Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memberi banyak pelajaran hebat saat menjadi pembicara kunci pada Rakor Adbang se-Kalimantan Timur 2024.

Rakor ini mengusung tema “Peran Penting Administrasi Pembangunan dalam Memperkuat Sinergitas Pembangunan Daerah”. Rakor digelar di Grand Ballroom Hotel Kryad Sadurengas, Tana Paser, Selasa 5 Maret 2024.

Abdullah Azwar menyebutkan bahwa ia banyak melakukan keberhasilan dalam membuat terobosan dan inovai saat menjadi Bupati Banyuwangi dan Menteri PAN-RB.

“Saya datang hari ini harus memberi manfaat dan berdampak. Kalau tidak, maka SPPD saya jadi tidak ada gunanya,” buka Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam paparannya.

Dalam hal ini, ia mengajak seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) bergerak mewujudkan birokrasi berdampak.

Menurutnya, walaupun saat ini birokrasi sudah mulai banyak bergerak tapi apakah program  yang dilaksanakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Ia mengajak semua birokrasi bergerak fokus, sebab dengan fokus maka hasil dan dampak programnya terukur.

“Engine negara untuk mencapai tujuan itu birokrasi. Maka kita perlu membina birokrasi. Mesin birokrasi kita perlu terus menerus diperbaiki,” tambah Abdullah Azwar Anas.

Secara khusus, Menteri PAN-RB juga menyinggung penyiapan birokrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).  Ia tak setuju jika hanya IKN yang maju, tapi birokrasi di kabupaten kota di Kaltim tidak ikut  tumbuh menuju Indonesia Emas 2045.

“Saya ikut berdosa kalau IKN saya bantu siapin, tapi daerah penyangga tidak. Pak Bupati nanti saya bantu Paser,” ucap Abdullah Azwar Anas.

Harapannya, generasi Kaltim bisa ambil bagian dalam rekrutmen baru ASN untuk mengisi IKN.

Dia pun berjanji untuk mengakomodasi SDM Kaltim untuk bersaing di IKN, dimana usulannya masih akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Menteri Abdullah Azwar Anas mengirimkan pesan kepada para kepala daerah.  Menurutnya, kepala daerah harus mampu meyakinkan dukungan dari gagasan dan program, baik secara internal maupun  dukungan publik (eksternal).

Untuk kemajuan daerah, kepala daerah harus memiliki inovasi untuk menggerakkan semua komponen daerah secara bersama.

“Perlu umbrella agar semua bergerak. Perlu festival.  Bukan hanya menggerakkan ekonomi, tapi menggerakkan orang yang tadinya susah tersenyum jadi harus ikut senyum. Tidak mungkin wisatawan balik ke Banyuwangi kalau kita tidak senyum,” bebernya. (rw)

Artikel Menteri PAN-RB Ingin Daerah Penyangga Maju Bersama IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan ramah tamah dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Paser di Hotel Kriyad Sadurengas Tanah Grogot, Sabtu malam, 18 November 2023.

Di depan Bupati Paser Fahmi Fadli, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik kembali menyinggung tentang visi besar Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

“Apa visi besar Pak Presiden (Joko Widodo), yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memindahkan ibu kota negara dan mengubah konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris,” kata Pj Gubernur Akmal Malik.

Kabupaten Paser, kata Akmal juga menjadi bagian penting dari rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk dapat berkontribusi besar dalam pembangunan IKN, Pj Gubernur Akmal Malik mengajak Pemkab Paser dan seluruh daerah di Kaltim yang pada saatnya akan menjadi buffer zone (daerah penyangga) IKN untuk ‘berkaca’.

“Mari berkaca untuk melihat diri kita sendiri. Apa yang kita miliki dan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita tidak mau berkaca, kita tidak akan tahu apa kekurangan kita,” kata Akmal.

“Saya mengajak mari kita semua berkaca dulu agar kita tahu sejauh mana kita bisa mengoptimalkan kontribusi kita untuk IKN,” imbuhnya.

Bupati Paser Fahmi Fadli berterima kasih atas kehadiran Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ke ke kabupaten yang dikenal dengan semboyannya “Olo Manin Aso Buen Si Olo Ndo” (masa depan harus lebih baik dari sekarang) itu.

“Kami berterima kasih sekali karena Pak Gubernur memenuhi janjinya untuk datang ke Paser. Kepercayaan kami di sini, siapa pun yang sudah ke sini, insyaallah akan berkali-kali ke sini,” ucap Fahmi Fadli.

“Insyaallah beliau juga akan hadir pada ulang tahun Kabupaten Paser 29 Desember nanti. Ini agak sedikit memaksa Pak Gubernur,” canda Bupati Fahmi Fadli disambut applaus para camat dan kepala desa yang hadir malam tadi.

Tampak mendampingi Pj Gubernur Akmal, Asisten Pemerintahan dan Kesra Syirajuddin, Kepala Bapenda Ismiati dan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Siti Farisyah Yana. (sul/yans/adpimprovkaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pj Gubernur Kaltim Ajak Semua Daerah Penyangga IKN untuk ‘Berkaca’ pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Orang nomor satu di Kota Tepian ini mengharapkan pembangunan daerah penyangga tidak tertinggal dengan pembangunan di IKN. Agar tidak bernasib sama dengan daerah-daerah sekitar DKI Jakarta seperti Bogor dan Tangerang.

“Kita harus belajar dari Tanggerang, Bogor dan daerah sekitar Jakarta. Daerah-daerah ini mendapat masalah karena DKI dulu dibangun baru menyusul yang lain. Ini jangan terjadi di sini, setelah IKN jadi baru menyusul pembangunan di daerah penyangga seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Paser,” ungkapnya.

Menurut Andi Harun, pembangunan yang menyusul berpotensi memunculkan ketimpangan antara IKN dengan daerah penyangga. Juga permasalahan yang dihadapi di daerah sekitar DKI Jakarta saat ini.

“Semangat awalnya IKN ini adalah tumbuh bersama. Kami siap mendukung dan menjamin kelancaran pembangunan IKN tentunya dengan semangat tumbuh bersama. Dalam artian IKN dan daerah sekitarnya bisa bersamaan pembangunannya, bukan belakangan,” terangnya.

Untuk itu Andi menyatakan banyak hal yang harus dilakukan secara konsisten oleh Otorita IKN. Salah satunya, Pemerintah Pusat melalui Otorita IKN diminta merencanakan pembangunan sistem jaringan jalan dari dan menuju IKN ke semua daerah penyangga.

Hal tersebut penting demi menghindari ketimpangan yang terjadi antara pembangunan di IKN dan daerah penyangga. “Jangan sampai IKN megah, tetapi daerah penyangga hanya terima limpahan masalah sosial saja,” urainya.

Kata Andi, selama ini daerah penyangga IKN sulit mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar. Lantaran memiliki keterbatasan ABPD. Di satu sisi cakupan daerahnya terbilang luas.

Samarinda misalnya, memiliki luas 717,4 kilometer persegi, lebih besar dibanding luas DKI Jakarta yang hanya 661,5 kilometer persegi. Tetapi APBD DKI Jakarta lebih besar, mencapai Rp 82,47 triliun, sedangkan Samarinda hanya Rp 2,6 triliun. Hal yang sama juga dialami daerah penyangga lain.

“Untuk itu kami perlu campur tangan pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar masyarakat di daerah,” ungkapnya

Andi Harun juga meminta Otorita IKN mengindentifikasi klaster-klaster masing-masing daerah penyangga sebagai sistem pendukung perencanaan dan pembangunan IKN. Semua itu bisa dituangkan dalam cetak biru supaya ada satu kesatuan pembangunan antara IKN dan daerah penyangga.

“Misalnya Samarinda energi terbarukan atau manufaktur, Balikpapan apa, Kukar apa, Paser apa, agar daya saing terbentuk. Ini harus dipersiapkan dari awal. Termasuk pula pemetaan kebutuhan tenaga kerja hingga pengembangan SDM pun dipersiapkan dari awal. Semua daerah penyangga bisa menyiapkan SDM-nya, saling bekerja sama dan kompetitif. Tidak lagi menjadi penonton,” bebernya. (redaksi)

Artikel Daerah Penyangga IKN Jangan Sampai Hanya Terima Limpahan Masalah Sosial pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.