Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat menangani dampak kebakaran hebat. Yang melanda Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.

Sebagai langkah awal penanganan pascabencana, sebuah dapur umum mulai didirikan sejak Jumat 27 Februari 2026. Untuk menjamin pasokan pangan para korban.

Kebakaran yang terjadi pada Kamis (26/2/2026) tersebut tercatat menghanguskan sedikitnya 45 unit rumah. Berdasarkan data sementara, musibah ini berdampak pada 58 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 173 jiwa yang kini kehilangan tempat tinggal.

“Mulai hari ini kami mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan permakanan para korban terdampak kebakaran,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Achmad Rasyidi.

Operasional dapur umum ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Sosial Kaltim, Dinas Sosial Kabupaten Paser, Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta perangkat desa setempat.

Prioritas Pangan di Bulan Ramadan

Mengingat musibah terjadi di tengah bulan suci, tim lapangan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sahur dan berbuka puasa. Pada hari pertama operasional, dapur umum telah menyiapkan sedikitnya 370 porsi makanan untuk kebutuhan berbuka.

Rasyidi memastikan bahwa layanan ini akan terus beroperasi selama beberapa hari ke depan, menyesuaikan dengan kebutuhan para penyintas di lapangan.

“Tim juga akan menyiapkan makanan sahur dan memastikan layanan dapur umum tetap beroperasi selama beberapa hari ke depan sesuai kebutuhan para penyintas,” tambahnya.

Dugaan Penyebab dan Pendataan Lanjutan

Sembari dapur umum berjalan, petugas terus melakukan kaji cepat untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak lainnya. Selain pangan, para korban saat ini sangat membutuhkan bantuan sandang (pakaian), perlengkapan tidur, serta logistik tambahan lainnya.

Mengenai kronologi kejadian, informasi sementara di lapangan menyebutkan bahwa api diduga kuat berasal dari percikan petasan yang menyambar kios Bahan Bakar Minyak (BBM) milik salah satu warga.

Api dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya yang mayoritas bermaterial kayu. Kondisi bangunan yang rapat dan mudah terbakar membuat kobaran api sulit dikendalikan dalam waktu singkat, hingga menyebabkan puluhan rumah rata dengan tanah. (ens)

Artikel 45 Rumah Hangus di Muara Adang Paser, Dinsos Kaltim Gerak Cepat Dirikan Dapur Umum pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok masyarakat rentan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus dikebut. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim tercatat telah merealisasikan program Bantuan Sosial Terencana (BST) kepada 7.300 penerima manfaat. Yang bernaung di bawah 112 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memastikan bahwa program ini dirancang untuk langsung menyentuh akar rumput. Bantuan yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan primer yang mendesak, mulai dari suplai makanan, ketersediaan sandang, hingga pengadaan alat bantu fisik yang menunjang aktivitas keseharian para penghuni panti.

“Tahun 2025 semua terealisasi. Ini wujud perhatian Pemprov Kaltim agar kesejahteraan dirasakan masyarakat,” tegas gubernur yang akrab disapa Harum tersebut, belum lama ini.

Sasar Kelompok Marjinal dan Panti Swasta

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor sosial. Menariknya, keran bantuan ini tidak eksklusif mengalir ke panti-panti pelat merah milik pemerintah daerah saja.

Pemprov Kaltim juga turut merangkul LKS atau panti sosial yang dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat umum.

Adapun target sasarannya mencakup kelompok masyarakat yang kerap terpinggirkan. Bantuan ini dialokasikan untuk membiayai rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas telantar, anak-anak dan warga lanjut usia (lansia) telantar. Hingga penanganan tuna sosial seperti gelandangan dan pengemis.

Selain itu, program ini juga menjadi jaring pengaman sosial bagi para korban bencana, baik pada fase tanggap darurat maupun pascabencana.

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan bukan sekadar memberi makan. Ini adalah pelayanan terpadu yang mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial.

Tujuannya adalah mengembalikan kemampuan para penerima manfaat yang mengalami disfungsi sosial agar kelak bisa kembali hidup wajar, mandiri, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Penanganan ini disebar melalui enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Pemprov Kaltim serta ratusan LKS mitra.

Rincian Sebaran Bantuan di 10 Kabupaten/Kota

Secara proporsional, penyaluran BST ini telah menjangkau seluruh wilayah di Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

• Kota Samarinda: 29 LKS (2.043 penerima manfaat)
• Kabupaten Kutai Kartanegara: 16 LKS (976 penerima manfaat)
• Kabupaten Paser: 12 LKS (959 penerima manfaat)
• Kabupaten Kutai Barat: 5 LKS (658 penerima manfaat)
• Kabupaten Berau: 10 LKS (637 penerima manfaat)
• Kota Balikpapan: 19 LKS (621 penerima manfaat)
• Kota Bontang: 7 LKS (548 penerima manfaat)
• Kabupaten Kutai Timur: 8 LKS (487 penerima manfaat)
• Kabupaten Penajam Paser Utara: 5 LKS (299 penerima manfaat)
• Kabupaten Mahakam Ulu: 1 LKS (72 penerima manfaat)

Dengan rampungnya penyaluran bantuan di 10 wilayah tersebut, Pemprov Kaltim berharap jaring pengaman sosial ini dapat benar-benar meringankan beban operasional panti sekaligus meningkatkan taraf hidup kelompok rentan di Benua Etam. (ens)

Artikel Rapor Dinsos Kaltim 2025: 7.300 Warga Rentan dan Telantar Tersentuh Bantuan Sosial Terencana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kaltim memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam maupun sosial. Makanya, Dinsos Kaltim menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat.

Rapat Koordinasi Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Tahun 2025 digelar Dinsos Kaltim di Hotel Five Premiere Samarinda, Selasa, 16 September 2025, mengangkat tema “Upaya Perlindungan Sosial Masyarakat melalui Peran Aktif Relawan Penanganan Bencana”.

Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, saat membuka kegiatan menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi perhatian utama mengingat beragam potensi bencana yang dihadapi Kaltim, mulai dari banjir, longsor, hingga karhutla. “Kondisi geografis dan dinamika iklim membuat Kaltim rentan bencana yang berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinsos Kaltim memiliki peran penting dalam penanganan korban bencana, termasuk penyediaan logistik, layanan dapur umum lapangan, pendampingan psikososial, serta pengelolaan relawan seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana). Melalui rakor ini, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin solid, dengan strategi terpadu dan sinergi antarinstansi dalam menghadapi situasi darurat.

“Rakor ini penting untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, baik pra bencana, saat bencana, maupun pascabencana,” tegas Andi.

Kegiatan menghadirkan lima narasumber, yakni dari Denbekang Dwiki Rubiawan, BMKG Bai’at Alhadid, BPBD Kaltim Sugeng Priyanto, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim Achmad Rasyidi, serta Ketua FK Tagana Kaltim Dandung Arthomo.

Dinsos Kaltim berharap momentum rakor menjadi penguat bagi seluruh pihak, khususnya relawan sosial dan Tagana, agar semakin siap melindungi masyarakat Kaltim dari potensi bencana yang mengancam. (ade/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Dinsos Kaltim Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Kesiapsiagaan Bencana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim terus memperkuat kualitas pelayanan sosial. Melalui pelatihan problem solving, SDM kesejahteraan sosial dibekali keterampilan agar lebih responsif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) menggelar kegiatan Problem Solving bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial. Kegiatan berlangsung di Aula H. Asran Bulkis, Rabu, 27 Agustus 2025.

Mengusung tema “Bergerak Menguasai Kecakapan dan Ketepatan Keterampilan Problem Solving dalam Penanganan Masalah PPKS secara Kohesif,” pelatihan ini ditujukan untuk memperkuat kompetensi SDM agar mampu memberikan layanan yang lebih terarah, efektif, dan responsif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Doni Djulfiansyah, menegaskan pentingnya keterampilan problem solving bagi para pekerja sosial.
“Problem solving bukan sekadar kemampuan menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun pola pikir kreatif, kolaboratif, dan solutif dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Katarina Widiyanti Tur Ambulani menjelaskan bahwa kegiatan tidak hanya berupa pemaparan materi, melainkan juga praktik simulasi kasus, diskusi kelompok, hingga strategi membangun kerja sama tim. Dengan pendekatan ini, peserta diharapkan dapat memperkuat keterampilan teknis maupun non-teknis dalam penanganan masalah sosial.

Pelatihan ini diikuti oleh pekerja sosial, penyuluh sosial, serta SDM terkait lainnya yang berperan penting dalam mendukung upaya Pemprov Kaltim meningkatkan kualitas pelayanan sosial. (dinsos/Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Dinsos Kaltim Bekali SDM Kesejahteraan Sosial dengan Keterampilan Problem Solving pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.