Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Silaturahmi bersama awak media pada Kamis, 19 Desember 2024.

Acara yang digelar di Hotel Bumi Senyiur ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan media sekaligus menyampaikan informasi terkini terkait perkembangan Perusahaan Daerah (Perusda) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menyatakan bahwa ini merupakan kali pertama diadakan acara jumpa pers dengan melibatkan Perusda.

“Tahun ini kita coba adakan untuk pertama kalinya, dan respons dari teman-teman media cukup baik. Semoga ke depannya acara seperti ini bisa menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah, Perusda, dan media,” ujar Faisal.

Perusda Terima Masukan dari Media

Selain menyampaikan informasi, awak media juga diperkenankan untuk memberikan sejumlah saran dan masukan. Faisal tentu tak meragukan kemampuan analisa dari para wartawan. Karena pada konpers rutin yang ia buat, mereka kerap mengajukan pertanyaan ‘ajaib’.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah Perusda turut hadir dan memaparkan capaian, program kerja, serta tantangan yang dihadapi. Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi upaya peningkatan kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan profesionalisme manajemen.

Hadir sebagai narasumber perwakilan dari sejumlah perusda yaitu PT BPD Kaltimtara, PT Kaltim Melati Bhakti Satya Perseroda, PT MMP Kaltim, PT Bara Kaltim Sejahtera, Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim.

Diskusi berlangsung dalam suasana santai namun interaktif. Para jurnalis yang hadir diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada perwakilan Perusda dan Diskominfo.

Acara ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Perusda, dan media dalam mendukung pembangunan Kalimantan Timur. (fth)

Artikel Untuk Pertama Kalinya Konpers Diskominfo Kaltim Menghadirkan Perusda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Perusahaan Daerah (Perusda) atau bisa disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari pemerintah daerah. Sama seperti BUMN untuk di level nasional.

BUMD tersebut bekerja di berbagai sektor yang berbeda, menjalankan bisnis tertentu untuk kemudian mendapatkan hasil yang akan berkontribusi menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga setiap BUMD diharapkan mampu mengelola modal yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sendiri memiliki 8 BUMD. Di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara, Perusda Melati Bhakti Satya, PT Migas Mandiri Pratama, Perusda Bara Kaltim Sejahtera, Perusda Ketenagalistrikan, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Jamkrida.

Kedelapan perusahaan tersebut, dilaporkan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sebagian besar, dari hasil evaluasi, terpantau dalam kondisi sehat. Modal dapat dikelola dengan baik dan menyumbang PAD. Sementara 3 BUMD terlaporkan masih banyak PR dan perlu perlakuan khusus.

BUMD Gagal Cuan

Kepala Bagian BUMD dan BLUD Pemerintah Provinsi Kaltim, Taufik, menyebutkan masalah utama dari BUMD yang kurang sehat, berkaitan dengan masalah fiskal. Hingga berdampak pada biaya operasional dan lainnya.

“Termasuk penggajian karyawan dan sebagainya tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Penggajiannya karyawan kan enggak bisa lewat pemprov tapi dari permodalan yang dikelola, tapi karena permodalan tidak dikelola dengan baik berdampak seperti itu,” katanya dalam jumpa pers Kamis 19 Desember 2024 di Hotel Bumi Seyiur Kota Samarinda.

Kondisi kesehatan setiap perusahaan tersebut, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang telah rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Melihat dari laporan keuangan, neraca, kinerja direksi, dan lain sebagainya.

Suntikan Modal

Tiga perusahaan yang kurang sehat tersebut, perlu adanya perlakuan atau penanganan khusus dari Pemprov Kaltim. Salah satunya suntikan modal tambahan untuk perusahaan yang masih memiliki potensi besar dan diperkirakan mendapatkan hasil.

“Harus ada suntikan modal lagi. Kalau opsi penutupan belum ada. Tapi direksi yang masa kerjanya 4 tahun, bisa diberhentikan jika memang tidak kompeten. Kedepan rekrutmen direksi juga akan dibenahi agar yang menangani memang orang profesional,” tambah Taufik.

Taufik mencatat, Pemprov Kaltim akan memberikan suntikan modal kepada beberapa perusahaan daerah di Provinsi Kaltim. Utamanya yang memang membutuhkan untuk pemulihan. Diperkirakan mencapai Rp50 miliar di tahun depan.

“Misalnya kasus Perusda Ketenagalistrikan, harus ada suntikan modal lagi. Tahun 2025 ada suntikan Rp50 miliar salah satunya untuk Perusda Ketenagalistrikan. Tapi tidak fokus pada 1 perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan.”

“Untuk komposisi pembagian modal, kita lihat dari BPKAD nantinya. Tapi kalau perusahaan tidak bisa diselamatkan, maka bisa distop penyertaan modalnya,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Beberapa BUMD Kaltim ‘Kurang Sehat’, Pemprov Bakal Suntik Modal Rp50 Miliar di Tahun 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

PT Migas Mandiri Pratama (MMP) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemprov Kaltim. Untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur sejak tahun 2009.

Pada periode teranyar. Yakni 2021-2025 MPP Kaltim sebagai BUMD sudah mendulang cukup banyak prestasi pada 3 tahun pertamanya.

Kepala Kesekretariatan dan Humas PT MMP Kaltim Ari Nugroho Wibisono menjelaskan saat ini PT MMP sudah punya 5 anak perusahaan.

Ada PT MMP Hilir Kaltim, PT MMP Marin Kaltim, dan PT MMP Kutai Mahakam. Lalu dua teranyar pada 2023 lalu ada PT MPP Easkal dan PT MPP Sanga-Sanga yang baru mencatatkan pencapaian baru.

“Pada 15 Januari 2024 PT Migas Mandiri Pratama Sanga-Sanga telah melakukan penandatanganan perjanjian pengalihan dan pengelolaan PI (Participating Interest) 10% dengan Pertamina Hulu Sanga-Sanga,” jelas Ari Nugroho dalam konferensi pers Senin, 5 Februari 2024.

Tak hanya itu. Jelas Ari, di bawah masa kepemimpinan Direktur Utama Edy Kurniawan. PT MMP tak hanya ingin mengandalkan bisnis PI saja dalam mendapatkan penghasilan. Namun juga dari sektor lain.

Misalnya perkembangan di bidang hulu dan hilir yang cukup baik. Kemudian pertashop di 2 tempat: L4 Kukar dan daerah Ramania Samarinda. Lalu 11 unit transportir yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tranformasi dan digitalisasi juga akan berkembang di MMP. Jadi kami sudah tidak menggunakan kertas. Semua administrasi bisa melalui hp yang bisa dibawa kemana-mana,” tambah Ari kepada awak media.

Selain itu, PT MMP juga selama tiga tahun terakhir berjalan. Telah berhasil menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Provinsi Kaltim sebesar Rp384,5 miliar. Pada periode 2021-2023.

Selain PAD, PT MMP juga berupaya melakukan optimalisasi terhadap CSR. Ada dorongan untuk mengembangkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada UMKM yang ada di Kaltim.

Terakhir, Ari bilang, pada 2024 ini. PT MMP akan berupaya menuju bisnis energi baru terbarukan dan upaya hilirisasi sektor migas.

“Langkah konkretnya bekerja sama untuk perusahaan solar cell, termasuk belajar kepada BUMD lain di daerah lain ya. Bagaimana melaksanakan kegiatan energi baru terbarukan. Agar tidak salah melangkah,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel BUMD MMP Sumbang PAD Rp384 M ke Pemprov Kaltim dalam 3 Tahun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola bisnis (usahanya) mewakili pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Menurut Akmal, hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak boleh berbisnis.

“Makanya pemerintah daerah mempercayakan BUMD menjadi ujung tombak untuk berbisnis,” tegas Akmal Malik usai bersilaturahmi dengan pimpinan BUMD di Ruang Rapat VIP Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Senin 29 Januari 2024.

Terkait pengelolaan usahanya, lanjut Akmal tentunya BUMD harus menyusun proses bisnis mereka secara baik.

“Harapan kita, mereka hadir agar terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dengan aset dan penyertaan modal,” tandasnya.

Ke depan, BUMD menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang baik bagi pemerintah daerah.

Karena Pemda punya kekuatan otonomi dan otonomi itu harus bergerak dengan uang sendiri.

“BUMD jangan hanya mengandalkan transfer saja,” tegasnya.

Ia mengkui adanya BUMD menjadi sorotan atas capaian kinerjanya. Hal ini termasuk pengaduan dan ada juga tentang kinerja BUMD yang sudah bagus.

Karena itu, BUMD yang belum maksimal agar dapat meningkatkan kinerjanya, sedangkan BUMD yang sudah bagus dapat dipertahankan.

“Kalau perlu dimaksimalkan dengan melakukan ekspansi ke bidang lainnya,” harapnya.

Akmal juga menyampaikan terkait BUMD yang masih menyampaikan keluhan terkait modal. Ia mengingatkan jangan sampai sudah diberi tambahan modal, namun tidak kembali.

“Kalau minta tambahan modal 10, maka harus bisa mengembalikan 15 atau minimal 12, maka untunglah kita,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Akmal akan membentuk tim untuk melakukan appraisal terhadap permohonan tambahan modal itu.

“Sehingga dipastikan penambahan modal itu berintegrasi pada penambahan kontribusi kepada pemerintah daerah,” ungkapnya. (rw)

Artikel Akmal Malik: Pemda Percayakan BUMD Jadi Ujung Tombak untuk Berbisnis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.