Bupati FX Yapan meninjau langsung titik-titik jalan rusak yang berada dalam wilayah ibukota Kabupaten mulai dari Simpang Raya, Sekolaq Darat hingga simpang tiga SMAN 1 Melak di Kecamatan Melak.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan Pemkab Kubar dengan Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut Bupati FX Yapan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kerusakan jalan nasional trans Kalimantan yang menghubungkan Samarinda dan Kubar.

Jalan yang dilaporkan rusak tersebut memang kewenangan Pusat/Provinsi, sehingga Pemkab Kubar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jalan tersebut.

“Jalan yang rusak didalam kota ini merupakan kewenangan Pusat. Di mana masyarakat tidak mengetahui terkait kewenangan tersebut, masyarakat hanya tahu Bupati. Oleh sebab itu Bupati turun langsung untuk menanggapi keluhan masyarakat yang meminta untuk mengatasi jalan yang rusak,” kata Bupati.

Kita bisa bayangkan jika hari hujan jalan tengah kota sangat parah sekali.

“Sesuai informasi Kadis perhubungan ada tim dari provinsi hari ini berangkat ke Kubar, nanti kita bisa menunjuk langsung mana saja jalan kewenangan Pusat yang ada di tengah Kota Sendawar. Dan hasil peninjauan hari ini dilaporkan kepada tim dari provinsi, dan selanjutnya di laporan/tembusan kepada PJ Gubernur, Kementerian PUPR, Balai Besar jalan, bahkan Presiden,” tegas Bupati.

Bupati juga menyampaikan jalan yang ada sudah banyak memakan korban, terutama anak-anak sekolah dan warga masyarakat yang sering kali terjatuh.

Menurut FX Yapan, jalan merupakan urat nadi ekomomi masyarakat yang perlu diperbaiki.

Jalan yang bagus bisa menekan memperlancar roda perekomonian dan menekan inflasi. Untuk menekan inflasi maka harus ditunjang dengan prasarana yang baik. (rw)

Artikel Jalan Rusak di Kubar Sering Makan Korban, Bupati Turun Tangan Tinjau Lokasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kamis siang, pemberitaan tentang penganiayaan sopir CPO oleh seorang ajudan bupati Kutai Barat menjadi viral. Di media sosial juga tak kalah hebohnya. Merespons itu, F.X Yapan lalu menggelar konferensi pers di hari yang sama.

Dalam pembukaannya, Yapan meminta maaf atas kehebohan yang terjadi. Sesuatu yang menurutnya tak seharusnya terjadi. Ia juga mengklarifikasi, jika saat kejadian, posisinya bukan sebagai bupati. Karena sedang cuti resmi; disetujui oleh Pj Gubernur Kaltim. Untuk melakukan kampanye politik di 2 wilayah, yakni Tanjung Isuy dan Muara Tae.

Lalu dalam perjalanan pulang, rombongan Yapan berada di belakang konvoi truk CPO. Mobil terdepan kemudian mengedipkan lampu dan membunyikan klakson.

“Mobil pertama kasih jalan, kedua kasih jalan, ketiga kasih jalan. Yang keempat dan kelima ini tidak mau kasih jalan.”

“Jadi akhirnya, Pak Daniel (ajudan) ini sudah dekat, dan mengeluarkan tangan. Melambaikan tangan supaya mau kasih jalan,” terang Yapan.

Upaya peringatan itu tidak digubris oleh sopir truk CPO. Hingga di satu titik, saat rombongan Yapan akan menyalip, truk CPO disebut tidak mau mengalah. Sampai nyaris terjadi kecelakaan.

“Sopir membunyikan klakson keras sekali, sampai kaget saya. Kami lalu setop, dia (Daniel) mendatangi sopir truk, (mengomeli) kamu ini tidak mau kasih jalan. Malah sopir ikut ngomong (mengomel) juga.”

“Daniel emosi, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya juga keluar melerai Daniel. Ada keponaka saya juga ikut melerai. Tapi sempat ditendang karena emosi. Truk lainnya (paling depan) sudah lari,” lanjut Yapan.

Soroti Kelakuan Sopir Truk CPO

Perkara konvoi truk CPO ini sebenarnya sudah lama jadi sorotan pihaknya. Berangkat dari banyaknya keluhan dari masyarakat. Terkait kelakuan sopir truk tangki yang beroperasi di siang hari. Sering konvoi dan cenderung arogan.

Karena itu, Yapan ingin menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan pada perusahaan kelapa sawit ataupun tambang. Untuk tidak menggunakan jalanan umum. Atau setidaknya memiliki etika berlalu lintas.

“Kejadiannya sudah terjadi, dan saya bilang kalau mereka ini tidak ada SOP. (Kalau tidak dibenahi) pasti ada korban kalau cara mereka begini di jalan. Tidak ada etikanya.”

“Bayangkan ini mobil bupati (dibegitukan), apalagi masyarakat. Sudah beberapa kali kejadian, ada mati (korban jiwa). CPO ini juga. Jadi memang warning kalau mereka ini tidak ada SOP,” imbuhnya.

Yapan menjelaskan bahwa kewenangan mengatur operasional kendaraan pengangkut CPO ada pada pemerintah provinsi. Sehingga pemkab tidak bisa berbuat banyak. Hanya saja, sempat ada kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan, bahwa kendaraan bertonase berat hanya boleh menggunakan jalan raya pada malam hari.

Namun ia melihat banyak sopir atau manajemen perusahaan yang seperti dengan sengaja melanggar kesepakatan itu.

Bupati Minta Maaf

Meski tidak melakukan kekerasan, Yapan merasa memiliki tanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi. Sehingga ia meminta maaf kepada masyarakat.

“Pertama saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah, atas nama juga ajudan saya minta maaf karena tentu saja itu tidak seharusnya terjadi.”

“(Penganiayaan) tidak harus terjadi, tetapi ini (regulasi jam operasional kendaraan besar), kalau tidak diatur ini berat. Lain debunya lagi. Nah ini juga pengaduan masyarakat banyak sekali masuk pada pemerintah bagaimana nanti kita mengatur.”

“Saya sangat sangat minta maaf kepada pertama masyarakat. Tapi kejadian itu, saya kira siapapun yang berada dalam mobil itu pasti emosi. Kalau nggak banting (setir) lagi, wah habis sudah. Itu (truk) kan muat 20 ton besar dan panjang,” imbuh Yapan. (ens/fth/dra)

Artikel Bupati Kutai Barat Klarifikasi soal Insiden Penganiayaan Sopir Truk CPO pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ismail Thomas menjadi tersangka korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang batubara. Menurut laporan Detik, kasus ini berkaitan dengan pembuatan surat palsu yang digunakan PT Sendawar Jaya dalam persidangan. Kebetulan, kasusnya memiliki keterkaitan dengan skandal Jiwasraya.

Kasus bermula saat PT Sendawar Jaya menggugat PT Gunung Baru Utama soal kepemilikan lahan pertambangan. PT GBU ini adalah perusahaan milik Heru Hidayat yang telah dijerat Kejagung dalam skandal Jiwasraya. Dalam gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kejagung disebut sebagai ‘turut tergugat’.

Detailnya, sebagai penggugat: PT Sendawar Jaya. Pihak Tergugat: PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, PT Batu Kaya Berkat, dan PT Black Diamond Energy. Dan Turut Tergugat: Kejaksaan Agung

Gugatan perdata itu diputus pada Rabu, 14 Juni 2023. PN Jaksel mengabulkan gugatan itu. Dan memerintahkan agar seluruh aset sitaan di skandal Jiwasraya dikembalikan.

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” tulis amar putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan sejumlah gugatan PT Sendawar Jaya atas kepemilikan lahan. Menyatakan perusahaan itu adalah pemilik yang sah terhadap lahan atau lokasi pertambangan batubara seluas 5.350 hektare di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Hakim juga memutuskan tergugat 1 dan pihak lainnya yang menguasai lahan untuk mengosongkan lahan tambang itu. Serta menyerahkan kepada penggugat. Selain itu, PT Gunung Baru Utama juga dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp834 miliar dan immateriil Rp10 miliar.

Kejagung lantas mengajukan banding pada perkara ini, dan berhasil memenangkannya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun membatalkan putusan PN Jaksel sebelumnya.

Dari situ, Kejagung lalu mengetahui bila dokumen yang dipakai oleh PT Sendawar Jaya adalah palsu. Dan yang diduga memalsukan adalah Ismail Thomas. Eks bupati Kubar pun kini berstatus sebagai tersangka.

“Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT (Ismail Thomas). Anggota Komisi I DPR RI atau bupati Kutai Barat 2006-2016,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana Selasa, 15 Agustus 2023, mengutip CNN.

“Kita temukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokemen palsu,” lanjut Ketut.

Ismail Thomas langsung ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba cabang Kejaksaan. Wakil Rakyat dari PDIP itu dijerat Pasal 9 Undang-undang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. (dra)

Artikel Eks Bupati Kubar Ismail Thomas Jadi Tersangka Korupsi Tambang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.