Kuasa hukum Sri Evi Newyearsi Pangadongan, dosen Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM), mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 8 Juli 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas putusan sela Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Samarinda yang menolak gugatan kekurangan upah Sri Evi selama delapan tahun (2016–2024).

Kasasi tersebut telah terdaftar di MA per 9 Juli 2025, dengan berkas memori kasasi disampaikan pada 21 Juli dan diverifikasi Panitera PN Samarinda pada 30 Juli 2025. Titus Tibayan Pakalla, kuasa hukum dari firma TTP & Partner, menyatakan keberatan terhadap putusan PHI yang menyatakan lembaga tersebut tidak berwenang mengadili kasus kliennya.

Keyakinan Koreksi oleh MA

Titus menjelaskan dalam wawancara, Jumat, 1 Agustus 2025, bahwa putusan PHI mengabaikan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ia menilai hakim hanya merujuk pada putusan MA No. 6426 K/Pdt/2024, yang menurutnya bersifat spesifik dan bukan merupakan norma hukum umum.

“Gugatan ini murni perselisihan hubungan industrial karena Sri Evi tak hanya berstatus dosen, tetapi juga pejabat struktural (Kepala UPTD Laboratorium). Haknya atas upah tunduk pada UU ketenagakerjaan,” tegas Titus.

Ia juga menyayangkan bahwa PHI mengabaikan hasil pemeriksaan Pengawas Disnaker Kaltim (No. 500.15.16.1/1167/DTKT-III) yang telah mengonfirmasi adanya kekurangan pembayaran gaji.

Dampak Putusan Sela

Putusan sela PHI menyebut bahwa dosen tidak termasuk kategori pekerja industri, berdasarkan putusan MA No. 6426 K/Pdt/2024. Namun, menurut Titus, jika argumen ini menjadi preseden, maka perlindungan hak tenaga kerja profesional seperti dosen dan guru bisa tergerus.

“Ini soal keadilan. Jika putusan MA terus dijadikan dalih untuk menghindar dari kewajiban membayar upah, dunia pendidikan akan merugikan tenaga kerjanya,” ungkapnya.

Respons Pihak Terkait

Disnaker Kaltim menyatakan menghormati jalannya proses hukum.
“Kami tunggu hingga putusan berkekuatan hukum tetap,” kata Kepala Disnaker Rozani Erawadi melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, kuasa hukum UWGM, Sahrun, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Sri Evi diketahui telah melalui tahapan bipartit dan mengikuti anjuran Disnaker sebelum menggugat ke PHI. Meski gugatan awal dihentikan melalui putusan sela, pihaknya tetap melanjutkan perjuangan melalui kasasi ke MA. (chanz/sty)

Artikel Dosen UWGM Ajukan Kasasi ke MA Usai Gugatan Upah 8 Tahun Ditolak PHI Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam konferensi pers, Titus menjelaskan bahwa majelis hakim dalam perkara Nomor 25/PHI/2025 merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), khususnya Putusan MA Nomor 6426/PK/2024 terkait kasus serupa di Bontang, Kalimantan Timur. Menurutnya, rujukan tersebut tidak relevan.

“Menurut kami, putusan sela ini sangat bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. UU tersebut secara jelas mengatur bahwa pengupahan bagi dosen atau guru termasuk dalam lingkup ketenagakerjaan. Siapapun yang menerima upah dari perguruan tinggi atau perusahaan adalah pekerja, dan hubungan kerjanya diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” tegas Titus.

Ia menambahkan, yurisprudensi tidak boleh mengesampingkan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi.

“Yurisprudensi memang dapat dijadikan acuan, tetapi tidak memiliki kedudukan di atas undang-undang. Dalam gugatan ini, kami merujuk langsung pada UU Ketenagakerjaan serta bukti konkret berupa Penetapan Kekurangan Upah yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.

Penetapan dari Disnaker tersebut, lanjut Titus, mencantumkan dasar hukum yang lengkap mengenai kekurangan pembayaran upah.

Ia juga menyayangkan isi putusan sela yang mengarahkan perkara ke ranah peradilan umum.

“Perkara ini jelas merupakan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang seharusnya tetap ditangani di pengadilan hubungan industrial, bukan dialihkan ke peradilan umum,” ujarnya.

Kurang Puas, Namun Tetap Hormati Putusan

Ketika ditanya mengenai kepuasannya terhadap putusan tersebut, Titus mengaku kurang puas.

“Kurang puas. Tapi apa pun hasilnya, kami tetap menghormati putusan pengadilan,” ujarnya.

Langkah Hukum Selanjutnya

Titus juga menyebut masih ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

“Perjalanan hukum masih panjang. Jika nantinya perkara ini tetap dialihkan ke peradilan umum, kami akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum. Namun prinsip kami tetap, bahwa kasus ini berada dalam ranah hukum industrial,” paparnya.

Titus menambahkan, meskipun kliennya berstatus sebagai dosen, ia juga menjabat sebagai pejabat struktural. Ia tidak membantah bahwa yurisprudensi MA yang dijadikan rujukan juga menyangkut dosen dan pejabat struktural. Namun, ia menegaskan kembali bahwa penetapan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi memuat dasar hukum yang sah dan seharusnya dijadikan pijakan utama.

“Penetapan dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi inilah yang semestinya menjadi acuan utama dalam menyelesaikan sengketa kekurangan upah, sesuai prosedur yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” pungkasnya.
(chanz/sty)

Artikel Kuasa Hukum Protes Putusan Sela Gugatan Upah Minimum Dosen di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menyebut seluruh peserta yang mengundurkan diri merupakan tenaga pendidik di perguruan tinggi. Faktor utama di balik keputusan mundur tersebut adalah isu penempatan kerja.

“Iya, semuanya dosen. Kebanyakan karena isu penugasan penempatan,” ujar Togar dikutip dari kumparan, Selasa 15 April 2025.

653 Mundur Langsung, 61 Tak Isi DRH

Dari total 714 formasi yang batal terisi, 653 orang secara resmi mengundurkan diri. Sementara 61 orang lainnya dianggap mengundurkan diri karena tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dalam batas waktu yang ditentukan.

Togar menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kejadian ini, termasuk dampaknya terhadap kekosongan formasi.

“Kementerian akan melakukan evaluasi terhadap kekurangan ini dan akan menjadi dasar untuk pengajuan formasi tahun depan. Masing-masing unit juga melakukan mitigasi terhadap perubahan formasi,” jelasnya.

Surat Pembatalan Kelulusan Beredar

Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan beredarnya surat pembatalan kelulusan CPNS Kemendiktisaintek di media sosial X. Surat itu merupakan tindak lanjut dari dua pengumuman resmi terkait hasil akhir seleksi pasca sanggah dan perpanjangan waktu pengisian DRH bagi peserta yang dinyatakan lulus.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa hingga tenggat waktu pengisian DRH untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP), sebanyak 714 peserta tidak melanjutkan proses administrasi. Rinciannya:

653 peserta mengundurkan diri secara resmi;

61 peserta tidak mengisi DRH hingga batas akhir dan dianggap mengundurkan diri.

Kemendiktisaintek menyatakan akan menggunakan data ini sebagai bahan evaluasi perencanaan formasi CPNS ke depan, khususnya untuk sektor pendidikan tinggi. (sty)

Artikel 714 Dosen Mundur Usai Lolos CPNS 2024, Kemendiktisaintek Ungkap Penyebabnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Para dosen ASN menuntut pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan sejak 2020. Mereka menggelar aksi di Jakarta, Senin 3 Februari lalu dengan tuntutan mendesak pemerintah segera melunasi tunggakan tukin selama empat tahun dan memastikan anggaran tukin tahun 2025.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Togar M. Simatupang, menjelaskan bahwa tukin 2020-2024 tidak bisa dibayarkan karena tidak pernah dianggarkan. Berbeda dengan Kementerian Agama yang bisa melunasi tunggakan 2015-2018, tukin dosen di Kemendiktisaintek dianggap tidak memenuhi prosedur birokrasi untuk dicairkan.

Namun, untuk tahun 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana Rp2,5 triliun untuk pembayaran tukin dosen ASN. Togar juga meminta para dosen menyampaikan aspirasi mereka dengan tetap menjaga etika sebagai ASN.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo menyambut baik adanya aksi dosen di Jakarta tersebut. Menurutnya ini adalah salah satu bentuk perjuangan para pengajar agar bisa punya hak sama dengan instansi pemerintahan yang lain.

Dosen di Samarinda Lebih Anteng

Purwadi mengatakan, di lingkungan Unmul sendiri respons terhadap isu tukin ini cenderung lebih tenang dibandingkan aksi di Jakarta.

“Di sini suaranya ada, tapi tidak seramai di Jakarta. Mungkin kalau sudah cair baru ramai,” ujarnya kepada Kaltim Faktual Selasa 4 Februari lalu.

Ia juga turut menilai bahwa tidak dibayarnya tukin ini menunjukkan ketidakadilan bagi dosen dibandingkan ASN di instansi lain yang tetap menerima tunjangan kinerja.

“Jangan sampai dosen terasa dianaktirikan. Pejabat pemerintah lain tetap dapat tunjangan kinerja, sementara dosen tidak,” kata Purwadi.

Pria ini menambahkan, bahwa adanya tukin ini sebenarnya bisa jadi tambahan pemasukan dosen di luar gaji pokok yang didapat. Sehingga, kerja-kerja dosen pun bisa terdukung dengan adanya tunjangan kinerja tersebut.

“Yang jelas bisa menambah (pendapatan dosen) untuk semakin produktif,” pungkasnya. (tha/sty)

Artikel Dosen Turun ke Jalan Tuntut Tukin, Akademisi Unmul: Jangan Dianaktirikan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.