Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) di Hotel Ibis pada Rabu 19 Juni 2024.

Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris DLH Kaltim, Noor Utami, dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, perangkat daerah, serta instansi vertikal terkait.

Langkah ini merupakan dasar penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

“Setiap Kepala Daerah punya peran dalam menyiapkan data, dan timeline-nya hingga 30 Juni. Data tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penilaian lebih lanjut,” ujar Noor Utami

Ia juga menambahkan bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur telah masuk nominasi 8 besar selama tiga tahun berturut-turut.

Harapannya, tahun ini Kalimantan Timur bisa kembali masuk nominasi tersebut.

Rapat ini juga bertujuan untuk mengkoordinasikan pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta memastikan seluruh pihak terkait dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

Kegiatan mengadirkan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (rw)

Artikel DLH Kaltim Gelar Rapat Penyusunan DIKPLHD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur hadir dalam program wawancara Ngapeh, garapan TVRI Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024.

Obrolan berfokus pada peringatan internasional yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya oleh seluruh negara di dunia.

Mewakili Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur M Chamidin hadir untuk mewartakan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur mengenai peringatan yang pada tahun 2024 dipusatkan di negara Arab Saudi ini.

Chamidin menuturkan bahwa hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan momentum penting bagi kita semua untuk merefleksikan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan di sekitar.

“Ini merupakan kesempatan untuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain tentang tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga keberlangsungan alam semesta ini” tutur Chamidin.

Hal ini selaras dengan tema yang dicanangkan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 yakni “Restorasi Lahan, Penggurunan dan Ketahanan terhadap kekeringan”.

Tema tersebut digunakan karena saat ini dunia sedang menghadapi triple planetary crisis yang instens.

Dikatakan pula, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya tinggal diam, berbagai berkomitmen diwujudkan mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan.

Ia juga mengatakan bahwa Kalimantan Timur melaksanakan berbagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

“Yang mana upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut diimplementasikan melalui progam, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat dalam rencana strategis dinas dengan mengacu pada target yang ditetapkan dalam revisi RPJMD Kalimantan Timur,” sambungnya.

Selain itu, Chamidin juga menggaris bawahi bahwa peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan menjadi nilai penting dari seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Di akhir kesempatannya, Chamidin mengajak langsung kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Timur untuk turut serta bekerjasama memulihkan kerusakan alam demi masa depan yang berkelanjutan yang dimulai dari menjaga dan memelihara lingkungan hidup di sekitar.

“Karena kunci untuk membalikkan degradasi yang terjadi adalah pemulihan lingkungan” tukasnya. (rw)

Artikel Hari Lingkungan Hidup Sedunia Jadi Momen Refleksi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam menghadapi isu perubahan iklim, Pemprov Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim mengadakan Pelatihan dan Penelaahan Laporan Pengurangan Emisi Karbon Berbasis Lahan dalam melaksanakan program FCPF-CF.

Kegiatan pelatihan ini berlangsung di Ruang Country Lt 3 Hotel Ibis Samarinda, Rabu 21 Februari 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 21-23 Februari 2024 diikuti sebanyak 38 peserta dan diisi oleh narasumber Ali Suhardiman dan Kuswanto yang merupakan praktisi dan peneliti di bidang emisi gas rumah kaca dan perdagangan karbon dari PPIIG Unmul.

Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan penelaahan terhadap laporan pengurangan emisi karbon yang telah disusun oleh beberapa daerah di Kalimantan Timur.

Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program pengurangan emisi karbon di wilayah tersebut.

Mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim sekaligus membuka acara Kabid Tata Lingkungan, Muhammad Chamidin menyampaikan bahwa pentingnya kerjasama antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi emisi karbon.

“Pelatihan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim,” ucap Chamidin saat membuka kegiatan.

Lebih lanjut, Kabid Tata Lingkungan DLH Kaltim ini mengatakan melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim di Kalimantan Timur.

“Semoga pelatihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta materi yang disampaikan narasumber bermanfaat bagi kita semua,” ungkapnya.

BENTUK PELATIHAN

1. Pengantar NDC dan Mitigasi Sektor Kehutanan.

2. Pengantar Program FCPF-CF Kalimantan Timur.

3. Faktor Emisi.

4. Analisis ketidakpastian – akurasi pendugaan emisi.

5. Penyiapan dan Pengolahan Data Aktivitas.

6. Penghitungan baseline emisi GRK.

7. Penghitungan capaian penurunan emisi GRK.

8. Pelaporan ke portal MMR DLH Kalimantan Timur. (rw)

Artikel Hadapi Isu Perubahan Iklim, DLH Kaltim Gelar Pelatihan dan Penelaahan Laporan Emisi Karbon pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sungai Kerang di Kecamatan Batu Engau, Paser, sejak beberapa bulan lalu dikeluhkan masyarakat karena tercemari limbah CPO sawit yang diduga berasal dari PT. Saraswati Sawit Makmur (SSM).

Limbah tandan kosong dari perusahaan bidang perkebunan sawit tersebut diketahui mengandung endapan lumpur dan limbah cair beracun. Dampaknya,  ratusan ikan di sungai itu mati.

Protes masyarakat tidak berhenti karena sungai itu juga menjadi sumber kebutuhan sehari-hari sekaligus bahan baku air minum oleh Perumdam Tirta Kendilo. Untuk memenuhi empat desa yakni Desa Kerang Dayo, Desa Kerang, Desa Mungkudu dan Desa Tampakan.

Disinggung soal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Encek Achmad Rafiddin Rizal mengatakan DLH Kaltim masih menindaklanjuti  kasusnya.

“Kami lakukan pendampingan dan pengawasan karena ranahnya berada di wilayah Pemkab Paser. Jika kasusnya tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, maka kami akan turun tangan,” tegasnya, Rabu 13 September 2023.

Untuk dasar hukumnya sudah jelas. negara melarang perusahaan membuang limbah ke sungai sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 UU PPLH. Pasal tersebut memuat larangan untuk melakukan dumpling limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Ia menyebut aduan masyarakat diperlukan untuk dasar tindakan. Aduan akan dibahas oleh bidang terkait di DLH Kaltim sebelum langkah lebih lanjut. Jika terbukti, akan ada teguran keras kepada perusahaan.

“Ada satu perusahaan yang pernah kami beri teguran keras. Akhirnya melakukan perbaikan wilayah yang tercemar dan tidak mengulangi kembali,” pungkasnya. (dmy/gdc/fth)

Artikel Buntut Pencemaran Sungai Kerang, DLH Kaltim Siap Turun Tangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim membangun gedung baru yang diresmikan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor pada hari Rabu 13 September 2023. Gedung baru tersebut berada di Jalan MT. Haryono Samarinda, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.

Gedung tersebut telah direncanakan sejak tahun 2017 silam. Namun pembangunannya diundur karena saat itu sedang tidak ada dana. Baru pada 2021, DLH kembali mengajukan anggaran, dan disetujui pada 2022 lalu.

Gubernur Kaltim, Isran Noor memberikan apresiasi atas berdirinya gedung baru DLH Provinsi Kaltim ini. Ia berharap bangunan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kaltim.

“Bukan hanya kepentingan masyarakat Kaltim saja tetapi juga kepentingan masalah dunia. Apa yang dilakukan sampai sekarang ini merupakan rangkaian dari wadah kita di Indonesia.” ungkapnya, Rabu 13 September 2023.

Sementara itu, Kepala DLH Provinsi Kaltim, Ence Ahmad Rafiddin Rizal mengungkapkan. Pembangunan gedung DLH Kaltim yang baru ini dirancang berbentuk bangunan empat lantai. Serta dirancang dengan tersedianya rooftop untuk pemanfaatan air hujan sebagai tambahan kebutuhan air bagi masyakat.

“Sejak tahun 2022 gedung ini dirancang untuk memanfaatkan air hujan sebagai tambahan kebutuhan air. Dengan anggaran Rp40 miliar,” jelasnya.

Selain itu, Ence mengatakan terdapat beberapa fasilitas lain yang tersedia di dalam kantor dengan luas lahan 1 hektare tersebut.

“Ketersediaan lahan parkir kendaraan, ruang pompa, ruang genset, bangunan untuk bank sampah serta pos jaga juga dibangun untuk kebutuhan operasional DLH ke depan,” katanya.

Tentunya, dengan terbangunnya gedung baru ini. Harapannya dapat meningkatkan kinerja pegawai DLH ke depannya.

“Dengan gedung baru ini, pastinya memacu semangat kita dalam melaksanakan pengerjaan ke depannya,” pungkasnya. (dmy/fth)

Artikel Habiskan Anggaran Rp40 M, Kantor Baru DLH Kaltim Bisa Tampung Air Hujan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala DLH Kaltim EA Rafiddin Rizal mengatakan saat ini Kaltim memiliki isu serius. Yang harus cepat diselesaikan. Yakni sampah yang berada di laut.

“Kami sudah berkali-kali mendapatkan arahan, termasuk dari tim percepatan pembangunan Kaltim. Untuk memerhatikan terus masalah sampah di laut yang tentunya sebagian besar atau 70 persen lebih berasal dari darat,” ujar Rafiddin Rizal, Kamis, mengutip dari laman Diskominfo Kaltim.

DLH kaltim akan melakukan pemantauan sampah laut. Sesuai isi Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan Sampah Laut.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Lewat Perpres Nomor 97 tahun 2017 sebagai Pedoman Pengelolaan Sampah secara Terintegrasi dari Hulu ke Hilir.

Capaian Baru 35 Persen

Pemprov Kaltim juga telah menerbitkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2020. Demikian pula Kabupaten dan Kota di Kaltim, sehingga telah disusun peta jalan sampah sampai tahun 2025.

“Soal penanganan sampah di laut, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menangani sampah plastik sebesar 70 persen sampai tahun 2025. Di mana capaian sekarang ini adalah 35 persen. Masih ada dua tahun lagi, kami upayakan,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN) tahun 2022. Capaian pengurangan sampah sebesar 17,53 persen dan penanganan sampah 69,49 persen.

“Sehingga, masih terdapat kurang lebih 12,98 persen sampah yang tidak terkelola,” urainya.

Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Provinsi Kaltim, di mana jumlah penduduk semakin meningkat seiring dengan adanya IKN Nusantara.

“Catatan kami pada tahun 2022 seluruh Kaltim ada 771 ribu ton lebih sampah,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap melalui rakor tersebut, permasalahan sampah di laut. Dapat teratasi dengan sinergitas yang baik antara masyarakat pesisir dan stakeholder terkait untuk mencapai pengurangan sampah laut 70 persen di tahun 2025. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Kaltim Targetkan Bersihkan 70 Persen Sampah Laut pada 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Permasalahan sampah kota ternyata tak hanya di daratan. Sepanjang pesisir pun banyak sampah yang menumpuk. Jika terus dibiarkan maka masalah ini akan mengganggu lingkungan.

Masyarakat pun banyak mengeluhkan persoalan ini. Khususnya yang terjadi di sepanjang pesisir dn laut Kota Balikpapan. Mengingat pesisir pantai merupakan kewenangan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim), maka diperlukan keterlibatan pihak Pemprov Kaltim untuk ikut andil menyelesaikan masalah ini.

Menanggapi hal tersebut, Kabid PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim Rina Juliati memberikan jawabannya. Kata dia, sampah ini sebenarnya datangnya dari sampah daratan. Sejatinya, Balikpapan sudah baik dalam pengelolaan sampah pesisirnya.

“Dalam pengelolaan sampah pesisir, kota Balikpapan sudah baik. Hanya saja masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya sampah pesisir ini, ” jelasnya, Jumat 31 Maret 2023.

Terkait penanganan kasus lingkungan ini, DLH Provinsi Kaltim terus berkomitmen melakukan pemantauan. Selain itu, telah melaksanakan berbagai program kerja sebagai wujud peran dan fungsi DLH untuk Benua Etam.

“Kegiatan kami kemaren sepanjang tahun 2022 hingga 2023 ini akan ada kegiatan pemantauan sampah di pesisir. Sebagai informasi, pemantauan sampah di pesisir ini hanya memantau dan mengambil sampel yang ada, bukan membersihkan.”

“Mengambil sampel yang ada pada sampah yang terperangkap sesuai edaran dari KLHK disitu ada titik-titik tertentu,” jelasnya.

Pada tahun 2023 ini, DLH Kaltim akan melakukan pemantauan periode satu di tiga kabupaten kota, diantanya Balikpapan, Bontang dan PPU.

Selain itu, DLH Kaltim telah menggandeng Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman. Bagaimana bekerjasama melakukan sampah yang kita peroleh di lapangan tersebut, dicuci bersih, dikeringkan dan ditimbang, hingga diklasifikasikan berdasarkan kategorinya.

Hal ini dilakukan sebagai basis data mengetahui sumber sampah dipepesisir tersebut. Sebagaimana merujuk dari KLHK Pusat, sebab dasar gunanya yaitu sebagai sumber data.

“Misalnya saja dipantai itu yang terbanyak mungkin adalah sampah pelastik, berarti ada rekomendasi yang harus dikeluarkan oleh kepala daerah. Sehingga sampah plastik tidak lagi masuk ke laut. Itu tujuan kita pemantauan,” terangnya.

DLH Kaltim pun terus bersinergi dengan banyak pihak, seperti halnya terkait sarana dan prasarana atas beberapa kewenangan yang sepenuhnya ada di DLH Kaltim.

“Misalnya saya kolaborasi dan sinergi bersama BAPPEDA Kaltim dan Dinas PUPR Kaltim dan unsur Perangkat Daerah (PD) maupun pihak lainnya,” sebutnya.

Setelah diketahui hasil dari pemantauan tersebut, maka DLH Kaltim akan segera rapat koordinasi dengan semua pihak. Sehingga, nantinya akan dilakukan penanganan sampah tersebut. Berkolaborasi bersama dalam menangani permasalahan ini.

DLH Kaltim pun berharap, kedepannya rencana-rencana aksi penanganan sampah laut dapat optimal terealisasi, dan pemerintah pun dalam hal ini turut mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. (hend/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Banyak Dikeluhkan Masyarakat, DLH Kaltim Pantau Sampah Pesisir dan Laut Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim melakukan Konsultasi Publik 1 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim tahun 2025-2045. Bertempat di Ballroom Hotel Mercure Samarimda, Kamis 30 Maret 2023.

Wakil Gubernur Provinsi Kaltim diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad membuka acara itu mengatakan. Atas nama Pemprov Kaltim menyambut baik dan mengapresiasi DLH Kaltim yang melaksanakan acara Konsultasi Publik I Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.

“Konsultasi publik ini dalam konteks KLHS menjadi sangat penting. Kalau bicara dalam perencanaan, kita ada dalam fase akhir dan memasuki fase awal, dan selama ini kita sudah cukup dipressure dengan penyusunan RPD, dan dasarnya nanti kita juga akan menyusun RPJPD 2025-2045. Artinya kita mendesain Kaltim untuk 20 tahun kedepan,” kata Ujang Rachmad.

Desain rencana kerja dan program (RKP) juga harus dipikirkan, menurut dia apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh, sehingga disinilah KLHS berperan.

“Melalui konsultasi publik pertama ini, diharapkan akan diperoleh berbagai masukan dan meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kita tentang proses perencanaan jangka panjang serta pelaksanaan KLHS RPJPD.

“Terutama dalam analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dan perumusan alternatif mitigasi perbaikan kebijakan, rencana, program, dokumen perencanan daerah, termasuk aksi mitigasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim di sektor hutan dan lahan di Kaltim pada umumnya,” tandasnya.

Ujang berharapkan KLHS menjadi pedoman dan tindak lanjut ke depan dalam mendukung kebijakan program yang dilaksanakan tingkat pusat maupun Provinsi Kaltim, serta di kabupaten dan kota.

Khususnya kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Maupun dalam optimalisasi analisis isu strategis daerah, analisis capaian indikator TPB, analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup, alternatif dan skenario capaian TPB berbasis muatan KRP.

Ketua penyelenggara Konsultasi Publik Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Kaltim yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal mengatakan berdasarkan peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 dan Perpres 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yang merupakan bentuk komitmen dari pemerintah yang selaras dengan RPJPD, maka dokumen pemerintah daerah yang diperlukan.

Dukungan tersebut ujarnya, akan dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya RPJPD untuk periode 20 tahun kedepan.

“Dalam rangka penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Kaltim telah dibentuk tim penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Kaltim melalui surat Gubernur Nomor 660.2/K.30/2023 tanggal 11 Januari 2023, yang anggotanya berasal dari instansi vertikal, perangkat daerah Provinsi Kaltim, akademisi dan dibantu para pakar dan tenaga ahli KLHS,” tandasnya.

Rizal menyampaiikan pada 14 Maret 2023 telah dilaksanakan rapat identifikasi dan pengumpulan awal data TPB, dengan target 17 TPB, di mana terdapat 111 isu panjang dan kemudian dipadatkan serta dilakukan penapisan menjadi 8 isu TPB.

“Hasil akhir akan ditentukan dalam konsultasi publik ini, dimana akan menjadi isu strategis sebagai bahan pengkajian pembangunan berkelanjutan dalam proses analisa data KLHS RPJPD yang berkelanjutan,” jelasnya. (mar/yans/adpimprovkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Dari Konsultasi Publik KLHS RPJPD 2025-2045: Mendesain Kaltim Berbasis Lingkungan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap daerah dalam skup kabupaten atau kotamadya. Harus memiliki lahan RTH minimal 30 persen dari total luas wilayah.

Meski bagi ‘orang luar’ Kaltim itu hutan. Nyatanya, tidak semua kabupaten/kota di Benua Etam memiliki luasan RTH yang memadai.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Ence Ahmad Rafiddin Rizal. Dari hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang belum memenuhi syarat minimal 30 persen tersebut. Sementara 7 kabupaten lainnya aman, karena wilayahnya luas.

“Upaya-upaya untuk membuat kawasan RTH tetap menjadi perhatian dan itu akan menjadi salah satu syarat ketika mereka (kabupaten/kota) mengajukan persetujuan substansi.”

“Otomatis apabila mereka tidak memenuhi janji itu dalam  kurun waktu tertentu, akan menjadi catatan”, ujar Rizal saat Jumpa Pers di Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim. Jumat 17 Februari 2023.

Pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan ke Pemerintah Pusat. Sedikit memberatkan Pemprov Kaltim mengontrol penggunaan lahan. Yang semakin menurunkan luasan RTH.

Meski begitu, DLH Kaltim akan terus melakukan negoisasi. Agar Pemerintah Pusat tidak memperpanjang perizinan bagi perusahaan yang belum mengurus lahan eksploitasinya dengan benar.

“Kuat-kuatan kita berargumentasi ketika perizinan kembali ke Pusat”, tutur Rizal. (dra)

Artikel RTH 3 Kota di Kaltim Tak Sampai 30 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan  Aksi Bersih Sungai Dan Sedekah Sampah Bernilai. Untuk memeringati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dan peringatan World Cleanup Day (WCD) Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dipusatkan di beberapa titik. Di antaranya Odah Bekesah atau Jembatan Perniagaan Kota Samarinda. Sengan lokasi kegiatan di Jembatan Perniagaan. Jembatan Baru, Jembatan Lambung Mangkurat, Jembatan Arif Rahman Hakim, dan Jembatan Kehewanan Kota Samarinda, Jumat (23/09/2022).

Kepala DLH Kaltim E.A Rafiddin Rizal dalam sambutannya menyampaikan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ia berharap, pada HPSN 2022 yang mengambil tema “Kelola Sampah, Kurangi Emisi, Bangun Proklim”, dapat menjadi platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah. Sebagai pendorong untuk mengendalikan dampak perubahan iklim yang timbul dari sektor sampah di tingkat paling dasar.

“Peringatan HPSN telah menjadi salah satu pendorong untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan sampah yang hasilnya sangat positif,” ucapnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih yang diikuti peserta dari Perangkat Daerah di lingkungan Pempov Kaltim dan Pemkot Samarinda.Yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A Rafiddin Rizal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nurrahmani, Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Prov. Kaltim Agus Tianur, Sekretaris Diskominfo Prov. Kaltim Edi Hermawanto, Kepala Sub Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltim Agus Priyanto, dan tamu undangan serta para peserta lainnya. (dra/ADV DISKOMINFO KALTIM)

Artikel Peringati HPSN 2022, DLH Kaltim Gelar Aksi Bersih-Bersih Sungai pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.