Penunjukan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 63/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2021-2026, dan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai ketentuan, guna memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara profesional dan berkelanjutan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, Pramudya Iriawan Buntoro mengemban amanah sebagai Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, posisi yang telah dijalankan dengan dedikasi tinggi dalam memperluas cakupan kepesertaan serta memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang kuat, diharapkan beliau dapat membawa BPJS Ketenagakerjaan semakin maju dan adaptif dalam menjawab tantangan perlindungan pekerja di masa kini dan mendatang.

Dalam keterangannya kepada pers, Pramudya mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang memberikan amanah ini, dan bersama seluruh jajaran direksi dirinya siap menjalankan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, kami di jajaran direksi siap menjalankan seluruh program dan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Di sisa periode ini, kami akan mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta menjaga kualitas pelayanan optimal kepada peserta,” ucap Pramudya.

Dengan adanya perubahan ini, posisi Direktur Kepesertaan kini dijabat oleh Eko Nugriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, anak perusahaan BPJS Ketenagakerjaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun karyawan. Pengalamannya di sektor pendukung perlindungan pekerja menjadi nilai tambah dalam memperkuat misi institusi. Sebelum itu juga Eko Nugriyanto pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya siap mengemban amanah yang diberikan ini, ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mohon doa dan dukungannya agar amanah ini bisa saya jalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani untuk pekerja Indonesia yang lebih sejahtera,” ucap Eko.

BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Lembaga ini tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional, berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (good governance), serta menjaga amanah pekerja Indonesia yang telah mempercayakan perlindungan jaminan sosialnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat peran strategisnya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia, sekaligus mendorong keberlangsungan sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada lain kesempatan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, turut menyambut baik pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Kepesertaan yang baru.

“Kami menyambut baik dan optimis dengan kepemimpinan baru. Pengalaman dan visi Bapak Pramudya serta Bapak Eko akan menjadi energi positif bagi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Kami siap mendukung penuh arahan strategis untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, khususnya di wilayah Balikpapan dan PPU,” ujar Teldi. (Adv/am)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan Umumkan Pramudya Iriawan Buntoro Sebagai Direktur Utama Baru pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kedatangan jenazah PMI asal cilacap tersebut diterima langsung oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding di Gateway Human Remains – Cargo Jenazah, Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada minggu petang 29 Juni 2025.

Selain menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga, Menteri Karding juga sekaligus memberikan santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan beasiswa bagi 2 orang anak dari BPJS Ketenagakerjaan senilai total Rp 213 juta.

Hal ini sebagai bukti negara hadir memberikan perlidungan secara menyeluruh kepada PMI mulai dari berangkat hingga kembali ke tanah air.

“Karena dia berangkat prosedural, ada kontrak kerja yang jelas, maka ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari santunan kematian dan santunan beasiswa untuk dua putra putri beliau,” terangnya.

Ngadiman diketahui merupakan PMI yang diberangkatkan secara resmi oleh pemerintah melalui skema Government to Government (G to G) dengan Korea Selatan sehingga dirinya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Kehadiran kami disini membuktikan bahwa negara hadir mulai dari awal perekrutan sampai pada akhir atau purna tugas, dan pesan dari ini menegaskan bahwa sebaiknya teman-teman semua yang mau bekerja di luar negeri berangkat secara prosedural,”imbuhnya.

Berdasarkan laporan resmi dari KBRI Seoul, kejadian bermula saat almarhum sedang melakukan pembersihan mesin dari tumpukan kotoran dan sampah. Naas tubuhnya justru terhimpit mesin sehingga membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit.

Meski telah mendapatkan perawatan, akhirnya almarhum Ngadiman dinyatakan meninggal dunia pada 25 Juni 2025 pukul 10:05 waktu setempat.

Insiden ini tentu menggoreskan duka yang mendalam bagi keluarga, pemerintah, hingga masyarakat Indonesia. Di sisi lain, peristiwa yang dialami almarhum Ngadiman membuktikan pentingnya perlidungan bagi setiap pekerja karena risiko kecelakaan dapat terjadi kapan dan di mana saja.

Komitmen BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia, pada kesempatan terpisah menekankan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja termasuk PMI yang berangkat secara prosedural.

Dengan demikian para PMI tersebut akan mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami menyampaikan santunan yang merupakan hak dari almarhum sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi bukti bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan mampu menjadi jaring pengaman bagi pekerja di tengah risiko yang dapat menimpanya,” ucap Roswita.

Mengakhiri keterangannya Roswita menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan PMI agar seluruhnya dapat bekerja keras tanpa rasa cemas.

Pada lain kesempatan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, turut menyampaikan apresiasinya terhadap upaya cepat pemerintah dalam memulangkan jenazah dan menyalurkan santunan jaminan sosial.

“Ini bukti nyata bahwa negara hadir dan BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja, termasuk Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural,” ujar Teldi singkat. (Adv/am)

Artikel PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Capaian ini menjadi bukti komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan optimal kepada para peserta.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, mengungkapkan bahwa proses pengajuan klaim kini semakin mudah dan cepat berkat penguatan layanan digital yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Peserta kini tidak harus datang langsung ke kantor cabang. Pengajuan klaim JHT dengan saldo hingga Rp15 juta bisa dilakukan langsung melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile),” jelas Teldi.

Layanan Digital Permudah Proses Klaim

Sementara itu, untuk proses klaim secara daring juga bisa diakses melalui situs lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

“Sehingga layanan lebih fleksibel dan menjangkau lebih luas,” kata Teldi.

Dengan layanan ini, peserta bisa mengajukan klaim kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus antre di kantor cabang.

Hal ini menjadi solusi tepat, terutama bagi peserta yang berada di luar kota atau memiliki keterbatasan waktu.

BPJS Ketenagakerjaan juga terus aktif menyosialisasikan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan dan mendorong pekerja untuk melakukan pengkinian data secara berkala agar proses klaim berjalan lancar.

Layanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pelindung pekerja formal maupun informal.

(Adv/am)

Artikel Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Acara ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial, khususnya di kalangan penggiat olaharaga lari.

Sebagai mitra asuransi resmi, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jaminan kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh peserta yang terdaftar dalam kegiatan ini.

Perlindungan ini mencakup risiko cedera selama lomba, sebagai bentuk tanggung jawab sosial BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin keselamatan peserta.

Teldi Rusnal, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, menyatakan rasa bangganya bisa mendukung event sehat seperti ini.

“Selain mempromosikan hidup aktif, ke juga ingin mengingatkan masyarakat bahwa perlindungan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja, adalah hak semua pekerja, termasuk pelari yang juga juga sebagai peserta event ini,” katanya.

Tak hanya memberikan perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan juga akan membuka booth informasi di lokasi acara untuk memberikan edukasi tentang manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Peserta dan pengunjung bisa berkonsultasi langsung mengenai cara mendaftar serta manfaat yang bisa diperoleh. (Adv/am)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan Jadi Official Insurance Resmi Dalam Event Lari “FENTURUN Balikpapan 2025” pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, dan membuka ruang bagi ribuan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk menjadi bagian dari ekosistem digital sebagai Mitra Pengemudi maupun Mitra Merchant.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa transformasi ketenagakerjaan digital membawa peluang besar sekaligus risiko bagi para pekerja informal.

“Mitra digital menghadapi risiko kerja yang nyata, mulai dari kecelakaan hingga ketidakpastian di hari tua. Dalam kerja sama ini, mitra yang bergabung akan mendapatkan perlindungan jaminan kerja, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), bahkan satu bulan bebas iuran dari Grab. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem kerja yang layak dan terlindungi,” ujar Pramudya.

Hingga Mei 2025, tercatat belasan ribu mitra Grab telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut diharapkan meningkat mengingat pentingnya perlindungan jaminan sosial dan jumlah para profesi driver ojek online yang belum memiliki perlindungan.

Khusus Grab, tercatat sudah 34 mitra telah menerima manfaat JKK dengan total klaim Rp489 juta, dan 14 mitra lainnya menerima manfaat JKM sebesar Rp588 juta. Salah satu kasus menonjol berasal dari mitra pengemudi Jabodetabek yang mengalami kecelakaan kerja dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas plafon.

“Pekerja berhak bekerja keras dan bebas cemas dari seluruh kemungkinan risiko yang muncul. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kolaborasi ini sebagai contoh pembangunan ekosistem ketenagakerjaan masa depan yang adaptif, inklusif, dan melindungi seluruh lapisan pekerja Indonesia,” lanjut Pramudya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, menyambut baik kolaborasi strategis ini sebagai langkah progresif dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi pekerja digital.

“Kolaborasi Grab, Kementerian UMKM, dan BPJS Ketenagakerjaan adalah terobosan nyata yang menjawab tantangan perlindungan pekerja informal, khususnya di wilayah Kalimantan. Sebagai contoh, di Balikpapan, mitra driver online yang terdampak PHK selama pandemi kini bisa bangkit berkat program serupa. Mereka tidak hanya mendapat penghasilan, tetapi juga jaminan sosial yang memberi rasa aman. Ini bukti bahwa gotong royong multisektor adalah kunci ketangguhan tenaga kerja Indonesia,” tegas Teldi Rusnal.

Selanjutnya Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mengapresiasi langkah kolaboratif ini sebagai wujud nyata dukungan terhadap transformasi UMKM berbasis digital.

“Digitalisasi adalah kunci masa depan UMKM. Platform seperti Grab menjadi jembatan antara pengusaha UMKM dengan pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses layanan pengantaran, pembayaran digital, hingga pelatihan, masyarakat bisa tumbuh menjadi wirausaha tangguh. Dalam kondisi sulit, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar bantuan, tapi peluang. Dan hari ini, Grab hadir memberi peluang itu,” jelas Maman.

Program ini tidak hanya memperluas akses kerja, tetapi juga memastikan perlindungan sosial secara menyeluruh bagi mitra. Grab memfasilitasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di lokasi acara, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi mitra merchant, serta penyediaan solusi kendaraan melalui PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menegaskan bahwa Grab hadir sebagai bantalan sosial di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

“Tujuan utama dari acara ini adalah memberikan akses yang inklusif bagi siapa pun yang ingin berusaha. Melebihi target, acara ini dihadiri hampir 2.000 orang yang berpotensi menjadi Mitra GrabBike, GrabCar, GrabMart, GrabFood dan Agen GrabKios. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, Grab hadir sebagai bantalan sosial. Lebih dari 50% Mitra Pengemudi Grab sebelumnya adalah korban PHK, tidak memiliki pekerjaan, atau kehilangan sumber pendapatan (Riset ITB 2023). Sekarang mereka punya penghasilan, akses pelatihan, bahkan sebagian besar penghasilannya meningkat lebih dari dua kali lipat (Data Internal Grab). Hari ini mereka punya kembali kendali atas hidupnya. Ini bukan sekadar rekrutmen, tapi momentum pembukaan harapan agar Indonesia terus melaju,” tutup Neneng. (Adv/am)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital melalui Program Rekrutmen Mitra Digital pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Acara ini dilaksanakan pada Kamis, 5 Juni 2025, di Kantor Walikota Balikpapan, sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Walikota Balikpapan yang diwakili oleh Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Andi Muhammad Yusri Ramli, ST, MT, menyerahkan santunan sebesar Rp42 juta secara simbolis kepada ahli waris almarhum.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, yang mendampingi proses penyerahan.

Andi Muhammad Yusri Ramli menyampaikan, “Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meringankan beban keluarga yang kehilangan tulang punggungnya. Kami berharap santunan ini dapat sedikit membantu meringankan kesulitan yang dihadapi.”

Sementara itu, Teldi Rusnal menambahkan, bahwa program JKM merupakan salah satu wujud perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat program ini,” jelasnya.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jaminan sosial.

Santunan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

Penyerahan santunan JKM kali ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Melalui program ini, diharapkan keluarga yang ditinggalkan dapat lebih terbantu dan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya jaminan sosial bagi masa depan yang lebih sejahtera.(adv/am)

Artikel Pemkot Balikpapan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Jaminan Kematian kepada Ahli Waris Alm. Ketua FKUB pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

JMO merupakan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan digital kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi informasi program BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran, pelaporan dan pengaduan hingga cek saldo serta pengajuan klaim JHT tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat JHT dapat dibayarkan apabila pekerja memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, termasuk saat mereka berhenti bekerja.

Klaim JHT kini jauh lebih mudah berkat digitalisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan lewat aplikasi JMO. Tanpa perlu antre atau ke kantor cabang, cukup lewat ponsel klaim JHT hingga Rp15 juta bisa langsung diproses dengan cepat dan praktis.

Penambahan limit klaim pada aplikasi JMO merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas layanan digital. BPJS Ketenagakerjaan terus berinovasi agar seluruh pekerja Indonesia bisa merasakan manfaat maksimal sehingga seluruh pekerja Indonesia bisa Kerja Keras Bebas Cemas.

Pada Lain kesempatan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, menyambut baik kebijakan tersebut.

“Kami menyambut baik peningkatan layanan klaim JHT melalui aplikasi JMO ini. Dengan kebijakan baru ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang memiliki saldo JHT maksimal Rp15 juta, kini bisa lebih mudah mengakses manfaat mereka secara mandiri lewat ponsel,” ujar Teldi Rusnal, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan.

Teldi juga mengimbau peserta untuk memanfaatkan fitur JMO secara optimal sembali memastikan data terupdate agar proses klaim berjalan lancar. (Adv/am)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Klaim JHT Hingga Rp15 Juta Lewat Aplikasi JMO pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dengan aplikasi JMO, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat menikmati berbagai layanan secara praktis, termasuk pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), tanpa perlu datang dan antre di kantor cabang.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Bapak Teldi, menjelaskan bahwa aplikasi JMO merupakan platform digital resmi milik BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi sarana transparansi kepada peserta terkait informasi saldo, program, dan data ketenagakerjaan lainnya. Guna meningkatkan pemanfaatan aplikasi ini, pihaknya secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengenai kemudahan dalam pengajuan klaim.

“Aplikasi JMO hadir untuk memberikan pelayanan yang praktis dan efisien bagi para peserta. Salah satu fitur unggulannya adalah klaim JHT yang dapat diajukan langsung dari aplikasi. Khusus untuk klaim di bawah 15 juta rupiah, peserta tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup menggunakan ponsel mereka dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu mengantre,” ujarnya.

Selain fitur klaim, lanjutnya, aplikasi JMO juga dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya seperti Lacak Klaim, Cek Rumah Sakit Kerjasama, dan Lapor Kecelakaan Kerja. Tak hanya itu, terdapat pula fitur Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang menawarkan berbagai promo dan diskon menarik dari merchant-merchant rekanan bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

“Fitur-fitur ini kami hadirkan untuk memberikan layanan yang lengkap dan responsif terhadap kebutuhan peserta. Dengan JMO, peserta bisa melaporkan kecelakaan kerja dengan cepat, mengecek apakah perusahaannya sudah membayarkan iuran atau belum, hingga menikmati manfaat tambahan lainnya,” tambah Teldi.

Salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Rizqon Aryadi (30 tahun), yang pernah bekerja di perusahaan ekspedisi selama enam tahun, membagikan pengalamannya menggunakan aplikasi JMO. Ia yang baru terdaftar sebagai peserta JHT selama setahun, memutuskan untuk mengajukan klaim setelah resign dari pekerjaannya.

“Ini aplikasinya gampang banget didownload di Playstore. Tinggal daftar, cek saldo, dan langsung bisa ajukan klaim. Prosesnya cepat, cuma butuh waktu sekitar 5 sampai 15 menit, dan dananya langsung masuk ke rekening,” ungkap Rizqon.

Ia juga menambahkan bahwa melalui aplikasi tersebut, dirinya bisa mengetahui status pembayaran iuran oleh perusahaan, sehingga dapat segera melakukan komplain jika terjadi keterlambatan.

Sementara itu, bagi peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp15 juta, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan alternatif layanan klaim melalui website Lapak Asik, yang dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang ke kantor. Prosesnya adalah sebagai berikut:

Kunjungi situs resmi Lapak Asik di https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.idIsi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

Unggah dokumen persyaratan dalam format JPG/JPEG/PNG/PDF dengan ukuran maksimal 6 MB.Cek kembali data yang diisi, lalu klik “Simpan”.

Periksa email untuk menerima jadwal wawancara daring dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan.

Ikuti wawancara online untuk proses verifikasi.

Proses pencairan dana ke rekening peserta akan berlangsung dalam waktu 3 sampai dengan 5 hari kerja.

Dengan semakin masifnya pemanfaatan layanan digital seperti JMO dan Lapak Asik, BPJS Ketenagakerjaan berharap masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses hak-haknya, tanpa harus mengantre ataupun datang langsung ke kantor.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, menyampaikan bahwa untuk menghindari kendala saat mengakses layanan melalui aplikasi JMO, peserta disarankan agar terlebih dahulu mengaktifkan penggunaan aplikasi tersebut dan melakukan pengkinian data, terutama selama status sebagai Tenaga Kerja masih aktif.

“syarat agar dalam akses pencairan melalui JMO tidak terkendala, pada saat Tenaga Kerja masih aktif, agar mengaktifkan penggunaan Aplikasi JMO terlebih dahulu dan melakukan pengkinian data” ujar teldi. (Adv/am)

Artikel Memudahkan Peserta: Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tidak Perlu Antre ke Kantor Cabang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara penyerahan stikerisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang berlangsung di Kantor Bupati Penajam Paser Utara.

Acara dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin, serta Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan manfaat Jaminan Kematian secara simbolis kepada keluarga peserta, sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja dan keluarganya.

“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan kepada para pekerja, khususnya di sektor informal,” ujar Abdul Waris Muin dalam sambutannya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata manfaat keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kerja, sekaligus menguatkan peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung kesejahteraan tenaga kerja di daerah,” ujar Teldi.

Selain penyerahan santunan, dilaksanakan juga prosesi stikerisasi pada rumah penerima manfaat pekerja rentan yang terdaftar sebagai tanda keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang dilindungi pemerintah kabupaten penajam Paser utara,

BPJS Ketenagakerjaan berharap melalui kegiatan ini, semakin banyak pekerja di Penajam Paser Utara yang terlindungi dalam program jaminan sosial, sehingga risiko kerja dapat diminimalisasi dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya dapat terjaga. (Adv/am)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Simbolis dalam Kegiatan Stikerisasi di Penajam Paser Utara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui sinergi kelembagaan lintas sektor.

Hari ini, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp85 juta kepada ahli waris dari almarhum Musthakfirin, PMI yang meninggal dunia saat bekerja di atas kapal di Korea Selatan.

Penyerahan dilakukan secara langsung di Gateway Human Remains – Cargo Jenazah, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sesaat setelah jenazah almarhum tiba dari Incheon, Korea Selatan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA 879 pada pukul 16.05 WIB.

Musthakfirin merupakan PMI skema Government to Government (G to G) yang ditempatkan di sektor perikanan di Korea Selatan dengan visa kerja E-9. Berdasarkan laporan resmi dari KBRI Seoul, almarhum jatuh dari kapal tempatnya bekerja dan dinyatakan meninggal dunia pada 15 April 2025 pukul 23.52 waktu setempat akibat tenggelam di perairan Hongdo, Sinan-gun, Jeollanam-do.

Peristiwa ini menjadi duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk kehadiran negara, BPJS Ketenagakerjaan memastikan hak-hak almarhum sebagai peserta aktif tetap diberikan secara penuh.

Perlindungan Total untuk PMI

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding yang turut hadir dalam prosesi penyerahan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam dan pemerintah akan memenuhi segala hak yang dimiliki setiap warga negaranya.

“Kami kementerian mewakili Pak Prabowo menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh keluarga dan kami berdoa agar almarhum diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa,” ucapnya.

Menteri Abdul Kadir Karding juga menyebutkan bahwa ahli waris dari almarhum Musthakfirin akan mendapatkan santunan program Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan untuk melanjutkan kehidupan keluarga sepeninggal almarhum Musthakfirin. Dirinya menegaskan bahwa sudah seharusnya seluruh PMI terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

“Dapat uang santunan Rp85 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang perlu saya sampaikan, mengapa kita berangkat bekerja itu saya selalu mewanti-wanti, selalu mengumumkan, menghimbau, agar berangkat kerja keluar negeri secara prosedural, karena dengan prosedural itu kita dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikasi, dan kontrak kerja sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia seperti ini telah ada jaminan sosial yang melindungi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia pada kesempatan terpisah menegaskan bahwa seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif, baik di dalam maupun luar negeri, memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Santunan ini merupakan hak almarhum sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Kami hadir untuk memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan tidak menanggung beban sendiri. Inilah fungsi dari jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai payung perlindungan di tengah risiko kehidupan,” ucap Roswita.

Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga

Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, KP2MI, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Seoul, serta berbagai pihak yang memastikan pemulangan jenazah berjalan lancar hingga ke rumah duka di Dusun Campursari, Desa Tegalombo, Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah.

Penyerahan manfaat Jaminan Kematian ini menjadi penegasan atas pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap pekerja, terutama PMI yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas jangkauan peserta PMI agar seluruhnya dapat bekerja dengan keras di negeri orang, namun tetap bebas cemas akan risiko yang mungkin timbul saat bekerja.

Pada lain kesempatan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Teldi Rusnal, menyampaikan bahwa santunan ini adalah wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi pekerja migran. Ia juga menegaskan pentingnya kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh hak PMI tetap terlindungi dalam setiap risiko kerja. (Am)

Artikel Hadir bagi Pekerja Migran Indonesia: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kematian kepada Keluarga PMI Musthakfirin pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.