direhabilitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkoba sejatinya berhak memperoleh rehabilitasi, baik dalam bentuk sosial maupun medis.

“Karena sistem hukum kita hari ini, itu mengakui bahwa pengguna itu direhab,” ujar Marthinus.

Lebih lanjut, menyoal keputusan status seseorang sebagai pengedar atau pengguna, Marthinus menyampaikan bahwa prosesnya harus melalui asesmen terpadu. Hal tersebut mencakup di dalamnya berbagai unsur seperti hukum, sosial, kejaksaan, keluarga, dan kesehatan.

“Perlu kita lihat secara komprehensif dan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Maka kita harus terus pertahankan program ini supaya kita menyelesaikan problem overcapacity yang hari ini ada di lapas-lapas kita.”

Adapun saat ini lebih dari 52 persen kasus yang ada di lapas diisi oleh kasus-kasus narkotika. (nkh/sty)

Artikel Dukung Program P4GN, Pemkot Samarinda Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Fasilitas Rehabilitasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah setingkat kelurahan dan desa, sehingga aman dan kondusif dari peredaran narkoba.

“Tahun ini BNNP menyiapkan pembentukan 11 desa Bersinar di Kaltim,” sebut Kepala BNNP Kaltim, Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, usai menghadiri Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2022 secara daring di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/6/2022).

Wisnu Andayana menjelaskan, desa Bersinar merupakan desa yang wilayahnya pernah terjadi dan didapati kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Dengan ditetapkan menjadi desa Bersinar diharapkan, desa yang sebelumnya rawan narkoba itu menjadi desa yang bersih dari peredaran penyalahgunaan narkoba.

“Bukan desa yang aman, tetapi desa yang rawan narkoba dijadikan Desa Bersinar. Yang tadinya statusnya waspada bisa turun menjadi siaga, sampai nanti statusnya menjadi aman,” kata Wisnu.

Wisnu mengatakan persoalan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Kaltim merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Artinya, tidak hanya BNN maupun kepolisian saja, karena narkoba adalah musuh bersama. Terlebih semua wilayah di Kaltim masih termasuk daerah rawan peredaran gelap narkoba.

“Jadi tidak ada daerah yang masuk kategori aman dari peredaran narkoba di Kaltim. Paling rawan di Kutai Kartanegara dan disusul Samarinda,” bebernya.

Wilayah darat dan lautan Kaltim yang cukup luas menurut Wisnu, menjadi titik rawan peredaran narkoba di Kaltim, sehingga barang terlarang tersebut masuk melalui perbatasan antara Kaltim dan Kaltara.

“Luas laut Kaltim saja 10 ribu kilometer lebih dan banyak terdapat jalan jalan tikus dan pelabuhan kecil yang digunakan menjadi pintu masuk narkoba ke Kaltim,” pungkasnya. (redaksi)

Artikel BNNP Kaltim Siap Bentuk 11 Desa Bersih Dari Narkoba pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Kunjungan ini selain menjalin silaturahmi dengan Pemkot Samarinda juga untuk mengenalkan diri sebagai pejabat di BNN Kota Samarinda yang baru berjalan lebih kurang 1 Minggu,” ucap Daut.

Kepala BNN yang baru menjabat ini juga mengutarakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan BNN kota Samarinda yang juga didukung pemerintah daerah.

Pemerintah daerah lanjutnya sesuai dengan Kemendagri nomor 12 tahun 2019 strukturnya sebagai Ketuanya Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan kepala BNN kota sebagai wakilnya.

Dalam kesempatan itu ia menghimbau kepada masyarakat agar menjauhi yang namanya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Andi Harun sendiri sangat menyambut baik dengan kedatangan Kepala BNN kota Samarinda yang telah bersilaturahmi ke Pemkot Samarinda.

“Saya ucapkan selamat bertugas di BNN kota Samarinda. Saya akan selalu mendukung segala program dan kegiatan yang dilakukan oleh BNN kota Samarinda dalam memberantas peredaran penyalahgunaan narkotika yang terdapat di kota Samarinda. Semoga dengan bersinerginya kita dapat mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kota Samarinda,” pungkas Andi Harun. (hms/Redaksi KF)

Artikel Terima Kunjungan BNN, Wali Kota Harap dengan Sinergitas Mampu Tekan Peredaran Narkotika pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.