Pemprov Kaltim terus memperkuat langkah pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan program berbasis data yang lebih terukur dan tepat sasaran.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan yang diikuti oleh Dinas Sosial dan Bappeda se-Kalimantan Timur ini berlangsung di Hotel Four Points, Balikpapan, Selasa, 14 Oktober 2025.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa DTSEN merupakan data tunggal yang menjadi langkah strategis dalam penanganan sosial ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Dulu kita mengenal DTKS dan P3KE, sekarang semua disatukan menjadi DTSEN. Dengan ini, setiap kabupaten atau kota tidak lagi memiliki data terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu sistem,” jelas Dasmiah.

Rakor ini bertujuan menyusun langkah-langkah strategis dalam pemanfaatan DTSEN, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program perlindungan sosial lainnya. Dasmiah menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data agar penanganan kemiskinan tepat sasaran.

“Kalau data valid, penanganan pun jelas. Misalnya di Balikpapan, persentase orang miskin sudah terukur, tinggal ditindaklanjuti. Insya Allah, Kalimantan Timur bisa bebas dari kemiskinan,” ujarnya.

Saat ini, angka kemiskinan di Kaltim tercatat 5,11 persen, dan diharapkan dapat turun di bawah 5 persen pada 2026. Keberadaan data yang jelas dan terverifikasi diyakini akan mempermudah implementasi program pengentasan kemiskinan karena DTSEN menyajikan informasi by name by address, sehingga setiap keluarga miskin dapat ditangani secara akurat.

“Langkah awalnya kita verifikasi dan validasi data. Jika data sudah akurat, penanganannya pasti tepat. Sesuai arahan Gubernur, berbasis data, penanganan kemiskinan jadi lebih mudah,” tambahnya.

Dasmiah juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menargetkan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional.

“Saat ini kita di 5,11 persen, jauh di bawah angka nasional 8,47 persen. Harapan Gubernur, di 2026 kita bisa mencapai angka 4 persen,” ujarnya.

Melalui Rakor ini, Pemprov Kaltim berharap seluruh kabupaten/kota dapat menyamakan langkah strategis dalam penanganan kemiskinan. Selain itu, program pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi juga diyakini akan mengurangi beban masyarakat dan berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Dengan dukungan program gas pol dan gratis pol, serta perhatian terhadap pendidikan, masyarakat bisa hidup lebih layak dan angka kemiskinan menurun,” tutup Dasmiah. (Portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Optimalkan DTSEN untuk Tekan Angka Kemiskinan di Bawah 5 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komdigi memperkuat komitmen melindungi data publik di era digital. Melalui sosialisasi klasifikasi data sesuai risiko, seluruh Diskominfo se-Indonesia dibekali pemahaman agar tata kelola informasi publik lebih aman dan terstruktur.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan data publik. Seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Indonesia mengikuti sosialisasi sekaligus bimbingan teknis pelaksanaan Klasifikasi Data Sesuai Risiko, yang digelar secara hybrid di Hotel Aston Kuta, Bali, Selasa, 23 September 2025.

Implementasi Regulasi Baru

Acara dibuka oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Aries Kusdaryono, yang menjelaskan implementasi Peraturan Menteri Komdigi Nomor 5 Tahun 2025. Regulasi ini berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk pelayanan publik.

Menurut Aries, klasifikasi data publik dibagi dalam tiga tingkat risiko, yakni terbuka, terbatas, dan tertutup. “Data terbuka berisiko rendah dan dapat diakses publik luas, tetapi tetap harus dijaga keasliannya. Data terbatas berisiko sedang, wajib dienkripsi, dan hanya bisa diakses dengan persetujuan wali data. Sementara data tertutup memiliki risiko tinggi, hanya bisa diakses pihak berwenang dengan pengawasan penuh,” terangnya.

Fondasi Kepercayaan Publik

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian Diskominfo Provinsi Bali, I Putu Sundika, menegaskan pentingnya perlindungan data sebagai fondasi kepercayaan publik. “Transformasi digital membuka banyak peluang, mulai dari efisiensi layanan publik hingga pertumbuhan ekonomi. Namun, risikonya juga meningkat. Karena itu, klasifikasi data adalah langkah strategis,” ujarnya.

Dalam sosialisasi ini, peserta juga diberi panduan praktik pengelolaan data aman, mulai dari sistem enkripsi hingga self-assessment untuk menilai tingkat risiko data. Upaya ini sekaligus memastikan data dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan aspek keamanan.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya membangun tata kelola data publik yang aman, transparan, dan andal. Implementasi klasifikasi data sesuai risiko dinilai menjadi kunci memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan transformasi digital nasional berjalan secara aman dan bertanggung jawab. (Cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Perkuat Keamanan Data Publik, Komdigi Terapkan Klasifikasi Risiko di Sistem Elektronik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Diskominfo menggelar Coaching Jaringan Informasi Geospasial Daerah untuk Walidata Kabupaten/Kota se-Kaltim, sebagai langkah strategis memperkuat integrasi data menuju implementasi Satu Data Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Coaching Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) untuk Walidata tingkat kabupaten/kota se-Kaltim. Kegiatan berlangsung di Hotel Ibis Samarinda, Kamis, 14 Agustus 2025.

Agenda ini menjadi tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data, di mana Diskominfo selaku Walidata berperan membantu Pembina Data dalam membina produsen data serta Walidata di daerah. Tujuannya, memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan informasi geospasial secara terintegrasi untuk mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia.

Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor, menegaskan pentingnya peran Walidata di daerah.

“Kami berharap peran Walidata di tingkat kabupaten/kota semakin optimal dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengintegrasikan data geospasial. Data yang dihasilkan harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dengan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Walidata dalam Mengelola dan Mengintegrasikan Informasi Geospasial Menuju Data Berkualitas”, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data geospasial di Kaltim. Edi menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan.

Coaching JIGD menghadirkan dua narasumber berkompeten. Dhaniswara Wiradharma dari Badan Informasi Geospasial menyampaikan materi tentang kebijakan dan arah pengembangan JIGD, sementara Eko Junirianto dari Politeknik Negeri Samarinda membawakan materi terkait standar teknis dan praktik pengelolaan data geospasial.

Edi mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ini sebagai ruang berdiskusi, berbagi pengalaman, dan membangun kolaborasi yang lebih erat.

“Hanya dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, kita bisa mewujudkan pengelolaan data geospasial berkualitas di Kalimantan Timur,” tegasnya. (Krv/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Diskominfo Kaltim Gelar Coaching JIGD, Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno, menyoroti carut-marutnya data kependudukan yang dinilai menghambat program pemerintah, distribusi bantuan, hingga validitas pemilih Pemilu.

Ia menyebut akar persoalannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui data serta masih lemahnya sistem layanan pencatatan sipil di lapangan.

“Banyak masyarakat tidak segera melapor perubahan data, misalnya saat pindah domisili atau menikah. Baru diurus saat anak mau masuk sekolah. Akhirnya menumpuk di Disdukcapil,” ujarnya saat diwawancara, Jumat, 18 Juli 2025.

Menurut Suparno, ada tiga persoalan utama yang kerap terjadi dalam pencatatan data penduduk:

1. Pindah domisili tapi tidak melapor ke Disdukcapil.
2. Menikah dan pindah, tapi data tak diubah hingga punya anak.
3. Kematian tidak dilaporkan, kecuali bila berkaitan dengan warisan.

“Kalau tidak ada warisan atau utang piutang, banyak keluarga tidak melaporkan kematian. Akibatnya, data orang yang sudah meninggal tetap tercatat hidup, bahkan bisa menerima bantuan atau undangan Pemilu,” jelasnya.

Upaya Disdukcapil dan Keterlibatan Rukun Kematian

Untuk mengatasi masalah ini, Suparno menyebut Disdukcapil berencana melibatkan Rukun Kematian di tingkat kelurahan guna membantu pencatatan kasus kematian secara aktif. Nantinya, peran mereka akan diberi insentif.

“Rukun Kematian akan dapat reward. Besarannya nanti dirumuskan oleh Disdukcapil,” ungkapnya.

Meski begitu, ia menekankan kunci utama tetap ada pada kesadaran masyarakat dalam memperbarui data seperti status pendidikan atau domisili.

“Kadang di KK masih tertulis SD, padahal anak sudah kuliah atau bekerja. Pemutakhiran data sangat minim,” tambahnya.

Sosialisasi dan Evaluasi Layanan

Suparno menjelaskan bahwa DPRD terus mendorong sosialisasi pemutakhiran data dalam berbagai kegiatan seperti reses dan sosialisasi peraturan daerah. Ia juga kerap mengimbau para RT agar membantu menginformasikan pentingnya pencatatan yang akurat.

Namun, ia mengakui masih banyak warga yang kesulitan karena prosedur berbelit.

“Harusnya bisa satu pintu. Sekarang sering dilempar dari kelurahan ke Disdukcapil, ini bikin warga malas ngurus,” keluhnya.

Anggaran dan Keterbatasan Teknis

Terkait anggaran, Suparno menyebut penyerapan anggaran Disdukcapil tahun ini masih menyisakan Silpa, meski belanja untuk blangko dan sosialisasi tercatat besar, yakni sekitar Rp 8 miliar.

“Untuk 2026, Disdukcapil dianggarkan sekitar Rp 21 miliar,” ungkapnya.

Namun tantangan bukan hanya pada anggaran, melainkan juga keterbatasan perangkat di kecamatan. Beberapa komputer disebut rusak dan tak mampu mendukung sistem terbaru. Akibatnya, ada praktik kanibal komputer atau merakit ulang perangkat bekas untuk tetap bisa melayani warga.

“Karena itu, pelayanan akhirnya terpusat di kantor Disdukcapil, terutama untuk surat kematian lama yang rawan konflik warisan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa surat kematian tidak bisa diterbitkan dua kali dan hanya dapat diurus oleh satu pihak dari ahli waris, untuk mencegah sengketa.

“Surat kematian hanya sekali dikeluarkan, agar tidak jadi sumber konflik antar ahli waris,” pungkas Suparno. “Banyak masyarakat tidak segera melapor perubahan data, misalnya saat pindah domisili atau menikah. Baru diurus saat anak mau masuk sekolah. Akhirnya menumpuk di Disdukcapil,” ujarnya saat diwawancara, Jumat (18/7/2025).

Menurut Suparno, ada tiga persoalan utama yang kerap terjadi dalam pencatatan data penduduk:

1. Pindah domisili tapi tidak melapor ke Disdukcapil.
2. Menikah dan pindah, tapi data tak diubah hingga punya anak.
3. Kematian tidak dilaporkan, kecuali bila berkaitan dengan warisan.

“Kalau tidak ada warisan atau utang piutang, banyak keluarga tidak melaporkan kematian. Akibatnya, data orang yang sudah meninggal tetap tercatat hidup, bahkan bisa menerima bantuan atau undangan Pemilu,” jelasnya.

Upaya Disdukcapil dan Keterlibatan Rukun Kematian

Untuk mengatasi masalah ini, Suparno menyebut Disdukcapil berencana melibatkan Rukun Kematian di tingkat kelurahan guna membantu pencatatan kasus kematian secara aktif. Nantinya, peran mereka akan diberi insentif.

“Rukun Kematian akan dapat reward. Besarannya nanti dirumuskan oleh Disdukcapil,” ungkapnya.

Meski begitu, ia menekankan kunci utama tetap ada pada kesadaran masyarakat dalam memperbarui data seperti status pendidikan atau domisili.

“Kadang di KK masih tertulis SD, padahal anak sudah kuliah atau bekerja. Pemutakhiran data sangat minim,” tambahnya.

Sosialisasi dan Evaluasi Layanan

Suparno menjelaskan bahwa DPRD terus mendorong sosialisasi pemutakhiran data dalam berbagai kegiatan seperti reses dan sosialisasi peraturan daerah. Ia juga kerap mengimbau para RT agar membantu menginformasikan pentingnya pencatatan yang akurat.

Namun, ia mengakui masih banyak warga yang kesulitan karena prosedur berbelit.

“Harusnya bisa satu pintu. Sekarang sering dilempar dari kelurahan ke Disdukcapil, ini bikin warga malas ngurus,” keluhnya.

Anggaran dan Keterbatasan Teknis

Terkait anggaran, Suparno menyebut penyerapan anggaran Disdukcapil tahun ini masih menyisakan Silpa, meski belanja untuk blangko dan sosialisasi tercatat besar, yakni sekitar Rp 8 miliar.

“Untuk 2026, Disdukcapil dianggarkan sekitar Rp 21 miliar,” ungkapnya.

Namun tantangan bukan hanya pada anggaran, melainkan juga keterbatasan perangkat di kecamatan. Beberapa komputer disebut rusak dan tak mampu mendukung sistem terbaru. Akibatnya, ada praktik kanibal komputer atau merakit ulang perangkat bekas untuk tetap bisa melayani warga.

“Karena itu, pelayanan akhirnya terpusat di kantor Disdukcapil, terutama untuk surat kematian lama yang rawan konflik warisan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa surat kematian tidak bisa diterbitkan dua kali dan hanya dapat diurus oleh satu pihak dari ahli waris, untuk mencegah sengketa.

“Surat kematian hanya sekali dikeluarkan, agar tidak jadi sumber konflik antar ahli waris,” pungkas Suparno. (chanz/sty)

Artikel Data Kependudukan Samarinda Dinilai Kacau, Suparno: Banyak Warga Tak Lapor Kematian! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

BSSN mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga data pribadi, terutama saat berbagi informasi di media sosial, karena data menjadi sasaran empuk kejahatan siber yang terus mengintai.

Peringatan ini disampaikan oleh Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dwi Kardono, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Ruang WIEK, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Kamis, 10 Juli 2025.

“Kita adalah target setiap detik, setiap menit. Akses kita ke dalam sistem menjadi incaran utama para penyerang di seluruh dunia,” tegas Kardono.

Ia menjelaskan bahwa serangan siber bisa datang dari mana saja, termasuk dari luar negeri, dan kerap menyasar data pribadi warga Indonesia. Peretas dapat mengakses data penting seperti akun perbankan, media sosial, WhatsApp, hingga nomor telepon pribadi.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kebocoran data, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi, lemahnya proteksi sistem di organisasi, aplikasi yang tidak diperbarui, hingga perangkat keras yang tidak terlindungi. Kardono juga menyebut bahwa kejahatan internal turut menjadi celah yang kerap dimanfaatkan oleh para peretas.

“Tujuan peretasan bisa bermacam-macam, mulai dari keuntungan finansial, penyalahgunaan data untuk politik, hingga kegiatan pemasaran tanpa izin,” tambahnya.

Untuk mencegah hal tersebut, Kardono memberikan beberapa tips penting. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda di setiap akun penting seperti email, perbankan, media sosial, dan perangkat pribadi.

Ia juga merekomendasikan agar masyarakat rutin memeriksa apakah data pribadi, terutama email, pernah bocor menggunakan situs seperti https://haveibeenpwned.com dan https://periksadata.com. Kedua situs ini telah dinyatakan aman dan dapat membantu masyarakat mengecek potensi kebocoran data.

Dengan meningkatkan kesadaran dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sederhana, masyarakat diharapkan dapat meminimalisir risiko menjadi korban kejahatan siber. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel BSSN Ingatkan Warga Lebih Waspada Lindungi Data Pribadi di Dunia Digital pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Permohonan ini disampaikan pada Selasa, 2 Juli 2025, dan ditujukan untuk meminta salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu atas Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.

Koalisi juga meminta daftar seluruh perusahaan yang sejak 2015 hingga 2025 memperoleh izin untuk melakukan persilangan (crossing), membangun underpass, flyover, conveyor, atau mengalihkan jalan umum untuk angkutan tambang.

Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan warga terhadap maraknya aktivitas hauling batubara yang menggunakan jalan publik tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang memadai.

“Warga ingin membuka benang kusut regulasi dan memastikan bahwa pengawasan benar-benar berjalan, bukan hanya di atas kertas,” kata Irfan Ghazy dari LBH Samarinda, salah satu perwakilan koalisi.

Tuntut Implementasi Perda dan Pengawasan Nyata

Koalisi menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan, meskipun Kalimantan Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 yang secara tegas melarang penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara dan kelapa sawit. Perda tersebut juga mewajibkan pembangunan jalan khusus sebagai syarat perizinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5).

Aturan teknis ini bahkan diperkuat oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2013, yang juga mengatur pembentukan Tim Pengawas Terpadu lintas instansi. Namun hingga kini, warga menilai tidak ada tanda-tanda nyata bahwa pengawasan tersebut berjalan efektif.

Koalisi juga menyebut bahwa deretan nama gubernur Kaltim sebelumnya—dari Awang Faroek, Isran Noor, Akmal Malik, hingga Rudy Mas’ud—belum mampu menghadirkan perlindungan nyata terhadap jalan umum dari dampak lalu lintas angkutan tambang.

“Sejak dulu warga di Batu Kajang–Muara Kate harus berjuang sendiri menghadapi lalu lintas hauling yang membahayakan. Negara seolah absen,” kata Mareta Sari dari JATAM Kaltim.

Soroti Kasus Kematian dan Tanggung Jawab Pemerintah

Permohonan informasi ini juga tidak lepas dari meningkatnya keresahan publik menyusul insiden meninggalnya Ustadz Tedy, Pendeta Veronika, dan tokoh adat Paser, Russel. Ketiganya diduga menjadi korban konflik lalu lintas tambang oleh PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) di Kabupaten Paser.

Koalisi menyebut akar persoalan terletak pada dikorbankannya jalan umum demi kepentingan pertambangan. “Mereka yang tercantum dalam SK Gubernur tersebut, termasuk Gubernur saat ini, wajib dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan jalan dan korban jiwa yang terus berjatuhan,” tegas Irfan. (Chanz/sty)

Artikel Koalisi Warga Muara Kate–Batu Kajang Desak Gubernur Kaltim Buka Data Pengawasan Jalan Umum Tambang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Diskominfo Kaltim terus memperkuat tata kelola data sektoral guna mendukung implementasi program Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan melalui kegiatan Coaching Metadata Statistik Sektoral Tahap I Tahun 2025, di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin, 26 Mei 2025.

Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Untung Maryono, menjelaskan bahwa coaching ini bertujuan menggali aktivitas statistik di masing-masing perangkat daerah.

“Selama tiga hari ke depan, diharapkan ada output dari perangkat daerah. Pagi diisi materi, dan siang dilakukan praktik langsung,” ujarnya.

Untung menambahkan, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kegiatan statistik prioritas yang dimiliki, bukan lagi hanya berfokus pada data survei kepuasan masyarakat (SKM). Dengan demikian, perangkat daerah bisa menyusun metadata dari data statistik yang relevan dengan prioritas pembangunan.

“Output-nya adalah perangkat daerah bisa membuat metadata dari data statistik yang berasal dari data prioritas masing-masing,” jelasnya.

Kegiatan ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan selama tiga hari, 26–28 Mei 2025, dengan melibatkan 12 perangkat daerah. Tahap kedua akan dilanjutkan pada bulan berikutnya dengan melibatkan peserta lainnya.

Dalam sesi materi, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Timur, Titik Hidayati, menegaskan pentingnya data statistik dalam mendukung pembangunan.

“Kegiatan statistik bertujuan menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa statistik dapat dikumpulkan melalui kompilasi produk administrasi, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan data dari catatan administrasi pemerintah maupun masyarakat.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kaltim M. Adrie Dirga Sagita, Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim Ika Wahyuni, serta Pranata Komputer Ahli Muda dari BPS Kalimantan Timur.
(Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Diskominfo Kaltim Gelar Coaching Metadata Statistik, Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menkomdigi Meutya Hafid resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komdigi (Permen Komdigi) Nomor 7 Tahun 2025 tentang pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM). Dalam sosialisasi aturan tersebut di Jakarta, Jumat 11 April 2025, Meutya mengimbau masyarakat yang ponselnya sudah mendukung teknologi ini agar segera beralih ke eSIM.

“Per hari ini sudah kita keluarkan Permen 7 Tahun 2025. Sudah ada payung hukum untuk pelaksanaan eSIM. Kami paham belum semua ponsel mendukung, tapi bagi yang sudah, mari segera migrasi,” ujar Meutya.

Ia menyebut, banyak masukan dan keluhan masyarakat soal keamanan data, terutama penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat registrasi nomor seluler. Teknologi eSIM yang terintegrasi dengan verifikasi biometrik dinilai bisa meminimalisasi risiko tersebut.

“Dengan eSIM yang disertai biometrik, potensi penyalahgunaan data, terutama NIK, bisa ditekan secara signifikan,” lanjutnya.

Meutya menegaskan bahwa pemanfaatan eSIM adalah keniscayaan. Diperkirakan, pada tahun 2025, jumlah perangkat yang mendukung eSIM secara global akan mencapai 3,4 miliar unit. Meski begitu, pemerintah tidak mewajibkan masyarakat langsung beralih.

“Ini bukan kewajiban, tapi ada insentif keamanan yang bisa dirasakan. eSIM menawarkan perlindungan lebih baik terhadap penipuan, scam, dan phishing,” katanya.

Temuan Komdigi: Satu NIK Didaftarkan pada 100 Nomor

Masalah penyalahgunaan NIK memang jadi perhatian. Meutya menyebut ada kasus satu NIK digunakan untuk mendaftarkan hingga 100 nomor seluler.

“Kami temukan ada satu NIK dipakai untuk 100 nomor. Ini rentan disalahgunakan untuk tindak kriminal. Bahkan, ada orang yang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang tak ia lakukan karena NIK-nya dicuri,” ungkapnya.

Karena itu, pemerintah kembali mengingatkan aturan bahwa satu NIK hanya boleh digunakan untuk maksimal tiga nomor dalam satu operator.

Aturan ini sebenarnya sudah termuat dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021. Namun, Meutya menegaskan akan ada revisi dan penyesuaian terhadap aturan lama tersebut, terutama terkait nomenklatur kementerian baru dan penguatan pemutakhiran data oleh operator.

“Selain soal eSIM, kami juga tengah menyiapkan permen lanjutan untuk memperbarui Permenkominfo 5/2021. Intinya, kami ingin memastikan satu NIK hanya digunakan untuk tiga nomor per operator, seperti semangat aturan sebelumnya,” jelasnya.

Meutya menargetkan revisi aturan ini bisa rampung dalam dua pekan ke depan. (sty)

Artikel Menkomdigi Terbitkan Aturan eSIM, Dorong Masyarakat Migrasi Demi Keamanan Data pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, data menjadi aset yang sangat berharga dalam mengambil kebijakan dan mengembangkan daerah pada era digital saat in.

Karena itu, kerja sama antara Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Kaltim dan Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara adalah bentuk nyata sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah dan masyarakat.

“Saya mengapresiasi upaya bersama untuk menghasilkan data desa dan kelurahan yang presisi, akurat dan dapat diandalkan,” kata Akmal Malik saat membuka Monitoring, Evaluasi dan Pra-Laporan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Kabupaten Penajam Paser Utara antara Dinas PMPD Kaltim dan Institut Pertanian Bogor, di Ruang Mahakam IV Hotel Royal Suite Balikpapan, Senin 29 Januari 2024.

Data yang diperoleh melalui kerja sama ini bukan hanya sebagai informasi untuk kebijakan pemerintah, tetapi alat penting bagi masyarakat dalam mengelola potensi wilayah mereka.

“Dengan data yang presisi, kita dapat merencanakan pembangunan dengan lebih baik, mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan,” tandasnya.

Akmal melanjutkan, sebagai ibu kota negara yang baru, sudah seharusnya Provinsi Kaltim memiliki mekanisme perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Melalui Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor kita bersama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan data melalui Program Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi;” ujarnya.

Akmal Malik juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama Fakultas Ekologi IPB, DPMPD Kaltim dan BPD Kaltimtara.

Kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi ini menurut Akmal, fondasi bagi kemajuan Kalimantan Timur.

“Saya berharap data yang diperoleh dari kerjasama ini akan menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Apalgi PPU merupakan Mitra IKN yang utama, sehingga setiap pembangunan di IKN akan berdampak langsung terhadap kemajuan di wilayah sekitarnya,” terangnya

Akmal Malik juga mengajak semua pihak untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama guna menciptakan daerah yang lebih baik, sejahtera dan berdaya saing.

Setelah kegiatan pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan Pra-Laporan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Kabupaten Panajam Paser Utara oleh Dekan Fima IPB Dr Sofyan Sjaf.  (rw)

Artikel Pj Gubernur Kaltim: Melalui Data yang Presisi, Kita Dapat Rencanakan Pembangunan dengan Lebih Baik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.