Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan sosialisasi terkait pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Ruang (SIMTARU), Kamis 30 Mei 2024.

Fahmy Asa selaku Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Provinsi Kaltim saat mengisi materi menyebutkan komunikasi melalui peta atau visual yang lengkap seperti peta dapat memberikan informasi yang lebih kaya dan bermanfaat dibandingkan dengan data tabular.

Dirinya menekankan pentingnya data spasial dalam pemerintahan, khususnya dalam penerapan sistem informasi penataan ruang.

“Jangan lagi kita menggambar peta sendiri, supaya nanti juga konsisten dan sinkron dengan perencanaan yang sudah direncanakan oleh Pemprov itu sendiri. SIMTARU ini mencerminkan pembangunan daerah kita,” ujar Fahmy.

Dalam acara ini, para peserta yang terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah (PD) yang memiliki sistem berbasis geospasial diundang untuk berpartisipasi.

Harapannya, semua data geospasial dapat terintegrasi dalam SIMTARU, sistem informasi tata ruang yang sedang dikembangkan oleh Pemprov Kaltim.

“Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kerjasama antar instansi dalam pengelolaan data geospasial, sehingga tercipta keselarasan dan keefektifan dalam perencanaan dan pengelolaan ruang di Provinsi Kalimantan Timur,” tutupnya. (rw)

Artikel SIMTARU Jadi Cermin Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Kualifikasi Ahli dan Asesor Tahap IV.

Pelatihan dan sertifikasi ini digelar serentak 11 kelas di Samarinda dan Penajam Paser Utara (PPU) dengan jabatan kerja di antaranya Ahli Muda dan Ahli Madya K3 Konstruksi , Ahli Muda Manajemen Konstruksi, Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air, dan Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung.

Kepala Bidang Bina Konstruksi (Bikon) Dinas PUPR Kaltim, Sri Rejeki menjelaskan, tujuan dilaksanakannya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi adalah untuk mengurangi kesenjangan ketenagakerjaan di sektor konstruksi.

Selain itu, pelatihan dan sertifikasi ini dilakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja konstruksi lokal yang bersertifikat dan berkompeten.

“Kami ingin menghasilkan tenaga kerja konstruksi dan asesor yang kompeten. Karena kontruksi berkualitas dihasilkan oleh tenaga ahli yang kompeten dan SDM berkualitas,” kata Sri Rejeki saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi TKK Kualifikasi Ahli dan Asesor Tahap IV di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Senin 13 Mei 2024.

Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja menjadi program prioritas pengembangan jasa konstruksi sebagai strategi peningkatan mutu dan daya saing tenaga kerja.

Hal tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kaltim Tahun 2024-2026, dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing.

”Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan DPUPRPERA Provinsi Kaltim dan Uji kompetensi melalui sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),” tambah Lilik, sapaan akrabnya.

Adapun pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi TKK Kualifikasi Ahli dan Asesor Tahap IV dilaksanakan selama 5 hari, sejak 13-17 Mei 2024. Diikuti sebanyak 344 peserta.

Sebagai informasi, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai tahun 2023, tenaga kerja yang bekerja pada sektor konstruksi berjumlah 118.658 orang.

Jumlah tersebut didominasi oleh tingkat SD,SMP dan SMA sebanyak 106.350 orang dan Perguruan Tinggi sebanyak 12.308 orang dari jumlah penduduk Kaltim tahun 2023 yaitu 4.007.736 jiwa. (rw)

Artikel Kurangi Kesenjangan Ketenagakerjaan Sektor Konstruksi, Dinas PUPR Kaltim Gelar Pelatihan dan Sertifikasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPUR PERA) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pembekalan Teknis Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Kegiatan pembekalan ini berlangsung di Hotel Five Prime Kota Bangun Ballroom, Samarinda pada Selasa, 30 April 2024.

Acara ini dihadiri oleh Dinas PUPR Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, serta berbagai unsur masyarakat jasa konstruksi Kaltim.

Acara mengangkat tema “Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi Menuju Konstruksi Berkualitas”, dengan menghadirkan narasumber dari LPJK Kementerian PUPR RI.

Mewakili Kepala Dinas PUPR PERA Provinsi Kaltim, Kepala Bidang Bina Konstruksi Sri Rejeki menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi 2023.

Ia menyoroti bahwa pengawasan tertib usaha kepada BUJK, pengawasan penyelenggaraan kepada PPK dan pengawasan kepada pengelola/pemilik bangunan belum sepenuhnya tertib.

“Selain itu, belum pernah dilakukan pembekalan teknis terhadap aplikasi-aplikasi pada penyelenggaraan jasa konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi Kaltim,”ujar Lili sapaan akrabnya.

Dijelaskannya Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada 13 asas salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan.

“Pemerintah pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan,”ujar Lili sapaan akrabnya.

Kemudian, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat memiliki kewenangan.

Kewenangan tersebut ialah Sistem Informasi Manajamen Pengalaman (SIMPAN), Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK), Sistem informasi Konstruksi Indonesia (SIKI), Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK), Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa (SIPBJ) dan Sistem Informasi HPS Terintegrasi (SIPASTI).

Kemudian Aplikasi dikembangkan bersama LPJK : aplikasi akreditasi asosiasi, aplikasi simpan, aplikasi pkb, aplikasi pub dan buku elektronik (log book) TKK ahli.

“Pemerintah provinsi Kalimantan Timur tentunya sangat memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat jasa konstruksi sesuai peran dan fungsinya masing-masing, khususnya dari kalangan pelaku sektor jasa konstruksi,” jelasnya. (rw)

Artikel Wujudkan Konstruksi Berkualitas, Dinas PUPR PERA Kaltim Gelar Pembekalan Teknis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Kalimantan Timur memperbarui aplikasi berbasis website, yakni Sistem Informasi Manajemen Penataan Ruang (SIMTARU), dalam rangka peringatan Hari Tata Ruang Nasional.

Dalam laporannya, baru-baru ini Kepala DPUPR Kaltim, Aji Fitra Firnanda, yang juga menjadi Ketua pelaksana peringatan Hari Tata Ruang Nasional, menyatakan bahwa acara ini merupakan puncak peringatan, sekaligus peluncuran aplikasi SIMTARU.

Aplikasi berbasis website Informasi Manajemen Penataan Ruang (SIMTARU) milik Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur sudah ada sejak tahun 2019.

SIMTARU merupakan aplikasi berbasis website yang menyajikan informasi terkait perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.

Firnanda menjelaskan bahwa SIMTARU terus diperbarui dan diinovasi untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tata ruang dan sebagai sarana keterbukaan informasi publik.

Fitur terbaru mencakup pembaruan layanan peta, kemudahan pencarian katalog peta, desain yang lebih modern, tampilan yang ramah pengguna, dan adanya fasilitas call center.

“Hari ini, SIMTARU hadir dengan peningkatan basis data dan pengembangan katalog peta,” tambahnya.

Sementara, Nanda (sapaan akrab) memberikan apresiasi, kesediaan dan terima kasih kepada semua peserta, nara sumber yang berpartisipasi dalam diskusi tersebut. (tp/pt/DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Dinas PUPR Kaltim Perbarui Aplikasi SIMTARU pada Peringatan Hari Tata Ruang Nasional pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas PUPR Pera Kaltim melalui Bidang Bina Konstruksi bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahaan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahulu menggelar kegiatan pelatihan dan sertifikasi.

Peserta yang mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 (tujuh) terlihat semangat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), pada hari Senin, 4 September 2023.

Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tersebut digelar selama tiga hari, mulai dari tanggal 4-7 September 2023 di Balai Pertemuan Ujoh Bilang.

Kepala Dinas PUPR Pera Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda dalam sambutannya menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Mahulu dapat mengusulkan sertifikasi serupa melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Provinsi.

Ia mengakui, pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sempat terhambat karena pandemic COVID-19.

“Hambatan pelaksanaan sertifikasi selain COVID yaitu pelaksana sertifikasi melalu LSP,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Bina Konstruksi (Kabid Bikon) Sri Rejeki melaporkan, Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 di Kabupaten Mahulu merupakan kelas kelima.

Sebelumnya, kegiatan yang sama telah dilaksanakan di Kukar, PPU, Balikpapan, dan Bontang.

“Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7 dilaksanakan pada 4-6 September 2023 dan Sertifikasi dilaksanakan pada 7 September oleh lembaga sertifikasi LSP K3 Komstruksi TUK Berlian Mulawarman dengan Jumlah peserta 33 orang,” jelas Sri Rejeki.

Adapun tujuan dari pelatihan dan sertifikasi ini adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten di bidang K3 dan berdaya saing tinggi di Mahakam Ulu maupun di tingkat provinsi dan nasional.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang mampu melaksanakan pembangunan sekaligus menjamin keselamatan dan mengidentifikasi dari keselamatan kerja.

Kegiatan pelatihan dan sertifikasi dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan SDM daerah terkait pemahaman tentang K3 Konstruksi.

“Karena faktor tenaga kerja sangat menentukan. Tidak hanya bagi pekerjaan tapi juga bagi perusahaan untuk mengurangi risiko kecelakaan,” tuturnya.

Hadir dalam giat tersebut, Sekretaris Dinas PUPR Mahakam Ulu, Margono dan Asisten Setdakab Mahulu, Kristina Tening. (DiskominfoKaltim/RW)

Artikel Dinas PUPR Kaltim Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Muda K3 di Mahulu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim akan kembali sibuk. Untuk memperbaiki jalan milik pemprov di beberapa wilayah Benua Etam.

Tahun ini, proyek pemantapan jalan Kaltim meliputi ruas Samarinda-Sebulu. Beberapa titik di Samarinda Seberang. Poros Kaliorang-Kaubun, Kaubun-Karangan (Kutim),

Jalan lain yang non status seperti  jalan Long Bagun-Long Pahangai di Kutai Barat juga masuk proyeksi pemantapan. Pekerjaan jalan tersebut  juga berkolaborasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kaltim Kementerian PU.

Akses lain yang akan dimantapkan secara bertahap adalah jalur Tanjung Redeb-Talisayan sepanjang 36 kilometer. Dari total 155 kilometer.

Sementara di Samarinda, juga ada beberapa titik pemantapan. Yakni Jalan HM. Rifaddin hingga jalan Stadion Palaran menuju tol. Serta pemeliharaan di Jalan A. Yani, S.Parman.

Sudah Mulai Berjalan

Kadis PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan. Sebagian besar proyek sudah mendapatkan kontrak, bahkan ada yang sudah hampir selesai.

“Yang sedang berlangsung pengaspalan dan perbaikan di beberapa daerah di Kota Samarinda,” ucap Firnanda, Senin 3 April 2023.

Firnanda berharap seluruh proyek tak akan mengalami kendala. Agar bisa meningkatkan kemantapan jalan di Kaltim. Dari 77 persen tahun lalu, jadi 82 persen.

“Semoga akhir tahun ini program-program yang telah kita jalankan bisa sesuai target,” pungkasnya.

Selain untuk kepentingan masyarakat, perbaikan jalan ini juga sebagai persiapan menyambut IKN Nusantara. (mhn/dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Sudah Mulai Berjalan, PUPR Kaltim Targetkan 82 Persen Jalan dalam Kondisi Mantap pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebanyak kurang lebih Rp3 triliun anggaran untuk Dinas PUPR PERA Kaltim pada Tahun 2023 menjadi perhatian khusus Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir.

Politikus PKB yang juga ketua DPC PKB Kabupaten Berau ini mendorong agar anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.

“Alokasi anggaran sebanyak Rp 3 triliun di Dinas PUPR PERA Kaltim diharapkan maksimal dan optimal untuk mengejar ketertinggalan infrastuktur di seluruh Kalimantan Timur. Seperti di Daerah Pemilihan saya Bontang, Kutai Timur dan Berau. Begitu juga Kutai Barat  dan daerah Penajam Paser Utara,” harap Sutomo Jabir.

Hal ini juga menjadi diskusi mendalam saat Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat kerja dengan mitra kerja komisi termasuk salah satunya Dinas PUPR PERA Kaltim beberapa waktu lalu.

Dalam raker tersebut Komisi III juga mendorong agar dinas PU segera mengejar ketertinggalan infrastruktur yang ada di seluruh wilayah Kalimantan Timur di 10 kabupaten/kota.

“Karena saya berasal dari Dapil VI Bontang Kutai Timur dan Berau tentu titik berat yang saya amati adalah di Dapil saya. Misalnya Kota Bontang, sebagai kota problem utama kota Bontang adalah terkait masalah banjir yang rutin terjadi setiap tahun, masalah lain yang juga menjadi keluhan masyarakat adalah ketersediaan air bersih atau air minum dan minimnya ketersediaan lowongan kerja sehingga masih banyak pengangguran,” terang Sutomo Jabir.

Dalam pertemuan dirinya juga memastikan kepada Dinas PU agar ada langkah-langkah yang dilakukan secara konkrit oleh Pemerintah Provinsi berkontribusi mengatasi banjir di Kota Bontang.

“Alhamdulillah beberapa hal yang kita rencanakan bersama (masuk dalam perencanaan,red) termasuk pembenahan Danau Kanaan salah satu pengendali banjir untuk sungai Lai,” sebutnya.

Selain itu penanggulangan banjir yang ada di Suka Rahmat, sudah masuk tahap pembebasan lahan dan DED. Itu terkait dengan penanggulangan banjir dan normalisasi yang ada telah direncakan.

“Lalu persoalan air minum tahun ini juga Pemprov akan membangun sumur didalam Kota Bontang, sebanyak dua hingga tiga sumur bor untuk menanggulangi krisis air di Bontang,” ungkapnya. (hms/dprdkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Dinas PUPR Kaltim Diminta Optimalkan Anggaran Rp3 Triliun untuk Pemerataan Pembangunan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sejak mulai beroperasi pada 2018, Bandara APT Pranoto langsung menjadi favorit sebagian besar masyarakat Kaltim. Yang hendak melakukan penerbangan domestik.

Bandara APT Pranoto, bagi masyarakat di luar wilayah Paser, PPU, Balikpapan, dan sekitarnya. Bisa diakses lebih cepat dan dekat.

Sayangnya, bagi calon penumpang dari arah Samarinda; termasuk dari Tenggarong, Kubar, dan Mahulu. Perjalanan menuju Bandara APT sering bikin waswas. Terutama saat musim penghujan.

Soalnya, 3 jalur menuju Bandara APT dari Samarinda sangat rentan banjir. Tiga jalur tersebut yakni melalui Jalan D. I Pandjaitan (Simpang Alaya-Terminal Lempake), jalur Gunung Lingai, dan jalur Berambai (Bengkuring-Simpang Muara Badak).

Kerap jadi persoalan, Pemprov Kaltim lalu menggarap proyek jalan tembus. Dari Ring Road IV segmen Batu Besaung, Sempaja. Tembus ke kawasan Kampung Budaya Pampang.

Sejak 2021, proyek ini mulai dilakukan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat (PUPR–PERA) Kaltim memulai pekerjaan dengan membuka jalur di lahan milik pemerintah.

Lalu pada 2022, pembebasan lahan mulai dilakukan bertahap. Dalam rencana, jalan tembus itu memiliki panjang 11 kilometer. Namun akan dikerjakan dengan skema multiyear. Alias dicicil.

Total anggaran untuk membebaskan lahan sepanjang 11 km itu diperkirakan lebih dari Rp300 miliar. Rp30 miliar pertama dikucurkan pada 2021 dari APBD murni.

Lantas, sudah sejauh mana perkembangan proyek itu sepanjang setahun terakhir?

Kadis PUPR-PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan bahwa proyek pembangunan fisik jalan baru 9 persen. Alias baru terbangun 1 dari 11 kilometer yang direncanakan.

“Saat ini sedang proses, lagi pembebasan lahan, dari 11 kilometer yang direncanakan, baru terealisasi 5 kilometer. Ya, bertahap,” katanya, Senin 12 Desember 2022.

Perlahan namun berprogres, tahun 2023 mendatang. Selain akan melanjutkan proses pembebasan lahan secara bertahap. Fitra bilang, proses land clearing akan dilakukan di lahan yang sudah tersedia.

“Fokus di 2023 ya mengerjakan yang sudah dibebaskan. Nanti maju lagi pembebasannya ke depan kan. Masih fokus ke pembukaan badan jalan saja dulu,” pungkasnya. (sgt/dra)

View this post on Instagram

A post shared by Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel Setahun Berjalan, Proyek Jalan Tembus ke Bandara APT Baru Kelar 9 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Perlu waktu 15 tahun untuk menyelesaikan bangunan fisik Bendungan Marangkayu, Kukar. Namun setelah jadi 100 persen, bendungan itu belum juga bisa dimanfaatkan. Hal ini terjadi karena pembebasan lahan seluruh kawasan bendungan yang mencapai 600 hektare itu belum juga beres.

Akibat sengkarut tak kunjung usai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda. Mengatakan bahwa penyelesaian pembebasan lahan ini telah berpindah kewenangan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Awalnya tanggung jawab pembangunan ada pada Pemprov Kaltim. Tetapi, sejak Juni 2022 Penlok diubah dari Pemprov menjadi Kementerian PUPR dalam hal ini BWS (Balai Wilayah Sungai) Kalimantan IV,” ujar Nanda saat ditemui, Kamis 1 Desember 2022.

 “Karena pihak LMAN tidak bersedia membayar pembebasan lahan itu, jika tanggung jawab tetap berada di tangan pemprov,” sambungnya.

PUPR Kaltim sendiri, kata Nanda, sudah angkat tangan untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Karena perkaranya bukan hanya soal uang atau besaran mahar lahan. Namun juga karena tumpang tindih kepemilikan lahan.

“Masalahnya itu macam-macam, tetapi kendala terbesar ada pada pembebasan lahan. Terkadang satu lahan yang mengklaim itu banyak pihak, ahli waris A, ahli waris B. Apalagi di sana ada jalur pipa gas perusahaan, bisa saja mereka ikut klaim lahan,” ujarnya.

Nanda menambahkan, bendungan yang diperkirakan dapat menampung 12,37 juta meter kubik ini. Telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Sesuai rencana, nantinya Pemprov Kaltim akan terlibat dalam pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Regional Marangkayu.

“Ke depannya kita rencanakan untuk membangun keperluan air minum untuk kebutuhan di dua daerah, yaitu Kukar dan Bontang,” katanya.

Sebelumnya, Bendungan Marangkayu awalnya direncanakan sebagai bendungan multifungsi terbesar dan pertama di Kaltim. Bukan hanya digunakan untuk membendung air. Namun juga akan berfungsi sebagai irigasi sawah yang ditaksir hingga seluas 4500 hektare. (sgt/dra)

Artikel Nestapa Bendungan Marangkayu; Mangkrak Bertahun-tahun karena Tumpang Tindih Lahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.