Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan dana bantuan pendidikan program Gratispol bagi mahasiswa segera cair pekan ini, setelah sempat tertunda akibat proses evaluasi APBD Perubahan 2025 di tingkat pusat.

Isu tertundanya pencairan dana bantuan pendidikan program Gratispol bagi mahasiswa di Kalimantan Timur hingga akhir Oktober 2025 akhirnya mendapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Pemprov memastikan dana tersebut akan segera disalurkan pada pekan ini.

Juru Bicara Pemprov Kaltim sekaligus Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, membenarkan adanya sedikit keterlambatan. Namun, ia meminta masyarakat serta penerima bantuan memahami proses yang harus dilalui sebelum penyaluran dilakukan.

“Insha Allah, minggu ini akan segera cair dana Gratispol pendidikan untuk kampus negeri maupun swasta di Kaltim,” tegas Faisal di Samarinda, Senin, 3 Oktober 2025.

Faisal menjelaskan, keterlambatan penyaluran dana ke 52 perguruan tinggi penerima disebabkan oleh proses administratif yang harus diselesaikan di tingkat pusat, khususnya terkait evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

“Agak terlambat karena memang sedang tahapan proses APBD-P 2025. Hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru diterima minggu lalu oleh Pemprov Kaltim,” lanjutnya.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim menargetkan pencairan dana beasiswa tersebut pada pekan keempat Oktober. Namun dengan hasil evaluasi dari Kemendagri yang telah diterima, Pemprov kini dapat mempercepat proses administrasi pencairan.

“Untuk itu, kami mohon maaf dan pengertiannya atas keterlambatan ini. Kami pastikan dana segera disalurkan agar dapat dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa di Kaltim,” tutup Faisal.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan kekhawatiran masyarakat dan pihak kampus mengenai dana Gratispol dapat terjawab, sehingga proses pendidikan mahasiswa penerima bantuan berjalan lancar. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Pastikan Dana Gratispol Cair Pekan Ini, Keterlambatan Disebabkan Proses APBD-P pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wasis menjelaskan bahwa besaran total hibah yang diterima parpol bergantung pada perolehan suara sah yang mereka dapatkan dalam pemilihan umum. Meskipun nilai satuan per suara saat ini tetap sebesar 5.595 (belum mengalami kenaikan dari tahun lalu), beberapa parpol telah mengajukan permohonan resmi agar nilai per suara dinaikkan menjadi 10.000.

“Memang ada usulan kenaikan nilai per suara dari parpol. Kami sudah menerima surat resmi dan menindaklanjutinya dengan mengajukannya kepada Wali Kota,” jelas Wasis, seraya menambahkan bahwa surat tersebut masuk dua hari sebelumnya dan sedang diproses oleh Wali Kota saat ia masih di tanah suci Mekkah, sehingga ditangani oleh Pelaksana Harian (Plh).

Kenaikan Tergantung Kajian dan Kemampuan Daerah

Wasis menegaskan bahwa kenaikan nilai satuan per suara tidak dapat dilakukan serta merta. Wali Kota perlu melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan.

“Kebijakan menaikkan atau tidaknya nilai per suara ini sepenuhnya tergantung pada Wali Kota berdasarkan kajian tertentu, terutama terkait kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD). Harus ada rumusan dan perhitungan yang matang, disesuaikan dengan kondisi PAD kita,” ujar Wasis, Jumat, 4 Juli 2025.

Ia menambahkan bahwa usulan kenaikan dinilai wajar mengingat nilai satuan di Samarinda saat ini lebih rendah dibandingkan daerah lain yang minimal 10.000 per suara.

Mekanisme Penyaluran dan Pengawasan

Menanggapi pertanyaan mengenai pengawasan penggunaan dana hibah, Wasis merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018. Aturan tersebut mengatur alokasi dana hibah: 60% harus digunakan untuk pembinaan (termasuk pendidikan politik dan sosialisasi pentingnya partisipasi pemilu), dan 40% sisanya untuk operasional sekretariat parpol.

“Alhamdulillah, sejauh ini pengelolaan dana hibah oleh parpol di Samarinda berjalan baik dan sesuai aturan. Mereka menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan tertib. Pengawasan utama memang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan berdasarkan rekomendasi BPK, tidak ada permasalahan berarti terkait penggunaan dana ini,” pungkas Wasis. (chanz/sty)

Artikel Kenaikan Dana Hibah Parpol di Samarinda Masih Dikaji pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan pemangkasan dana dari Pemprov Kaltim, DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran di sektor pendidikan. Hal ini untuk mencegah dana mengendap yang dapat berujung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim, menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan harus digunakan secara maksimal demi mendukung kelangsungan berbagai program yang telah dirancang. Ia mendorong instansi terkait agar segera merealisasikan kegiatan fisik maupun non-fisik selagi dana masih tersedia.

“Harapannya anggaran yang diberikan pemerintah bisa terserap maksimal. Apalagi sekarang ada efisiensi dan dana dari provinsi juga dipangkas,” ujar Hj. Iim, Rabu, 4 Juni 2025.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 52 persen anggaran untuk kegiatan fisik belum terealisasi. Jika tidak segera dimanfaatkan, potensi munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memengaruhi penyusunan APBD perubahan di tahun berjalan.

“Kalau ada dana, ayo segera realisasikan programnya. Jangan sampai muncul SILPA. Itu bukan hanya soal teknis, tapi juga bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.

Hj. Iim juga menyoroti kebutuhan di sektor pendidikan yang masih tinggi, khususnya di lapangan. Mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah, pengadaan fasilitas belajar, hingga peningkatan kompetensi guru masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Yang ada saja masih kurang, jadi sangat disayangkan kalau dana tersedia tapi tidak dimanfaatkan. Sisa 52 persen itu harus dimaksimalkan untuk program-program prioritas,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, pihak eksekutif diminta untuk memastikan tidak ada hambatan administratif yang menghalangi proses realisasi anggaran.

“Program yang sudah disusun sebaiknya langsung dijalankan. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru sibuk belanja. Perencanaan dan pelaksanaan harus sinkron,” ujarnya.

DPRD berharap dengan penyerapan anggaran yang optimal, kualitas pendidikan di Balikpapan dapat terus meningkat meski dalam kondisi fiskal yang terbatas. (sty)

Artikel DPRD Balikpapan Desak Optimalisasi Anggaran Pendidikan, Cegah Dana Mengendap pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebelumnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran menuai beragam respons dari masyarakat. Sebab, beberapa sektor yang terkena pemangkasan berhubungan langsung dengan kesejahteraan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Efisiensi Perjalanan Dinas dan Studi Banding

Salah satu bentuk efisiensi yang diterapkan adalah pengurangan atau penundaan belanja yang kurang efektif, seperti perjalanan dinas dan studi banding yang tidak relevan.

“Efisiensi berarti menunda atau membatalkan rencana belanja yang tidak efektif, termasuk perjalanan dinas. Di Pemerintah Kota Samarinda, kami telah melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 20 persen,” ujar Andi Harun.

Ia juga menyoroti praktik studi banding yang sering kali tidak mempertimbangkan relevansi dengan kondisi daerah. “Misalnya, untuk studi kebersihan, kita mau belajar ke Singapura. Itu tidak relevan karena teknologi mereka mahal dan sistem pengelolaan kebersihannya berbeda. Kita sebaiknya mencari daerah dengan kondisi yang lebih mirip dengan kita,” jelasnya.

Dampak Positif Efisiensi

Lebih lanjut, Andi Harun menilai efisiensi anggaran dapat berdampak positif, terutama bagi sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur.

“Jika kita bisa menghemat Rp5 miliar, mungkin dua sekolah bisa diperbaiki. Jika semua sektor melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak efektif, maka dana itu bisa dialihkan ke program yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, efisiensi di tingkat nasional bisa menghemat belasan hingga puluhan triliun rupiah, sementara di daerah dapat mencapai miliaran atau ratusan juta rupiah. Dana ini bisa digunakan untuk pembangunan yang lebih mendesak.

Klarifikasi Isu Pemangkasan Anggaran

Andi Harun menepis isu bahwa efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menyebut informasi mengenai pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak berdasar.

“Isu itu hanya hoaks dan tampaknya sengaja diembuskan untuk menciptakan kegaduhan di masyarakat,” tegasnya.

Dengan kebijakan efisiensi ini, Andi Harun berharap anggaran dapat dikelola lebih optimal demi kepentingan masyarakat serta mendukung program pemerintah yang benar-benar bermanfaat. (tha/sty)

Artikel Soal Efisiensi Anggaran, Andi Harun: Tak Berdampak Besar, Justru Menguntungkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hal ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi yang baru diteken Sri Mulyani, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/2025, tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah (TKD) menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2024 dalam rangka efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Mengutip Bisnis.com, ada enam item dana alokasi TKD yang dipotong. Yaitu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.

Kecuali Dana Otonomi Khusus, notabenenya tidak ada perbedaan besaran pagu alokasi keenam item dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 29/2025 dan dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 201/2024 tentang Rincian APBN 2025.

Perincian pagu alokasinya yaitu: pertama, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp27,8 triliun;

kedua, Dana Alokasi Umum sebesar Rp446,63 triliun; ketiga, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp36,95 triliun. Keempat, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp14,51 triliun (berkurang Rp3 triliun dibandingkan yang telah ditetapkan dalam lampiran Perpres 201/2024).

Kelima, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,2 triliun; keenam, Dana Desa sebesar Rp71 triliun. Hanya saja, KMK 29/2025 membagi alokasi keenam item transfer ke daerah itu menjadi dua kategori yaitu reguler dan cadangan. Nantinya pemerintah daerah hanya bisa memakai dana reguler, sementara dana cadangan dipotong oleh Sri Mulyani.

“[Dana cadangan] digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas diktum Kedelapan KMK 29/2025.

Berikut Rincian Dana Cadangan Transfer ke Daerah menurut KMK 29/2025: Cadangan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil: Rp13,9 triliun, Cadangan Dana Alokasi Umum: Rp15,67 triliun, Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp18,3 triliun, Cadangan Dana Otonomi Khusus: Rp509,45 miliar, Cadangan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp200 miliar, Cadangan Dana Desa: Rp2 triliun. Total pemotongan: Rp50,59 triliun. (Bisnis.com/sty)

Artikel Anggaran Transfer ke Daerah Resmi Dipotong Rp 50,59 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.