Tanggal 1 Mei menjadi tanggal bersejarah. Pada tanggal ini, tepatnya tahun 1886, menjadi momen pekerja di Amerika Serikat memperjuangkan hak mereka. Mereka menuntut soal jam kerja hingga upah yang sesuai.

Hingga kini, setiap tanggal 1 Mei terus diisi dengan peringatan serta perjuangan pekerja. Tak hanya di Indonesia, namun juga seluruh negara di dunia.

Refleksi Kesejahteraan Wartawan

May Day di Samarinda diperingati dengan berbagai orasi yang disampaikan di depan Kantor Gubernur Kaltim pada 1 Mei 2025 lalu.

Di tengah aksi, Hasyim, wartawan sekaligus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda menyoroti kondisi jurnalis yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Ia mengingatkan bahwa profesi ini bukan hanya soal peliputan berita, tapi juga bagian dari sistem yang menjaga demokrasi tetap hidup.

Hasyim juga mengatakan situasi makin pelik di lapangan, terutama ketika meliput wilayah konflik atau isu sensitif. Tak jarang, keselamatan mereka dipertaruhkan.

“Padahal kami, jurnalis, juga bagian dari kelas pekerjaan, bagian yang mempertahankan negara agar tetap demokratis, agar tetap transparan, dan tetap berpihak pada rakyat,” kata Hasyim kala itu.

Ia menyebut banyak perusahaan media masih membayar jurnalis di bawah standar upah minimum. Belum lagi minimnya jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan dari kekerasan, khususnya terhadap jurnalis perempuan.

“Ada banyak perempuan jurnalis yang bercerita bahwa mereka setiap bertemu narasumber baik yang berjabat, berkuasa, maupun aparat mengalami tindakan yang mengarah pada pelecehan,” lanjutnya. “Mereka dianggap hanya sebagai perempuan, manusia lemah yang wajar digoda. Padahal tidak.”

Buruh Perempuan Masih Tertindas

Refinaya, seorang orator dalam aksi tersebut, turut menyuarakan persoalan yang dialami buruh perempuan. Ia menyinggung bagaimana kerja-kerja domestik yang kerap dilakukan perempuan belum diakui sebagai pekerjaan oleh negara.

“Kerja-kerja di dalam rumah tangga, itu adalah pekerjaan. Tapi sampai hari ini, negara tidak memberikan hak-hak perempuan, hak-hak pekerjaan,” ujarnya.

Refinaya juga mengingatkan bahwa banyak pekerja perempuan menjadi korban kekerasan karena identitasnya. Ia menyinggung kasus Marsinah, seorang buruh yang dibunuh karena memperjuangkan hak upah, hingga jurnalis perempuan di Banjarbaru yang juga tewas karena statusnya sebagai perempuan.

“Masih begitu banyak perempuan-perempuan pekerja yang dibunuh karena dia perempuan,” katanya. “Semua baju, celana, sepatu, kaos kaki yang kamu pakai hari ini, itu dibuat oleh buruh perempuan.”

Ia menilai, ucapan-ucapan seksis seperti menyalahkan emosi perempuan pada siklus biologis adalah bentuk kekerasan yang nyata.

“Mereka sering dibilang emosional, baperan, sensitif, hanya karena kamu sedang menstruasi, makanya kamu sensitif,” ujar Refinaya. “Ini adalah anarkis yang dialami perempuan yang bisa menyebabkan perasaan kami selalu tidak divalidasi.”

Ia turut menyerukan pengakuan penuh atas kerja-kerja perempuan. “Kerja-kerja domestik tidak dinilai sebagai pekerjaan. Dia menganggap itu adalah pelayanan, itu adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh perempuan. Kita semua di sini lakukan kerja-kerja domestik itu.” (tha/sty)

Artikel Refleksi Hari Buruh: Perjuangan Upah Layak hingga Buruh Perempuan yang Masih Kerap Tertindas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di bawah panji Komite Rakyat Berlawan Kaltim, mereka menyuarakan 20 tuntutan untuk membongkar sistem yang dinilai menindas kelas pekerja dan memperkaya oligarki.

Krisis Kapitalisme dan Nasib Buruh Indonesia

Dalam orasinya, koordinator aksi Iqbal Al Fikri menyatakan bahwa sistem ekonomi kapitalisme global telah gagal menyejahterakan rakyat. “Sebagian kecil elit hidup mewah, sementara buruh terus menjadi korban eksploitasi dan krisis yang berulang,” tegasnya.

Data dari Celios (Center of Economic and Law Studies) mengonfirmasi kondisi buruh Indonesia yang kian memprihatinkan:

1. Upah Riil Turun Drastis
   Upah riil buruh merosot tajam pasca pandemi, dipicu formula pengupahan dalam UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.
2. Kesenjangan Ekstrem
   Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia setara dengan 50 juta penduduk termiskin, mencerminkan ketimpangan struktural.
3. Ancaman PHK dan Pelemahan Sektor Manufaktur
   Sektor tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi terancam kolaps, berpotensi memicu PHK massal hingga 78 ribu pekerja pada 2024.
4. Dominasi Sektor Informal
   Lebih dari 60% pekerja Indonesia berada di sektor informal tanpa jaminan sosial atau kepastian kerja.
5. Eksploitasi Sistem Outsourcing
   Maraknya pekerja kontrak dan sistem outsourcing dinilai sebagai bentuk “perbudakan modern” yang melemahkan posisi tawar buruh.

20 Tuntutan untuk Perubahan Sistemik

Aksi ini mengajukan 20 tuntutan konkret, di antaranya:

• Pencabutan UU Cipta Kerja dan UU TNI yang dianggap anti-reformasi.
• Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Masyarakat Adat.
• Penghapusan sistem outsourcing dan upah murah.
• Reforma agraria serta nasionalisasi aset strategis negara.
• Perlindungan dari kekerasan seksual di tempat kerja dan jaminan cuti haid/maternitas.

Momentum Perjuangan Kelas

Iqbal menegaskan, May Day bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat bahwa sejarah kemajuan masyarakat dibangun dari perlawanan kelas pekerja. “Rezim Orde Baru mendegradasi makna buruh sebagai ‘mitra kerja’, padahal relasi buruh-pengusaha selalu timpang. Oligarki malah mengubah UU melalui KKN untuk melegalkan eksploitasi,” kritiknya.

Aksi ini juga menyoroti kasus di Morowali, di mana buruh dipekerjakan dengan jam fleksibel tanpa jaminan keselamatan. “Kami memilih Kantor Gubernur sebagai lokasi aksi karena ini pusat kekuasaan eksekutif. Gubernur harus bertindak untuk menyelesaikan persoalan buruh Kaltim,” tambah Iqbal.

Rentetan Aksi Hingga Puncak 100 Hari Kerja Gubernur

AKSI Kaltim menyatakan aksi 1 Mei hanya pembukaan dari rangkaian agenda sepanjang bulan ini, termasuk diskusi publik, peringatan Reformasi 21 Mei, dan puncaknya pada 31 Mei yang bertepatan dengan 100 hari kerja Gubernur Kaltim. “Ini ujian bagi pemimpin untuk membuktikan komitmen pada keadilan sosial,” pungkas Iqbal.

Para pengamat menilai tuntutan buruh semakin mengkristal seiring krisis ekonomi global. Namun, respons pemerintah masih diragukan, mengingat oligarki dinilai masih mendominasi kebijakan ekonomi-politik nasional. (Chanz/sty)

Artikel Peringatan May Day, Buruh Kaltim Tuntut Perlindungan dan Keadilan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Prabowo menilai ide tersebut penting untuk segera ditindaklanjuti. Ia pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk berkolaborasi dengan serikat pekerja, akademisi, BPJS, serta pihak-pihak lain yang berkaitan.

“Saya akui ide dari Pak Said Iqbal ini sangat penting. Saya minta Satgas PHK segera dibentuk. Libatkan semua pihak—pemerintah, buruh, akademisi, BPJS, dan lainnya,” ujar Prabowo dalam sebuah forum sarasehan ekonomi di Jakarta Selatan, Selasa 8 April 2025.

Menanggapi arahan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) langsung merespons dengan mempersiapkan regulasi pendukung dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut saat ini proses penyusunan Inpres masih dalam tahap koordinasi.

“Rapat-rapat awal sudah dilakukan, sekarang kami menunggu Presiden kembali untuk finalisasi dan penandatanganan,” jelas Indah di Jakarta, Kamis.

Indah menambahkan bahwa pembentukan Satgas ini diharapkan dapat mencegah gelombang PHK secara lebih sistematis. Ia menyebut, meskipun saat ini dinamakan Satgas PHK, tidak menutup kemungkinan nama dan lingkup tugasnya akan diperluas sesuai kebutuhan di lapangan.

“Bisa jadi namanya nanti bukan spesifik Satgas PHK, tapi lebih ke pencegahan atau perluasan kesempatan kerja. Kita masih bahas fungsinya lebih jauh,” tambahnya.

Menurut Indah, pembentukan Satgas ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global.

“Kita ingin ada langkah konkret untuk mencegah PHK dan memberi perlindungan bagi pekerja. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi dan solusi bersama, termasuk untuk membuka peluang kerja baru,” pungkasnya. (*)

Artikel Satgas PHK Akan Dibentuk, Presiden Minta Libatkan Serikat Buruh hingga Akademisi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.