Sudah sejak lama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda punya rencana untuk memiliki Angkutan Massal Berbasis Jalan alias Bus Rapid Transit (BRT) untuk dalam kota seperti seperti Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan lainnya. Rencana bagus yang cepat atau lambat memang harus dieksekusi.

Rencana realisasi 2024, tapi diundur ke tahun 2025. Saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda telah mengantongi kajiannya. Kemungkinan besar menggunakan skema buy the service (BTS).

Skema ini akan melibatkan pihak ke-3 sebagai operator. Pemerintah hanya tinggal membayar biaya dalam hitungan per-kilometer. Tidak perlu membeli bus dan juga perawatannya. Termasuk tempat pengisian bahan bakarnya.

Armadanya menggunakan beberapa jenis, yakni bus listrik, bus konvensional, juga bus kecil seperti angkot. Bus listrik untuk jalan utama, bus konvensional untuk medan yang tinggi, dan bus kecil untuk jalan protokol. Dengan 7 trayek utama dan 6 trayek feeder.

Namun, dalam paparan Dishub ke Wali Kota Samarinda Senin kemarin, masih ada beberapa catatan pada trayek. Diminta agar jalur bus menyentuh daerah Palaran. Hasilnya akan diputuskan pekan depan.

Jika hasilnya telah diputuskan, barulah Pemkot Samarinda mengajukan proyek bus listrik ini ke usulan anggaran APBD Perubahan 2024 untuk diadakan tahun depan. Meski belum semua trayek terpenuhi.

Rencananya Dishub akan mencicil trayek untuk realisasinya. Paling awal, 2 trayek utama dan 2 trayek feeder terlebih dahulu. Baru ditambahkan di tahun berikutnya, hingga semua trayek terpenuhi.

Tanggapan Warga

Seorang mahasiswa yang berkuliah di Kota Samarinda Fani (20), mengaku kurang setuju dengan bus listrik ini. Sebab menurutnya belum sesuai kebutuhan warga, apalagi dirinya sebagai mahasiswa.

“Kan di kampus, jarak antar fakultas aja sudah lumayan ya. Biasanya naik motor. Kalau bus cuma berhenti di depan gerbang, kayak percuma aja gitu.”

“Trus kalaupun masuk sampai kampus, belum tentu efektif juga. Nunggunya, kalau mobilitasnya tinggi juga ribet, ditambah lagi mahasiswa Unmul itu jumlahnya banyak,” jelasnya Selasa, 6 Agustus 2024.

Berbeda dengan Fani, seorang fresh graduate bernama Ade (23), justru mengaku tertarik dengan rencana bus listrik itu. Bahkan berminat untuk naik. Menurutnya berdampak mengurangi polusi dan kemacetan.

“Seruuu aja sih bisa ketemu-ketemu orang gitu. Dan juga lebih aman dikit,” katanya.

“Ya gapapa uji coba satu-satu dulu. Nggak bisa langsung. Asal semua terpenuhi aja,” tambahnya.

Seorang pekerja di Samarinda bernama Nia (24) mengaku setuju dengan adanya bus listrik. Namun dirinya masih ragu, sebab menurutnya tidak bisa memenuhi kebutuhan mobilitasnya.

“Saya kan kerjanya pindah-pindah. Nggak cuma dari rumah ke kantor aja. Jadi kalau naik bus bakal PR banget,” jelas Nia.

“Belum lagi, kan belum semua rute terpenuhi. Kalau satu rute naik bus, lalu mau ke tujuan yang belum ada bisnya, gimana?” tambahnya.

Tanggapan Dewan

Terpisah, Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie sedikit ragu berkaitan dengan kultur transportasi di Samarinda.

“Kita di sini tidak seperti kota-kota lain. Misalnya tinggal di dalam gang dengan jarak puluhan kilo meter. Apalagi budaya di Indonesia jalan kaki masih minim.”

“Lihat aja Pemkot Samarinda bikin trotoar bagus-bagus tapi nggak digunakan, malah jadi tempat parkir,” jelasnya belum lama ini.

Menurutnya, kalau berbicara soal budaya, memang tidak bisa satu dua hari dan perlu proses panjang. Sehingga ini jadi PR tersendiri. Jika ingin membangun kultur, harus sesuai kebutuhan terlebih dahulu.

Novan menyebut aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, juga yang rumah dalam gang kecil, akan enggan menggunakan transportasi bus. Karena justru lebih menyulitkan. Apalagi jika jauh dari halte.

“Kecuali satu titik aja dari rumah ke kantor. Tapi yang paling memudahkan saat ini adalah transportasi online, cukup order, datang depan rumah. Biarpun di dalam gang.”

“Nah kalau transportasi umum yang ada kan harus ada haltenya. Haltenya ada nggak di sekitar kita. Kan tidak mungkin naik transportasi online dulu ke halte, baru baik bus,” tambahnya.

Novan menilai bus listrik justru lebih cocok untuk di kawasan wisata. Misalnya saja Teras Samarinda, jika ternyata jauh dari lahan parkir yang disediakan. Maka bus akan lebih dibutuhkan di daerah sana.

“Jadi targetnya untuk apa dulu?” (ens/fth)

Artikel Apakah Bus Listrik Efektif di Samarinda? Ini Tanggapan Warga dan Anggota Dewan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sudah sejak tahun 2023 lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda ingin mengadakan transportasi angkutan massal berkonsep Bus Rapid Transit (BRT). Seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta.

Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik di Samarinda. Namun bus akan beroperasi tanpa jalur pribadi seperti Trans Jakarta. Melainkan menggunakan jalan umum bersama kendaraan lainnya.

Menggunakan transportasi berupa bus konvensional ukuran 3/4 alias medium bus, beserta angkot sebagai penunjang. Ide itu awalnya direncanakan terealisasi pada tahun 2024 ini. Namun karena satu dan lain hal, dimundurkan menjadi tahun 2025.

Setelah belajar ke berbagai daerah yang berhasil menerapkan BRT, Dishub kemudian mematangkan rencananya. Dengan memutuskan akan menggunakan opsi beli layanan.

Akan ada pihak ketiga yang menjadi operator. Sementara Dishub bekerja sebagai regulator yang mengawasi. Ini juga akan menghemat biaya, tidak perlu beli dan merawat bus sendiri. Lebih mudah, praktis, dan efisien.

Namun, kekurangannya, anggarannya fantastis. Ada 3 opsi anggaran. Opsi penerapan pertama, 2 trayek dengan anggaran Rp25 sampai Rp30 miliar. Opsi kedua 4 trayek, dengan anggaran Rp50 miliar. Lalu 7 trayek penuh dengan anggaran Rp110 miliar.

Sementara Wali Kota Samarinda Andi Harun menolak dengan sistem beli layanan. Alasannya tidak ekonomis. Lebih baik kalau punya bus sendiri dan dikelola sendiri. Meski repot namun biaya yang dikeluarkan tak banyak.

DPRD Samarinda Beri Tanggapan

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Anhar merasa tidak ada masalah jika pemerintah ingin mengadakan transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit. Termasuk sistem mana yang mau dipakai.

Menurut Anhar baik itu menggunakan sistem beli layanan maupun memiliki dan mengelola bus sendiri, keduanya tetap memiliki konsekuensi atau plus dan minus sendiri. Sehingga harus dengan kajian yang jelas.

“Kalau saya sih, konsepnya mau gimanapun terserah yang mana yang bagus,” jelasnya Rabu, 22 Mei 2024.

Meski begitu Anhar tetap beri catatan. Agar fasilitas infrastruktur jalan  dibenahi terlebih dahulu. Termasuk banjir yang masih kerap terjadi di Samarinda meski intensitasnya sudah mulai berkurang.

“Jalan dibenahi, dan infrastruktur dibenahi dulu, banjir dibenahi dulu,” tambahnya.

Tambahnya, jika ingin mengurai kemacetan dengan menggunakan transportasi massal. Maka solusi lebih konkretnya adalah memindahkan pemerintahan ke Samarinda Seberang.

“Karena ibu kota memang seperti itu. Kalau mau pemerintahan pindah ke seberang. Orang Ibu Kota Negara itu pindah ke Kaltim kok,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Sebelum Penerapan Transportasi Massal BRT di Samarinda, DPRD Dorong Pembenahan Jalan dan Banjir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.