Mendapatkan pekerjaan di era sekarang bukan lagi perkara mudah.

Persaingan yang kian kompetitif, kualifikasi yang semakin tinggi, hingga terbatasnya akses informasi sering kali membuat para pencari kerja di Benua Etam merasa terjebak dalam ketidakpastian.

Di tengah situasi yang menantang ini, peran pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim menjadi sangat krusial sebagai jembatan antara kebutuhan industri dan potensi SDM lokal.

Sadar akan tantangan tersebut, Dinas yang menangani masalah ketenagakerjaan itu terus memacu transformasi layanan melalui aplikasi Etam Kerja.

Tidak sekadar bursa kerja digital biasa, termasuk tengah merancang platform ini menjadi ekosistem “super” yang melayani berbagai kebutuhan dunia kerja secara terintegrasi.

Langkah besar ini tampak dengan adanya rapat Expose Laporan Akhir Pengembangan Aplikasi Etam Kerja Tahap II di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Disnakertrans Kaltim, Kamis 18 Desember 2025.

Sekretaris Disnakertrans Kaltim, Aji Syahdu Gagah Citra, mengungkapkan bahwa aplikasi ini melibatkan sinergi banyak lembaga, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Hari ini kita mendengarkan dan berdiskusi terkait pelaksanaan pengembangan Aplikasi Etam Kerja, karena aplikasi ini melibatkan banyak lembaga, baik ketenagakerjaan di kabupaten/kota maupun lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Aji Syahdu.

Peta Jalan Menuju 2026

Dalam laporan akhir tersebut, pengembangan Etam Kerja Tahap II telah sukses mencakup enam modul utama. Namun, perjalanan belum usai. Aji Syahdu memaparkan bahwa pengembangan akan berlanjut ke Tahap III dan Tahap IV yang targetnya pengerjaannya mulai berjalan pada tahun 2026 mendatang.

Visi besar ke depan, Etam Kerja tidak hanya akan bermanfaat untuk berbagi pakai informasi penempatan tenaga kerja saja. Disnakertrans ingin aplikasi ini menjadi solusi satu pintu bagi berbagai urusan profesional.

“Mudah-mudahan aplikasi ini bisa kita gunakan bersama-sama dan juga bermanfaat di kabupaten/kota. Kami berharap dapat berbagi pakai, dan aspirasi dari kabupaten/kota akan kami coba akomodasi dalam aplikasi ini,” tambahnya.

Nggak Cuma Buat Cari Kerja

Apa saja kecanggihan yang telah masuk rencana? Pemerintah merancang, ke depannya, Etam Kerja juga berfungsi untuk melayani kebutuhan pelatihan kerja, pengawasan ketenagakerjaan, urusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga pelayanan hubungan industrial.

Artinya, baik buruh maupun pengusaha bisa mengakses layanan pemerintah hanya melalui satu aplikasi.

Perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor serta perwakilan dari Pemerintah Kota Samarinda turut menghadiri forum diskusi tersebut. Kehadiran para stakeholder ini mempertegas bahwa Etam Kerja akan menjadi jembatan integrasi data ketenagakerjaan yang selama ini tersebar di berbagai daerah.

Melalui pengembangan yang makin matang, Disnakertrans Kaltim optimis persoalan ketenagakerjaan di Benua Etam bisa tertangani dengan lebih cepat, transparan, dan tentunya lebih canggih. (ens)

Artikel Selesaikan Tahap II, Disnakertrans Kaltim Targetkan Aplikasi Etam Kerja Makin Canggih: Nggak Cuma Cari Kerja! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tingginya angka pengagguran di kalangan lulusan SMK dikarenakan kurangnya sertifikat kompetensi. Untuk itu, Disnakertrans Kaltim menggelar sertifikasi kompetensi kerja dengan fokus pada bidang kejuruan Welder 3G SMAW.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan dengan mendorong pentingnya sertifikasi kompetensi di dunia kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan sertifikasi kompetensi kerja di SMK Negeri 2 Samarinda, Kamis 12 September 2024.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltim, Muhammad Abduh, yang mewakili Kepala Dinas, menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama di masyarakat adalah tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan SMK.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022, pengangguran terbanyak berasal dari lulusan SMK, dengan jumlah mencapai 8,42 juta orang. Selain itu, 5,83 persen dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 208,54 juta orang merupakan lulusan diploma dan sarjana,” ungkap Abduh.

Salah satu faktor yang membuat lulusan SMK dan perguruan tinggi sulit bersaing adalah kurangnya sertifikat kompetensi.

Dalam kesempatan tersebut Abduh menegaskan bahwa sertifikat kompetensi sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Pemerintah terus berupaya menciptakan tenaga kerja yang bersertifikat kompeten. Melalui kegiatan sertifikasi, Dinas Tenaga Kerja membantu tenaga kerja untuk memperoleh sertifikasi kompetensi,” jelas Muhammad Abduh.

Kegiatan sertifikasi yang digelar mencakup pelatihan berbasis kompetensi, dengan fokus pada bidang kejuruan Welder 3G SMAW, salah satu bidang yang sangat diminati di Kalimantan Timur.

Abduh juga mengimbau pemerintah daerah dan perusahaan untuk terus mendukung penyelenggaraan sertifikasi mandiri guna mencetak lebih banyak tenaga kerja bersertifikat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 2 Samarinda yang telah menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan uji sertifikasi ini, serta kepada pihak-pihak lain yang telah berkontribusi, termasuk Dinas Tenaga Kerja di kabupaten/kota, Asosiasi Las Profesional Indonesia dan pihak industri,” tambahnya.

Abduh berpesan kepada para peserta sertifikasi agar mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh demi memperoleh sertifikat yang akan membuka peluang lebih luas di dunia kerja. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Disnakertrans Kaltim Gelar Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Lulusan SMK pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Kalimantan Timur Tahun 2024. Acara berlangsung di Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis 30 Mei 2024.

Mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang Berdaya Saing untuk Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)”.

Rapat koordinasi ini sejalan dengan arahan PJ Gubernur Kalimantan Timur, yang menetapkan tahun 2024 sebagai tahun peningkatan kinerja dan prestasi.

Rakor ini memiliki peran strategis dalam membangun koordinasi, memberikan informasi, serta menciptakan keterpaduan dan kerja sama untuk meningkatkan SDM di Kaltim yang tangguh dan kompeten, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dan diimplementasikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, mmewakili PJ. Gubernur.

Rozani menambahkan bahwa rakor ini memiliki peran strategis dalam membangun koordinasi dan menciptakan keterpaduan dan kerja sama dalam mewujudkan pembangunan daerah.

“Rakor ini sangat penting untuk meningkatkan SDM di Kaltim yang tangguh dan kompeten, khususnya dalam urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,” tambahnya.

Selain kolaborasi, Rozani mengharapkan sinkronisasi usulan program pemerintah provinsi dengan usulan dari kabupaten/kota untuk tahun 2024.

Hasil pembahasan ini akan diserahkan kepada kementerian sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

Dalam konteks ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, penting memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi.

Untuk meningkatkan hal tersebut perlu memberikan pelatihan yang relevan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan inklusif.

“Kalimantan Timur saat ini berada pada titik balik sejarah yang sangat penting. Sebagai provinsi yang akan menjadi rumah bagi Ibu Kota Negara yang baru, kita dihadapkan pada tantangan dan peluang besar. Salah satu tantangan utama yang perlu kita jawab adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing tinggi untuk mendukung percepatan pembangunan ini,” harapnya. (rw)

Artikel Bangun Koordinasi untuk Ciptakan SDM Kaltim yang Kompeten dalam Bidang Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur gelar Bimbingan Konsultasi Produktivitas bagi Perusahaan Menengah tahun 2024. Acara ini dilaksanakan di Hotel Blue Sky Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini berlangsung dari 15 hingga 17 Mei 2024, dihadiri oleh 20 peserta dari berbagai perusahaan di Kota Samarinda, Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

Pada tahun 2022, Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi kedua di Indonesia.

“Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk barang/jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok, dalam satuan waktu tertentu. Rasio itu mencerminkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi,” jelas Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltim, M. Abduh.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas daya saing dan meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia, khususnya tenaga kerja pada perusahaan dengan kegiatan Konsultasi Produktivitas.

Untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktivitas perusahaan, beberapa langkah perlu diambil.

Langkah ini termasuk peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penguatan daya saing perusahaan.

Konsultasi Produktivitas diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan ini dapat dicapai melalui penerapan berbagai alat, teknik dan metode peningkatan.

Dengan meningkatnya produktivitas perusahaan, para pekerja juga akan merasakan manfaat berupa kondisi kerja yang lebih baik dan peningkatan penghasilan. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk terus berkembang.

“Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan produktivitas Anda sebagai tenaga kerja, serta produktivitas perusahaan tempat Anda bekerja,” ujar Abduh.

Adapun Para peserta akan mendapatkan materi dari Instruktur Produktivitas serta narasumber dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Kalimantan Timur.

“Dengan bimbingan dan konsultasi ini, diharapkan perusahaan-perusahaan menengah di Kalimantan Timur dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian lokal dan nasional,” tutup Abduh. (rw)

Artikel Kosultasi Jadi Langkah Penting Tingkatkan Produktivitas Perusahaan dan Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menggelar pertemuan bersama puluhan serikat buruh dalam rangka Hari Buruh Internasional atau May Day.

Kegiatan pertemuan ini digelar di Aula Kantor Disnakertrans, Jalan Kemakmuran, Samarinda, Rabu 1 Mei 2024.

Peringatan Hari Buruh Internasional, atau yang lebih dikenal sebagai May Day, merupakan momen penting untuk merefleksikan hak-hak pekerja, memperingati perjuangan gerakan buruh, dan menyoroti isu-isu terkini dalam dunia ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erawadi dalam kesempatan itu mengucapkan selamat hari buruh 1 Mei tahun 2024.

Tema Hari Buruh ini adalah Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh Yang Kompeten, May is “Terampil”day.

“Selamat Hari Buruh Internasional, semoga acara ini sebagai pengingat kita semua untuk mewujudkan buruh yang berkompeten, terampil di Kalimantan Timur serta berdaya saing,”ucapnya.

Dalam kegiatan ini, Disnakertrans Kaltim berkomitmen untuk mewujudkan kerja bersama yang sesuai tagline tahun ini May is “Terampil” day, pekerja/buruh yang terampil.

Pihaknya juga terus melakukan koordinasi di Kabupaten Kota dan melakukan pengecekan atas permohonan permasalahan yang ada diperusahaan.

“Apabila didalam usulan pengesahan peraturan perusahaan itu gaji terendahnya dibawah UMK setempat maka tentu saja kita tidak akan mengesahkan peraturan perusahaan itu,”tambahnya.

Kemudian, ia juga bersama Kementerian dan mediator di Kabupaten Kota akan mempersiapkan pelatihan untuk pembuatan struktur dan skala upah sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah.

“Kalau ada skala upah yang tidak sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 ya dilaporkan saja,”tegas Rozani.

“Kita buat surat teguran kepada salah satu perusaahan, dan itu salah satu bentuk sanksi administratif apabila THR keagamaan tidak dibayarkan,”tandasnya.

Peringatan Hari Buruh Internasional di Provinsi Kalimantan Timur tahun ini menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk bersatu dan berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan memberikan dukungan yang lebih besar bagi para pekerja dan buruh.

Dengan tema “Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh Yang Kompeten, May is ‘Terampil’ Day,” diharapkan bahwa para pekerja dan buruh di Kalimantan Timur akan semakin mampu menghadapi tantangan-tantangan di dunia kerja dengan lebih kompeten dan terampil. (rw)

Artikel Disnakertrans Kaltim Gelar Pertemuan Bersama Puluhan Serikat Buruh pada Hari Buruh Internasional pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Forum ini digelar di Hotel Diamond Samarinda beberapa waktu sebagai persiapan menyambut kedatangan Infrastruktur Kepulauan Nusantara (IKN).

Sebanyak 75 peserta dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara ikut serta dalam kegiatan ini.

Selain itu, ada juga peserta yang hadir dari berbagai latar belakang termasuk Bursa Kerja Khusus (BKK) Negeri dan Swasta, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait.

“Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan hasil data penempatan yang maksimal dan efisien serta kredibel sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, Muhammad Abduh, dalam pembukaan acara.

Abduh juga menambahkan bahwa peningkatan pelayanan sumber daya manusia menjadi perhatian agar Pembangunan IKN di Kaltim lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Harapannya, forum komunikasi ini bisa berlanjut secara berkala agar pengumpulan data dapat dilakukan dengan efisien.

Selain itu, forum ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi pemberi kerja dan sektor ketenagakerjaan untuk bersama-sama mencari solusi terhadap tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur.

“Menyambut Ibu Kota Nusantara yang tidak lama lagi akan mulai berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur tentunya menjadi beban utama yang harus dipikul bersama-sama agar tenaga kerja kompeten di Kaltim dapat terserap dengan baik sehingga pengelompokan data penempatan secara detail dan terinci dapat dipetakan agar kita sama-sama melihat kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan di daerah,” tutupnya. (rw)

Artikel Disnakertrans Kaltim Siapkan Tenaga Kerja Lokal yang Kompeten untuk Sambut IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pelatihan peningkatan produktivitas Angkatan kedua tahun 2024 dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, Muhammad Abduh yang mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Rozani Erawadi.

Kegiatan pelatihan ini berlangsung di Hotel Bintang Sintuk Bontang, dari tanggal 23 hingga 26 April 2024.

Abduh membacakan sambutan dari Kepala Dinas yang berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bahwa Kalimantan Timur menempati peringkat kedua dalam produktivitas tenaga kerja pada tahun 2022.

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Angkatan Kedua Tahun 2024 dihadiri oleh 25 peserta, dengan menghadirkan narasumber dari Instruktur Produktivitas dan Kamar Dagang Industri Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.

Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan diskusi tanya jawab.

“Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas serta daya saing membutuhkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, terutama tenaga kerja di sektor perusahaan melalui pelatihan peningkatan produktivitas,” jelasnya.

Hal ini dilakukan Pemprov Kaltim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan dan menyiapkan SDM yang berdaya saing dengan memberikan pelatihan guna peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi di sektor-sektor yang membutuhkan. (rw)

Artikel Disnakertrans Kaltim Gelar Pelatihan untuk Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menurut data dari Kementrian Ketenagakerjaan, sejumlah 725 perusahaan belum memberikan THR kepada pegawai perusahaannya dan terdapat 1.187 kasus pengaduan yang sudah terdata.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim sebelumnya telah mendirikan Posko Pengaduan THR pada 1-5 April 2024 dan 15-29 April 2024. Namun belum melakukan perhitungan final soal berapa jumlah pelanggaran yang ada.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Rozani Erawadi baru memastikan bahwa pelanggaran memang ada. Hanya data finalnya saja yang belum terekap. Karena sistem online masih berjalan, sehingga datanya masih bisa berubah.

“Kami menyadari bahwa data pengaduan secara online masih sangat dinamis,” ungkapnya, Senin malam.

Untuk rentang waktu pembayaran THR, pemerintah sebelumnya telah mengintruksikan semua perusahaan untuk melakukannya 7 hari sebelum Lebaran. Menurut Rozani, jika ada yang hingga H-1 belum juga menunaikan kewajibannya, perusahaan tersebut akan ditandai.

“Apabila telah lewat Idulfitri 1445 H masih belum dibayarkan tentu ada pembinaan agar pengusaha menjalankan kewajiban dimaksud agar tidak dijatuhi sanksi administratif,” jelasnya.

Pembinaan yang dimaksud adalah melakukan teguran, serta mendorong agar pembayaran THR tetap dilakukan. Dengan begitu perusahaan tak harus sampai terkena sanksi administratif.

Pada akhirnya Rozani berharap pembayaran THR di Kaltim berjalan lancar. Agar para pekerja bisa mendapatkan hak dan kebahagiaannya selama Lebaran. (gig/fth)

Artikel Prioritaskan Pembinaan, Disnakertrans Kaltim Upayakan Perusahaan yang Tak Bayar THR Tidak Kena Sanksi Administratif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (Disnakertrans Kaltim) membuka Posko Layanan dan Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Pembukaan posko ini dilakukan melalui Satuan Tugas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024.

Kepala Seksi (Kasi) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnakertrans Kaltim, Ariansyah menjelaskan, Posko THR dibuka per tanggal 1 hingga 5 April 2024.

Kemudian, posko akan kembali dibuka setelah lebaran pada 15 hingga 19 April 2024 mendatang.

“Mekanisme pengaduan bisa datang pada jam kerja di Kantor Disnakertrans Provinsi Kaltim mulai pukul 08.00 – 15.30 Wita. Atau melalui nomor What’s App yang tertera dalam layanan konsultasi/pengaduan,” terang Ariansyah, Selasa 2 April 2024.

Seluruh laporan yang disampaikan oleh para pekerja, terutama yang belum menerima hak pembayaran tunjangan hari raya dari perusahaan sampai H-7 sebelum lebaran akan dihimpun oleh Tim Satgas.

Laporan tersebut akan dikoordinasikan kepada Pengawas Ketenagakerjaan sebagai penegak hukum ketenagakerjaan.

Kemudian lapora tersebut akan dilakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang belum membayar THR atau terkendala dalam melakukan pembayaran THR.

“Sesuai Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pembayaran THR paling lambat satu minggu sebelum lebaran. Dan wajib dibayarkan secara penuh,” tegas Ariansyah.

Melalui Posko Layanan dan Pengaduan THR, Disnakertrans Kaltim akan terus mengawasi pemberian tunjangan hari raya bagi para pekerja.

Kehadiran posko ini dapat dimanfaatkan oleh para pekerja/buruh apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Para pekerja juga dapat menyampaikan laporan melalui narahubung terlampir dengan mencantumkan identitas pelapor.

Identitas yang dimaksud seperti nama, nomor telpon, nama perusahaan, nomor telpon perusahaan, alamat perusahaan, dan alasan perusahaan tidak memberikan THR.

Laporan tersebut akan ditindaklanjuti Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memonitor atau meninjau di lapangan. (rw)

Artikel Jelang Hari Raya, Disnakertrans Kaltim Buka Posko Pengaduan THR pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di Kalimantan Timur (Kaltim), banyak terdapat perusahaan swasta yang bergerak di bidang ekstraktif dan kimia. Sehingga terdapat cukup banyak pekerja asing di perusahaan-perusahaan itu.

Berdasar pengamatan Kaltim Faktual, pekerja asing di Benua Etam tak melulu berada di level eksekutif ataupun spesialis. Banyak juga yang merupakan buruh kasar, terutama pada perusahaan yang investornya berasal dari China.

Diskusi soal pengaruh pekerja asing terhadap kesempatan warga lokal di dunia kerja seolah tak pernah berhenti. Ada kekhawatiran jika ekspansi ini terus berlanjut, tingkat kurasi pekerja asing makin longgar. Sehingga semakin menutup peluang pekerja lokal.

Penjelasan Disnakertrans Kaltim

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Rozani Erawadi ikut angkat bicara perihal isu ini. Sayangnya ia belum bisa membuat kesimpulan, karena data pekerja yang dinasnya pegang belum terlalu lengkap.

 “Kalau secara data, kami tidak bisa menyajikan data yang tepat. Tetapi kalau ingin mengetahui secara faktual berarti ke kabupaten/kota masing-masing,” ucapnya Senin, 25 Maret 2024.

Selanjutnya soal upah, pekerja asing cenderung mendapatkan bayaran yang lebih besar dari pekerja lokal dengan posisi dan keahlian yang sama. Mengenai ini, Rozani juga belum mau berspekulasi.

“Dengan informasi dari tanggapan tadi kita juga ingin cek apakah betul indikasinya seperti itu? Kalau betul indikasi seperti itu apakah karena kompetensinya?”

Meningkatnya jumlah pekerja asing menimbulkan persaingan yang semakin ketat di pasar kerja lokal. Hal ini menjadikan kendala para pekerja lokal yang seringkali tersaingi dari pendidikan dan pengalaman kerja.

“Bisa saja pada penggunaan alat-alat tertentu tenaga kerja kita belum memiliki kompetensi. Sementara mereka sudah siap dengan target yang harus dikerjakan,” ujarnya.

Pada akhirnya, Rozani ingin menilai isu ini dengan melihat secara keseluruhan. Jika jumlah pekerja asing terlampau banyak, bisa saja hal itu karena tingkat kebutuhan.

“Jadi kita tidak bisa melihat dari hanya dari sisi kuantitasnya tapi harus juga melihat dari kualitasnya,” katanya.

Dengan kendala tersebut, Disnakertrans Kaltim ingin mengelola secara efektif permasalahan terkait pekerja asing di perusahaan-perusahaan besar. Sehingga tercipta lingkungan kerja yang seimbang dan berkeadilan bagi semua pekerja.

“Itu perlu pendalaman. Siapa tahu seperti itu,” tutupnya. (gig/fth)

Artikel Pekerja Asing Kikis Peluang Pekerja Lokal? Ini Penjelasan Kadisnakertrans Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.