Pembangunan berkelanjutan di Kaltim terus menunjukkan progres positif. Data BPS menegaskan, capaian Indeks Pembangunan Manusia dan indikator kesetaraan gender Kaltim mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2024.

Pembangunan yang berkelanjutan menjadi tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan inklusif. Untuk mencapainya, pengambilan kebijakan berbasis data sangat penting agar arah pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Selain itu, dimensi kesetaraan gender juga menjadi perhatian penting melalui pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, menegaskan peran Badan Pusat Statistik (BPS) sangat vital dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran di Kaltim.

“Pada tahun 2024, IPM Kaltim mencapai 78,83, IPG 87,45, IDG 61,41, dan IKG 0,441,” ungkap Soraya dalam acara Diseminasi Hasil Survei terkait Indikator Pendukung IPM, IPG, IDG, dan IKG di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 18 September 2025.

Acara ini tidak hanya menjadi wadah sinkronisasi data, tetapi juga forum strategi untuk memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman serta kapasitas perangkat daerah dalam memanfaatkan data BPS untuk mendukung perencanaan pembangunan Kaltim.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rekomendasi strategi penguatan perencanaan pembangunan berbasis data di Kalimantan Timur.

Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kaltim, jajaran perangkat daerah, serta menghadirkan narasumber Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel IPM Kaltim Tembus 78,83, Pembangunan Berbasis Data Jadi Kunci Kemajuan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat ketahanan keluarga. Melalui sosialisasi pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan, masyarakat dibekali keterampilan untuk membangun keluarga yang mandiri dan berdaya saing.

Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi dan Promosi Pemberdayaan Ekonomi serta Pengelolaan Keuangan Keluarga di Ruang Rapat Dinas P3AKB Kota Balikpapan, Rabu, 27 Agustus 2025.

Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Sebagai institusi sosial dasar, keluarga menjadi tempat pertama individu belajar nilai, norma, dan akhlak yang menentukan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik pembangunan nasional, karena kekuatan pembangunan nasional berakar pada keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat,” ujar Soraya.

Ia menekankan, keluarga yang kokoh adalah pondasi keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dapat melemahkan fondasi kehidupan bernegara. Karena itu, edukasi terkait pengelolaan pendapatan, pengendalian pengeluaran, hingga penyusunan anggaran menjadi sangat penting.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi rumah tangga, menciptakan stabilitas finansial, serta membantu keluarga mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar.

Mengingat Ibu Kota Nusantara (IKN) kini telah menjadi bagian dari Kaltim, Soraya menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini diperlukan agar masyarakat Kaltim mampu bersaing dan berperan aktif dalam pembangunan di berbagai sektor.

“Kepada peserta yang hadir dan sudah memiliki usaha, teruslah gali potensi dan peluang agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga,” pesannya.

Acara ini diikuti oleh anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kampung KB, yang menjadi salah satu mitra dalam memperkuat ekonomi keluarga. (dp3a/Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel DP3A Kaltim Dorong Keluarga Mandiri Lewat Edukasi Ekonomi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim kembali menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi persoalan kependudukan. Rakorda PPKB 2025 menjadi momentum konsolidasi untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, menyampaikan hal itu saat membuka Rakorda PPKB 2025 di Swissotel, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 23 Juli 2025.

“Masalah penduduk bukan hanya soal jumlah, tapi kualitas hidup manusia. Kita tidak bisa lagi bekerja terkotak-kotak. Perlu pendekatan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan kolaborasi dari pusat hingga daerah,” ujar Sorayalita.

Kebijakan Terintegrasi untuk SDM Unggul

Rakorda ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Kaltim. Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pengendalian penduduk bukan hanya tanggung jawab BKKBN atau dinas teknis saja, melainkan kerja kolektif dari berbagai sektor.

Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintahan di tingkat desa, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki kesadaran bersama akan pentingnya pembangunan manusia secara menyeluruh.

“Membangun manusia unggul tidak bisa ditunda dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” tegas Sorayalita.

Momentum Bonus Demografi dan Peran Strategis Kaltim

Kalimantan Timur, yang tengah memasuki masa bonus demografi 2020–2045, dan sekaligus menjadi lokasi Ibu Kota Negara, dituntut menjadi teladan dalam pengelolaan kependudukan berbasis kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks itu, Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) disebut sebagai pedoman utama yang harus dijalankan secara konsisten dan nyata oleh semua pihak.

Rakorda ini diharapkan mampu merumuskan aksi nyata serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Pemprov Kaltim optimistis, dengan pendekatan kolaboratif, pembangunan keluarga sejahtera yang menjadi fondasi kemajuan daerah dapat benar-benar terwujud. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Tekankan Sinergi Lintas Sektor dalam Rakorda PPKB 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui DP3A menggelar Rakorda Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025. Kegiatan ini jadi momentum penyamaan visi seluruh daerah dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Tahun 2025 di Swissotel, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 23 Juli 2025.

Rakorda ini bertujuan menyamakan visi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Kaltim dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3A Kaltim, Syahrul Umar, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan program KB dan pengendalian penduduk berjalan harmonis dan sesuai dengan peta jalan pembangunan kependudukan di Kalimantan Timur,” ujar Syahrul dalam laporan kepanitiaan.

Hadapi Tantangan Kependudukan Kaltim

Dengan luas wilayah mencapai 129.067 km² dan populasi lebih dari 4,1 juta jiwa, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam pengendalian jumlah dan peningkatan kualitas penduduk.

Beberapa indikator utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan kependudukan antara lain: Angka kelahiran total (TFR), angka kelahiran usia muda (ASFR 15–19 tahun), tingkat pemenuhan kebutuhan KB, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan keluarga (i-Bangga), indeks lansia berdaya, serta jumlah kampung keluarga berkualitas mandiri.

Syahrul menegaskan bahwa seluruh indikator ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra, agar implementasi program bisa lebih terarah.

Diikuti Seluruh Daerah dan Pihak Terkait

Rakorda PPKB 2025 diikuti oleh 60 peserta dari Bappeda/Bappedalitbang dan dinas pengampu urusan kependudukan dan KB dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Turut hadir secara daring, Deputi Pengendalian Penduduk dari BKKBN Pusat, dan Deputi Sosial Budaya dan Pembangunan Masyarakat Otorita IKN, Alimudin.

“Kami harap hasil Rakorda ini bisa menjadi acuan bersama dalam menjalankan program yang menyentuh langsung keluarga di Kaltim,” tambah Syahrul.

Rakorda ini menjadi langkah strategis menuju penduduk yang tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas di Benua Etam. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Rakorda PPKB 2025, Kaltim Mantapkan Sinkronisasi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita, menekankan pentingnya menjadikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai strategi kolektif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak.

Hal itu disampaikannya dalam laporan panitia saat malam ramah tamah sekaligus pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA se-Kaltim di Sangatta, Kutai Timur, Minggu 25 Mei 2025.

Strategi untuk Indonesia Emas 2045

Menurut Sorayalita, Rakorda ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Ini juga merupakan bagian dari kontribusi Kalimantan Timur menuju Indonesia Emas 2045 di tengah bonus demografi yang tengah berlangsung.

“Perempuan dan anak adalah bagian integral dari pembangunan. Mereka tidak boleh hanya menjadi objek, tapi juga subjek yang aktif dalam seluruh proses,” ujarnya.

Angka Kekerasan Masih Tinggi

Soraya mengungkapkan keprihatinannya atas masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim. Berdasarkan data aplikasi Simfoni PPPA, tercatat 3.055 kasus dan 3.298 korban dalam periode 2022 hingga 2024.

“Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa perlindungan di tingkat komunitas harus diperkuat,” ucapnya.

Percepatan Replikasi Program DRPPA

DP3A Kaltim saat ini mendorong percepatan replikasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) melalui inisiatif RBI. Kabupaten Berau dan Paser telah menjadi proyek percontohan nasional dalam pelaksanaan program ini.

“RBI bukan sekadar program simbolik, tapi bentuk nyata kehadiran negara hingga ke desa dan kelurahan,” tambahnya.

Ruang Aman dan Inklusi

Rakorda diharapkan dapat melahirkan kesepahaman dan rencana aksi konkret dari seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

“Kita ingin memastikan bahwa suara perempuan dan anak didengar dalam setiap tahapan pembangunan. RBI harus menjadi ruang aman, inklusif, dan penuh aksi di seluruh pelosok Kalimantan Timur,” tegas Soraya.

Rakorda PPPA Kaltim 2025 digelar pada 25–27 Mei di Aula Kantor Bupati Kutai Timur dan diikuti oleh perwakilan DP3A kabupaten/kota, OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, dan pusat studi gender dan anak dari berbagai perguruan tinggi. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kepala DP3A Kaltim Tekankan RBI sebagai Strategi Perlindungan Perempuan dan Anak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.