Bupati Paser Fahmi Fadli ikut bangga dengan capaian ini, dan memberikan pujian untuk seluruh jajaran pemerintah yang bekerja keras untuk mencapai level WTP dari BPK.

Ia menyebut, gelar tersebut diraih karena adanya sinergitas antara Sekretaris Daerah, Asisten, kepala Perangkat Daerah terkait, seperti Inspektorat,  Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Ini menjadi motivasi semoga bisa dipertahankan tahun berikutnya,” kata Fahmi, mengutip dari Antara, Sabtu 4 Mei 2024.

Lanjutnya,  Opini WTP yang diberikan BPK di Samarinda, pada Jumat 3 Mei 2024 tersebut. Merupakan bentuk komitmen Pemkab Paser untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang akuntabel.

Pemkab Paser menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Kata Fahmi, manfaat dari LHP BPK itu bukan ditentukan oleh besarnya temuan  pemeriksaan, tetapi lebih kepada bagaimana tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan, sehingga apa yang dihasilkan oleh Tim Pemeriksa BPK di lapangan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk perbaikan.

Fahmi menyebut Opini WTP Tahun Anggaran 2023 ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan serta meningkatkan lagi apa yang menjadi tindak lanjut dari BPK.

Perbaiki Catatan

Kepada perangkat daerah ia berpesan agar dapat menindaklanjuti perbaikan yang direkomendasikan BPK Provinsi Kaltim paling lambat 60 hari.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran atas sinergitas dan  kerja keras bersama, Paser bisa kembali meraih Opini WTP yang ke sebelas kalinya.

“Terima kasih kepada semua jajaran atas sinergitas dan  kerja keras bersama, Paser bisa kembali meraih Opini WTP yang ke sebelas kalinya, ini sangat luar biasa,” pungkas Fahmi. (fth)

Artikel BPK Beri Predikat WTP untuk Pengelolaan Keuangan Pemkab Paser 2023 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Wilayah Kaltim. Memaparkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkup Pemprov Kaltim. Yang berlangsung selama 60 hari. Dalam Rapur ke-17 DPRD Kaltim, Senin 22 Mei 2023 kemarin.

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). BPK mengungkap sejumlah temuan. Yang harus dicermati oleh pemprov. Pertama, pembayaran 35 paket pekerjaan di 10 SKPD. Yang nilai selisihnya mencapai Rp543,08 juta dengan jumlah denda Rp715,68 juta.

Kedua, belanja pegawai berupa remunerasi yang tidak sesuai dengan Pergub 44/2015. Mengakibatkan kurangnya volume pekerja senilai Rp1,54 miliar.

Ketiga Pemprov Kaltim belum memiliki kebijakan atas properti investasi. Padahal ini bisa dimanfaatkan untuk menambah pemasukan daerah dari sewa aset.

Meski begitu, secara umum, BPK Kaltim menetapkan laporan keuangan pemprov memadai dan tidak ditemukan ketidakpatuhan. Selama masa penganggaran 2022. Alias, pemprov tidak memiliki kesalahan.

BPK lantas menyimpulkan hasil pemeriksaan tersebut. Dengan memberi Pemprov Kaltim predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Respons Wagub soal Laporan BPK

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menanggapi hasil pemeriksaan dari BPK ini dengan bangga. Ia pun berterima kasih pada seluruh OPD yang dapat menjaga nama baik pemprov.

“Alhamdulillah ini prestasi bagi Kaltim yang 10 kali berturut-turut meraih WTP,” kata Hadi Mulyadi.

Meski terdapat sejumlah catatan, Hadi menilai itu tidak signifikan dan akan diselesaikan secepatnya. Terkait predikat WTP sepuluh kali beruntun, ia menyebut kalau hal itu sebagai sesuatu yang jarang didapatkan pemerintah daerah di Indonesia.

“Mudahan ini menjadi contoh yang terbaik bagi kabupaten/kota juga bagi provinsi yang lain,” harapnya. (mhn/dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel BPK Periksa Pemprov Kaltim 2 Bulan, Ini Hasilnya… pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Akhir tahun 2022 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan kinerja dan kepatuhan semester II tahun 2022 kepada Gubernur dan DPRD Kaltim.

Dari LHP tersebut, terungkap jika terdapat permasalahan ketidakpatuhan. Pada aspek pelaksanaan pekerjaan yang berdampak signifikan terhadap pengelolaan belanja. Yakni pengadaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS).

Untuk itu, pada Jumat, 6 Januari 2023. Menjelang sore hari, Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen RSUD AWS. Guna meluruskan apa yang sebenarnya terjadi.

Usai RDP, Kaltimfaktual.co mencoba menemui Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub. Ia mengatakan jika sudah menjadi tugas dan fungsi Komisi IV dalam pengawasan bidang kesehatan, dalam hal ini yang terjadi di RSUD AWS.

“Sehubung dengan adanya LHP BPK terkait temuan Rp3,3 miliar yang ada di AWS itu. Supaya tidak jadi bola liar, maka Komisi IV membutuhkan informasi apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Rusman menjelaskan, BPK memberikan waktu selama 60 hari bagi manajemen AWS untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan temuan tersebut.

“Saat ini masih proses penyanggahan, makanya kami beri ruang kepada manajemen AWS untuk melakukan proses klarifikasi sanggahan tersebut.”

“Itu sudah diatur ya, setelah terbit LHP itu maka diberikan waktu 60 hari bagi instansi yang telah dilakukan pemeriksaan. Untuk melakukan semacam klarifikasi terkait temuan tersebut,” sambungnya.

Pada dasarnya Rusman tidak menginginkan jika kepercayaan masyarakat terhadap manajemen AWS menurun, karena temuan BPK tersebut.

Terpisah, Direktur RSUS AWS, dr David Hariadi Masjhoer bilang. Mereka akan memaksimalkan waktu yang telah diberikan oleh BPK untuk meluruskan benang kusut yang telah terjadi.

“Waktu 60 hari hingga minggu keempat bulan Februari, semoga semuanya sudah beres.”

“Beberapa pengadaan yang termasuk itu seperti kegiatan pembelian obat dan bahan habis pakai yang tidak sesuai perencanaan. Itu disebabkan karena perubahan kebutuhan yang mendadak.”

Kata David, ada kesalahan penghitungan yang dilakukan vendor sebagai pihak ketiga. Namun, ia telah melakukan koordinasi antara internal manajemen dan pihak ketiga agar dapat menyelesaikan kelebihan bayar tersebut.

“Jadi memang ada kesalahan penghitungan. Vendor itu memasukkan nilai tidak sesuai dengan item. Dan itu yang menjadi temuan.”

“Dan vendor pun sudah membenarkan jika ada kesalahan hitung tersebut. Maka dari itu vendor akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut,” pungkasnya. (sgt/dra)

Artikel Ada Temuan Rp3,3 M, DPRD Kaltim Panggil Manajemen RSUD AWS pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.