Disbun Kaltim terus mendorong penguatan komoditas kakao sebagai salah satu andalan perkebunan daerah. Melalui kegiatan FGD, Disbun Kaltim menggandeng berbagai pihak untuk merumuskan strategi bersama dalam meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan petani kakao di Bumi Etam.

Sebagai upaya untuk memperkuat daya saing komoditas kakao di Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengumpulan Data dan Informasi Terkait Program, Implementasi, serta Tantangan/Kendala Pengembangan Kakao di Kalimantan Timur”, bertempat di Ruang Rapat Hevea, Kantor Disbun Kaltim, pada Senin, 10 November 2025.

Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, lembaga riset, dan pelaku usaha untuk memperkuat rantai nilai komoditas kakao — mulai dari hulu (produksi) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kaltim yang diwakili oleh Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Asmirilda, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya keterpaduan kebijakan dan aksi nyata dalam membangun ekosistem kakao yang berkeadilan serta berpihak pada petani.

“FGD ini bertujuan mengumpulkan masukan dari kabupaten atau kota terkait permasalahan di lapangan, kebijakan yang sedang dikembangkan, serta langkah-langkah yang bisa diadaptasi untuk mendorong transformasi perdagangan kakao yang berkeadilan dan pro-petani,” ujar Asmirilda saat membuka kegiatan.

Ia juga menyampaikan harapannya agar forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih konkret.
“Kami berharap hasil FGD ini berlanjut pada aksi nyata untuk mewujudkan pengembangan kakao yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Paparan Ilmiah dari Lembaga Riset Nasional

FGD ini turut menghadirkan paparan mendalam mengenai riset dan kebijakan kakao nasional dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia serta Badan Riset dan Inovasi Perkebunan Nusantara.

Beberapa narasumber yang hadir antara lain:

• Sholahuddin Akbar, Peneliti Sosial Ekonomi sekaligus Kepala Divisi Jasa Konsultasi,
• Alvin Rizky Ramadhani, Peneliti Sosial Ekonomi Masyarakat, dan
• Broto Panji Waluyo, Pelaksana Teknis Laboratorium Tanaman Kakao.

Dalam pemaparannya, Alvin Rizky Ramadhani menjelaskan bahwa riset yang dilakukan pihaknya difokuskan untuk menggali langsung permasalahan yang dihadapi daerah.

“Kami ingin mendengar langsung dari pemerintah daerah dan pelaku lapangan agar strategi pengembangan kakao bisa tepat sasaran, realistis, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Langkah Nyata Menuju Kakao Berdaya Saing

Melalui FGD ini, Disbun Kaltim berharap kolaborasi lintas sektor dapat menjadi dasar penyusunan strategi pengembangan kakao yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi petani.
Hasil diskusi diharapkan menjadi bahan evaluasi serta rujukan dalam memperkuat kebijakan pengelolaan perkebunan kakao di Kalimantan Timur agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Disbun Kaltim Gelar FGD Strategis Untuk Perkuat Ekosistem Hulu-Hilir Kakao pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Disbun Kaltim Taufiq Kurrahman, menekankan pentingnya program FCPF-Carbon Fund sebagai bagian dari komitmen Kalimantan Timur untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Program ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus memastikan pembangunan hijau yang berkelanjutan,” ujar Taufiq.

Program ini merupakan hasil perjanjian pembayaran penurunan emisi (ER-PA) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan FCPF-Carbon Fund yang ditandatangani pada 25 November 2020, menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi pelaksanaan utama.

Disbun Kaltim, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, memiliki peran strategis dalam pelaporan aktivitas REDD+ ini.

Pada 2 September 2024, Disbun Kaltim bekerja sama dengan Pokja MMR FCPF-CF DLH Kaltim telah menggelar bimbingan teknis pengisian portal MMR untuk memastikan pelaporan berjalan sesuai standar.

Melalui evaluasi ini, Taufiq berharap dapat memperbaiki capaian kinerja semester pertama dan memastikan pelaporan portal MMR selesai tepat waktu.

“Kami optimis program ini akan semakin matang dan berdampak positif pada implementasi pembangunan hijau di Kalimantan Timur,” tutup Taufiq.

Acara ini diharapkan memperkuat sinergi antar pihak dalam mendukung suksesnya program FCPF-Carbon Fund di Kalimantan Timur.

Menghadirkan Narasumber ahli Portal MMR FCPF-CF, Firmansyah dan Ilham Ilyas, bersama para pejabat struktural dan fungsional penerima dana FCPF-CF di lingkungan Disbun Kaltim. (fth)

Sumber: Berita Pemprov Kaltim

Artikel Evaluasi Program FCPF-CF 2024, Disbun Kaltim Optimistis Tahun Depan Semakin Matang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Demi mengurangi dampak perubahan iklim di Perkebunan, Pemprov Kaltim bakal memperkuat konservasi lahan dan air.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Ence Achmad Rafiddin Rizal, menegaskan pentingnya perlindungan lahan dan air sebagai bagian dari upaya mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor perkebunan.

Rizal menjelaskan bahwa perubahan iklim yang memicu pemanasan global terutama disebabkan oleh peningkatan emisi GRK seperti CO2, akibat perkembangan industri dan deforestasi global.

Dampak dari perubahan iklim ini meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor di musim hujan, serta kekeringan ekstrem di musim kemarau, yang memperburuk kondisi pertanian dan perkebunan.

“Konservasi lahan dan air merupakan kunci dalam menekan dampak perubahan iklim serta menjaga keberlanjutan perkebunan di Kalimantan Timur,” ujarnya dalam acara Pertemuan Perlindungan Lahan dan Air di Area Perkebunan yang berlangsung di Hotel Harris, Senin (11/11/2024).

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kaltim No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen daerah dalam membangun sektor perkebunan yang memperhatikan keseimbangan antara produksi, ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Langkah-langkah perlindungan lahan yang dibahas meliputi teknik konservasi tanah pada lahan miring, pengelolaan drainase di lahan gambut dengan menjaga ketinggian air optimal, hingga penilaian drainabilitas lahan sebelum proses replanting.

Melalui pertemuan ini, Disbun Kaltim berharap tercipta sinergi yang kuat antar-pemangku kepentingan dalam menjamin keseimbangan ekosistem di area perkebunan.

Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal sambil melindungi sumber daya alam bagi masa depan Kaltim. (disbun/Prb/ty/portalkaltim/am)

Artikel Kurangi Dampak Perubahan Iklim, Pemprov Kaltim Perkuat Konservasi Lahan dan Air pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Untuk melawan penyakit busuk pangkal batang (ganoderma) yang mengancam kebun sawit, petani di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, mendapat pelatihan khusus. Pelatihan diberikan dari Dinas Perkebunan Kaltim melalui UPTD P2TP.

Dalam pelatihan ini, petani diajarkan cara mengendalikan ganoderma menggunakan metode ramah lingkungan.

Salah satunya adalah teknik biopori dengan menggunakan Agens Pengendali Hayati (APH) Trichoderma. Metode ini dinilai efektif mencegah perkembangan ganoderma tanpa merusak lingkungan.

Kepala UPTD P2TP, Ruspiansyah, yang membuka acara atas nama Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, menyampaikan pentingnya pengendalian yang berkelanjutan untuk menjaga ketahanan perkebunan sawit.

Dalam acara ini, peserta dibekali teknik pengendalian ramah lingkungan berbasis konsep Pengelolaan Hama Terpadu (PHT).

Salah satu metode yang diperkenalkan adalah teknik biopori menggunakan agens pengendali hayati (APH) berupa Trichoderma spp. dalam bentuk cair.

Metode ini dinilai efektif mengendalikan ganoderma tanpa merusak ekosistem.

“Penggunaan APH ini diharapkan efektif mencegah perkembangan ganoderma tanpa berdampak negatif pada lingkungan, sehingga petani memiliki pilihan solusi yang berkelanjutan,” ujar Ruspiansyah pada Sosialisasi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Sabtu 26 Oktober 2024.

Melalui penerapan teknik biopori, diharapkan produksi sawit dapat terus berkelanjutan, serta kualitas tanah di area perkebunan tetap terjaga.

Peserta juga melakukan praktik langsung di lapangan untuk mempelajari aplikasi metode biopori, meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan penyakit ramah lingkungan.

Di akhir acara, disepakati perlunya pelatihan lanjutan mengenai pembuatan bahan pengendali mandiri dan rencana aksi “Gerakan Pengendalian” yang melibatkan berbagai pihak.

Kegiatan ini dihadiri oleh 25 perwakilan dari KUD, kelompok tani (Poktan), dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Kecamatan Kuaro. (Portalkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Atasi Ganoderma Perkebunan Sawit, Disbun Kaltim Kenalkan Teknik Biopori dan APH di Paser pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Mulanya, kakao atau cokelat merupakan komoditas perkebunan rakyat yang populer di Kaltim. Bersama kelapa, padi, dan karet. Namun seiring masifnya perkebunan sawit, eksistensi kakao mulai turun.

Sementara dari sisi ekonomis, harga jual kakao kering masih bagus. Di kisaran Rp175.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Permintaannya pun terbilang tinggi dan konsisten.

Karenanya, Disbun berupaya menambah produksi kakao dari perkebunan rakyat.

Kadisbun Kaltim Ence Ahmad Rafiddin Rizal mengungkapkan, fokusnya menyasar ke 3 kabupaten.

“Sesuai dengan target yang telah kami patok, maka pada 2024 ini melaksanakan perluasan kebun kakao milik masyarakat yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Barat,” ujarnya, Rabu.

Berdasar laporan Antara, masing-masing kabupaten tersebut melakukan perluasan atau ekstensifikasi kebun kakao seluas 15 hektare, sehingga Disbun Kaltim pun menyalurkan bantuan berupa bibit kakao sebanyak 15.000 batang, pupuk 200 kg, dan herbisida sebanyak 75 liter per kabupaten.

Produksi Kakao Kaltim

Alasan utama Disbun mendorong perluasan kebun kakao masyarakat ialah untuk memenuhi permintaan pasar. Pasalnya hasil panen kakao di Kaltim masih jauh dari cukup karena luasan lahannya juga kurang.

Berdasarkan data pada Disbun Kaltim, luas areal tanaman kakao Kaltim pada 2020 adalah 6.883 hektare dengan produksi biji kakao kering sebanyak 2.537 ton, kemudian pada 2023 lalu dilakukan penambahan kebun kakao seluas 150 ha, dan tahun ini kembali dilakukan penambahan luas kebun kakao.

Di Kaltim, tanaman kakao secara keseluruhan merupakan tanaman kebun rakyat, sehingga Disbun Kaltim rutin memotivasi, membantu, dan mendampingi pekebun kakao dalam upaya meningkatkan produksi maupun produktivitas.

“Produksi biji kakao kering asal Kaltim dengan mutu unfermented dijual ke sejumlah daerah di Indonesia, antara lain ke Sulawesi Selatan yang selanjutnya diekspor ke Amerika Serikat, namun kakao asal Kaltim bagian utara (Berau) sebagian besar dipasarkan ke Sabah, Malaysia,” jelas Rizal.

Ia melanjutkan, untuk penyerahan bantuan bibit kakao, pupuk, dan herbisida di Kabupaten Kutai Kartanegara, dua hari lalu telah ia serahkan langsung kepada kelompok tani di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu.

“Penyerahan bantuan ini sebagai langkah nyata untuk mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan dan perekonomian daerah. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Rizal. (fth)

Artikel Pasarnya Masih Bagus, Disbun Kaltim Dorong Perluasan Kebun Kakao Milik Masyarakat di 3 Kabupaten pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Disbun Kaltim menggelar sosialisasi bagi petani sawit Paser. Sosialisasi ini berkaitan dengan pengembangan sawit berbasis korporasi yang nantinya  para petani diimbau untuk bersatu dalam lembaga usaha.

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sosialisasi Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, pada Selasa 1 Oktober 2024.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Disbun Kaltim, Ence Achmad Rafiddin Rizal. Sosialisasi ini merupakan bagian dari Major Project 2024–2026.

Dalam sambutannya, Rizal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan petani untuk menghadapi tantangan dalam subsektor perkebunan, seperti perubahan iklim dan volatilitas harga.

“Perubahan iklim berdampak langsung pada produktivitas dan stabilitas harga komoditas, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan petani,”terangnya.

Rizal juga menekankan perlunya praktik pertanian berkelanjutan dengan fokus pada metode organik, pengelolaan sumber daya air, dan transparansi rantai pasok.

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit berbasis korporasi.

Para petani diimbau untuk bersatu dalam lembaga usaha bersama, guna menciptakan peluang pendapatan yang lebih besar dan berkelanjutan.

Saat ini, Kabupaten Paser memiliki luas perkebunan kelapa sawit mencapai 206.014 hektar, namun produktivitas petani masih rendah.

Melalui program ini, harapannya kelembagaan petani bisa  diperkuat untuk meningkatkan daya saing di pasar, khususnya di Kecamatan Kuaro dan Long Ikis.

Harapannya, sosialisasi ini menjadi langkah awal menuju pembentukan lembaga usaha berbasis korporasi yang profesional dan terintegrasi. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Disbun Kaltim Perkuat Kelembagaan Petani Sawit Paser Berbasis Korporasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hilirisasi memiliki peran pnting untuk menciptakan produk yang bernilai tambah. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, hilirisasi merupakan kunci keberlanjutan produksi perkebunan rakyat.

Keberlanjutan produksi hulu dan on-farm sangat tergantung dari rantai pemasaran produk. Industri hilir sangat penting di dalam menjaga produksi dari perkebunan rakyat.

Hilirisasi berperan penting dalam menjaga stabilitas produksi perkebunan rakyat serta menciptakan peluang diversifikasi produk yang bernilai tambah.

Menurut, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ence Achmad Rafiddin Rizal, hilirisasi merupakan kunci keberlanjutan produksi perkebunan rakyat.

Ia juga menekankan tentang pentingnya kegiatan Business Matching dan Matchmaking Komoditas Hasil Perkebunan Tahun 2024.

“Ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi ajang strategis untuk mempertemukan pelaku usaha UMKM sektor perkebunan dengan berbagai pihak terkait,” tegasnya saat memberikan arahan pada Business Matching dan Matchmaking Komoditas Hasil Perkebunan Tahun 2024 di Blue Sky Hotel, Selasa 24 September 2024

Ajang ini merupakan langkah strategis untuk mempertemukan para pelaku usaha UMKM sektor perkebunan dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi vertikal pemerintah pusat.

Selain itu, tujuan utama dari Business Matching adalah membangun jembatan kerjasama yang kuat untuk mendorong pertumbuhan sektor perkebunan di masa depan.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha produk olahan perkebunan dalam menawarkan inovasi.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan jaringan pemasaran produk pelaku UMKM, mendukung peningkatan nilai tambah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi kecil.

Harapannya, kegiatan ini bisa mempromosikan produk-produk komoditas perkebunan unggulan Kaltim kepada para stakeholder dan dunia usaha. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Hilirisasi Jadi Kunci Keberlanjutan Produksi Perkebunan Rakyat Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Disbun Kaltim menggelar sosialisasi KIP sektor perkebunan yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak kebebasan informasi masyarakat yang transparan dan partisipatif.

Semakin pesatnya globalisasi menuntut sektor perkebunan untuk memiliki data yang akurat dan terkini.

Namun, kenyataannya data perkebunan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum optimal. Sehingga menghambat perencanaan dan pengembangan sektor ini.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Perkebunan Prov Kaltim gencar mensosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di sektor perkebunan yang digelar di Hotel Mercure pada Senin 23 September 2024.

Sekretaris Disbun, Andi Siddik yang mewakili Kepala Disbun Kaltim menjelaskan kehadiran Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin memperkuat jaminan konstitusi atas pemenuhan hak-hak kebebasan informasi masyarakat.

Di tingkat lokal perwujudan hak-hak kebebasan informasi mendukung terciptanya pemerintahan lokal yang transparan dan partisipatif.

Setelah Undang-Undang disahkan maka keterbukaan mengenai informasi publik sangat dibutuhkan mendesak.

Tujuan ditetapkan Undang-Undang ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintah  yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, goverment.

Andi mengatakan bahwa Undang-Undang KIP memberikan payung hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik,termasuk data terkait perkebunan.

Ada tiga kategori data yang dapat diberikan kepada masyarakat yakni data terbuka, data terkecuali, dan data khusus.

“Data terbuka harus diberikan kepada masyarakat tanpa alasan apapun; jika tidak, pihak yang tidak memberikan informasi dapat dituntut,”terangnya.

Harapannya, melalui sosialisasi ini, Undang-Undang KIP bisa terintegrasi dalam sistem data dan informasi perkebunan yang ada, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Disbun Kaltim Gelar Sosialisasi KIP Sektor Perkebunan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berkat prestasi dan komitmen tinggi terhadap sektor perkebunan khususnya pada pemenuhan Standar Persyaratan dan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan, Kaltim berhasil meraih penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2024.

Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat terkait komitmen dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perkebunan.

Melalui inisiasi dan komitmen Dinas Perkebunan (Disbun), Pemprov Kaltim berhasil meraih Penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2024.

Pemberian Penghargaan Anugerah Perkebunan kepada Kaltim ini dikarenakan prestasi dan komitmen tinggi terhadap Pemenuhan Persyaratan Sawit Berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan standarisasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

ISPO merupakan standar mutu pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

ISPO diberlakukan secara wajib bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi ISPO bertujuan untuk menjamin ketelurusan Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah menjadi minyak sawit, minyak inti sawit, dan produk samping.

Sebagai informasi, di Kaltim hingga Agustus 2023, ada sekitar 80 perusahaan besar swasta (PBS) yang telah mendapatkan sertifikat ISPO, sedangkan koperasi dan small holder yang memiliki sertifikat ISPO berjumlah 6

Kepala Disbun Kaltim, Ence Ahmad Rafiddin Rizal menerima penghargan ini dalam acara Perkebunan Indonesia Expo (BUNEX) ke-3 Tahun 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Kamis 12 September 2024.

“Alhamdulillah melalui inisiasi dan komitmen Dinas Perkebunan, pemerintah daerah meraih Penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia tahun 2024,” ungkap Ence.

Perkebunan Indonesia Expo (BUNEX) ke-3 tahun ini mengusung tema “Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegitan ini dilaksanakan pada 12-14 September 2024 di ICE BSD Tangerang.

Acara dibuka oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono yang dihadiri lebih dari 500 orang yang terdiri dari duta besar negara sahabat, pemerhati perkebunan, lembaga pembiayaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, pekebun, pekebun millennial, mahasiswa dan masyarakat.

Pada kesempatan BUNEX ke-3 ini Disbun Kaltim juga mengikuti pameran dengan melibatkan pelaku usaha (UMKM).

Hal ini merupakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan memperluas jaringan pemasaran produk perkebunan Kalimantan Timur. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Komitmen Tinggi Terhadap Sektor Perkebunan, Kaltim Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dua kelompok tani di PPU mendapatkan bantuan dari Disbun Kaltim berupa bibit kelapa sawit, pupuk NPK, dan herbisida. Bantuan ini bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas perkebunan.

Dalam upaya memperkuat sektor perkebunan, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyerahkan bantuan berupa bibit kelapa sawit, pupuk NPK, dan herbisida kepada dua kelompok tani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kegiatan ini berlangsung di Desa Rintik, Kelurahjan Sepan, Kecamatan Babulu, dari tanggal 10 hingga 12 September 2024.

Kepala Disbun Kaltim, Ence Achmad Rafiddin Rizal, menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat serta kesejahteraan petani.

Ia juga menekankan tentang pentingnya sinergi antara pemerintah dan petani guna menciptakan perkebunan berkelanjutan.

“Kami berharap bantuan ini dapat mendorong produktivitas petani sawit dan meningkatkan kualitas hasil perkebunan agar lebih berdaya saing,” ungkap Rizal.

Ketua Kelompok Tani Karya Usaha di Desa Rintik, Aisyah mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan.

Kelompoknya yang mengelola kebun seluas 25 hektar menerima 3.250 bibit kelapa sawit, 2.500 kg pupuk, dan 125 liter herbisida.

Harapannya, dengan adanya dukungan ini, kedua kelompok tani ini biisa meningkatkan kapasitas produksi mereka, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan sektor perkebunan di Kalimantan Timur.

Disbun Kaltim berkomitmen terus mendukung pengembangan pertanian untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan petani. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Perkuat Sektor Perkebunan, Disbun Kaltim Berikan Bantuan Kepada Dua Kelompok Tani di PPU pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.