Meski prosesi wisuda kelulusan atau prosesi pelepasan bagi lulusan sekolah tingkat TK sampai tingkat SMA/SMK sudah dilarang, namun tak menghentikan sepenuhnya pungutan biaya wisuda tersebut.

Belakangan ini, di media sosial, masih beredar adanya edaran pembayaran acara wisuda, dari sejumlah sekolah di Samarinda. Misalnya komite SMK 3 Samarinda yang memungut biaya wisuda Rp510 ribu setiap siswa dan kegiatan akan dilaksanakan di Hotel Aston.

Ombudsman RI (ORI) perwakilan Provinsi Kaltim, juga telah menemukan sekitar enam laporan. Empat di antaranya dari sekolah di Balikpapan, dan dua sisanya di Kota Samarinda. Pungutan biaya wisuda dipatok dengan nominal sekitar Rp350-850 ribu.

Sementara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Provinsi Kaltim hanya memberikan imbauan untuk pihak sekolah menggelar wisuda atau pelepasan di sekolah.

Tanggapan DPRD Kaltim

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti menegaskan kalau gelaran wisuda tidak boleh memberatkan orangtua siswa. Mengingat kondisi masing-masing keluarga siswa berbeda-beda dan tidak semuanya mampu.

“Mungkin memang ada kesepakatan di antara komite, tapi harus mempertimbangkan perasaan siswa yang secara finansial tidak mampu,” katanya, Selasa, 25 Maret 2025.

Damayanti mendorong agar sekolah justru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkreasi menyelenggarakan kegiatan kelulusan sesuai kreatifitas dan gaya anak-anak sekolah. Dan bukan dengan acara mewah di hotel.

“Sekarang rata-ratakan kalau wisuda di hotel itu pakai EO ya, yang menyebabkan keterbatasan pada anak-anak kita.”

Politisi PKB itu meminta Disdikbud Kaltim mengambil tindakan tegas. Jika memang dilarang, maka tidak boleh ada yang melanggar. Jika masih ada, maka Pemprov Kaltim harus ambil tindakan tegas.

Damayanti tak ingin kalau prosesi kelulusan yang penuh makna itu malah menimbulkan kesenjangan. Atau bahkan gap ekonomi antara yang mampu dan tidak semakin terasa.

“Disdikbud Kaltim harus memberi pemahaman pihak sekolah agar tidak dilakukan, kalau tetap dilakukan berarti figur pemimpin sekolah dipertanyakan kan?”

“Kalau ini bagian dari kegelisahan masyarakat, kita (DPRD Kaltim) akan memanggil OPD terkait dalam hal ini dinas pendidikan untuk segera merespons terkait dengan pungutan itu,” pungkasnya.

Wagub Tindak Tegas

Terpisah Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan akan menghapus adanya pungutan biaya wisuda untuk sekolah di Kaltim. Jika masih ada pungutan liar, guru atau kepala sekolah yang bersangkutan terancam dicopot.

“Kalau ketahuan pungli, kita copot,” katanya belum lama ini.

Pihaknya juga akan menegaskan larangan itu melalui regulasi resmi seperti Peraturan Gubernur (Pergub) untuk jangka panjang. Sementara langkah terdekat, pihak sekolah yang terbukti masih melakukan akan diperingati dan diberi penegasan pelarangan.

“Saya pikir kelulusan cukup kelulusan. Kita tidak harus terlalu berfoya-foya kan, karena perjalanan mereka masih panjang,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Damayanti Minta Disdikbud Kaltim Sanksi Tegas Sekolah yang Masih Pungut Biaya Wisuda Sekolah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) ini mulai diperluas sejak Februari 2025. Baik dari segi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun jumlah pelajar yang menerima manfaatnya.

Saat ini, terdapat sekitar 190 titik SPPG yang melaksanakan program BMG di berbagai daerah, menjangkau sekitar 600 ribu pelajar. Di Kalimantan Timur, program ini baru diterapkan di Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda, dengan total 24 sekolah penerima manfaat.

Secara bertahap, program ini ditargetkan menjangkau seluruh anak sekolah di Indonesia, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, ibu hamil dan anak-anak penyandang disabilitas juga menjadi sasaran utama program ini.

Kebutuhan Berbeda untuk Penyandang Disabilitas

Anak-anak penyandang disabilitas sering kali memiliki kebutuhan makanan yang berbeda sesuai dengan kondisi spesifik mereka. Secara umum, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari, seperti:

Makanan dengan pemanis buatan atau kadar gula tinggi, makanan yang mengandung gluten atau berbahan dasar tepung. Kemudian, makanan cepat saji dan tinggi MSG, makanan dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi.

Disdikbud Kaltim Pastikan Penyesuaian Menu

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, memastikan bahwa pihaknya akan menyesuaikan menu untuk anak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Menu makanan akan dirancang khusus agar lebih sehat dan sesuai dengan kondisi anak.

“Anak disabilitas tidak bisa mengonsumsi makanan dengan tepung atau yang terlalu manis. Jadi, misalnya ayam tepung akan diganti dengan ayam bistik,” ujarnya.

Rahmat juga menyebut bahwa tim SPPG telah berkoordinasi dengan orangtua siswa dan guru untuk memastikan kebutuhan gizi anak penyandang disabilitas di Kaltim dapat terpenuhi dengan baik.

“Kami sudah melakukan simulasi, baik di sekolah reguler maupun Sekolah Luar Biasa (SLB), sehingga lebih mudah menyesuaikan menu yang berbeda,” tambahnya.

Penentuan Sekolah Berdasarkan Radius Dapur

Terkait penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di Kaltim, Rahmat menjelaskan bahwa daftar sekolah bergantung pada lokasi dapur penyedia makanan. Sekolah yang akan menerima manfaat berikutnya adalah yang berada dalam radius beberapa kilometer dari dapur utama.

“Kewenangan ini ada di badan gizi. Pemerintah provinsi hanya bertugas menyediakan data siswa. Kami siap di mana saja, asalkan dapurnya sudah tersedia,” jelasnya.

Menurutnya, pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak sekitar 6 kilometer atau waktu tempuh maksimal 30 menit dari dapur ke sekolah penerima manfaat. (ens/sty)

Artikel Beda Kebutuhan Gizi, Anak Disabilitas Dapat Menu Khusus di Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wali Kota Samarinda Andi Harun, bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah melihat kondisi sekolah tersebut pada Selasa, 24 September 2024.

SD Negeri 011 Kecamatan Samarinda Kota ini, berada di Jalan Danau Maninjau No 04, Sungai Pinang Luar. Meski terletak di dalam gang, sekolah ini terbilang berada di tengah kota. Namun kondisinya memperihatinkan.

Dari luar, secara sekilas, kondisi SDN dalam negeri ini sebetulnya baik-baik saja. Namun jika diperhatikan, tidak semua bangunannya terbangun dengan beton. Gedung sebelah kanan masih berupa kayu dengan 2 lantai.

Bangunan kayu tersebut, merupakan warisan dari tahun 1978, sementara yang beton dari tahun 80-an. Sekolah ini sempat mendapat perbaikan pada 2005 dan 2008. Namun 16 tahun berlalu belum tersentuh rehab lagi.

Bangunan Kayu Tidak Aman

Guru di sana sempat cerita, kalau ketika anak-anak berlarian di gedung kayu lantai 2, gedung itu rasanya seperti mau roboh. Belajar dan bermain anak pun menjadi tidak nyaman dan diliputi rasa takut.

Belum lagi dinding kayu yang jebol dan baru diperbaiki dengan seadanya. Termasuk juga bagian plafon, sempat bocor dan diperbaiki ala kadarnya. Ditambah dengan kondisi toilet yang tidak representatif untuk hampir 500 siswa.

Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kota Samarinda, Ida Rahmawati menjelaskan kalau rencana rehabilitasi untuk SDN 011 Samkot tersebut sudah ada sejak 2022. Sehingga untuk tahun depan, perencanaannya tidak berubah. Hanya terdapat beberapa catatan dari wali kota.

“Yang akan kita rehab itu sekitar 4 ruang kelas, lalu ada masukan dari Pak Wali untuk menambah toilet, dan ada perbaikan pemeliharaan dan lain sebagainya,” jelas Ida Selasa, 24 September 2024 kemarin.

Karena bangunannya berupa kayu, Pemkot Samarinda akan membongkar bangunan. Kemudian membangun ulang 4 ruang kelas dengan struktur beton. Plus tambahan toilet pada sisi ruangan kelas. Lengkap.

“DED-nya masih ada, tinggal anggaran di tahun 2025,” tambahnya.

Karena kelas dibongkar total, Ida menyebut ada rencana untuk melakukan pengubahan pada jam belajar mengajar siswa dan guru. Karena tidak ada sekolah terdekat yang bisa menampung siswa.

“Selama rehab, full day, nanti kita jadikan 2 sift aja. Tapi tetap dalam pengawasan sekolah,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Pemkot Samarinda Rehab SDN 011 Samkot Tahun Depan, Bangunan Kayu sejak 1978 akan Dibongkar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kapasitas pendidikan lokal menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya menatar tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga akses pendidikan menjadi tantangan khusus,” ujar Kepala Disdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan di Samarinda, Minggu.

Ia mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi sektor pendidikan di wilayah ini ada dua isu krusial, yakni peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur pendidikan, kemudian pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan.

“Kami membutuhkan lebih banyak guru dan staf pendidikan, terutama karena banyak yang sudah memasuki masa pensiun dalam waktu dekat ini,” tambahnya.

Disdikbud Kaltim telah melakukan peningkatan kompetensi bagi guru-guru di daerah 3T maupun di perkotaan dalam upaya menciptakan kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah.

“Kami tidak membedakan lagi antara daerah terpencil dan kota dalam hal peningkatan kompetensi pendidikan,” ujar Kurniawan.

Disdikbud Kaltim telah mengidentifikasi kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan yang mencapai lebih dari 5.000 orang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah setempat mengambil langkah-langkah konkret, termasuk peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pembinaan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, yang pada gilirannya akan meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing di Kalimantan Timur,” kata Kurniawan.

Salah satu inisiatif yang diambil adalah mengadakan lomba kepala sekolah terbaik, yang telah meningkatkan motivasi dan inovasi di sekolah-sekolah, terutama di daerah Tanjung Harapan. “Kami ingin menunjukkan bahwa daerah 3T juga memiliki potensi yang besar untuk berkembang,” ucap Kurniawan.

Kurniawan menekankan pentingnya mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru, yang merupakan kunci untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Sebagai bagian dari upaya ini, Disdikbud Kaltim menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meningkatkan standar pendidikan. “Kami telah membuat nota kesepahaman dengan UGM untuk bekerja sama dalam peningkatan sumber daya manusia dan pemenuhan tenaga kependidikan,” ucapnya.

Kerja sama ini diharapkannya dapat menjadi pemicu untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah yang akan menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Sepaku. Disdikbud Kaltim sudah memetakan sekolah dan guru mana yang akan ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan standar yang diinginkan.

“Langkah ini yang kami ambil dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi wajah pendidikan di Kalimantan Timur sebagai mitra strategis menyambut IKN,” ujar Kurniawan. (rw)

Artikel Sambut IKN dengan Tingkatkan Kompetensi Guru di Wilayah 3T pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.