Sudah sejak lama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda punya rencana untuk memiliki Angkutan Massal Berbasis Jalan alias Bus Rapid Transit (BRT) untuk dalam kota seperti seperti Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan lainnya. Rencana bagus yang cepat atau lambat memang harus dieksekusi.

Rencana realisasi 2024, tapi diundur ke tahun 2025. Saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda telah mengantongi kajiannya. Kemungkinan besar menggunakan skema buy the service (BTS).

Skema ini akan melibatkan pihak ke-3 sebagai operator. Pemerintah hanya tinggal membayar biaya dalam hitungan per-kilometer. Tidak perlu membeli bus dan juga perawatannya. Termasuk tempat pengisian bahan bakarnya.

Armadanya menggunakan beberapa jenis, yakni bus listrik, bus konvensional, juga bus kecil seperti angkot. Bus listrik untuk jalan utama, bus konvensional untuk medan yang tinggi, dan bus kecil untuk jalan protokol. Dengan 7 trayek utama dan 6 trayek feeder.

Namun, dalam paparan Dishub ke Wali Kota Samarinda Senin kemarin, masih ada beberapa catatan pada trayek. Diminta agar jalur bus menyentuh daerah Palaran. Hasilnya akan diputuskan pekan depan.

Jika hasilnya telah diputuskan, barulah Pemkot Samarinda mengajukan proyek bus listrik ini ke usulan anggaran APBD Perubahan 2024 untuk diadakan tahun depan. Meski belum semua trayek terpenuhi.

Rencananya Dishub akan mencicil trayek untuk realisasinya. Paling awal, 2 trayek utama dan 2 trayek feeder terlebih dahulu. Baru ditambahkan di tahun berikutnya, hingga semua trayek terpenuhi.

Tanggapan Warga

Seorang mahasiswa yang berkuliah di Kota Samarinda Fani (20), mengaku kurang setuju dengan bus listrik ini. Sebab menurutnya belum sesuai kebutuhan warga, apalagi dirinya sebagai mahasiswa.

“Kan di kampus, jarak antar fakultas aja sudah lumayan ya. Biasanya naik motor. Kalau bus cuma berhenti di depan gerbang, kayak percuma aja gitu.”

“Trus kalaupun masuk sampai kampus, belum tentu efektif juga. Nunggunya, kalau mobilitasnya tinggi juga ribet, ditambah lagi mahasiswa Unmul itu jumlahnya banyak,” jelasnya Selasa, 6 Agustus 2024.

Berbeda dengan Fani, seorang fresh graduate bernama Ade (23), justru mengaku tertarik dengan rencana bus listrik itu. Bahkan berminat untuk naik. Menurutnya berdampak mengurangi polusi dan kemacetan.

“Seruuu aja sih bisa ketemu-ketemu orang gitu. Dan juga lebih aman dikit,” katanya.

“Ya gapapa uji coba satu-satu dulu. Nggak bisa langsung. Asal semua terpenuhi aja,” tambahnya.

Seorang pekerja di Samarinda bernama Nia (24) mengaku setuju dengan adanya bus listrik. Namun dirinya masih ragu, sebab menurutnya tidak bisa memenuhi kebutuhan mobilitasnya.

“Saya kan kerjanya pindah-pindah. Nggak cuma dari rumah ke kantor aja. Jadi kalau naik bus bakal PR banget,” jelas Nia.

“Belum lagi, kan belum semua rute terpenuhi. Kalau satu rute naik bus, lalu mau ke tujuan yang belum ada bisnya, gimana?” tambahnya.

Tanggapan Dewan

Terpisah, Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie sedikit ragu berkaitan dengan kultur transportasi di Samarinda.

“Kita di sini tidak seperti kota-kota lain. Misalnya tinggal di dalam gang dengan jarak puluhan kilo meter. Apalagi budaya di Indonesia jalan kaki masih minim.”

“Lihat aja Pemkot Samarinda bikin trotoar bagus-bagus tapi nggak digunakan, malah jadi tempat parkir,” jelasnya belum lama ini.

Menurutnya, kalau berbicara soal budaya, memang tidak bisa satu dua hari dan perlu proses panjang. Sehingga ini jadi PR tersendiri. Jika ingin membangun kultur, harus sesuai kebutuhan terlebih dahulu.

Novan menyebut aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, juga yang rumah dalam gang kecil, akan enggan menggunakan transportasi bus. Karena justru lebih menyulitkan. Apalagi jika jauh dari halte.

“Kecuali satu titik aja dari rumah ke kantor. Tapi yang paling memudahkan saat ini adalah transportasi online, cukup order, datang depan rumah. Biarpun di dalam gang.”

“Nah kalau transportasi umum yang ada kan harus ada haltenya. Haltenya ada nggak di sekitar kita. Kan tidak mungkin naik transportasi online dulu ke halte, baru baik bus,” tambahnya.

Novan menilai bus listrik justru lebih cocok untuk di kawasan wisata. Misalnya saja Teras Samarinda, jika ternyata jauh dari lahan parkir yang disediakan. Maka bus akan lebih dibutuhkan di daerah sana.

“Jadi targetnya untuk apa dulu?” (ens/fth)

Artikel Apakah Bus Listrik Efektif di Samarinda? Ini Tanggapan Warga dan Anggota Dewan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kota Samarinda bakal segera menyusul Kota Balikpapan. Yang sudah lebih dulu melakukan uji coba transportasi massal bus untuk dalam kota sejak awal Juli. Yang bernama Balikpapan City Trans (Bacitra).

Sementara Dinas Perhubungan Samarinda, masih berhitung dalam perencanaan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Bus listrik. Karena ada banyak pertimbangan untuk merealisasikannya.

Sebetulnya, konsepnya sendiri sudah matang. Meski sebelumnya sempat melalui tarik ulur konsep yang cukup panjang. Kini menyisakan dua opsi penerapan yang harus diputuskan dahulu. Dan berpengaruh pada banyak aspek.

Yakni dua opsi skema yang akan digunakan. Beli bus sendiri, atau menggunakan skema buy the service (BTS) yang sudah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Masing-masing punya perhitungan sendiri.

Mulai dari anggaran yang disiapkan, jumlah trayek dan jalurnya, titik pemberhentian, jenis bus listrik yang akan digunakan, tarif untuk masyarakat, perawatan bus, hingga standar pelayanan minimal yang harus ditetapkan.

Vendor Bus Listrik Sudah Melirik

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan ada beberapa vendor pengelola bus yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Tepian dalam menyediakan BRT yang sedang direncanakan.

“Ada salah satu vendor yang sudah dipakai di Jakarta. Dia sudah berjalan sekitar 2 tahun 7 bulan. Dengan nol penalti. Dan itu dia sudah menggunakan skema buy the service,” jelasnya Selasa, 16 Juli 2024.

“Balikpapan juga buy the service. Jadi sistemnya beli layanan itu, kita akan bayar ke operator, rupiah per kilomaternya. Dan bisa juga memberikan penalti ke operator jika tidak menjalankan sesuai SOP,” tambahnya.

Rencananya, akan direalisasikan pada tahun 2025. Pada tahun ini, Pemkot Samarinda akan memutuskan hasil kajian dan perencanaan, terutama skema yang akan digunakan nanti. Tepatnya di Agustus nanti. Termasuk mulai mengajukan anggarannya ke APBD.

Lalu, bus akan digratiskan selama 3 bulan pertama. Untuk bulan ke-4 dan seterusnya akan dikenakan tarif yang murah dan bersubsidi. Misal dari tarif Rp20 ribu, menjadi Rp3 ribu. Angka pastinya juga masih dihitung.

 “Kita juga akan menentukan titik-titik SPKL (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum).”

“Untuk vendor, ada 3. Yang satu masih hanya kunjungan saja.”

Manalu menambahkan, ketika usulan disetujui, diperlukan waktu sekitar 6 bulanan untuk mempersiapkan semuanya. Mulai dari bus, trayek, dan segala detail lainnya. Batu bisa dioperasikan.

“Nanti di Agustus keputusannya. Awal-awal 2 koridor dulu lah di 2025 targetnya,” pungkas Manalu. (ens/dra)

Artikel Pemkot Samarinda akan Putuskan Konsep Akhir Bus Listrik Bulan Depan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sejak Ibu Kota Negara (IKN) resmi pindah ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sepuluh kabupaten/kota-nya diminta berbenah. Dari berbagai aspek, termasuk transportasi publik. Utamanya pada empat daerah penyangga.

Pemprov Kaltim ingin ada transportasi publik yang terintegrasi dari Kaltim yang kemudian bisa terhubung ke IKN. Yakni Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, sudah lebih dahulu menerapkannya. Dengan nama Balikpapan City Trans (BCT) yang diluncurkan pada 1 Juli 2024. Dan telah beroperasi melayani masyarakat Balikpapan.

Transportasi Publik di Samarinda

Sementara di Ibu Kota Kaltim, masih tahap mematangkan kajian. Padahal Dishub sudah melakukan kajian sejak 2023. Namun sempat mengalami tarik ulur konsep. Dan menghitung ketat atas opsi skema penerapan.

Dalam kajiannya, Dishub Kota Samarinda ingin merealisasikan transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT). Konsepnya seperti yang sudah diterapkan di kota besar seperti Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta.

Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan) dalam kota. Terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik. Namun tidak memiliki jalur sendiri, dan bergabung dengan kendaraan lain.

Menggunakan transportasi berupa bus konvensional ukuran 3/4 alias medium bus, beserta angkot sebagai penunjang. Ide itu awalnya direncanakan terealisasi pada tahun 2024 ini. Namun karena satu dan lain hal, mundur menjadi tahun 2025.

Awalnya akan menggunakan bus konvensional. Namun karena ada beberapa pertimbangan lagi, Dishub akan menggunakan bus listrik untuk medan datar dan bus konvensional untuk medan menanjak.

Secara konsep sebetulnya sudah matang. Namun Dishub kini tengah menghitung pertimbangan anggaran dari skema yang akan digunakan. Yakni skema Skema Buy The Service (BTS) dan beli bus dan kelola sendiri.

Sebab sebelumnya BTS yang melibatkan pihak ke-3 sebagai operator, ditolak oleh wali kota. Sebab anggarannya membengkak. Setelah menghitung ulang anggarannya, akan kembali dipaparkan kepada wali kota.

Dishub Hitung Ulang Anggaran

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu Dishub kemudian menyusun tiga tahapan untuk menyicil total keseluruhan trayek: tujuh trayek utama dan enam trayek feeder.

Pada tahap pertama, rencananya akan mengusulkan dua trayek utama, yaitu J1A dan J1B (Terminal Pasar Pagi – Terminal Lempake), dan di dalamnya termasuk dua trayek feeder.

“Untuk beli bus sendiri, pada tahap pertama ini, estimasi anggaran yang diperlukan adalah Rp 101 miliar untuk bus listrik dan Rp 60 miliar untuk bus konvensional dengan skema investasi pemerintah.”

“Sedangkan dengan skema BTS, anggaran yang diperlukan adalah Rp 34 miliar untuk bus listrik dan Rp 28 miliar untuk bus konvensional,” jelasnya belum lama ini.

Kelebihan dan Kekurangan

Perhitungan ulang ini, dengan menambahkan anggaran bus listrik yang krmbali masuk rencana. Manalu bilang, perbedaan biaya ini disebabkan karena berbagai hal. Seperti pembelian bahan bakar.

Jika beli bus sendiri, maka bus akan berplat merah dan tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Sementara jika skema BTS, bus akan berplat kuning, sehingga bisa menggunakan BBM subsidi.

“Termasuk juga jika menggunakan bus listrik, pada skema investasi pemerintah, perlu dibangun SPKLU dengan harga non subsidi, sedangkan pada skema BTS, pembangunan SPKLU dilakukan oleh pihak ketiga dengan biaya listrik bersubsidi,” tambah Manalu.

Di samping itu, jika memiliki bus sendiri, pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk perawatan kendaraan, lahan parkir, hingga penjagaan pool bus. Jika skema BTS hal itu dilakukan oleh pihak ke-3 sebagai operator.

Dicicil per Tahun

Jika tahap pertama tersebut berhasil, maka Dishub akan menambah trayek J2A-J2B (Terminal Pasar Pagi – Terminal Sungai Kunjang – Terminal Samarinda Seberang) pada tahun kedua.

Lalu lanjut, trayek J3A-J3B (Terminal Pasar Pagi – Terminal Sempaja Selatan) dan J4 (Terminal Lempake – Terminal Bandara APT Pranoto) direalisasikan pada tahun berikutnya lagi.

Sehingga sistemnya dicicil melalui 3 tahap tadi. Jika beli bus sendiri, maka anggaran memang membengkak di awal. Sementara BTS, anggaran dikeluarkan secara bertahap.

“Total biaya untuk semua trayek dalam satu tahun dengan skema investasi pemerintah adalah Rp313 miliar untuk bus listrik dan Rp195 miliar untuk bus konvensional.”

“Sedangkan dengan skema BTS, total biaya adalah Rp92 miliar untuk bus listrik dan Rp77 miliar untuk bus konvensional,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Balikpapan Sat Set Punya Transportasi Umum Bus dalam Kota, Samarinda Masih ‘Pikir-Pikir’ pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belakangan ini Kota Samarinda tengah berupaya menuju penerapan transportasi massal. Untuk mengatasi kemacetan yang selama ini mewarnai Ibu Kota Kaltim. Namun kajiannya belum disetujui.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda merencanakan penggunaan Bus Rapid Transit (BRT). Transportasi berupa bus konvensional ukuran 3/4 alias medium bus. Seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta.

Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik di Samarinda. Namun bus akan beroperasi tanpa jalur pribadi seperti Trans Jakarta. Melainkan menggunakan jalan umum bersama kendaraan lainnya.

Namun belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. Karena sistem beli layanan yang diusulkan Dishub, belum disetujui Wali Kota Samarinda. Andi Harun lebih setuju jika punya bus yang dikelola sendiri.

ART? BRT Dulu ah ….

Pada momen Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Balikpapan pekan kemarin. Presiden Jokowi mengusulkan penerapan transportasi massal autonomous rapid transit (ART) untuk atasi kemacetan. Semacam kereta tanpa rel.

Merespons hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menyebut pihaknya masih melakukan pertimbangan atas usulan itu. Sebab pertimbangan utamanya pada biaya.

“Untuk ART, belum ada pembicaraan (lanjutan). Tapi kemarin katanya lebih murah. Tapi kalau bicara lebih murah, kita lihat dulu rupiah per kilometernya berapa,” jelasnya ketika dihubungi Minggu 9 Juni 2024.

Manalu menjadikan proyek Skytrain sebagai acuan. Jika dihitung, perkilometer menghabiskan 20 juta dolar. Dalam rupiah sekitar Rp320 miliar perkilometer. Sementara satu trayek bisa mencapai Rp3,2 triliun.

Kabarnya, untuk ART, biayanya lebih murah 50 persen dari Skytrain. Menurut Manalu masih terlalu besar biayanya. Mencapai Rp1,6 triliun, namun masih belum clear untuk fasilitas apa saja.

“Untuk itu harus kita komunikasikan lagi dengan teman-teman di perhubungan. Kemarin kan (konsep kita) pakai bus. ART yang dimaksud Jokowi juga dikonsepkan untuk IKN,” tambahnya.

“Kalau jangka pendek saya pasti rekomendasikan untuk bus saja dulu. Kita mau rapatkan dulu (kembali) Kamis nanti di depan Pak Wali untuk konsep yang beli bus sendiri,” imbuh Manalu.

Manalu menilai konsep BRT beli layanan masih yang paling memungkinkan. Sebab kalau beli bus sendiri juga punya banyak pertimbangan. Mulai dari harga bus, lalu bus plat merah yang harus menggunakan bahan bakar non subsidi. Hingga kemungkinan balik modal.

“Kemudian kendalanya harus menyediakan tempat yang besar. Nah itu kalau pak wali mau beli bus. Kita paparkan dulu nanti,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Jokowi Usul Transportasi ART untuk Samarinda, Dishub Masih Pikir-Pikir Dulu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.