Pergantian tahun 2024 menjadi 2025 Tinggal menghitung hari. Biasanya di malam tahun baru, Tempat Hiburan Malam (THM) jadi yang paling rawan. Banyak dikunjungi untuk pesta minuman beralkohol dan peredaran narkoba.

Di Kota Samarinda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) jelang tahun baru.

Menyasar 5 THM di Samarinda. Mulai dari Muse di Jalan Mulawarman, Sinar Karaoke dan MD Entertainment di Jalan Pelabuhan, Dejavu di Jalan Panglima Batur, dan Angel’s Wing di Jalan Teuku Umar.

Sidak gabungan yang digelar Jumat malam, 27 Desember 2024 itu memeriksa dokumen perizinan masing-masing THM. Mulai dari izin tempat, perizinan penjualan, dan lainnya. Baik THM yang sudah besar maupun THM kecil.

Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Samarinda Chairuddin, menjelaskan temuan saat sidak. Diketahui, ada 3 THM yang progres perizinannya sedang diurus, namun prosesnya lebih lambat.

“Ada 3 tempat yang sedang berproses, cuma progresnya lebih lambat jika dibandingkan tetangganya,”

“Mereka diberi waktu mengurus perizinannya dalam jangka 3 bulan,” kata Chairuddin.

Terpisah Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra bilang, walaupun ada THM yang masih dalam proses mengurus perizinan, secara umum masih aman.

“Ada yang sebenarnya belum mati, 1-2 hari mau mati tapi sudah melakukan proses perpanjangan.”

Terkait THM yang tengah mengurus perizinan dalam jangka 3 bulan tersebut, Samri sebut akan ikut memantau terus perkembangannya. Agar jika terdapat kendala dalam proses perizinan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemkot.

Untuk sidak tadi malam, Samri bilang hanya mengambil sebagian dari THM di Samarinda. Jelang tahun baru, tim sidak gabungan akan terus awasi THM. Bakal ada sidak lanjutan jika diperlukan.

“Kita memastikan Samarinda dalam keadaan kondusif dan kita mengunjungi tempat hiburan karena biasanya tempat ini rawan, ramai dikunjungi dan rawan tindak kriminal. Makanya sekaligus kita memeriksa izin-izin mereka,” pungkas Samri. (ens)

Artikel DPRD dan DPMPTSP Sidak 5 THM di Samarinda Jelang Tahun Baru pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan dalam mengurus administrasi dan perizinan. Seluruh layanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) pun belum merata diketahui oleh masyarakat.

Di MPP, terdapat sekitar 33 stand yang tersedia. Mulai dari stand milik pemkot, kementerian, lembaga, BUMD, hingga BUMN. Dari BPJS, Dukcapil, Bankaltimtara, PDAM, Baznaz, Imigrasi, Samsat, Kantor Agama, dan lainnya.

Kini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tengah memperbaharui Standar Pelayanan (SP). Agar memudahkan masyarakat dalam mengurus sesuatu. Dilakukan setiap 3 tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan.

Standar pelayanan yang tengah berjalan saat ini di MPP, masih mengacu pada Peraturan Wali Kota Samarinda (Perwali) Nomor 51 tahun 2022. Sehingga harus diperbaharui pada tahun 2024 ini.

Pelayanan Bakal Digital dan Bisa lewat Kecamatan

Kepala DPMPTSP Kota Samarinda Jusmaramdhana Alus menyebut pihaknya akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sehingga seluruh layanan bisa diakses melalui digital dari jauh secara online.

“Jadi ini sudah jadi kewajiban, bukan hanya tren belaka. Kita sudah lepas dari bayar parkir tunai. Pelayanan juga menyesuaikan,” jelasnya Kamis, 18 Juli 2024.

Meski semua pelayanan bisa online, namun beberapa pengurusan yang mengharuskan tatap muka juga masih bisa dilakukan. Tentunya dengan standar pelayanan baru yang lebih baik dan memudahkan masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengupayakan aegala pelayanan bisa dilakukan di tingkat kecamatan. Sehingga masyarakat tidak lagi terbelit birokrasi yang panjang dan meribetkan.

“Kami akan bangun akses ke kecamatan. Disinkronkan dengan setiap OPD. Sehingga semakin ringkas,” tambahnya.

Selain itu DPMPTSP juga menerima segala aduan masyarakat, jika terdapat pelayanan atau petugas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Akan segera ditindaklanjuti maksimal 2×24 jam.

“Lewat Span Lapor bisa, lewat segala media sosial MPP bisa. Semua laporan akan ditindaklanjuti. Kalau tidak, kami yang dievaluasi Pal Wali,” pungkasnya.

Sediakan Petunjuk bagi Masyarakat

Melihat banyaknya pelayanan yang bisa diakses melalui MPP, juga alur pengurusan yang terkadang membingungkan. Plt Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Rosana, akan menyiapkan paduan.

Misal dalam pengurusan reklame, ada beberapa OPD yang terkait. Mulai dari Diskominfo, PUPR, DPMPTSP, hingga Bapenda. Nah alur-alur itu yang akan segera dibakukan untuk memudahkan masyarakat.

“Jadi setelah standar pelayanannya diperbaharui, kami akan buatkan semacam panduan yang bisa diakses untuk publik,” jelasnya.

“Jadi misal mau ngurus apa, tinggal lihat, harus ke mana dulu dan seterusnya,” tambahnya.

Rosana menambahkan, bahas ayang digunakan juga sesederhana mungkin. Agar seluruh masyarakat memahami alur mengurus keperluan administrasi atau perizinannya. Nantinya akan tersedia di website MPP.

“Harapannya bisa menyesuaikan, antara kebijakan dan ekspektasi masyarakat. Dan disesuaikan kemampuan pemerintah,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Perbarui Standar Pelayanan, DPMTSP Samarinda Upayakan Semua Layanan Bisa lewat Kecamatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sesuai dengan janji Wali Kota Samarinda Andi Harun yang akan mengevaluasi masalah perizinan parkir di pusat perbelanjaan (mal) dalam pekan ini. Andi Harun menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .

Setelah parkir di Mal Samarinda Central Plaza (SCP) jadi perhatian pemerintah lantaran tak berizin. Kini area parkir di hotel, rumah sakit, dan mal lain di Samarinda ikut jadi sorotan.

Andi Harun menyebut telah membentuk tim penanganan. Diketuai oleh Kepala Bapenda, lalu beranggotakan Kepala DPMPTSP, Dishub, Bagian Hukum, dan Bagian Ekonomi.

Mereka akan bertugas mendata area parkir tak berizin. Lalu menginventarisasi kelengkapan dan syarat yang harus dipenuhi pengelola. Juga melakukan pembimbingan dan pembinaan terkait pelayanan pengurusan izin.

“Saya minta tim ini bekerja secepatnya. Dan mudah-mudahan dalam beberapa minggu kedepan tim sudah bisa bekerja dan melakukan komunikasi pembinaan kepada pengelola,” katanya Selasa malam 23 April 2024.

“Jadi kita tidak satu-satu, tapi sekaligus, agar problemnya selesai secara bersamaan,” tandasnya.

Sebelumnya, hasil penelusuran Dishub, ada 11 titik area parkir otonom yang terdata tak berizin. Lalu bertambah 2 titik. Tidak hanya area parkir pusat perbelanjaan (mal), namun parkiran rumah sakit, hotel dan tempat wisata ikut masuk dalam daftar.

Mal Lembuswana, Samarinda Square, Mesra Indah, Bigmall, City Centrum, Merak Square, Lotte Mart, lalu Grand Samarinda/SMEC, kemudian RS SMC, Dirgahayu, hingga RS Abdul Wahab Syahrani. Lalu ketambahan Wonderland Samarinda dan Hotel Selyca Mulia.

Jumlah Parkir Tak Berizin Bertambah

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jusmaramdhana Alus menyebut jumlahnya telah bertambah. Kini ada 20 titik parkir otonom yang masuk dalam data.

Tambahannya ada RS Hermina, Mal SCP, Premier Hotel, Harris/Matos, lalu Segiri Grosir, RS Darjat, hingga APT Pranoto. Jumlah 20 ini masih belum data akhir. Dan jumlahnya bisa terus bertambah.

“Kami arahkan kepada para pengelola parkir yang ada di Kota Samarinda. Setelah mengantongi rekomendasi Dishub, untuk selanjutnya melakukan croscek dan penginputan data agar mereka memiliki izin,” jelasnya Rabu, 24 April 2024 di Gedung MPP.

Pemerintah hanya ingin melakukan penertiban administrasi perizinan. Agar para pelaku usaha punya payung hukum, dasar  dalam penarikan parkirnya. Sehingga tak dianggap parkir liar. Ini justru menguntungkan pelaku usaha.

Sementara dari sisi pemerintah ini akan berkaitan dengan peningkatan PAD. Juga legalitas dalam penarikan pajak parkir. Hingga memberikan fasilitas parkir yang sesuai standar kepada pengguna parkir.

Lalu agar tak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Tim penanganan parkir yang dibentuk pemkot, akan membantu para pelaku usaha yang akan mengurus izinnya. Termasuk pemenuhan syaratnya.

“Tahapan proses untuk memberikan kemudahan. Dan kami DPMPTSP membuka peluang untuk pendampingan kalau mereka melalui kesulitan apapun terkait perizinan onlinenya kita akan lakukan pendampingan.”

“Bisa ke MPP, atau menghubungi kami melalui jaringan kami. Akan kami bantu. Karena pola perizinan berusaha tidak semua orang memahami.”

Asalkan para pelaku usaha dan pengelola parkir punya inisiatif untuk mengurus izin dan mengkomunikasikan kendala. Pemerintah akan terbuka dan memberikan toleransi dan solusi untuk mencari jalan keluar bersama.

Dalam waktu tertentu, pemkot bakal terus mengevaluasi dan mengawasi. Jika belum ada kemajuan, DPMPTSP akan melakukan jemput bola dengan mendatangi satu per satu pengelola parkir.

“Batas waktunya akan ditentukan oleh tim. Artinya bakal tetap ada batas toleransi dari kami untuk ambil tindakan,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Jumlah Parkir Otonom Tak Berizin di Samarinda Bertambah, RS Hermina hingga Bandara APT Pranoto Masuk Daftar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Masalah perizinan pengelolaan parkir di pusat perbelanjaan Samarinda Central Plaza (SCP) kini masih berlanjut. Wisata belanja favorit warga itu didapati belum memperbaharui perizinan parkirnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda sudah menyoroti perizinan parkir itu sejak 2023 lalu. Ketika pihak Mal SCP ingin meminta rekomendasi, tidak disetujui oleh Dishub lantaran banyak syarat belum terpenuhi.

Mulai dari tidak adanya sprinkler. Yakni alat untuk memadamkan api secara otomatis. Tidak adanya marka parkir yang memadai, pengaturan lalu lintas di dalam mal. Hingga analisis dampak lingkungan (andalalin) yang menjadi penyebab macet di sekitar mal.

Belum lama ini pihak manajemen Mal SCP mengaku memang tengah mengurus perizinan parkirnya yang dikelola oleh pihak ke-3 Central Park. Namun surat izin yang dikantunginya belum kadaluwarsa.

“Sebenarnya karena izin yang dari wali kota ini terbit di tahun 2021, memang sebelum ada yang namanya OSS. Nah kalau yang kita mengajukan yang ada OSS ini memang masih terkendala.”

“Nah kalau untuk yang kami pegang ini memang berjalan sesuai dengan yang ada di sini. Dengan izin ini. Contoh misalnya satu bunyinya adalah ‘izin ini berlaku selama sampai ada perubahan’ gitu,” jelas Perwakilan Manajemen Mal SCP Gita kepada media Rabu 3 April 2024.

“Jadi untuk periode waktunya sendiri memang tidak ada tersebut ya. Misalkan matinya tahun 2024 gitu enggak ada,” tambahnya.

Lalu terkait pembaruan perizinan. Gita menyebut pihaknya masih dalam proses pemenuhan fasilitas parkir secara bertahap. Termasuk pemenuhan sprinkler, jalur pedestarian, juga marka internal.

DPMPTSP Ambil Tindakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mmenegaskan bahwa perizinan yang dipegang oleh SCP itu otomatis tidak berlaku.

Sebab izin itu diberikan untuk pengelolaan parkir yang dikelola oleh manajemen SCP. Sehingga ketika berpindah tangan ke pengelola parkir oleh pihak ke-3, izinnya gugur dan harus diperbaharui.

Kepala DPMPTSP Kota Samarinda Jusmaramdhana Alus, mengaku akan menyurati pihak pengelola SCP untuk menindaklanjuti masalah izin parkir dari Dinas Perhubungan.

“Kami sudah melakukan koordinasi internal dan mempelajari kondisi yang terjadi di lapangan, bahwa benar terjadi penyimpangan dalam hal pemberian izin pengelolaan SCP,” jelas kadis yang akrab disapa Yus pada Jumat 5 April 2024.

“Di mana Mal SCP mengeluarkan pengelolan parkirnya, tapi di lapangan operatornya bukan mereka tapi operator lain. Sehingga otomatis surat izin yang dibuat menggugurkan,” lanjutnya.

Dari surat itu, Yus meminta agar SCP memenuhi ketentuan sesuai dengan Surat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no 17 tahun 2021. Menyoal analisa dampak lalu lintas (Andalalin). Kata Yus, apabila manajemen SCP tidak melakukan proses pengelolaan secara mandiri sebagaimana surat dari DPMPTSP selama 14 hari sejak diserahkan. Maka urusannya diserahkan kepada Dishub dan Satpol PP untuk penindakan.

Izin Parkir Di Hotel Dan Mal Lain Ikut Jadi Sorotan

Selain parkir di Mal SCP. DPMPTSP juga tengah menyoroti perizinan parkir di hotel dan juga mal lain. Yang juga didapati tak perbarui izinnya masing-masing.

“Kami akan lakukan investigasi untuk menemukan lokasi mana saja lahan parkir tidak berizin. Beda tempat beda izinnya meskipun satu pengelola,” kata Yus.

Yus bilang, pengelolaan parkir memang harus dikelola secara profesional. Agar lebih tertib. Yus mengingatkan bahwa segala proses berusaha memang memang harus memiliki izin parkir melalui OSS dalam hal ini KBLI.

“Enggak asal tabrak seperti yang sekarang, KBLI kan ada harus ada NIB. Sekarang yang punya usaha ini, punya enggak dasar-dasar hukum sebagai alas dasar mereka untuk berusaha? Harus jelas administrasi dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Terkait data mal dan hotel yang disoroti. Ia menyebut akan membuka kepada media setelah lebaran. (ens/fth)

Artikel DPMPTSP Samarinda akan Surati SCP Masalah Perizinan, Parkir Mal dan Hotel Lain Ikut Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris DPMPTSP Nofiansyah Hendra Hakim mengatakan, temu usaha ini untuk meningkatkan promosi dan minat penanam modal serta investor terhadap pariwisata. Khususnya wisata Susur Sungai Mahakam di Samarinda. Dihadiri sebanyak 52 Pengusaha diberbagai sektor, seperti hotel, kapal, restoran, dan tempat rekreasi.

Menurutnya, perubahan terkait tata kelola pariwisata melalui data dan informasi yang tersedia. Data dan informasi merupakan kunci potensi ataupun peluang pariwisata bagi para investor untuk bisa menjajal sektor wisata yang ada di Samarinda.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ada perubahan dari sistem tata kelola pariwisata, tersedia data dan informasi. Karena data dan informasi merupakan potensi dan peluang untuk berinvestasi di Kota Samarinda khususunya bidang pariwisata Susur Mahakam bagi para investor,” jelas Nofiansyah.

Dia berharap kapal wisata yang berlayar saat menyusuri Sungai Mahakam bisa lebih menarik wisatawan. Dengan cara membangun tempat persinggahan ataupun halte di berbagai titik. Seperti di Kampung Ketupat, Kampung Tenun, atau Masjid Tua Shiratal Mustaqiem Samarinda Seberang.

“Mereka bisa singgah berbelanja atau lain hal. Itu juga bisa menjadi nilai lebih untuk investor dan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu dosen jurusan pariwisata Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) Fauzan Noor menjelaskan, Kota Tepian memiliki beragam jenis usaha wisata yang sangat populer. Seperti wisata hotel, wisata susur sungai, wisata kuliner, dan lainnya.

“Tetapi beberapa di antaranya tidak memiliki standardisasi yang layak dari segi pelayanan, produk, dan pengelolaan,” tuturnya. (*/sgt)

Artikel Promosikan ke Calon Investor, DPMPTSP Samarinda Harap Susur Sungai Mahakam Lebih Menarik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.