Keputusan itu diambil dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim yang digelar Senin, 25 Mei 2026. Penjadwalan dilakukan usai pimpinan DPRD melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta terkait proses hak angket yang belakangan menjadi sorotan publik.

Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengatakan seluruh tahapan kini diarahkan agar berjalan sesuai mekanisme resmi kelembagaan DPRD.

“Hasil konsultasi teman-teman pimpinan kemarin ke Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri diarahkan disesuaikan dengan proses yang ada di DPRD,” kata Ekti, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, Banmus telah menyepakati perubahan agenda DPRD sekaligus memasukkan paripurna hak angket ke dalam jadwal resmi lembaga legislatif tersebut.

“Kita memasukkan jadwal paripurna hak angket itu di tanggal 10 Juni 2026,” ujarnya.

Dijadwalkan Setelah Masa Reses DPRD

Ekti menjelaskan, pemilihan tanggal 10 Juni dilakukan setelah mempertimbangkan agenda reses anggota DPRD Kalimantan Timur yang berlangsung pada 2 hingga 9 Juni 2026.

Karena itu, rapat paripurna baru bisa dilaksanakan sehari setelah masa reses berakhir.

“Kenapa tanggal 10 Juni? Karena tanggal 2 sampai tanggal 9 Juni kami reses,” jelasnya.

Ia memastikan keputusan tersebut telah disepakati seluruh perwakilan fraksi yang hadir dalam rapat Banmus. Setelahnya, jadwal itu langsung dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk disahkan secara kelembagaan.

“Hari ini kita rapat Badan Musyawarah dan sepakat semua dari seluruh fraksi perwakilannya di Badan Musyawarah menjadwalkan itu di tanggal 10 Juni,” ungkap Ekti.

Menurutnya, keputusan itu kini sudah bersifat final agar tidak lagi memunculkan polemik soal sah atau tidaknya proses hak angket di DPRD Kaltim.

Hak Angket Jadi Sorotan Publik

Agenda hak angket DPRD Kalimantan Timur belakangan memang menjadi perhatian publik. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan organisasi masyarakat terus bermunculan dalam beberapa pekan terakhir.

Massa aksi mendesak DPRD segera menggulirkan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.

Aksi demonstrasi bahkan berulang kali digelar di depan Kantor Gubernur hingga kantor partai politik di Samarinda. Sejumlah kelompok masyarakat menilai DPRD lamban menjalankan fungsi pengawasan politiknya.

Di sisi lain, muncul pula kritik terkait legalitas proses hak angket yang sebelumnya disebut belum melewati seluruh tahapan kelembagaan secara lengkap. Konsultasi pimpinan DPRD ke Kemendagri disebut menjadi langkah untuk memastikan proses tersebut tetap sesuai tata tertib DPRD dan ketentuan perundang-undangan.

Hak angket sendiri merupakan hak penyelidikan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam mekanismenya, usulan hak angket harus memenuhi syarat jumlah pengusul lintas fraksi sebelum diputuskan melalui rapat paripurna.

Meski jadwal paripurna sudah ditetapkan, DPRD Kalimantan Timur hingga kini belum membeberkan secara rinci agenda teknis yang akan dibahas pada 10 Juni mendatang. Termasuk apakah langsung masuk tahap pembentukan panitia angket atau baru sebatas pengesahan usulan.

Namun keputusan Banmus ini menjadi penanda bahwa polemik hak angket kini telah resmi masuk jalur kelembagaan DPRD. Publik kini menunggu apakah paripurna nanti benar-benar menjadi pintu penyelidikan politik yang substansial, atau hanya berhenti sebagai formalitas administratif di tengah tarik menarik kepentingan politik fraksi. (Gi/am)

Artikel Paripurna Hak Angket DPRD Kaltim Dijadwalkan 10 Juni, Banmus Klaim Sudah Final pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gelombang ‘Panggilan Darurat’ belum surut. Protes terhadap sikap DPR dan Pemerintah Pusat terhadap putusan MK soal UU Pilkada menjadi pemantik gerakan di Kalimantan Timur.

Selain membawa isu nasional tersebut, Makara yang menjadi motor dari aksi di Samarinda turut membawa tuntan yang beberapa di antaranya merupakan isu lokal.

Seperti pada aksi Senin 26 Agustus 2024. Demonstran yang terdiri atas Makara, Aksi Kamisan, pelajar, dan lainnya. Kembali ‘mengetuk pintu’ DPRD Kaltim untuk menyuarakan 5 tuntutan.

5 Tuntutan Mahasiswa Kaltim

Pengesahan RUU Perampasan Aset

MAKARA meminta DPRD untuk mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini dianggap penting sebagai alat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi yang merugikan negara. Tanpa regulasi yang kuat, pelaku kejahatan berpotensi mempertahankan aset hasil kejahatan mereka.

Pengesahan RUU Masyarakat Adat

DPRD didesak untuk memperjuangkan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang sangat dinantikan oleh masyarakat adat. RUU ini penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang telah mereka kelola selama berabad-abad.

Penolakan Hak Guna Usaha (HGU) 26 Ribu Hektare Tambang oleh PBNU di PT Kaltim Prima Coal (KPC)

MAKARA menolak pemberian HGU sebesar 26 ribu hektare tambang oleh PBNU di wilayah PT Kaltim Prima Coal (KPC). Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran atas dampak lingkungan yang merugikan serta ketidakadilan bagi masyarakat lokal.

Menuntut Pertanggungjawaban Jokowi dan DPR

MAKARA mendesak DPRD untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo dan DPR RI atas berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. DPRD harus berdiri di sisi rakyat dan menuntut transparansi serta keadilan dari para pemimpin negara.

Mengecam Tindakan Represif oleh Aparat terhadap Massa Aksi Demonstrasi

MAKARA mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap massa aksi demonstrasi. DPRD harus mengambil sikap tegas untuk mengutuk tindakan kekerasan ini dan memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi demonstrasi.

Tuntutan terakhir berkaitan dengan kejadian pada aksi sebelumnya, di mana aparat kepolisian membubarkan paksa demonstran yang belum membubarkan diri pada jam 6 petang.

Berakhir Ricuh Lagi

Lewat jam 6 petang, para demonstran dengan jumlah yang tak sebanyak sebelumnya masih menunggu kehadiran anggota DPRD Kaltim. Melihat peserta aksi belum juga bubar diri, aparat dari Polresta Samarinda yang selama aksi melakukan pengawalan, mendorong mundur ke arah MT Haryono dan Tengkawang.

Berdasarkan laporan dari Pusaran di lokasi, Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli sempat melakukan imbauan menggunakan pengeras suara. Agar pendemo membubarkan diri secara tertib. Agar tidak mengganggu lalu lintas di daerah tersebut.

“Segera bubarkan diri, kalau tidak kami melakukan tindakan tegas. Waktu menyampaikan pendapat sudah habis, silakan mundur bubarkan diri,” katanya.

Massa masih coba bertahan, dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dari video yang beredar di sosial media, polisi membubarkan massa dengan menggunakan semprotan air. (dra)

Artikel Demo Mahasiswa di DPRD Kaltim; Bawa 5 Tuntutan dan Berakhir Ricuh (Lagi) pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.