Sudah sejak lama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda punya rencana untuk memiliki Angkutan Massal Berbasis Jalan alias Bus Rapid Transit (BRT) untuk dalam kota seperti seperti Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan lainnya.

Rencana realisasi 2024, tapi diundur dan akan diadakan pada tahun 2025. Saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) sudah mengantongi hasil kajiannya. Menggunakan bus listrik, dengan dua opsi skema pengelolaan bus.

Yakni skema buy the service (BTS) dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai operator. Pemerintah hanya tinggal membayar biaya dalam hitungan per kilo meter. Tidak perlu membeli bus dan juga perawatannya.

Skema kedua, beli bus. Pemkot Samarinda bakal punya bus sendiri, dan dikelola sendiri melalui Perusahaan Daerah (Perusda). Pemkot juga perlu memikirkan lahan parkir, dan perawatannya.

Penambahan Trayek

Dishub Kota Samarinda kemudian melakukan pemaparan kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun. Karena sesuai jadwal keputusan akan rencana bus listrik di Samarinda harus diputuskan pada Agustus ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan, pihaknya mendapatkan beberapa catatan dari wali kota. Sehingga perlu waktu lagi untuk melengkapi, lalu pemaparan lagi.

“Tadi sekilas keputusannya memang lebih cenderung ke skema buy the service. Karena memang lebih bagus ke sana.”

“Pak Wali memberi catatan untuk trayek agar bisa menyentuh juga daerah Palaran,” jelasnya di balaikota, Senin 5 Agustus 2024.

Selama beberapa hari ke depan ini, Manalu menyebut pihaknya akan mengkaji ulang dan memantapkan trayek yang telah disusun. Lalu disampaikan pada pekan depan. Termasuk dengan besaran anggaran yang dikeluarkan.

Setelah ini disetujui, proyek BRT bus listrik ini kemudian diusulkan dalam rancangan Anggaran APBD Perubahan 2024, lalu direalisasikan pada tahu depan. Namun dengan sistem mencicil trayek.

“Uji coba 2 trayek utama, dan 2 trayek feeder. Rutenya 1A dan 1B, jurusan Terminal Pasar Pagi-Terminal Lempake dan sebaliknya,” kata Manalu.

Untuk trayek feedernya, Manalu memang berencana mengajak para sopir angkot. Namun untuk keputusan merekrut mereka, ada di tangan operator. Namun dishub bakal memberikan rekomendasi bersyarat.

“Tapi kami akan merekomendasikan sopir angkot juga, tapi dengan syarat memenuji kewajiban, seperti izin trayek, uji berkala, layak jalan, KIR, perilaku baik, juga pakaian rapi. Sehingga penumpang nyaman,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Wali Kota Samarinda Ingin Bus Listrik Jangkau Palaran, Dishub akan Umumkan Hasilnya Pekan Depan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sudah sejak lama, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda punya rencana untuk memiliki Angkutan Massal Berbasis Jalan alias Bus Rapid Transit (BRT) untuk dalam kota seperti seperti Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan lainnya.

Rencana realisasi 2024, tapi diundur dan akan diadakan pada tahun 2025. Saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda tengah mematangkan perencanaannya. Menggunakan bus listrik, dengan dua opsi skema pengelolaan bus yang akan diputuskan bulan depan.

Yakni skema buy the service (BTS) dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai operator. Pemerintah hanya tinggal membayar biaya dalam hitungan per-kilometer. Tidak perlu membeli bus dan juga perawatannya.

Skema kedua, beli bus. Pemkot Samarinda bakal beli bus sendiri, dan dikelola sendiri melalui Perusahaan Daerah (Perusda). Pemkot juga perlu memikirkan lahan parkir, dan perawatannya.

Meski begitu, rencana ini masih menimbulkan pro dan kontra. Selain soal biaya, anggota dewan juga merasa bus listrik belum sesuai kebutuhan warga Samarinda. Termasuk juga medan jalan di Samarinda yang sempit.

Terlebih, Kota Balikpapan yang telah lebih dahulu menerapkan uji coba transportasi massal bus, justru mendapatkan penolakan dari sopir angkot. Sehingga Kota Samarinda harus mengantisipasi hal serupa.

Libatkan Sopir Angkot

Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan pihaknya berhati-hati dalam perencanaan transportasi massal bus listrik. Sebab memang banyak yang harus dihitung dan juga dipertimbangkan.

“Pertama, apakah bus listrik itu menjawab kira-kira rute perjalanan di Samarinda. Kedua, bagaimana kelanjutan angkot dan sopir-sopir yang mengoperasikan angkot sekarang, supaya tidak terjadi kesenjangan,” kata Andi Harun Senin, 22 Juli 2024.

“Kita mau tata kota berhasil baik, tapi di sisi lain tidak boleh menutup mana bahwa masih ada angkot lama yang beroperasi di beberapa trayek,” tambahnya.

Dalam perencanaannya, Dishub juga telah mengintegrasikan bus listrik dengan angkot, agar terhubung. Bus untuk jalur utama, sementara angkot untuk jalur lanjutan seperti jalan yang lebih sempit.

Sehingga Andi Harun memastikan keberadaan bus listrik tidak mengganggu kegiatan sopir angkot. Dan jangan sampai angkot menjadi kehilangan penumpangnya. Diupayakan tidak ada konflik sosial dari bus listrik di Samarinda.

“Kita juga mau ajak sopir-sopir angkot bicara, supaya ketemu solusinya. Yang pasti kajiannya akan sampai ke sana. Termasuk kita pelajari data penumpang dan data seluruh trayek yang masih eksis di Samarinda.”

Perhitungkan Lebar Jalan

Selain itu, Andi Harun sebut bus listrik akan disesuaikan dengan kondisi jalan di Samarinda yang memang cenderung lebih sempit dibandingkan daerah Jawa. Andi pastikan tidak menambah kemacetan.

“Daerah Samarinda ini cenderung sempit dan pendek, hampir tidak bisa menggunakan bus dengan panjang 12 (meter), karena untuk memutar sulit. Mungkin 8 bisa, tapi soal teknis pasti akan diselesaikan,” kata Andi memperkirakan.

Terakhir, pemkot juga sudah memikirkan soal efisiensi dan biaya. Andi memperhitungkan agar masyarakat mau menggunakan bus listrik ketika jadi. Sehingga ini bukanlah proyek pemborosan.

“Jangan sampai sudah kita bayar belasan milyar tapi tidak digunakan masyarakat, akan berpotensi jadi pemborosan,” sambung Andi Harun.

“Dishub boleh punya target, tapi kan prosesnya masih panjang. Mengajukan ke wali kota, ke TAPD.  Semua harus dihitung,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Rencana Bus Listrik Dipastikan Matang, Andi Harun: Akan Libatkan Angkot dan Masyarakat Mau Naik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kota Samarinda bakal segera memiliki transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) berbasis bus listrik. Tahun 2025. Seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Aceh, dan kota besar lainnya.

Saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, masih berhitung dalam konsep dan perencanaanya. Karena ada banyak pertimbangan untuk mewujudkannya. Mulai dari anggaran, trayek, jenis bus, dan lainnya.

Sebetulnya, konsepnya sendiri sudah matang. Meski sebelumnya sempat melalui tarik ulur konsep cukup panjang. Kini menyisakan dua opsi skema penerapan yang masih ditimbang, karena berpengaruh pada banyak aspek.

Yakni dua opsi skema yang akan digunakan. Beli bus sendiri, atau menggunakan skema buy the service (BTS) yang sudah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Masing-masing punya perhitungan sendiri

Karena akan direalisasikan pada tahun 2025. Pemkot akan memutuskan skema penerapannya pada Agustus nanti. Lalu diusulkan dalam susunan APBD Perubahan 2024 ini. Jika disetujui, baru direalisasikan.

Warga Samarinda Belum Butuh Bus Listrik

Namun Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani justru pesimis dengan rencana ini. Sebab menurutnya warga Kota Samarinda belum butuh-butuh banget dengan transportasi massal. Apalagi bus listrik.

Angkasa bisa mengerti, tujuan Pemkot Samarinda mengadakan transportasi massal bus listrik ini adalah untuk mengurai masalah kemacetan yang ada, hingga mengurangi polusi udara. Namun ….

“Apakah masyarakat Kota Samarinda ini berpikir seperti itu?” Kata Angkasa Rabu, 17 Juli 2024.

Menurutnya, Dishub harus mengkaji lebih dahulu kebutuhan warga akan transportasi massal. Bukan hanya soal gaya atau sombong untuk membuat sesuatu yang dipandang. Apalagi sampai bersaing dengan kota lain.

Dibandingkan dengan Jakarta, warga di sana akhirnya menggunakan transportasi massal, karena memang terpaksa. Mau tak mau bin harus. Karena padatnya kota metropolitan itu. Sehingga budayanya terbangun. Namun kondisinya berbeda dengan di Samarinda

“Kita sedang membangun budaya, kalau Jakarta, iya karena terpaksa. Dan apakah Samarinda juga sama halnya?”

“Saya pernah tanya mahasiswa, mereka memilih motor pribadi ketimbang bus. Ya jelas mereka lebih pilih naik motor. Nah harusnya ini dilihat dulu, apakah sudah memenuhi syarat kebutuhan di Kota Samarinda. Karena budaya kita belum terbangun,” tambahnya.

Angkasa Pesimistis

Lanjut Angkasa, untuk merealisasikan bus listrik di Samarinda tentu membutuhkan anggaran yang tak murah. Ditambah lagi harus mensubsidi masyarakat. Lalu kebutuhan adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum.

Ditambah dengan kondisi jalan di Samarinda yang sempit, dan masih banyak yang belum dibenahi. Kata Angkasa, di Jakarta yang butuh bus saja masih ribut. Terlebih, pemkot masih punya banyak PR di sektor pembangunan.

“Saya tidak begitu tertarik. Saya juga tidak terlalu optimis, jujur saja. Karena (budaya) masyarakat kita belum terbangun, mungkin di awal masyarakat akan tertarik untuk mencoba, tapi selanjutnya saya khawatir masyarakat tidak berkenan lagi.”

Sebagai legislator, kader PDI-P Samarinda ini akan berupaya mengawasi dan memberikan rambu-rambu supaya tidak berdampak buruk terhadap keuangan APBD Samarinda. Agar dikeluarkan sesuai kebutuhan.

“Konsentrasi ke terowongan saja dulu, betulkah akan mengurai kemacetan?” (ens/dra)

Artikel Dewan Sebut Warga Samarinda Belum Butuh-Butuh Banget dengan Bus Listrik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kota Samarinda bakal segera menyusul Kota Balikpapan. Yang sudah lebih dulu melakukan uji coba transportasi massal bus untuk dalam kota sejak awal Juli. Yang bernama Balikpapan City Trans (Bacitra).

Sementara Dinas Perhubungan Samarinda, masih berhitung dalam perencanaan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Bus listrik. Karena ada banyak pertimbangan untuk merealisasikannya.

Sebetulnya, konsepnya sendiri sudah matang. Meski sebelumnya sempat melalui tarik ulur konsep yang cukup panjang. Kini menyisakan dua opsi penerapan yang harus diputuskan dahulu. Dan berpengaruh pada banyak aspek.

Yakni dua opsi skema yang akan digunakan. Beli bus sendiri, atau menggunakan skema buy the service (BTS) yang sudah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Masing-masing punya perhitungan sendiri.

Mulai dari anggaran yang disiapkan, jumlah trayek dan jalurnya, titik pemberhentian, jenis bus listrik yang akan digunakan, tarif untuk masyarakat, perawatan bus, hingga standar pelayanan minimal yang harus ditetapkan.

Vendor Bus Listrik Sudah Melirik

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan ada beberapa vendor pengelola bus yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Tepian dalam menyediakan BRT yang sedang direncanakan.

“Ada salah satu vendor yang sudah dipakai di Jakarta. Dia sudah berjalan sekitar 2 tahun 7 bulan. Dengan nol penalti. Dan itu dia sudah menggunakan skema buy the service,” jelasnya Selasa, 16 Juli 2024.

“Balikpapan juga buy the service. Jadi sistemnya beli layanan itu, kita akan bayar ke operator, rupiah per kilomaternya. Dan bisa juga memberikan penalti ke operator jika tidak menjalankan sesuai SOP,” tambahnya.

Rencananya, akan direalisasikan pada tahun 2025. Pada tahun ini, Pemkot Samarinda akan memutuskan hasil kajian dan perencanaan, terutama skema yang akan digunakan nanti. Tepatnya di Agustus nanti. Termasuk mulai mengajukan anggarannya ke APBD.

Lalu, bus akan digratiskan selama 3 bulan pertama. Untuk bulan ke-4 dan seterusnya akan dikenakan tarif yang murah dan bersubsidi. Misal dari tarif Rp20 ribu, menjadi Rp3 ribu. Angka pastinya juga masih dihitung.

 “Kita juga akan menentukan titik-titik SPKL (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum).”

“Untuk vendor, ada 3. Yang satu masih hanya kunjungan saja.”

Manalu menambahkan, ketika usulan disetujui, diperlukan waktu sekitar 6 bulanan untuk mempersiapkan semuanya. Mulai dari bus, trayek, dan segala detail lainnya. Batu bisa dioperasikan.

“Nanti di Agustus keputusannya. Awal-awal 2 koridor dulu lah di 2025 targetnya,” pungkas Manalu. (ens/dra)

Artikel Pemkot Samarinda akan Putuskan Konsep Akhir Bus Listrik Bulan Depan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda untuk merealisasikan transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) sejak tahun 2023 sebetulnya sudah hampir siap. Secara konsep sebetulnya sudah matang.

Konsepnya seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik.

Menggunakan transportasi berupa bus konvensional ukuran 3/4 alias medium bus, beserta angkot sebagai penunjang. Ide itu awalnya direncanakan terealisasi pada tahun 2024 ini. Namun karena satu dan lain hal, mundur menjadi tahun 2025.

Rencananya Dishub bakal menggunakan sistem buy the service alias beli layanan. Akan ada pihak ketiga yang menjadi operator. Sementara Dishub bekerja sebagai regulator yang mengawasi. Ini juga akan menghemat biaya, tidak perlu beli dan merawat bus sendiri. Lebih mudah, praktis, dan efisien.

Namun ketika ide itu diajukan, Wali Kota Samarinda Andi Harun menolaknya. Karena menilai anggarannya terlalu besar. Sehingga lebih baik jika membeli bus dan mengelolanya sendiri.

Bus Listrik Kembali Masuk Rencana

Dishub lalu mematangkan kembali sesuai arahan. Dalam prosesnya terdapat beberapa perubahan. Seperti bus listrik yang kembali masuk dalam rencana konsep BRT. Bahkan ada wacana menggunakan angkot listrik juga.

Diketahui, sebelumnya pemkot ingin menggunakan bus listrik untuk transportasi massal. Namun karena melihat medan jalan dan seringnya banjir di Samarinda, konsep itu dibatalkan. Beralih menggunakan bus konvensional.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan ada berbagai pertimbangan lain untuk kembali membahas bus listrik tersebut hingga masuk dalam rencana.

“Dari efisiensi dan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan hingga mengurangi efek rumah kaca. Sekaligus mengurangi kendaraan pribadi,” jelasnya belum lama ini.

Jika terkait alasan medan di Samarinda, Manalu menyebut tidak akan sepenuhnya menggunakan bus listrik. Terutama jika pada medan menanjak. Bisa menggunakan bus konvensional.

Memasukkan lagi ide bus listrik itu kemudian dibarengi juga dengan penambahan angkot listrik. Dan diatur agar angkot listrik ini melewati medan yang tidak berat. Agar tidak memakan banyak energi.

“Untuk bus, nanti ada trayek yang melewati gunung kita rekomendasikan untuk pakai bbm solar untuk busnya. Kombinasi bus listrik dan bus konvensional.”

“Kalau angkot listrik akan dicari rute yang trayeknya dilewati tidak ada tanjakan sehingga tidak memakan listrik yang terlalu besar. Untuk angkot listrik masih mau dimatangkan, butuh sekitar 63 unit untuk 7 trayek. ,” tambah Manalu.

Nasib Angkot Samarinda

Untuk kondisi angkot di Samarinda, Manalu mencatat ada sekitar 15-20 angkot saja yang memenuhi syarat jalan. Sehingga jika mereka ingin bergabung, bisa berkolaborasi dengan Pemkot Samarinda.

Nantinya jika bus dan angkot listrik ini benar terealisasi. Pemkot Samarinda akan mengajukan kerja sama untuk pengadaan pool atau sarana pengisian bahan bakar kendaraan listrik.

“Kami sediakan pool dan memasang semua kelengkapan kendaraan listrik tersebut,” kata Manalu.

Untuk sistem beli layanan yang ditolak Andi Harun, Manalu mengaku sudah menyiapkan alternatif lain. Yakni kerja sama dengan Perumda Varia Niaga. Yang akan bekerja sebagai pengelola.

“Bus beli dari kita lalu dikelola oleh Perumda Varia Niaga sebagai operator, tapi dengan catatan harus punya KBLI,” pungkas Manalu.

Kini Dishub tengah mematangkan ulang konsepnya. Jika disetujui wali kota, akan segera dianggarkan pada masa APBD Perubahan tahun ini. (ens/dra)

Artikel Tarik Ulur Konsep Transportasi Umum di Samarinda, Bus Listrik Kembali Masuk Rencana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada Juli lalu, Pemkot Samarinda mengungkap rencana untuk menjalankan sistem transportasi umum bus listrik untuk tahun depan. Namun seiring penggodokan rencana, terjadi perubahan opsi.

Rencana awal, pemkot akan mengadakan bus listrik untuk transportasi dalam kota sejumlah 15 unit. Konsepnya akan seperti Bus Rapid Transit (BRT) seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Banjarmasin, dan Jogjakarta.

Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Menggantikan peran angkot. Dan terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik di Samarinda.

Teranyar pemkot melalui Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah merampungkan perencanaannya. Namun untuk pengadaan bus listrik harus dibatalkan. Dan sementara berubah opsi menggunakan bus konvensional terlebih dahulu.

Bus Listrik Kurang Cocok

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan, penggunaan sistem bus listrik belum cukup support untuk medan jalan di Samarinda.

“(Rencana) kami bus listrik, ini (realisasinya) mungkin kayaknya konvensional aja dulu lah. Karena rute tanah (jalan) kita kan tanjakan. Ketika tanjakan itu kan listrik yang terserap lebih besar,” jelas Manalu pada Senin 30 Oktober 2023.

Namun konsep BRT tetap jadi. Hanya berubah menjadi bus konvensional dengan kualitas tinggi yang berbasis sistem transit, dan punya trayek khusus.

Sebetulnya, BRT ini perlu ada jalur terpisah dengan jalan umum. Namun di Samarinda karena belum terakomodir. Maka akan melintas jalan umum biasa.

Tiga Opsi Konsep Pengelolaan BRT

Kadishub mencatat ada 3 opsi final yang ditawarkan mengenai pengelolaan BRT. Pertama sewa kelola, yakni dikelola oleh pemerintah kota sendiri dalam hal ini Dinas Perhubungan.

Kemudian yang kedua melalui Perusahaan Daerah atau BUMD. Lalu yang ketiga beli layanan yang sudah diterapkan secara nasional.

Menurut Manalu, dari ketiga opsi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, opsi beli layanan jadi opsi yang paling utama. Karena hanya membayar biaya operasional kendaraan. Nggak perlu repot beli dan rawat kendaraan.

“Buy the service ini win-win solution. Karena kita tinggal menyampaikan kepada operator bus yang sudah berpengalaman, mereka yang menyediakan bis, mereka akan kita bayar rupiah perkilometer sesuai biaya operasi kendaraan,” beber Manalu.

“Jakarta dan surabaya yang sudah sukses buy the service,” lanjutnya.

Manalu bilang, dari 7 trayek yang ada tidak langsung diterapkan sekaligus. Diterapkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesanggupan anggaran pemkot.

Karena dalam hal ini pemkot tidak fokus mencari keuntungan. Melainkan bersifat pelayanan kepada masyarakat. Karena sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi layanan umum.

“Bagaimana melayani masyarakat dengan aman nyaman lancar terjangkau, tidak berbicara untung dan rugi. Itu fungsi transportasi massal.”

Akan ada dua rute pertama yang diterapkan sebagai uji coba di tahun depan. Yakni dua trayek utama dan dua trayek penghubung. Untuk trayek utama rutenya Pasar Pagi-Lempake bolak balik.

Diharapkan rute pertama ini dapat mengurai kemacetan di sana. Selain itu Dishub juga telah menyiapkan beberapa mitigasi agar masyarakat mau menggunakan layanan transportasi umum ini.

“Samarinda sebagai mitra IKN, perlu digitalisasi transportasi. Kita bisa tertinggal dengan kota lainnya. Kita tidak berharap pemerintah bersifat profit, namun bersifat melayani,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Rencana Bus Listrik Samarinda Kemungkinan Besar Batal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Samarinda, Rabu 12 Juli 2023. Dalam agenda itu, Dishub melaporkan progres kinerja beserta serapan anggaran tahun ini. Yang sudah mencapai 60 persen pada semester pertama.

Selain itu, mereka juga mengusulkan program-program untuk tahun depan. Agar bisa dibiayai dalam APBD murni 2024.

Ada 2 program besar yang diusulkan. Yakni program Samarinda Terang. Di mana Dishub bertanggung jawab pada pemenuhan LPJU di titik-titik gelap Samarinda. Dan program transportasi umum dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

Secara teknis, kendaraan yang digunakan adalah bus listrik. Berjumlah 15 unit. Yang akan beroperasi di dalam kota, layaknya angkutan kota (Angkot). Bus-bus itu akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Dan terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik.

Saat dikonfirmasi pada Kamis, 13 Juli. Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu membenarkan bahwa mereka mengusulkan program pengadaan sistem transportasi umum tersebut.

“Nantinya bus ini berbasis listrik atau baterai. Ini sesuai dengan instruksi Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Pemilihan bus listrik sendiri, karena pemkot ingin memiliki sistem transportasi umum yang ramah lingkungan. Serta untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Serta mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi.

Selain itu, juga sebagai bentuk modernisasi. Karena beberapa kota besar seperti Jakarta dan Banjarmasin sudah menerapkannya lebih dulu.

Total anggaran yang digunakan untuk membiayai program ini adalah sebesar Rp65 miliar. Uang ini bukan hanya untuk pengadaan 15 unit bus listrik saja. Tapi sudah mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendukung, gaji sopir dan petugas lainnya, serta bahan bakar. Sumber dananya berasal dari APBD murni 2024.

“Saat ini kami telah melakukan rapat dengan vendor demi merealisasikan program terbaru untuk Kota Samarinda ini,” tutup Manalu.

Sistem Bus Listrik Harus Optimal

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya turut membenarkan usulan program ini. Secara prinsip, anggota dewan Basuki Rahmat sepakat dan mendukung program ini.

“Teknisnya masih dalam tahap perumusan. Baik pengadaan sampai uji cobanya.”

“Sebanyak 15 unit ini nantinya tidak diadakan sekaligus, tapi secara bertahap. Rencananya ada tujuh trayek. Tetapi nanti diuji coba dulu 2 trayek,” jelas Angkasa.

Meski mendukung penuh, Angkasa menegaskan bahwa program ini harus direncanakan matang-matang. Terutama skema transisinya. Karena saat ini, warga Samarinda masih bergantung pada transportasi umum konvensional. Seperti angkot dan ojeg online.

“(Harus matang), jangan sampai hanya program sementara. Sedangkan nanti jika berubah kepemimpinan berubah juga kebijakannya,” lanjutnya.

Sebelum itu, Dishub Samarinda juga akan lebih dulu melakukan peremajaan. Pada kendaraan operasional pemkot yang sudah berusia lebih dari 10 tahun. Prioritasnya untuk kendaraan yang digunakan untuk pengawalan dan menopang tugas wali kota.

Pengadaannya akan dilakukan pada masa penganggaran APBD-P 2023. Juga menggunakan mobil listrik. Sekaligus menjadi pilot project program bus listrik.

“Peremajaan akan difokuskan pada kendaraan listrik juga. Sebagai contoh untuk beralih pada sumber daya terbarukan,” pungkasnya. (dmy/dra)

Artikel Tahun 2024, Insyaallah Samarinda Punya Transport Umum Bus Listrik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.