Angka kekerasan seksual di Kaltim terus meningkat. Berdasarkan data yang  ada per 31 Juli 2024 suda ada sekitar 569 kasus. Menurut Ketua DKP3A Kaltim, tingginya laporan angka kekerasan seksual ini berarti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Angka ini terus bertambah bahkan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan.

Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terjadi kenaikan penginputan kasus secara signifikan di Tahun 2023 yaitu 1108 kasus, lebih banyak 163 kasus dari jumlah kasus di Tahun 2022 yaitu sebanyak 946 kasus.

Data dari Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan.

Pada tahun 2021 tercatat 551 kasus, tahun 2022 tercatat 945 kasus, tahun 2023 tercatat 1.108 kasus.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Soraya Lita juga menambahkan bahwa pada data terakhir 31 Juli 2024 sudah tercatat 569 kasus.

Ia juga menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi oleh perempuan, tapi juga dialami oleh laki-laki. Namun, jumlah korban kekerasan tertinggi terjadi pada anak-anak.

Tentu saja tingginya angka kasus kekerasa ini perlu adanya upaya yang lebih serius dalam pencegahan dan penanganan.

“Kita dapat melihatnya secara positif jika kenaikan pelaporan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi,” ujarnya saat memberikan arahan pada webinar Pengarustamaan Gender Bidang Pendidikan, Rabu 18 September 2024.

Soraya juga menambahkan bahwa perlu diwujudkan dan ditingkatkaan terkait kesetaraan gender.

Hal ini dilakukan agar laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan akses yang sama, baik sebagai penyelenggara maupun penerima manfaat dari pembangunan yang ada. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Angka Kekerasan Seksual Kaltim Meningkat, Ketua DKP3A Kaltim: Sisi Positifnya Masyarakat Mulai Sadar untuk Melapor pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa.

Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan dan berlangsung di Hotel Swiss-belhotel, beberapa waktu lalu.

Kepala DKP3A Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, menjelaskan bahwa SPJ merupakan wujud dari tanggung jawab dan transparansi dalam sistem birokrasi pemerintah.

“SPJ adalah mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran uang (belanja) dan kinerja yang diperoleh,” ujar Soraya.

Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan kebijakan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan tertib pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan DKP3A Provinsi Kaltim dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Serta mendorong penyerapan anggaran yang berdaya guna bagi masyarakat melalui kegiatan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Soraya juga mengimbau agar peserta Bimtek dapat mencapai kesepakatan sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi terkait mekanisme penyusunan dokumen SPJ.

Ia berharap administrasi keuangan dapat disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang baik dan benar. (rw)

Artikel SPJ Jadi Wujud Tanggung Jawab dan Transparansi Sistem Birokrasi Pemerintah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) digelar oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur.

Kegiatan ini diinisiasi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berlangsung 30-31 Mei 2024 di Ruang Rapat Lantai 1 Hotel Pacific, Kamis 30 Mei 2024.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menyiapkan pemahaman sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam perlindunga perempuan dan anak.

Dalam pembukaannya, Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong pemahaman SDM terkait pemberi layanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Oleh karena itu, negara wajib melindungi warga negara dari praktik penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, termasuk dalam praktik TPPO.

Namun, meskipun terdapat berbagai dasar hukum tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, praktik TPPO masih cenderung meningkat. Berdasarkan data, provinsi Kalimantan Timur mencatat fluktuasi kasus TPPO, dengan 863 korban, khususnya perempuan dan anak, sepanjang tahun 2017-2021.

“TPPO merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia. Hal ini perlu diperhatikan,” jelas Noryani.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO KemenPPPA, Priyadi Santosa, menyatakan bahwa terdapat tiga daerah pemicu TPPO: daerah sumber, daerah transit, dan daerah tujuan. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pemahaman baik kepada SDM maupun lembaga pelayanan khusus pemberdayaan perempuan dan anak.

“Meskipun belum ditetapkan sebagai daerah tujuan, indikasi ke depan menunjukkan bahwa dengan hadirnya IKN, Kalimantan Timur bisa menjadi daerah tujuan,” ungkap Priyadi.

Priyadi menerangkan bahwa kejahatan TPPO berkembang melalui berbagai pola, baik melalui sindikat dengan teknologi canggih atau melalui jaringan tradisional seperti jaringan keluarga atau individu yang bertindak secara independen. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan.

Sebagai koordinator bidang pencegahan TPPO, KemenPPPA bertugas melakukan pembinaan kepada GT PPTPPO Provinsi dengan mengoordinasikan sub gugus tugas pencegahan di dalamnya.

“Ini merupakan hal yang penting agar setiap komponen pemerintah dan lembaga masyarakat memiliki peran yang jelas dalam mendukung pemberantasan TPPO. Untuk mewujudkan Indonesia bebas perdagangan orang, diperlukan keterlibatan dan upaya dari semua pihak,” pungkasnya. (rw)

Artikel Dorong Pemahaman SDM Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Sosialisasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur coba menarik minat warga untuk mengurus kepemilikan KIA. Satu di antara kiatnya adalah dengan program Kaltim Karindangan.

Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Adminitrasi Kependudukan (FPAK), Sulekan, mengatakan bahwa beberapa pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan DKP3A untuk memberikan potongan harga kepada pemilik KIA. Taman Salma Shofa Samarinda memberikan diskon 10%, sementara Mahakam Lampion Garden (MLG) Samarinda memberikan potongan harga Rp5 ribu per tiket bagi seluruh penduduk Kaltim.

“Dalam waktu dekat ini Vinz Ice Cream juga ikut bekerja sama dengan kami, mengingat tingginya minat anak-anak kepada es krim,” ungkap Alex (saapan akrabnya), mengutip dari laman Diskominfo Kaltim, Sabtu.

Dengan atau tanpa program tersebut, Alex bilang bahwa masyarakat seyogyanya tidak menunda kepengurusan KIA. Karena manfaat KIA tidak hanya untuk memenuhi hak anak dan persyaratan administratif seperti mendaftar sekolah, tetapi juga sebagai bukti identitas anak saat membuka rekening bank atau mendaftar BPJS.

“Nantinya dengan menggunakan KIA saja anak-anak bisa membuka tabungan dengan namanya sendiri tanpa harus Cq dari nama orang tuanya,” tambahnya.

Meski begitu, kerja sama dengan tempat wisata dan rumah makan ini dapat meningkatkan kepemilikan KIA di Kaltim dan mempromosikan aktivitas usaha dengan potongan harga yang menarik.

Alex berpesan kepada para pengusaha yang ingin bergabung dalam program ini dapat menghubungi kantor DKP3A Kaltim. (fth)

Artikel Taman Salma Shofa, MLG, dan Vinz Ice Cream Beri Diskon untuk Pemilik KIA pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Untuk mendukung Implementasi Pengarus Utama Gender dan Anak, penting untuk tersedianya Data Gender dan Anak secara terpisah.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Data Terpilah Gender dan Anak Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur, Selasa 24 April 2024.

Kegiatan ini tentu saja merupaka upaya untuk meningkatkan SDM Data Terpilah Gender dan Anak di Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam arahannya Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyoroti pentingnya memiliki data yang terpisah dan lengkap untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berpihak pada gender dan anak. Menurutnya, data primer dan sekunder memiliki peran krusial dalam proses pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2023 menekankan perlunya tata kelola yang baik dan ketersediaan data gender dan anak untuk keperluan kebijakan.

“Saat ini, tidak semua instansi memiliki data terpisah yang lengkap,” ujar Noryani.

Data statistik terpisah antara gender dan anak sangat penting untuk pengambilan kebijakan yang tidak berpihak pada gender.

Sementara Kepala Bidang Sistem Informasi gender dan Anak, Aulia Rina Nova menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong transparansi data gender dan anak guna mendukung responsif gender dan kepedulian terhadap anak dari pihak pemerintah.

Komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan data gender dan anak di Provinsi Kaltim.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta yang terdiri dari dari Perangkat Daerah dan Pejabat esslon 3 DKP3A dan menghadirkan narsumber dari Fasilitator Nasional PUG /PPRG Jakarta dan Akademisi Provinsi Kaltim. (rw)

Artikel Pentingnya Data Gender dan Anak Secara Terpisah untuk Dukung Pengambilan Kebijakan yang Berpihak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengungkapkan bahwa kasus kekerasan dalam lima tahun terakhir (2019 hingga 2023) mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terjadi kenaikan penginputan kasus secara signifikan di Tahun 2023 yaitu 1108 kasus.

Tentu angka tersebut jauh lebih banyak 163 kasus dari jumlah kasus di Tahun 2022.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 623 kasus, tahun 2020 sebanyak 656 kasus, tahun 2021 sebanyak 551 kasus, tahun 2022 sebanyak 946 kasus dan tahun 2023 sebanyak 1108 kasus.

Berdasarkan data bulan Februari 2024, kasus kekerasan paling banyak terjadi di Kota Samarinda, mencapai 57 kasus.

Total korban kekerasan sebanyak 196, dengan mayoritas korban adalah perempuan, terutama anak-anak sebanyak 127 dan dewasa sebanyak 69 orang.

Persentase dan jumlah korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan korban terbanyak mengalami kekerasan seksual sebanyak 38,8 persen atau 83 orang, kekerasan fisik sebanyak 30.8 persen atau 66 orang dan kekerasan psikis sebanyak 15,4 persen atau 33 orang.

Sedangkan persentase dan jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian diketahui bahwa kasus kekerasan paling banyak terjadi di Rumah Tangga yaitu 70 kasus.

Selain itu, jumlah kasus dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) paling banyak dari Kota Samarinda sebanyak 18 kasus dan 21 korban.

Pelaku kekerasan berdasarkan hubugan dengan korban paling banyak berasal dari pacar atau teman. Jumlahnya 33 orang.

Soraya menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya dengan pembentukan Pusat pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Sasaran pelayanan PUSPAGA diberikan kepada anak, orang, wali, calon orang tua, serta orang yang bertanggung jawab terhadap anak.

Sementara UPTD PPPA melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekeraan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus anak dan masalah lainnya. (rw)

Artikel Kasus Kekerasan di Kaltim Mengalami Peningkatan Signifikan dalam Lima Tahun Terakhir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung selama lima hari mulai 9-13 Januari 2024. Melalui kegiatan ini, tercatat sebanyak 457 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan berbagai upaya seperti Dukcapil Goes To Campus, Dukcapil Goes To Office, layanan jemput bola dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 400.12/16514/DKP3A-II dan Nomor 400.12/16511/DKP3A-II Tentang Implementasi Identitas Kependudukan Digital.

Upaya tersebut dilakukan untuk  mempercepat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita menjelaskan bahwa surat ederan tersebut merupakan tindak lanjut surat dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 470/1022/Dukcapil tanggal 20 Juli 2022.

Surat edaran tersebut prihal Penerapan Identitas Kependudukan Digital dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el.

“Mulai tahun 2023 diberlakukan IKD yang memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dengan KTP-el,” ujar Soraya saat dikonfirmasi Rabu, 17 Januasri 2024.

Soraya menambahkan, berdasarkan laporan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Kaltim per 31 Desember 2023, saat ini wajib KTP-el di Kaltim berjumlah 2.790.734 jiwa.

“Yang sudah aktivasi sebanyak 94.980 atau 3,40 persen,” terang Soraya.

Meski jauh dari target nasional pada tahun 2023 yaitu 25 persen aktivasi IKD dari jumlah wajib KTP-el, namun DKP3A Provinsi Kaltim terus berupaya melakukan percepatan aktivasi IKD secara bertahap.

Soraya berharap kedepan dapat membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi semakin mudah, cepat, efektif, dan efisien. (rw)

Artikel Aktivasi IKD Kaltim Masih Jauh Dari Target Nasional pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP3A) Kaltim melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menggelar Talk Show bertemakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Pencegahannya, Kamis 11 Januari 2024.

Talkshow ini diikuti puluhan peserta dan menghadirkan narasumber yaitu Kepala Seksi Tindak Lanjut Mirza Alfian dan Psikolog Klinis Ira Mayang Sari, serta dimoderatori oleh Kepala UPTD PPA Kholid Budhaeri.

Diskusi ini memfokuskan tentang pentingnya kesadaran masyarakat terhadap KDRT. Masyarakat pun diberikan edukasi terkait pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan KDRT serta dampaknya pada korban.

“Dalam konteks Kalimantan Timur, fenomena KDRT tidak bisa diabaikan. Statistik menunjukkan bahwa angka KDRT di wilayah ini terus meningkat, menciptakan kebutuhan mendesak untuk langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, “ ujar Mirza

Selaras dengan hal itu, dari sudut pandang psikolog upaya pencegahan KDRT yang bisa dilakukan adalah inisiatif seperti sosialisasi yang masif kepada masyarakat.
“Dalam menghadapi KDRT, saya percaya bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting. Seluruh pihak harus aware. Harus saling mendukung perlindungan untuk para korban,” sambung Ira.

Moderator sekaligus Kepala UPTD PPA Kholid pun menambahkan bahwa UPTD PPA berkomitmen untuk melindungi masyarakat terutama perempuan dan anak juga direalisasikan melalui program-program yang sudah berjalan.

“Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban, ” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, harapannya masyarakat memiliki kesadaran untuk memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. (rw)

Artikel DKP3A Kaltim Gelar Talkshow KDRT dan Upaya Pencegahannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur memberikan bantuan berupa Laptop dan PC All-in-One kepada 10 Kabupaten/Kota.

Penyerahan simbolis dilakukan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, pada Malam Penganugrahan Kaltim Award dan Ramah Tamah HUT Kaltim ke-67 yang berlangsung di gedung Plenary Convention Hall Samarinda, Selasa malam 9 Januari 2024.

Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyatakan bahwa bantuan ini diberikan untuk mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat, guna memenuhi kebutuhan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurut data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, Provinsi Kalimantan Timur memiliki hampir 4 juta jiwa yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan dari jumlah tersebut, sekitar 670.000 jiwa diharapkan beralih ke IKD.

Saat ini,  realisasi mencapai 13,61%, di bawah target nasional 25%.

Bantuan berupa Laptop dan PC All-in-One diberikan kepada kabupaten/kota untuk mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat.

Bantuan Laptop dan PC All-in-One tersebut diharapkan dapat membantu kabupaten/kota dalam aktivasi IKD.

DKP3A berharap bantuan ini dapat meningkatkan kinerja kabupaten/kota dalam mencapai target IKD, mendukung administrasi kependudukan terpusat dan secara keseluruhan meningkatkan pelayanan publik. (rw)

Artikel DKP3A Kaltim Serahkan Bantuan Laptop dan PC All-in-One Kepada 10 Kabupaten/Kota pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur telah menggelar Dukcapil Goes to Campus pada 10-12 Oktober 2023 di Universitas Mulawarman.

Selama kegiatan tersebut Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diaktivasi sebanyak 809 orang. Hal tersebut diungkapkan Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita belum lama ini.

Soraya mengungkapkan dimana hari pertama berjumlah 171 IKD, selanjutnya di hari kedua berjumlah 258 IKD dan hari ketiga berjumlah 380 IKD. Sehingga totalnya sebanyak 809 IKD yang sudah teraktivasi.

Meskipun layanan ini hanya berlangsung di perguruan tinggi selama tiga hari, tetapi mahasiswa dan masyarakat tetap bisa melakukan aktivasi IKD di Dinas Dukcapil terdekat.

Dijelaskannya, untuk mencapai target aktivasi IKD 25 persen dari jumlah pemilik KTP-el, jajaran Dukcapil se Kalimantan Timur tidak hanya menunggu pemohon yang datang ke Dinas Dukcapil, tetapi juga melakukan jemput bola ke tempat- tempat orang yang sudah banyak memiliki KTP-el seperti perkantoran melalui Program Dukcapil Goes To Office dan sekolah/universitas melalui Program Dukcapil Goes to School/Goes to Campus.

“KTP-el nantinya tidak perlu lagi dicetak atau disimpan bentuk fisiknya di dompet seperti biasanya, melainkan dapat disimpan di handphone,”tuturnya.

Soraya menuturkan banyak keuntungan yang didapat dari aktivasi IKD. Salah satunya memudahkan akses data kependudukan tersebut dalam satu genggaman. (Prb/ty/DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Dukcapil Goes to Campus Berhasil Aktivasi 809 IKD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.